Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putusdan berakhir dengan pengunduran diri Penggugat sejak bulan Februari 2004(sebagaimana telah diakui oleh Penggugat di dalam gugatannya pada angka 2)dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugattentang waktunya sudah mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengandemikian gugatan Penggugat telah kadaluwarsa

No.756 K/Pdt.Sus/2009Tergugat putus sejak tanggal 16 Februari 2004.....Sehingga dengan lewatnya waktu tersebut tersebut menyebabkan gugatanTermohon Kasasi menurut hukum adalah kadaluwarsa, juga jikakewenangan Judex Facti didasarkan pada ketentuan Pasal 56 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, maka jelas menuurut hukum Judex Facti tidak berwenangmengadili perkara a quo sebagaimana pula telah diuraikan pada angka 2 diatas ;Bahwa kalau toh, dari buktibukti

Eksepsi Gugatan KadaluarsaGugatan Penggugat telah Kadaluwarsa berdasarkan alasanalasan hukumsebagai berikut :Bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan mengenai sengketaperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Para Tergugatkepada Penggugat dan Penggugat intinya keberatan karena sejak akhir tahun2015 Penggugat tidak dapat bekerja lagi dan merasa telah dilakukanPemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Para Tergugat, sebagaimanadalil Penggugat halaman 2 angka 12, halaman 5 romawi IV

sebagaimanadiatur dalam Pasal 82 dimaksud, secara tegas dinyatakan kadaluwarsa.

Pig.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang selalu menolak gugatan PHI yangtelah Kadaluwarsa antara lain sebagai berikut :> Putusan No. 449 K/Pdt.SusPHI/2013Putusan No. 646 K/Pdt.SusPHI2013Putusan No. 641 K/Pdt.SusPHI2014Putusan No. 499 K/Pdt.SusPHI/2014Putusan No. 533 K/Pdt.SusPHI/2014Putusan No. 16 K/Pdt.SusPHI/2015Putusan No. 45 K/Pdt.SusPHI/2015Vv VV VV WVDan juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI yang memperbaikiputusan Pengadilan PHI Palu No. 09/Pdt.SusPHI/2016/PN.Pal denganpertimbangan

Penggugat seluruhnya.Bahwa atas dasar dalildalil tersebut di atas maka sangatlah jelas dan nyatabahwa Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya Gugatan Penggugat ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard).2.

Bahwa atas dasar dalildalil tersebut di atas maka sangatlah jelas dan nyatabahwa Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa, oleh karenanya Tergugat IImemohon kepada Majelis Hakim agar kiranya Gugatan Penggugat ditolak).IV. DALAM POKOK PERKARABahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecualihalhal yang secara tegas diakui juga kebenarannya oleh Tergugat II.Halaman 27 dari 51, Putusan Nomor 95/Pat.SusPHI/2019/PN.

Balikpapan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa, demi penyelesaian administrasi perkara inimaka Majelis hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan OditurMiliter IV16 Balikpapan untuk memeriksa dan mengadili atas diriTerdakwa dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima,dengan perintah apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapatdiketemukan dan ditangkap, agar dihadapkan Kembali ke persidanganPengadilan Militer O7 Balikpapan untuk penyelesaian perkaranya,sebelum hak menuntut gugur karena kadaluwarsa

menyeluruh, dan MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali denganmengkaji ulang pertimbangan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan2/Para Pembanding mengenai tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telahmempertimbangkan eksepsi tentang tenggang waktu dalam mengajukan gugatansebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat IIIntervensi 1 dan 2 mengenai gugatan Penggugat telah kadaluwarsa

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 oleh karena itu Eksepsi tentang gugatanPenggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta tidak sependapat dengan pertimbangan mengenai eksepsi tenggang waktumengajukan gugatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtersebut dengan perimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut Bahwa pokok persoalan permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkanmengenai tenggang waktu

Putusan Nomor 549 K/TUN/2016Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, Objek gugatan bukanObjek Tata Usaha Negara, Identitas Para Pihak tidak lengkap, GugatanKabur, Gugatan Telah Kadaluwarsa, Gugatan Nebis In Idem.

Putusan Nomor 549 K/TUN/2016Putusan Kasasi Nomor 1791 K/PDT/20013, tanggal 28 November 2014sebagaimana yang telah dibuat diwebsite Mahkamah Agung; Menolak Permohonan Kasasi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasidahulu/semula Penggugat ;Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa ; 1. Bahwa Penggugat sebenarnya telah lama mengetahui Objek SengketaSertipikat Hak Milik No.60 tanggal 20 April 2009 SU No.20/Tajur/2008,tanggal 10 Desember 2008 Luas 4832 M?

