perkara yang selama ini Penggugat pergunakan untuk melangsungkan hidup Penggugat, tapi dengan terkenanya tanah Penggugat untukproyek jalan tol Penggugat tidak bisa lagi mencari hidup ditanah tersebut,sementara uang ganti kerugian tanah objek perkara yang akan diberikanTergugat , Il, Ill tidak bisa pula menjamin hidup Penggugat karena hargaganti kerugian atas tanah objek perkara yang ditetapkan oleh Tergugat , Il,Ill tidak patut, tidak adil dan karenanya semena mena, dan tidak sesuaidengan nilai NJOP

yang telah ditetapbkan oleh Pemerintah atas tanah objekperkara, Sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat SPPT tahun 2018, atasnama Penggugat selaku wajib Pajak ;Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Pmn13.14.15.Padahal sesuai dengan harga NJOP permeter tanah objek perkara tahun2018, atas nama wajib Pajak (Nofi/Penggugat) atas tanah yang terletak diKorong Bintungan, Nagari Kasang, Kab.

NJOPnya dalam surat SPPT tahun 2018, atas nama wajib pajakNOFI/ Penggugat, yang NJOP mana ditetapkan oleh Pemerintahpermeternya senilai Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah),sehingga seharusnya harga ganti kerugian tanah objek perkara yang pantasdan wajar ditetapkan lebih dari harga NJOP yakni permeternya adalahsenilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;Tindakan TERGUGAT I, Il, Ill mana tidak sesuai dengan UU No. 2 tahun2012 pasal 10, yang isinya :Tanah untuk kepentingan umum

07 Mei 2019;Menyatakan sah nilai NJOP atas tanah objek perkara sesuai SPPTtahun 2018, yang diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 atas nama wajibpajak NOFI adalah permeternya senilai Rp335.000,00 (tiga ratus tigapuluh lima ribu rupiah);Menyatakan sah nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan olehTergugat , Il, Ill pada Penggugat atas tanah objek perkara permeteradalah senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 2.510 M* =Rp1.757.000.000,00(satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

yaitu permeter adalahRp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan ini Tergugat II tanggapisebagai berikut : Bahwa nilai NJOP dalam pengadaan tanah tidak menjadi patokanuntuk ditetapkan sebagai nilai ganti kerugian tanah, yang manaindikator penilaian harga tanah dipengaruhi oleh Kondisi Fisik daritanah itu sendiri ; Bahwa nilai NJOP yang dijadikan patokan nilai ganti rugi olehPenggugat diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana padaPetitum angka 5, sedangkan penilaian objek ganti rugi oleh TimAppraisal

Karena besarnya uang ganti rugi tidak sesuai denganketentuan yang berlaku yaitu harus sesuai dengan nilai nyata atau hargayang sebenarnya, dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan. Apabilapembayaran ganti rugi dilaksanakan pada tahun 2016, maka nilainyaharus dihitung harga menurut harga yang sebenarnya atau harga nyataatau harga pasar pada tahun 2016 itu juga;Peraturan yang dilanggar adalah:1. Pasal 10 Perpres Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni 2006.

Pasal 15 Keppres Nomor 55 Tahun 1993, tanggal 17 Juni 1993, dasarperhitungan ganti rugi harus nilai nyata atau yang sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun terahir;3. Pasal 15 Perpres Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni 2006 dasarperhitungan ganti rugi harus nilai nyata atau yang sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan;4. Pasal 15 ayat (1) a. Perpres Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni2006. Panitia harus menunjuk Lembaga/Tim Penilai harga tanah;5.

Rekomendasi hasil kajian KJPP MBPRU mengenai besaran tarifperpanjangan PPTI yang wajar di wilayah 5 (lima) BUMNKawasan berdasarkan Nilai Pasar atau NJOP yaitu:Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKT8.7.a. PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) : 10,05% NilaiPasar atau 19,06 NJOP;b. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung : 10,05% NilaiPasar atau 11,65% NJOP;c. PT. Kawasan Industri Medan (Persero) : 12,56% Nilai Pasaratau 17,55% NJOP;d. PT.

Kawasan Surabaya Estate Rungkut : 5,78% Nilai Pasaratau 19,93% NJOP;e. PT. Kawasan Industri Makasar (Persero) : 15,34% NilaiPasar atau 15,22% NJOP;3. Berkenaan dengan butir 2 tersebut di atas, terlampir kamisampaikan resume hasil kajian KJPP mengenai besaran tarifperpanjangan PPTI (HGB di tasa HPL) dari 5 (lima) BUMNKawasan tersebut yang dapat dijadikan sebagai bahanpertimbangan dalam penetapan kebijakan terkait.

