Ditemukan 4360 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Lie putra setiawan Sh. Mh vs menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ; Mifta aditia wulandari Dk vs menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi ri (menpan rb);
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
126 — 113
  • Jabatan saksi dalam DPRD Kab Bengkalis antara lain sebagaianggota fraksi Gabungan Reformasi, tahun 20102013 sebagaisekretaris Komisi Ill dan tahun 20132014 sebagai anggota BadanLegislasi; Bahwa pembahasan KUA PPAS di komisi Ill kKhususnya denganbagian keunagnan Sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis tidakterperinci di karenakan jadwal yang di tetapkan oleh BadanMusyawarah terlalu singkat sehingga pembahasan hanya melihatbentuk kegiatan satu tahun kedepan secara global.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-09-2022 — Putus : 13-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PT DENPASAR Nomor 16/PID.TPK/2022/PT DPS
Tanggal 13 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DIAN HAMISENA, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diwakili Oleh : NI NENGAH SALIANI, S.H
448 — 62

  • 1 (satu) bundel copy dokumen paparan Reformasi Kebijakan Dana Insentif Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2017.
    1 (satu) bundel copy dokumen paparan Dana Insentif Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2018.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 13-09-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 17-10-2022
Putusan PT DENPASAR Nomor 17/PID.TPK/2022/PT DPS
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : DIAN HAMISENA, S.H
Terbanding/Terdakwa : I DEWA NYOMAN WIRATMAJA alias DEWO
236 — 35
4. 1 (satu) bundel copy dokumen paparan Reformasi Kebijakan Dana Insentif Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2017.
5. 1 (satu) bundel copy dokumen paparan Dana Insentif Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2018.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
839 — 343
  • DPR RIkarena pada tahun 2004 saksi pernah menjabat sebagai staf ahlipada Fraksi Bintang Reformasi ;Hal.286 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN. Jkt. PstBahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu: BB 174 : 1 (satu) lembar fotocopysesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer / Pindah Buku darirekening 1020004309107 atas nama FAUZIH H.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 7 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : Drs LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa I : Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H.WIWIN WINARDI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG KURNIAWAN, S.IP bin PATMA
Terbanding/Terdakwa III : Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
235 — 143
  • Bank Negara Indonesia(persero), TBK beserta lampiran nomor : KP/017/DIR/R tanggal 25 Januari 2011perihal Organisasi Kantor Wilayah T-1;
    1 (satu) eksemplar copy dokumen beserta lampiran nomor : BRF/4.6/340 tanggal 27 Agustus 2010 dari Tim BNI reformasi 1.0 yang ditujukan kepada PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - EFFENDY HUTAGALUNG
132 — 25
  • Adapunproyek Tahun 2010 dibawah unit Balitbang Kemendiknas, Tahun 2011dibawah Sekjen karena adanya Reformasi Birokrasi, sehingga pada Tahun2010 pengurusan administrasi dan keuangan dibawah Balitbang sedangkanTahun 2011 pengelolaan administrasi dan keuangan dibawah Sekjen.e Bahwa yang merencanakan proyek tersebut adalahKementrian, dengan tujuan untuk mendapatkanpendataan dan pemetaan satuan pendidikan seluruhIndonesia (SD, SMP, SLTA,/SMK, Madarasah).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-05-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 03-01-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
MUH. ASRI IRWAN
Terdakwa:
HERMAN SUTRISNO.
504 — 170