, beralihmenjadi atas nama Abidin berdasarkan Buktibukti diatas tersebut makagugatan Penggugat ini telah Kadaluwarsa sebagaimana yang disebutkandalam Pasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana yang diubah menjadi UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mengaturtentang :Pasal 55 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Eksepsi Perlawanan PELAWAN Kadaluwarsa;1. Bahwa, perkara pokok yang menjadi dasar diletakannya sitajaminan atas obyek tanah sengketa , yaitu perkara No.62/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Pebruari 2013 telah diputuspada tanggal 18 September 2013 dan merupakan Putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewjsde)karena terhadap Putusan dimaksud tidak terdapat upaya hukumberupa Verzet (perlawanan terhadap putusan Verztek) ataupunBanding;2.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka Perlawanan yangdiajukan PELAWAN secara hukum tidak dapat dibenarkankarena telah kadaluwarsa, yaitu dengan mengacu padaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI = No.996/K/pdt/1989 tanggal 30 Mei 1991, dengan kaidah hukumsebagai berikut:Derden Verzet (perlawanan pihak ketiga) yang diajukan atasConservatoir Beslag (Sita Jaminan) yang diletakkan PengadilanNegeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selamaputusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belummempunyai

Eksepsi Perlawanan Pelawan Kadaluwarsa.2. Eksepsi Diskualifikasi in person / Gemis Aan hoedanigheid dan EksepsiDominii.3.

Berita Acara Penyitaan JaminanNo.62/BA/Pen.CB/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2013 Jo.Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.62/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal20 Agustus 2013 sampai dengan saat ini masih melekat dan belum ada,Penetapan Pengangkatan Sita maupun Penetapan Lelang Eksekusi makadengan demikian menurut hemat Majelis permohonan terhadap Sita Jaminan initidaklah kadaluwarsa oleh karenanya terhadap eksepsi ini harus dinyatakantidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa eksepsi yang kedua

BANK JABAR BANTEN SYARIAH, sebagaiTergugat Il Intervensi yang tertuang dalam Putusan Sela tertanggal 29November 2016 ;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat Il Intervensimemberikan Jawabannya pada persidangan tanggal 6 Desember 2016sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Gugatan Penggugat Melewati Tenggang Waktu Pengajuan( KADALUWARSA)Penggugat menyatakan bahwa : Penggugat mengetahui dan merasakepentingannya dirugikan adalah sejak anak Penggugat, Untung HendraSukawati menerima surat dari Bank BJB

sudah mengetahuibahwa SHM No. 1129/Keluarahan Batuampar dan SHM No. 389/KelurahanBatuampar yang semula atas nama Wiyono Sukarno (Penggugat) telahberalaih menjadi atasnama Bintang Juliarso;Dengan demikian, apabila kemudian Penggugat mengajukanGugatan dalam perkara ini pada tanggal 24 Juni 2016, sementara iapenggugat sudah mengetahui tentang peralihan hak tersebut sejak tanggal30 September 2015 (8 bulan lebih atau sekitar 260 hari), maka Gugatantedalam Perkara ini Melewati Tenggang Waktu Pengajuan(KADALUWARSA

Hal ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 55UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarayang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktusempilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Dan karena pengajuan Gugatan dalam perkara ini telah melewatiwaktu (kadaluwarsa) maka, Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapatditerima.Halaman 20 dari 48 halaman Putusan No. 148/G/2016/PTUNJ KTDALAM POKOK PERKARA1Bahwa

Gugatan Penggugat lampau waktu (kadaluwarsa);3. Gugatan error in persona;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonpensi untukseluruhnya;2.

Gugatan Penggugat lampau waktu (kadaluwarsa);3. Gugatan error in persona;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2105 K/Pdt/20181.2.Gugatan Penggugat tidak jelas (exceptio obscuur libel);Penggugat tidak berhak atas objek sengketa (exceptio domini);Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi RM.

BanjarmasinTengah Kota Banjarmasin atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentuyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasayang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,tanggal pembuatan, akibat

Telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangkawaktu. penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barangtertentu;3.

WAHYUDIRUSLI, yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalamSurat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbuktimenurut hukum.Unsur Telah memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan/ataujasayang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu:Menimbang, bahwa berdasarkan

Banjarmasin Tengah KotaBanjarmasin bergerak dibidang produksi Bahanbahan pembuat Kue /Roti dan juga perdagangan Bahanbahan pembuat Kue/ Roti dan berdirisejak tahun 2016 kemudian terdakwa memproduksi bahanbahanpembuat kue dengan cara membuka kemasan awal dan dimasukkankedalam kemasan yang sudah disiapkan yaitu uk 1 Kg, uk 500 gr, 250 grdan uk 100 gr namun didalam memproduksi bahanbahan pembuat kuetersebut terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa danmembuat penjelasan barang yang memuat nama

Mengenai masalah kadaluwarsa lampau waktu : Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah telah kadaluwarsa,dimana Penggugat telah menjelaskan dalam gugatannya, pada angka 02Penggugat menyatakan, bahwa Penggugat memperoleh tanah melalui jual beliantara Penggugat dengan BURHAN bin BUHIR, pada tanggal 21 September1978, tanah tersebut ditinggalkan, jadi kalaupun tanah tersebut benar tanahmilik Penggugat, maka Penggugat telah meninggalkan tanah tersebut selama31 tahun, maka berdasarkan Pasal 1967

KUH Perdata, kepemilikan Penggugatatas tanah tersebut telah kadaluwarsa atau lampau wakitu.

