Ditemukan 2494 data
306 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960),yang diwakili oleh Purwoko Ary Wibowo, jabatan KepalaKantor:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rinda Gultom,beralamat di Purwantono, Suherman, Surja Consult, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/KontraPK/PoA/X1/2017, tanggal 23 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle ofAgreement (PoA) dan Dokumen Penugasan Pemerintahkepada Pertamina.Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.
Pembentukan PT Badak NGL dan PTArun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2016NGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada
Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang) denganPT Badak NGL Co.
Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2016Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formal hukumperpajakan yang berlaku dengan penjelasan sebagaiberikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.
16 — 1
tinggal bersama di Cimahi selama 1 tahun 2 bulan, namun belumdikaruniai keturunan.Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah danterjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang sulitdiatasi sejak bulan Mei 2006.Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugatsemakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2007.Bahwa sebabsebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutkarena :Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak Mei 2005.Poa
21 — 1
Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor poa ese 13 Mei 2013) ;. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Jakarta Selatan ;. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;.
13 — 5
Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak ada pihak lainen Poa es & fe >yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah cerai.6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak terdaftar pada KantorUrusan Agama Lembang, Kabupaten Pinrang karena belum sempatmendaftarkan penikahan Pemohon dengan Pemohon Il di Kantor UrusanAgama7.
126 — 92
Para Advokat Konsultan Hukum pada kantor OTTO HASIBUAN &ASSOCIATES beralamat di Komplek Duta MerlinBlok B 30 Jalan Gajah Mada No. 35 Jakarta Pusat,berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 009/CSD/POA/ITPDir/VIII/13, tanggal 27 Agustus 2013, sebagai Pembanding semula Penggugat ; LAWAN:1. PT.
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kewarganegaraan' Indonesia, dan kawankawan,Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar,beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 0005/PoA/LEG/TAX/II/2018/NKFE, tanggal 23Februari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 halaman.
211 — 203
Jenderal SudirmanKav. 52 53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 05/PoA/HP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;5. PT. AETRA AIR JAKARTA, beralamat di Menara Satu Sentra KelapaGading Lt. 2, Jl. Bulevar Kelapa Gading LA 3 No. 1, Summarecon KelapaGading, Jakarta Utara 14240, dalam hal ini diwakili oleh Ir.
170 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra,jabatan Direktur Utama dan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Zeyd,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3807/POA/TCM/FIN/1 1/2018, tanggal12 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan
158 — 62
U Finance Indonesia Nomor: POA/2016/011tertanggal 22 Februari 2016, yang untuk selanjutnya disebutPENGGUGAT/ PEMOHON KEBERATAN;Lawan:Murni, yang beralamat di Komplek Taruko Blok TT No. 8 RT. 003 RW. 010,Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang yangselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ TERMOHON KEBERATAN;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatantanggal
Padang Timur, Kota Padang, dalam hal ini diwakili oleh Lamhot ErikButar Butar, Thomas Narpati Hendrawan, dan Nyoto Hamdani, berturutturutdalam kapasitasnya sebagai Legal Assistant Manager, Legal Staff, dan KepalaKantor Pemakilan Padang sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa dariWakil Direktur Utama PT U Finance Indonesia Nomor: POA/2016/011 tertanggal22 Februari 2016, yang untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMOHONKEBERATAN.MELAWAN:MURNI, yang beralamat di Komplek Taruko Blok TT No 8, RT 003 RW
7 — 0
Menimbang' bahwa sesuai dalil permohonan Pemohontersebut, pihak Pemohon telah menghadirkan saksi darikeluarga dan atau orang orang dekat dengan para pihak,karenanya telah terpenuhi' ketentuan pasal 22 ayat (2) PPNomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006; Mengingat bahwa = Majelis Hakim ~ sependapat danmengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab AhkamulQur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:pls ~(poluwot plS> io pS l> ast iF (poa
121 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
SKU249/P J/2019,tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan StephanusDemo W, jJabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suprianto,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 0551/POA
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
, tanggal 13 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavlingVTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakilioleh Padungsak Thanakij selaku Direktur Utama dan AHBramantya Putra selaku Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh KkKuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 1852/POA
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yangdiwakili oleh Padungsak Thanakij, dan kawan, jabatanDirektur Utama PT Trubaindo Coal Mining;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeyd, dankawankawan, Para Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3534/POA
161 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Menara Prima Lantai 30 Unit A,B,C, Jalan IdeAnak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 3808/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 12 November2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 9 halaman.
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (POA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Putusan Nomor 1075/B/PK/PJK/2016B.Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diaturdalam Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan PengolahanLNG dilakukan dengan mekanisme cash cail/ dan dana inihabis digunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah
Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaApril 2011 sebesar Rp19.005.226.168,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali) Principle of Agreement (POA
Putusan Nomor 1075/B/PK/PJK/2016disepakati oleh para pihak dan merupakan Faktur Pajakyang sah berdasarkan ketentuan formal hukum perpajakanyang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.
253 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
Spindo;72) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan Nomor061/POA/I.JK/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepadaPT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek pengembangan airminum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangai oleh GM PT.Indal Steel Pipe bernama Edward S.;73) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dukungan Nomor062/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepadaPT.
Spindo;1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan Nomor061/POA/I.JK/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepadaPT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek pengembangan airminum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangai oleh GM PT.Indal Steel Pipe bernama Edward S.;1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dukungan Nomor062/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepadaPT.
Spindo;1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan Nomor061/POA/I.JK/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepadaPT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek pengembangan airHal. 48 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangai oleh GM PT.Indal Steel Pipe bernama Edward S.;73) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan Nomor062/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepadaPT.