    • BB No.158 dikembalikan kepada FITRIAH

    1. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Beberapa Materi/Temuan Hasil Dari Investigasi/Pengkajian Awal Forum Reformasi Dinasti Kota Banjar.
    2. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Pemilu calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar, Hj. ADE UU SUKAESIH, SIP dan Drg. DARMAJI PRAWIRASETIA, M.KES Periode 2013-2018.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 22-03-2024 — Putus : 09-08-2024 — Upload : 09-08-2024
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb
Tanggal 9 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.Inggrid L Louhenapessy
2.Endang Anakoda
3.Hubertus Tanate
4.Beatrix N Temmar
5.Demianus Eckhart Palapia, S.H.,M.H.
6.BENFRID C. M. FOEH, SH
7.ALFRETS R.I. TALOMPO, SH
Terdakwa:
Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema
100 — 6
  • Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 32a/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal Di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Dkk.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2015 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - YOGI PARYANA SUTEDJO
123 — 26
  • Adapun proyekTahun 2010 dibawah unit = BalitbangKemendiknas, Tahun 2011 dibawah Sekjenkarena adanya Reformasi Birokrasi, sehinggapada Tahun 2010 pengurusan administrasi dankeuangan dibawah Balitbang sedangkan Tahun2011 pengelolaan administrasi dan keuangandibawah Sekjen.Bahwa yang merencanakan proyek tersebutadalah Kementrian, dengan tujuan untukmendapatkan pendataan dan pemetaan satuanpendidikan seluruh Indonesia (SD, SMP, SLTA,/SMK, Madarasah).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
287 — 111
  • sebelumnya yang intinya bahwa BPKP tidakmemiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara;Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No : PUU 31/X/2012 hanyamenyatakan BPKP boleh menyatakan audit investigasi, tetapi menurut ahli auditinvestigasi untuk menghitung kerugian negara itu berbeda dengan audit investigasibiasa sehingga satusatunya lembaga yang berwenang melakukan auditinevestigasi pro justitia adalah BPK;Bahwa mengenai penjelasan Pasal 2 UU Tipikor khususnya kata dapat,sebelum reformasi
    dapat dalam UU Subversiyang juga menggunakan kata dapat klarena dengan kata dapat tersebutbanyak hakhak rakyat Indonesia yang dirampas/dipenjara sehingga kata tersebutmempuyai arti serba meliputi dan implikasinya luas, ahli pernah mengusulkan agarUU Subversi tersebut dicabut;Bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 UU Tipikor juga jangan sampai adapenyalahgunaan wewenang karena kata tersebut bersifat tidak pasti dan bahkanadanya potensial lost pun bisa di korupsikan sehingga hal tersebut bertentangandengan reformasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1158 — 664
  • Berkaitan dengan tindakpidana suap, maka hukum pidana berada di posisi hilir, dan hulunya adalah hukumadminsitrasi, jadi untuk bisa menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersihsematamata mendasarkan kepada ketentuan pasal pidana suap saja tentu tidakmungkin, harus ada perbaikan dalam segi birokrasi (reformasi dalam birokrasi)dalam hubungannya dengan segala kegiatan pemerintahan dan kegiatanpenyelenggaraan negara lainnya, dalam proses hulunya terutama yang menyangkutsoalsoal yang berhubungan
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 03-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 25/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 3 Desember 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
101 — 82
  • EKO Priyono bertanda tangan serta bercapstempel kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiRI.641) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000. (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) untuk Biaya PerjalananDinas an. Nuzirwan.SH selama 3 ( Tiga ) hari ke kab.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 23-04-2024
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps
Tanggal 17 Januari 2024 — Penuntut Umum: MUHAMAD YAMIN, S.H Terdakwa: H. FAHRUR ROZI, S.H., M.M.
132 — 91
  • tahun 2017 di seluruh Indonesia;3. 1 (satu) bundel dokumen konsep perpustakaan desa untuk Maluku;4. 1 (satu) bundel dokumen konsep perpustakaan desa/kelurahan untuk Jawa Timur;5. 1 (satu) bundel dokumen konsep perpustakaan desa/kelurahan untuk daerah istimewa Yogyakarta;6. 1 (satu) buku katalog Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2010 untuk SD/SMP;7. 1 (satu) buku konsep kepustakaan desa/kelurahan se-Indonesia 2015;8. 1 (satu) bundel dokumen ketentuan perusahaan berkaitan dengan reformasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1893 — 2196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Amanat reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih danKKNI harus sejalan dengan prinsip dan tujuan hukum pidana danmengawalnya dengan cara penindakan represif yustisial, oleh karena itupemberantasan korupsi juga harus memberikan efek deterrence, preventif &protektif untuk mewujudkan daya cegah dan tangkal dari ancaman korupsipolitik.6.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
443 — 122
  • Fraksi Bintang Reformasi (PKS dan PBB)ORUDI WIJAYA (Ketua Fraksi), tahap pertama Sayamenitipkan kepada sdr. ARRAHMAT EKA PUTRA Rp.100.000.000, tahap kedua tidak terlaksana karena tidakada uangnya.RAHMAD EKA PUTRA, tahap pertama Saya menyerahkanRp. 100.000.000, untuk ARRAHMAT EKA PUTRA danmenitipkan uang Rp. 200 juta untuk diserahkan kepada sor.RUDY WIJAYA dan SUPRIANTO tahap kedua tidakterlaksana karena tidak ada uangnya.SUPRIANTO, tahap pertama Saya Saya menitipkankepada sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1028 — 727 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan (ii) Telkomsel adalah Telkom sebanyak 42,72%dan Indosat sebanyak 35%.8.2 KM 72/1999, yang menjadi dasar dilaksanakannya swap antara Telkomdan Indosat terhadap kepemilikan langsung saham mereka padaTelkomsel dan Satelindo, ditetapkan atau dikeluarkan dalam rangkamenyelaraskan dengan UndangUndang No.5 Tahun 1999,sebagaimana disebutkan dalam Lampiran tentang RestrukturisasiBUMN Penyelenggara Telekomunikasi, bagian A tentang Tujuan angka1 ke 3 KM 72 Tahun 1999, yang kami kutip sebagai berikut:"Reformasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2012 — - BUYUNG RITONGA
125 — 21
  • Fraksi REFORMASI), diserahkan olehSYAHRIZAL (Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setdakab Langkat)Page 747 of 948Putusan Pengadilan TipikorNomor : 18/Pid.Sus.K/2011/PN.Man..untuk keperluan biaya rapat pimpinan DPRD Kab. Langkat dalampembahasan R. APBD TA. 2001 (bantuan untuk unsur pimpinan DPRDKab. Langkat).74.1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang dilegalisir tanpa tanggal denganjumlah dana sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) yang diterimaoleh M. SYAHRUL (Ka. Fraksi TNI.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
203 — 23
  • recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mematuhi norma administrasi keuangan Negaradalam melaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si Bin (Alm) ARSI YUSMAN.
195 — 17
  • recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mematuhi norma administrasi keuangan Negaradalam melaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-10-2016 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1787 K/PID.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — IR. JERO WACIK, SE
284 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakpidana yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidananyaadalah tindak pidana korupsi.Pembentukan KPK yang di dalamnya termasuk pembentukanpengadilan khusus tindak pidana korupsi (tipikor) didasari pada politikhukum DPR dan Pemerintah pada era reformasi yang menghendakiupaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secaraHal. 1154 dari 1707 hal. Put.