No. 1422 K/Pid/2009maka penentuan waktu terjadinya tindak pidanapun mengikuti salah satuajaran yang dipergunakan tersebut;Manfaat pengetahuan tentang waktu tindak pidana, umumnya ditemukandalam undangundang hukum pidana antara lain adalah kadaluwarsa dalampenuntutan;Menurut pendapat Prof. Van Bemmelen pada buku Dasardasar HukumPidana Indonesia (karangan Drs. P. A. F.

dianggap sebagai tempus delicti itu adalah selurun waktu yang adaantara saat dimulainya sesuatu tindak pidana hingga saat tindak pidanatersebut selesai dilakukan oleh pelakunya;Selanjutnya pada katakata setidaktidaknya pada surat dakwaan JaksaPenuntut Umum mengandung makna atau arti sebagai berikut, misalnya:Setidaktidaknya pada satu hari, hari tertentu, minggu tertentu, bulan tertentudan tahun tertentu;Maka kesimpulannya dari uraian di atas tersebut bahwa perkara tersebut belumhabis tenggang wakiu kadaluwarsa

Nomor 1279 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Gugatan Kadaluwarsa;Bahwa apabila Penggugat menggugat tanah seluas + 3 are tersebut dengan daliltanah tersebut adalah miliknya adalah keliru dan tidak berdasar hukum, karenatanah tersebut dikuasai dan ditempati secara turun temurun sejak tahun 1964 yaitusejak H.

Summa binti Supu), dimanasuratsurat atas objek sengketa atas nama La Semmana (suami Tergugat);Oleh karena penguasaan Tergugat sejak 1964 (lebih dari 20 tahun), makagugatan Para Penggugat adalah kadaluwarsa, sehingga harus dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watansoppengtelah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Wsp. tanggal 5 November2014 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.

Bahwa gugatan penggugat sudah KADALUWARSA dan lewat Waktu dankarenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterimasebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dalam UU No. 9Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986.

Bahwa gugatan Penggugat sudah KADALUWARSA dan lewat waktunyadan karenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterirnasebagaimana di atur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara karena sejak tahun 2008 sudah melihat danmengetahui keberadaan sertipikat hak milik saya ;Menimbang, bahwa amar PutusanPengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.Mks, Tanggal 10 Januari 2012adalah sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Bahwa, selanjutnya Penggugat jelaskan kepada Tergugat bahwa menurutketentuan Undangundang kepemilikan karena warisan tidak dapat hilangdisebabkan kadaluwarsa maksudnya bahwa hak mewaris tidak akan dapathapus karena alasan kadaluwarsa, ternyata Tergugat juga masih tidak maumelaksanakan jual beli terhadap tanah tegal peninggalan Tariban KakekPenggugat dengan alasan yang tidak jelas;9.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi tentang gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);Menimbang, bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor48/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 18 Desember 2019, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta dengan Putusan Nomor 107/B/2020/PT.TUN.JKT,

tersebut dalam Surat KeputusanNomor 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24Oktober 2008, sehingga gugatan yang berisi tuntutan hak yang disampaikanoleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU No. 13/2003),selengkapnya berbunyi :Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa

setelah melampaui jangka waktu 2(dua) tahun sejak timbul hak" ;Sehingga tuntutan hak Para Penggugat yang tertuang dalam gugatan ini tidakmenjadi kadaluwarsa oleh karena diajukan sebelum tanggal 29 Oktober 2010Hal. 3 dari 24 hal.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapatperfawanan, ataupun permohonan kasasi (u/tvoerbaar bij voorraad) ;Atau :Apablia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exa quo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa karena tenggangwaktu dalam mengajukan gugatan sudah lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkanPasal 171

sehingga berkaitan dengan batasantenggang waktu pengajuan gugatan harus berdasarkan ketentuanketentuan dari Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU No. 13Tahun 2003 yaitu 1 (satu) tahun sejak dilakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK);Bahwa dalam perkara a quo pertimbangan Judex facti untuk menentukanbatasan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuanPasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan pembayaran upahpekerja/burun dan segala pembayarannya yang timbul dari hubungankerja menjadi kadaluwarsa