DANY JATMIKA SUHARA Bin H. USIN SUHARA
Tergugat:
NINA MARDIANA Binti RUSDI
60 — 12
FP PR PEPE FPR FREE ERE FPP 7 FPF cb5ad4a635a7b9c94a5c6bd63847b638473d6efe7effff7638c7b1839318ca59c84ad9c2963525a847bc6e7d67b948c63847bbdd6cecedede639c8c527b73bdd6ceFERRITE RRR ERE EEEFREI RR RFLP EERE REFERRER PPP TPP Pod ee 7 e763736b0818105a7b7 3deefefffffffadc6bd214239313942b5cecefFFFFFFFFFFTFFFTTTFFTEFFTTFT EFF EEF EEE EE FEE FEE FEE FERRE EE EEFRPP FP FFE FPEFEE FETE PPP E PTFRR TPT GRRE RR RR RRR ER PEEFETFFFFFTFFFTFTTFERRI TR RRR RRRRRREPEEFETFFFFFTFFPFTFTTFRPP RRP PEEP EE FEE FRPP PPP Poa
PTFEFRPP FP FE FRPP EP EE FFE E EEE PP PPT PP PPP fa 5 b5bd183131426b63deefe7ffffffadc6bd183931214239b5cec6 fFFFFFFFFFFTFFFFTFFTFFFTFFFRR TP RRR R REE ER RR E E E AEPPPTPPPC6 dede7ba59c638c7b94b5a5d6e7deffffffe7 efef6b84845a84 7 bbdded6a5cec66b8c8473948cc6decebdd6ce42635a5284738cc6ad5284 73638c7b638c845a8Cc84638cC7b39736b/bad9cadd6c64a7363527b73c6dedef7ffffb5c6c652736b9cadabeffff7d6e7e78cad9c4a736339635a7b9C94e7F7 ef FFFFFFFFFFFFFFFFF FFF FFF FETT FFT FFT FFF FFFFRPP PRR PRR ERE EE FREE PPP TPP Poa
EE EE EE FPP TPP C6 ded6314a39637 36bcee7 deffftfTtTTttttTtTtTTffFRPP FP PP FRPP FFE EEFFRPP IRR P RPE PERE EE EE EEE EEFFFFFFFTFFFTFFTTFF FF FEET FF FEFP EE EFT EP EPP ETPPTiPa 5 b5ad0818186b8c84 67 FFFFFFFFFFFF FETE FETE FE EEF EE PTE PE PFFTTFFTFTFFTFFFFcC6 c6c68c8Cc8Cc2929290000000000008c8c8cc6c6c6949494 dededefFffffTfTTTfTTT TT TTT d6efe 72139395273 6bffffffe7f7 ef2139315a6b6bf7 FFFFTTFTFFTFFFTT FTF TTTFRPP RR RPP RRR REE EE RR REE EE EEFFFFFFFTFFFTFFETFER FF FE FR FE PFET FFE E EEE FTP PP Poa
PEEFETFFFFFTFFFTFTTFREI RRR EEE EERE EA PEEP Fe fF 7 6 b948c0810080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002139316b948cceefe 7 FEF FR FFT R FRR FERRE EEE EERE EEE EEFERRITE RRR RRR RR PEFEFFFFFFTFFFTFTTFRPP PP PP PEFR FFE E FFE E EEE PT FP PPT PP PP Pe 7 efe76b948494b5a5bdd6ce5a847beff7 7 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE FFF FFFFFFTTFREE E PPE FR PREP EE EPTFE EE EPP PPP PPP PFS 4b 5a5183129adb5b5ffffff738c84293939e7f7 FE FFE EPP E EEE EEE PEFRPP RFR F PREFER ERE FE ERP PPP PP Poa
PEEP EE EPR EE EE EE FPP TPP C6 ded6314a39637 36bcee7 deffftfTtTTttttTtTtTTffFRPP FP PP FRPP EPP E EEE EEEFRPP IRR P RPE PERE EE EE EEE EEFFFFFFFTFFFTFFTTFF FE FEET FF FEFPEE FFE TPP a5 b5ad0818186b8c8 467 FFFFFFFFFFFF FFE EFF EFT EPEE P EE PPFFTTFFTFTFFTFFFFcC6 c6c68c8Cc8Cc2929290000000000008c8c8cc6c6c6949494 dededefFffffTfTTTfTTT TT TTT d6efe 72139395273 6bffffffe7f7 ef2139315a6b6bf7 FFFTTFFFTTTFFTTFTTT TTTFRPP RR RPP RRR REE EE RR REE EE EEFFFFFFFTFFFTFFETFEF FF FP FRPP FP EE FEET EEE EE PT PPP Poa
15 — 3
PUTUSANNomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bjm.AT Ale 2 (p05 pS b> call unt 9 (poa) 95> Y oJ Ub 99Artinya :"Barang siapa dipanggil untuk menghadap oleh Hakim Islam,kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut, maka dia termasukorang yang azalim dan gugurlah haknya.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkaraperdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knususpula, maka berdasarkan azas /ex specialis derogate lex generalis, ketidakhadiran Tergugat dalam sidang, maka perkara ini tidaklah
135 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, kKewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Gede Aditya & Partners,beralamat di Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 002/GAPRF/POA/JII/2020, tanggal 3 Februari2020;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKLUNGKUNG, tempat kedudukan Jalan Gajah Mada Nomor76, Semarapura;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Gede Yuda Setiawan, S.H.,M.Kn., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danHalaman 2 dari 8 halaman.