Bahwa, selain itu dalam Surat Kementerian BUMN Nomor: S13/D4.MBU/03/2018 tanggal 08 Maret 2018, angka 2huruf a hanya dicantumkan NJOP saja, tetapi Tergugatmencantumkan NJOP (dengan tambahan TahunBerjalan);Bahwa, berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, telah jelasdan tegas tindakan Tergugat telah bertindak sepihak dan melampauiwewenang dengan mencantumkan penetapan prosentase yangberbeda dan menambahkan NJOP dengan tambahan NJOPHalaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKT10

Untuk kegiatan usaha:Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKT64.65.66.67.68.Dihitung berdasarkan rumus 5% x (luas tanah x NJOP tahunBerjalan); dan2. Untuk rumah tinggal:Dihitung berdasarkan rumus 2,5% x (luas tanah x NJOP tahunBerjalan);Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai AtasTanah, menyatakan:Pasal 30 huruf a;Pemegang Hak Guna Bangunan Berkewajiban:a.

Subendwipa Jaya pernah mengajukan suratpermohonan rekomendasi untuk perpanjangan HGB; Bahwa tarif yang wajar itu yang saksi ketahui sesuai yang diajukan ditahun 2012 adalah 19,6 x luas x NJOP tahun 2014 disaat masa berlakuHGB habis, jadi bukan NJOP berjalan; Bahwa kalau tarif yang disomasi itu adalah 19,1 x luas x NJOP berjalan;Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKTBahwa SK Direksi itu tidak pernah disosialisasikan;Bahwa saksi mengetahui dari dokumen mengenai perpanjangan HGB

Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPPBB Nomor 00001/272/12/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 TahunPajak 2012, dengan hasil sbb : Uraian Luas (m2) Bumi NJOP sebagai KetetapanSemula 82.931.800 260.131.020.00 523.557.375Menjadi 82.931.800 260.131.020.00 523.557.375 Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU KUP, dengan ini Pemohon Bandingmengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding NomorKEP92/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014 sebesarRp523.557.375,00, dengan dasar hukum, faktafakta

Agri Bumi Sentosa, NPWP21.000.764.7731.001 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut : MenurutMenurut; PemohonNo Uraian Pemeriksa ; KoreksiBandingData Obyek PajakLuas Bumi (m2) 82.931.800 82.931.800Luas Bangunan (m2) 3.307 3.307Kelas 170 & 67 170 & 67NJOP Bumi per m2 (Rp) 3.100 3.100NJOP Bangunan per m2 (Rp) 920.000 920.000NJOP (Rp) 260.131.020.000 260.131.020.000 Perhitungan Pajak yang terutang 1 NJOP sebagai dasar pengenaan 260.131.020.000) 260.131.020.000 PBB5 Nilai Jual Obyek Pajak Tidak KenaPajak

(NJOPTKP) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 260.123.020.000 260.123.020.0004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak 40% 40%(NJKP)5 NJKP 104.049.208.000) 104.049.208.0006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 520.246.040 520.246.040 Pengenaan Khusus RSSwasta/PTS/Investasi Wilayah6.b Tertentu (50% x 6.a) 260.123.020 7 PBB yang harus dibayar 520.246.040 260.123.020 260.123.020Pokok/Jumlah PBB yang masihHarus dibayar 418.845.900 158.722.880 260.123.020 g Renda administrasi Pasal 10 UU 104.711.475

Indragiri CitraNo. 2 Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sehingga perhitunganPBB Tahun Pajak 2012 menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP per m2 (Rp.)Per m2 JumlahBumi 82.931.800 170 3.100 257.088.580.000Bangunan 3.307 67 920.000 3.042.440.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 260.131.020.000NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 260.123.020.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% x 104.049.208.000260.123.020.000Pajak Bumi dan Bangunan Terutang

Luas NJOP (Rp)Objek Pajak (IM?) Per M2 JumlahBumi 82.931.800 3.100 257.088.580.000Bangunan 3.307 920.000 3.042.440.0001. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 260.131.020.0002. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 8.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 260.123.020.0004. Persentase NJKP 40%5. NJKP (3x4) 104.049.208.0006.a. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 520.246.0406.b. Pengenaan Investasi di Wilayah Tertentu (50% x 6.a) Zs PBB yang harus dibayar (6.a atau 6.b) 520.246.0408.

)atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahunberjalan, dan dapat berpedoman pada variabelvariabel sebagaiberikut :a.

Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.Nilai jual obyek tanah :Hal ini dapat dilihat : NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik namake Syafri St Pangeran) dengan nomor obyek pajak137502000400502110 dimana di dalam penghitungan NJOP PBBtersebut luas tanah 5.528 NJOP PBB/M2 Rp. 27.000,M2 luas NJOPPBB/M2 Rp. 149.256.000, NJOP tanah milik Jamaran St Lembang Alam (sebelum balik nama keAtis Mayuti) nomor obyek pajak 137502000400201160, dimana didalam penghitungan NJOP PBB tersebut

luas tanah 2.764 NJOPPBB/M2 Rp. 82.000, M2 luas NJOP PBB/M2 Rp. 226.648.000,.Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :Hal ini juga dapat dilihat akta jual beli yang dibuat Hj.

Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.Nilai jual obyek tanah :Hal ini dapat dilihat :NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik namake Syafri St Pangeran) dengan nomor obyek pajak137502000400502110 dimana di dalam penghitungan NJOP PBBtersebut luas tanah 5.528 NJOP PBB/M2 Rp. 27.000,M2 luas NJOPPBB/M2 Rp. 149.256.000,NJOP tanah milik Jamaran St Lembang Alam (sebelum balik nama keAtis Mayuti) nomor obyek pajak 137502000400201160, dimana didalam penghitungan NJOP PBB tersebut

luas tanah 2.764 NJOPPBB/M2 Rp. 82.000, M2 luas NJOP PBB/M2 Rp. 226.648.000,.Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :Hal ini juga dapat dilinat akta jual beli yang dibuat Hj.

dahulu kepada Penggugatuntuk menjual sendiri objek hak tanggungan untuk mendapatkan hargatertinggi penjualan objek hak tanggungan (vide Pasal 20 Undang UndangNomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan);Bahwa pada kenyataannya Pihak Tergugat dan Tergugat Il telahmelakukan proses lelang tanpa memberi kesempatan kepada Penggugatuntuk menjual sendiri objek hak tanggungan dan apalagi harga objek haktanggungan tersebut dijual kepada Tergugat Ill olen Tergugat dan TergugatI jauh dibawah harga pasaran/harga NJOP

Bahwa tindakan dari Tergugat dan Tergugat II yang telah menjual objek haktanggungan kepada Tergugat Ill dengan harga dibawah hargapasaran/NJOP dan tidak menggunakan jasa appraisal, Penggugatberanggapan bahwa antara Tergugat dan Tergugat II dengan Tergugat IIIada perbuatan melawan hukum dalam meloloskan Tergugat Ill sebagai pihakpemenang lelang;.

Bahwa Perbuatan Tergugat , dan Tergugat Il yang telah melelang objekperkara tanpa memberitahu Penggugat, tanpa memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk menjual sendiri objek hak tanggungan untuk mendapatkanharga tertinggi dan melelang kepada Tergugat dengan harga jauh dari hargapasaran/NJOP dan tidak menggunakan jasa appraisal adalah merupakanperbuatan melawan hukum;.

yang berlaku ditengahtengah masyarakat ... dan seterusnya, dan dalil Penggugat padahalaman 4 (empat) huruf m menyatakan: Bahwa tindakanTergugat dan Tergugat Il yang telah menjual objek haktanggungan kepada Tergugat Ill dengan harga dibawah hargapasaran/NJOP dan ... dan seterusnya, serta dalil Penggugat padahalaman 4 (empat) huruf o menyatakan: ... dan melelang kepadaTergugat dengan harga jauh dari harga pasaran/NJOP dan ... danseterusnya, akan tetapi disisi lain Penggugat tidak dapatmenyebutkan

dan tidak dapat menjelaskan besarnya nilai nominalharga pasaran atau besarnya NJOP yang dimaksud olehPenggugat;.

Bahwa Penggugat sebagai warganegara Indonesia yang taat hukum setiaptahunnya telah melakukan dan melaksanakan pembayaran Pajak Bumiseluas 623 m2 dan Bangunan 390 M2 tepat waktunya dan untuk tahun 2010telak obyek pajak di Jalan Duren Tiga VII Nomor : 37 RT.005 Rw.02 DurenTiga, Pancoran Jakarta Selatan Penggugat telah melakukan pembayaransebesar Rp. 3.842.592 (tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu limaratus sembilan puluh dua rupiah), dimana Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP)sebagai dasar pengenaan

Tergugat dan Tergugat Il, kepada Penggugat maupunTurut Penggugat menimbulkan kesilapan untuk melakukan penandatanganJual Beli dan Perjanjian Pengosongan yang dituangkan dalam Akta JualBeli Nomor : 10/2010 tertanggal 10 Mei 2010, (bukti P3) serta PerjanjianPengosongan Nomor : 2 tertanggal 10 Mei 2010, (bukti P4) yangkesemuanya dibuat dinadapan Tergugat Il, bila disimak secara seksamadan teliti banhwa Jual Beli tersebut mengandung cacat hukum karena jual bellidilakukan dibawah Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP

Bahwa dengan adanya jual beli yang dilakukan Tergugat jauh dibawah NilaiJual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor ....... K/Pdt/...sedangkan Nilai Jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak Bumi danBangunan sebesar Rp. 1.933.296.000, (satu milyar sembilan ratus tigapuluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Keberatan Keempat.Judex Facti telah salah menerapkan hukumnya antara lain,"Menimbangbahwa Ahli yang diajukan oleh Penggugat setelah bersumpah menerangkandipersidangan NJOP hanya digunakan untuk Nilai Pajak, tidak ada sangkutpautnya dengan jual bell, dan tidak ada kaitannya dengan nilai harga pasar".Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah sebagai dasar pengenaan Pajak Bumidan Bangunan yang merupakan harga patokan dari Pemerintah untukpenentuan Pajak Penghasilan (Pph), semakin besar harga jual beli dilakukanmaka

semakin besar pula dana yang masuk ke Pemerintah yaitu DepartemenKeuangan cq Dirjen Pajak, sehingga jelas dan terang jual beli dan NJOP adakaitannya dengan nilai harga pasar hal tersebut untuk menghindari terjadinyapenyeludupan hukum dimana dijelaskan bahwa bukti P9 yang menunjukkanpenilaian obyek sengketa dengan nilai Pasar sejumlah Rp.3.675.000.000.dan nilai likuidasi sejumlah Rp. 2.711.000.000.Halaman 22 dari 4 halaman Putusan Nomor .......

Berdasarkan keterangan saksi Sudini Ronda menerangkan bahwatahun 2004 tidak ada pembayaran NJOP karena tanah tersebut sudahdialinkan untuk kepentingan umum ;Bahwa putusan Hakim Tingkat Banding menetapkan harga jual tanahsebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter atas tanahyang di klaim milik Ny Hj.

Nilai jual obyek pajak (NJOP) tahun 2006disekitar/oersebelahan dengan letak obyek sengketa yaitu di Jin.Abunawas, NJOP tanahtanah disekitarnya adalah sebesar Rp. 234.000,(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan bukti P.8dan P.9:Hal ini menunjukan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pembuktianpenggugat khusunya bukti P.8 dan P.9 tentang bukti surat pembayaranPajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga merupakan kesalahanPenerapan Hukum Pembuktian ;2.

No. 2453 K/Pdt/2008menjelaskan tentang Nilai jual tanah tersebut, oleh karena Nilai jual objekpajak biasanya lebih rendah daripada nilai jual Pasar, NJOP hanya dijadikanpatokan oleh pembeli maupun penjual untuk menerbitkan Akte Jual Belidengan menghindari pajak penjualan yang lebih tinggi baik di Notarismaupun di PPAT.

Semakin rendah nilai jual semakin rendah pajaknya untukdibuat akte.Bahwa sebagai perbandingan dengan NJOP disekitar obyek sengketa danNilai jual pasar adalah sangat jauh sekali selesihnya yaitu sebesarRp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per meter s/d Rp. 800.000, (delapanratus ribu rupiah) per meter.Olehnya itu Mohon kiranya majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkandemi keadilan dan kepastian hukum atas nilai jual obyek sengketa tersebut,oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengeluarkan

; 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Pernyataan masingmasing Kepala Desayang menerangkan untuk Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di wilayahnyatidak sesuai dengan realita di lapangan. Nilai jualnya sudah mencapaiRp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m? sehingga penentuan hargastandar disesuaikan dengan kondisi lapangan;Atas dasar permintaan mereka Terdakwa yang mengaku sebagai kuasawarga dan berdasarkan suratsurat yang dipersiapbkan mereka Terdakwatersebut, selanjutnya oleh saksi Ir.

atas penetapan hargakompensasi menjadi Rp6.500,00/m* ;Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani masingmasing koordinator/wakil warga yang diketahui masingmasing Kepala Desa yang menyatakantanah yang terlewati SUTET tidak laku dijual atau harganya rendah, tanahmenjadi tidak produktif jika hujan warga tidak berani menggarap danmeminta kompensasi sebesar Rp50.000,00/m* dan Surat Pernyataanmasingmasing Kepala Desa yang menyatakan bahwa harga tanah sawahdan pekarangan menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

sehingga penentuan harga standar disesuaikan dengan kondisi lapangan,namun kenyataannya berdasarkan keterangan masingmasing Kepala Desabahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebut dan masih berkisar +Rp30.000,00 atau naik 30% dari nilai NJOP PBB tergantung dari lokasi tanah,bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBB tahun 2005 Kantor Pelayanan PajakPratama Demak nilai kompensasi untuk masingmasing jenis tanah sesuaiLampiran Surat Keputusan Mentamben No. 975 K/47/MPE/1999 adalahRp3.600,00/m*.

dan SuratPernyataan masingmasing Kepala Desa yang menerangkan untuk Nilai JualObyek Pajak (NJOP) di wilayahnya tidak sesuai dengan realita di lapanganyang nilai jualnya sudah mencapai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m. Sehingga Ketua Tim Pembebasan Tanah PT.

Memerintahkan Termohon dan Il untuk memberikan ganti kerugian yanglayak dan adil sebesar Rp50.000,00 per meter persegi atau setidaktidaknya sama dengan NJOP kawasan yang telah ditetapkan PemerintahKabupaten Bulungan sebesar Rp32.400,00 per meter persegi;3. Memerintahkan kepada Termohon dan II untuk tidak melakukan kegiatanapapun di atas lahan Termohon sebelum ada keputusan mengenai pokokperkara yang berkekuatan hukum tetap;4.

Mengadili sendiri: menetapkan nilai ganti kerugian yaitu sebesar Rp50.000,per meter persegi atau setidaktidaknya sama dengan NJOP, lahan ataulokasi tanah tersebut;4. Menghukum Termohon dan Termohon II untuk membayar biaya perkara;Halaman 3 dari 5 hal. Put.

Padahal sesuai dengan nilai NJOP tanah objek perkara tahun 2018permeternya sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat SPPT atas namawajib pajak Firdaus (MKW) Bintungan Nagari Kasang/KR Tanjung, KecamatanBatang Anai, Kabupaten Padang Pariaman permeternya adalah senilaiRp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa seharusnya Tergugat I, Il, Ill selaku orang yang berwewenangtidak melakukan tindakan semenamena dalam menetapan harga ganti rugiterhadap tanah pusaka tinggi kaum Penggugat, apalagi terhadap tanah objekperkara jelas telah ditetapbkan harga NJOP tahun 2018 sesuai SPPT tgl 31Januari 2020 permeternya oleh Pemerintah senilai Rp64.000,00 (enam puluhempat ribu rupiah), sehingga seharusnya nilai ganti kerugian tanah objekperkara yang pantas dan wajar ditetapkan lebih dari nilai NJOP yaknipermeternya

Menyatakan sah surat SPPT atas tanah objek perkara tahun 2018yang telah diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 yakni dimana telahditetapbkan bahwa harga NJOP tanah objek perkara permeternya adalahsenilai Rp64.000 m? (enam puluh empat ribu rupiah);6.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menjadikan nilai NJOPsebagai patokan nilai ganti kerugian tanah yang mana dalam nilai NJOPharga tanah objek perkara permeter adalah Rp64.000 (enam puluh empatribu rupiah) namun dalam Petitum Gugatan, Penggugat malah menuntutlebih tinggi diatas nilai NJOP yaitu permeter adalah Rp256.000 (dua ratuslima puluh enam ribu rupiah), dan ini Tergugat II tanggapi sebagai berikut: Bahwa nilai NJOP dalam pengadaan tanah tidak menjadi patokanuntuk di tetapkan sebagai nilai

ganti kerugian tanah, yang mana indikatorpenilaian harga tanah dipengaruhi oleh Kondisi Fisik dari tanah itusendiri; Bahwa nilai NJOP yang di jadikan patokan nilai ganti rugi olehPenggugat diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana dalampetitum angka 5 (lima), sedangkan penilaian objek ganti rugi oleh TimAppraisal (KJPP MBPRU) dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2018, olehkarena itu pemakaian nilai NJOP 31 Januari 2020 menjadi berlaku surutdan tidak releven lagi dalam perkara a quo, untuk itu.

x NJOP Per M? untukluas bumi/tanah senilai Rp128.000,00(seratus dua puluh delapanribu) = sehingga total NJOP atas bumi/tanah senilaiRp3.278.080.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan jutadelapan puluh ribu rupiah);2) Objek Pajak Bangunan seluas 2.400 M?x NJOP Per M?

untukbangunan sejumlah Rp225.00,00( dua ratus dua puluh lima ribu)sehingga total NJOP atas bangunan senilai Rp540.000.000,00(lima ratus empat puluh juta rupiah);Sehingga NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sejumlah dengan Rp3.818.080.000,00 (tiga miliar delapan ratusdelapan belas juta delapan puluh ribu rupiah);8.

x NJOP Per M? senilaiRp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) Total NJOP senilaiRp540.000.380.000,00 (lima ratus empat puluh juta tiga ratus delapanpuluh ribu rupiah), sehingga NJOP sebagai dasar pengenaan PajakBumu dan Bangunan (PBB) sejumlah Rp540.000.380.000,00 (lima ratusempat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).;Halaman 24 dari 27 Hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/20179. Bahwa bukti P. 14 dan P.15 tersebut, untuk SSPPT/PBB, tanah seluas ;25.610 M? dan 6590 M?

(tujuh ratus enam puluh dua meter persegi).Tergugat telah menguasai dan mempergunakan bidang tanah(objek tanah penggugat) selama 32 (tiga puluh dua) tahun.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objektanah penggugat pertahun sejak32 (tiga puluh dua) tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/M2.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah penggugat sekarangpertahun = 762 M?

(seriou delapan ratus dua puluh sembilan meter persegj).Tergugat Il telah menguasai dan mempergunakan bidang tanah(objek tanah penggugat) selama 30 (tiga puluh) tahun.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek sengketa pertahun sejak 30(tiga puluh) tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakansebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah penggugat pertahun =1829 M?

(tujuh ratus enam puluh dua meter persegi).e Tergugat telah menguasai dan mempergunakan bidang tanah(objek tanah penggugat) selama 32 (tiga puluh dua) tahun.e Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objektanah penggugat pertahun sejak32 (tiga puluh dua) tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / M2.e Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah penggugat sekarangpertahun = 762 M?

(seriou delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi).e Tergugat Il telah menguasai dan mempergunakan bidang tanah(objek tanah penggugat) selama 30 (tiga puluh) tahun.e Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek sengketa pertahun sejak 30(tiga puluh) tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakansebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).e Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah penggugat pertahun =1829 M?

Fotocopy Peta Hasil Pemotretan dari Udara Dinas Tata Kota KotaBandung tahun 2004, selanjutnya diberi tanda T.1.2 9 ;10.Fotocopy Surat keterangan NJOP No. 973.B/072Rpp dari KepalaDinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tertanggal 12 Maret 2015,selanjutnya diberi tanda T.1.2 10;Menimbang, bahwa suratsurat bukti T.1.2 3 sampai dengan T.1.2 6, T.1.2 8 sampai dengan 1.1.2. 10 ternyata cocok dan sesuai denganaslinya, sedangkan T.1.2 1, T.1.2 2 dan T.1.2 7 ternyata cocok denganfotocopynya dan telah pula diberi

Keberatan melalui pos tercatat menjadi tandabukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentinganWayib Pajak.(5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuankeberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secaratertulis halhal yang menjadi dasar pengenaan pajak.(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kevajiban membayar pajak.Bahwa dengan demikian dari rumusan Pasal 15 tentang Pajak Bumidan Bangunan a quo sama sekali tidak mensyaratkan pemohonKeberatan mencantumkan besarnya NJOP

per m*, juga tidakmensyaratkan apabila NJOP per m?

tidak dicantumkan menyebabkanSurat Keberatan tidak berharga untuk diproses lebih lanjut.Bahwa sangat disayangkan karena hanya garagara tidakmencantumkan NJOP per m? tersebut keberatan Wajib Pajak tidakdapat dipertimbangkan.

Adapun Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) pada waktu menyelesaikan dan memutuskansurat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)nyatanyata telah mengabaikan asas pemerintahan yang baik, karenatidak berlaku fair dan bertindak sewenangwenang karena secarasepihak dan tanpa pemberitahuan lebih dulu, telah menambahkansyarat pencantuman NJOP per m?

Putusan Nomor 572/B/PK/PJK/201210.11.24 Agustus 2009 atas Nama PT SMART Tbk. yang tidakmencantumkan NJOP per m?

Rp) Nilai Tanah (Rp)Tanah perm2 (Rp)1 2 3 4 5 = (3x4) 6 7 = (5+6)Areal produktif 72.178.500 11.935 861.450.397.500 216.472.361.000 1.077.922.758.5002 Areal belum produktif3 Areal emplasemen 3.490.000 40.151 140.126.990.000 140.126.990.000Areal lainnya 931.500 8.363 7.790.134.500 7.790.134.500Jumlah 76.600.000 1.009.367.522.000 216.472.361.000 1.225.839.883.000 bahwa menurut Terbanding data hasil analisis setelah dikonversi menjadi : Perun tukan Luas (m2) Nilai Tanah Nilai Tanah (Rp) Kon Konversi NJOP

ilikisegi son ap U st oOoscexBa foguy5SaofososeMas=saOo) Oeras BPaeyOMshkiuvseMan ete wmsendaoOn=< 4s Qe ses o> 2ooalerikut Uraian Menurut Terbanding Menurut PemohonBanding1 2 3Luas Bumi (m2) 76.600.000 76.600.000Luas Bangwnan (m2) 102.983 102.983NJOP Bumi/n2 (Rp) 14.000,00 102.983,00NJOP Bangunlan/m2 (Rp) 429.000,00 304.417,11NJOP Bumi (Rp) 1.072.400.000.000,00 794.552.668.400,00NJOP Bangunjan (Rp) 44.179.707.000,00 31.349.787.000,00Penghitungian PBB NJOP sbg Dagar Pengenaan PBB (Rp)1.116.579.707.000,00825.902.455.400,00

bandingHAPZgegevereangvproaoreawFPearre wProronpeyse og Q.= WPJ.26/BD.06/2010emuZokSB.MMAPHK MK Seaunuweaoas NonokEs cg oMvoo DBn ce BSNS EHOW SE 0 Oy=CSaM@Ms wus eMsewmse ncn ee ce BEND OCAZO ES SOoaosQuSay viZonarnranndioncwaHn dccoananccdcooonaSpa)aon sevM sGnuceeMao tem set teh ce BEA PF BMNOCOAD alerikut Uraian Rp1 2Luas Bumi(m2) 76.600.000Luas Bangyinan (m2) 102.983NJOP Bumi/m2 (Rp) 14.000,00NJOP Bangurjan/m2 (Rp) 429.000,00NJOP Bumi (Rp) 1.072.400.000.000,00NJOP Bangunan (Rp) 44.179.707.000,00PenghitunganPBB : =NJOP

Termohon Kasasi dan II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri TanjungSelor untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan keberatan dari Pemohon;Memerintahkan Termohon dan II untuk memberikan ganti kerugian yanglayak dan adil sebesar Rp50.000,00 per meter persegi atau setidaktidaknya sama dengan NJOP

Nomor 1112 K/Pdt/2021atau setidaktidaknya sama dengan NJOP, lahan atau lokasi tanah tersebut;4.

Putusan No. 196/Pdt.G/2021/PA.KtbMuhammad Abdis, tercatat pada tahun 2021, yang mana luas tanah danbangunannya masih sama, namun harga NJOP bumi/tanahnya berubahmenjadi NJOP bumi/tanah sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluhtiga ribu rupiah). Dan NJOP bangunannya sebesar Rp225.000,00 (duaratus dua puluh lima ribu rupiah); Bahwa kalau harga berdasarkan system ini tidak membedabedakan alas haknya SHM atau sporadic/segel.

Karena semuanyamengacu pada harga NJOP pada system ini dan sesuai blokbloknya; Bahwa walaupun kebakaran, nilai NJOP tanah akan tetapsama, paling NJOP bangunan yang hilang; Bahwa harga pasar dan NJOP itu berbeda memang, minimalbisa 40% sampai 30% dari harga pasar taksiran kelurahan; Bahwa saksi tidak tahu harga pasar apakah harga tanahdengan bukti kepemilikan SHM pada tahun 2003 sama dengan hargasekarang iniBukti Tertulis Tambahan (diajukan Tergugat )1.

Putusan No. 196/Pdt.G/2021/PA.ktbsedangakan luas bangunannya 43 m2, untuk NJOP bangunannya sebesarRp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi. Bahwa pada lokasi jalan singabana dengan NOP atas nama AbdulMutalib pada tahun 2003 dengan luas tanah 104 m2, NJOP bumi/tanahnyaadalah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan luasbangunannya 35 m2 dengan NJOP bangunannya adalah Rp83.000,00(delapan puluh tiga ribu rupiah).

Dan pada tahun 2021, NJOP bumi danbangunanan atas nama Abdul Mutalib berubah menjadi Muhammad Abdis,tercatat pada tahun 2021, yang mana luas tanah dan bangunannya masihsama, namun harga NJOP bumi/tanahnya berubah menjadi NJOPbumi/tanah sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).Dan NJOP bangunannya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh limaribu rupiah); Bahwa kalau harga berdasarkan system ini tidak membedabedakanalas haknya SHM atau sporadic/segel.

Karena semuanya mengacu padaharga NJOP pada system ini dan sesuai blokbloknya; Bahwa walaupun kebakaran, nilai NJOP tanah akan tetap sama,paling NJOP bangunan yang hilang; Bahwa harga pasar dan NJOP itu berbeda memang, minimal bisa40% sampai 30% dari harga pasar taksiran kelurahan; Bahwa saksi tidak tahu harga pasar apakah harga tanah denganbukti kepemilikan SHM pada tahun 2003 sama dengan harga sekarang iniMenimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah, pada BAB X tentang Penilaian, pada Pasal 52 ditetapkan:(P17);(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh KepalaDaerah dan dapat melibatkan penilai independen yangbersertifikat di bidang penilaian aset;(2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunandilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasiterendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Putusan Nomor 19 P/HUM/2014untuk mendapatkan nilai wajar sebagai suatu prinsip/azas sesuaidengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakanNilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

dengan estimasiterendah menggunakan Nilai Obyek Pajak (NJOP);2.

Jakarta Nomor 128Tahun 2013 yang berdasarkan penjumlahan nilai sewa lahan dannilai strategis titik reklame bertentangan denganketentuanketentuan tersebut pada Poin 1 huruf h di atas yangberdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independendan dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dengan kaidahpenilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP);Bahwa Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame berdasarkanketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor

ditetapkan oleh Pengelola Barang;(3) Penilaian Barang Milik Daerah yang dipergunakan SKPD/UKPDselain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkanoleh Pengguna Barang;Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan GubernurDKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 ditetapkan, sebagai berikut:(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunandilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan kaidahpenilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP

Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPPBB Nomor 00001/272/11/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak2011, dengan hasil sebagai berikut: NJOP sebagai Dasar KetetapanUraian Luas (m?)

(Rp) 310.000 310.000NJOP (Rp) 191.657.708.0 191.657.708.000Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 191.657.708.0 191.657.708.0002 Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 191.649.708.0 191.649.708.0004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 40%5 NJKP 76.659.883.20 76.659.883.2006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 383.299.416 383.299.416Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi6.b 191.649.708Wilayah Tertentu (50%

Kelas NJOP per m? (Rp)Per m?

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 191.657.708.0002s NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 8.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 191.649.708.0004. Persentase NJKP 40%5: NJKP (3x4) 76.659.883.2006.a. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 383.299.4166.b. Pengenaan Investasi di Wilayah Tertentu (50% x 6.a) 7. PBB yang harus dibayar (6.a atau 6.b) 383.299.4168. Pokok/jumlah PBB yang masih harus dibayar 342.696.8169: Denda Adminsitrasi Pasal 10 UU PBB 85.674.20410.

yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SPPTPBB Nomor 35.04.140.006.0010151.0 tanggal 2 Januari 2012 Tahun Pajak 2012;: bahwa atas surat keberatan pemohon banding, telah diterbitkan Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP969/WPJ.12/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang KeberatanPajak Bumi dan Bangunan atas SPPT/SKP PBB nomor 35.04.140.006.0010151.0tanggal 02 Januari 2012, dengan perincian sebagai berikut : Menurut PemohonMenurut MajelisObjek Pajak Luas Kelas INJOP Per M2 (Rp) Total NJOP

(Rp)Bumi 2340 068 702.000 1.642.680.000Bangunan 1321 022 968.000 1.278.728.000NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 2.921.408.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 10.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 2.911.408.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x 2.911.408.000 1.164.563.200PBB yang Terhutang 0,5% x 1.164.563.200 5.822.816Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 5.822.816(Lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah): bahwa Pemohon Banding tidak pernah merasa ditemui oleh