sediaan farmasi harus sesuaidengan standar obat yang berlaku di Indonesia yang diatur dalamFarmakobe Edisi IV jika obat tidak sesuai dengan aturan farmakobemaka dikatakan obat tersebut tidak memenuhi standar/palsu;Bahwa produk obat atau alat kesehatan diijinkan untuk diedarkan harusada nama obat, komposisi obat, nama kimianya, dosisnya, namaprodusen dan alamatnya, harus ada ijin edar dari Badan Pengawas Obatdan Makanan dengan kode huruf dan angka sebanyak 15 digit,mencantumkan expired date (tanggal kadaluwarsa

harussesuai dengan standar obat yang berlaku di Indonesia yang diatur dalamFarmakobe Edisi IV jika obat tidak sesuai dengan aturan farmakobe makadikatakan obat tersebut tidak memenuhi standar/palsu;Menimbang, bahwa produk obat atau alat kesehatan diijinkan untukdiedarkan harus ada nama obat, komposisi obat, nama kimianya, dosisnya,nama produsen dan alamatnya, harus ada ijin edar dari Badan Pengawas Obatdan Makanan dengan kode huruf dan angka sebanyak 15 digit, mencantumkanexpired date (tanggal kadaluwarsa

ribu rupiah ) dan terdakwadari penjualan obat setelan tersebut keuntungan 2,500 (dua ribu lima ratusrupiah);Bahwa terdakwa dalam menjual obat setelan Kecetit dan obat setelan capBagong tersebut dalam kemasanya tidak mencantumkan nomor yangterdaftar dalam ijin edar BPOM sehingga obat setelan tersebut tidak adanama obat, komposisi obat, nama kimianya, dosisnya, nama produsen danalamatnya, harus ada ijin edar dari BPOM dengan kode huruf dan angkasebanyak 5 digit, mencantumkan Expired date ( tanggal Kadaluwarsa

ribu rupiah) dan terdakwa daripenjualan obat setelan tersebut keuntungan 2,500 (dua ribu lima ratusrupiah) ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat setelan Kecetit dan obat setelan capBagong tersebut dalam kemasanya tidak mencantumkan nomor yangterdaftar dalam ijin edar BPOM sehingga obat setelan tersebut tidak adanama obat, komposisi obat, nama kimianya, dosisnya, nama produsen danalamatnya, harus ada ijin edar dari BPOM dengan kode huruf dan angkasebanyak 5 digit, mencantumkan Expired date (tanggal Kadaluwarsa

kimia obat yang di dapatkanterdakwa dengan cara membeli dari sales keliling;Bahwa terdakwa dalam menjual obat setelan Kecetit dan obatsetelan cap Bagong tersebut dalam kemasanya tidakmencantumkan nomor yang terdaftar dalam ijin edar BPOM ;Bahwa obat setelan tersebut yang dijual oleh terdakwa tersebut,tidak ada nama obat, komposisi obat, nama kimianya, dosisnya,nama produsen dan alamatnya, harus ada ijin edar dari BPOMdengan kode huruf dan angka sebanyak 5 digit, mencantumkanExpired date (tanggal Kadaluwarsa

memiliki izin dari pihak yang berwenang dalammengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogoLL; Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LLtersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabiladikemasannya wajib diberi tanda atau lebel yang berisi Nama Produk, Daftarbahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihakHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Gpryang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

ditangkap dan digeledah ditemukan pil LLsebanyak 200 (dua ratus) butir dikemas dalam 25 (dua puluh lima) bungkusplastik klip yang disimpan dalam almari pakaian di kamar tidur rumahTerdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang berada diatas rak televisi ruang tamu; Bahwa pil LL yang Terdakwa edarkan dalam kemasannya tidak terdapattanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan,berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi,tanggal bulan tahun kadaluwarsa

Bahwa benar sediaan farmasi berupa obat yang disita dari terdakwatersebut dikemasannya tidak ada label/identitas yang melekat.Bahwa benar suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannyawajib diberi tanda atau label yang berisi : nama produk, daftar bahanyang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihakyang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa danmendapat ijin dari Pemerintah.

Bahwa terdakwa menerangkan jika kemasan pil LL yang dibeli olehterdakwa tersebut hanya dibungkus plastik bening dan tidak terteratentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isibersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dantahun kadaluwarsa serta ijin atas peredaran obat obatan tersebut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil jenis LLtersebut dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau yang memilikikeahlian dalam kefarmasian.

Bahwa terdakwa menerangkan jika kemasan pil LL yang dibeli olehterdakwa tersebut hanya dibungkus plastik bening dan tidak terteratentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isibersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dantahun kadaluwarsa Serta ijin atas peredaran obat obatan tersebut.Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Gpr Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil jenis LLtersebut dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau