Bahwa dengan mendasari Pasal 14 ayat (8) menunjukkan perbuatanTerdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukanApotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan, kepada bukansebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalah tidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.87 K/MIL/2009c.

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yangbukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No. 5 Tahun 1997.d.

keinginan Pemohonsebagai orang tua anak Pemohon agar nama anak Pemohon menajdiHalaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Bonnama yang bernuansa Islami Ssesuai dengan ajaran agama Pemohondengan harapan kedepannya anak Pemohon menjadi lebih baik lagi;Bahwa oleh karena alasan tersebut maka Pemohon berkeinginanmerubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Fabianata VickdyAnto menjadi Muhammad Hasbi Alhabsy;Bahwa tidak ada alasan lain yang mendasari

keinginan Pemohonsebagai orang tua anak Pemohon agar nama anak Pemohon menjadinama yang bernuansa Islami sesuai dengan ajaran agama Pemohondengan harapan kedepannya anak Pemohon menjadi lebih baik lagi;Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 54/Padt.P/2020/PN Bon Bahwa oleh karena alasan tersebut maka Pemohon berkeinginanmerubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Fabianata VickdyAnto menjadi Muhammad Hasbi Alhabsy; Bahwa tidak ada alasan lain yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;aa Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;39 VbII Ul JI J Mod palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secararinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim,S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanahtersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan,hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian

Mantrijeron, Kota Yogyakarta;Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT; ADAPUN ALASANALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYAGUGATAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK INI ADALAH : 1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan pada tanggal 28 Nopember 2009 yang dilangsungkandi hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm AgustinusSudarisman, Pr bertempat di Gereja Paroki St.Aloysius Gonzaga Mlati dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Sleman, sebagaimana

Diah Binti Basiran Tri Purwo menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan penjualan es krim tersebut dan dan saat itu terdakwamengatakan bahwa bellum dilakukan pembayaran dikarenakan konsumen tersebutmenyerahkan uang pembelian tersebut kepada terdakwa. Setelah mendengar hal itu, saksiRizky Octaviani Putri Als. Rizky Binti Abu Bastian dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Diah Binti Basiran Tri Purwo menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan penjualan es krim tersebut dan saat itu terdakwa mengatakanbahwa belum disetorkannya pembayaran dikarenakan konsumen tersebut belum menyerahkanuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu, saksi Rizky OctavianiPutri Als. Rizky Binti Abu Bastian dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Diah BintiBasiran Tri Purwo kemudian menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan uang penjualan es krim tersebut dan dan saatitu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum disetorkan karenakonsumen yang melakukan pemesanan tersebut belum menyerahkan seluruhHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN Pkbuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu,saksi dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Rizky BintiAbu Bastian kemudian menanyakan apa yang mendasari sehingga terdakwabelum menyetorkan uang penjualan es krim tersebut dan dan saat ituterdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum disetorkan karenakonsumen yang melakukan pemesanan tersebut belum menyerahkan seluruhuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu,saksi dan saksi Rizky Octaviani Putri Als.

(satu juta rupiah).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer Ill12 Surabaya Nomor 124K/PM.III12/AD/VI/2018 tanggal 26 Juli 2018 sepanjang tentang terbuktinyaunsur tindak pidana haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan TingkatPertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 7(tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan tersebut

Fitria Dwi Anggraeni) yang suka melaporkanTerdakwa ke kesatuan.Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III12 Surabaya Nomor Nomor 124K/PM.III12/AD/VI/2018 tanggal 26Juli 2018 haruslah dikuatkan dan Terdakwa masih layak untukmenjadi prajurit TNI dengan harapan pidana yang dijatunkan dapatmenjadi perenungan atas kesalahannya selama menjalani pidanapenjara di tahanan militer.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Kabupaten Bangkalan pada tanggal 23 Juli 2009dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/13/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi seringterjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legalstanding untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku; Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pas.

menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonancerai talak antara :PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhirSekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhirSekolah Dasar, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagaiTermohon,; 9 2222222 n nnn nena nnn nn nanan n=Adapun alasan/dalildalil yang mendasari

Xxxxxxxx, Jakarta Pusat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat denganNomor: 0059/Pdt.P/2016/PA.JP, tanggal 09 Mei 2016 telah mengemukakan halhalsebagai berikut;Adapun yang mendasari dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut :1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak lakilaki pemohon tersebut

Bahwa dalil Pemohon pada Bab mengenai dasar hukum kewenanganPraperadilan pada posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 5 adalah dalildalilhukum yang mengutip dan mendasari bagi Pemohon mengajukan gugatan.Maka terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak perlu untukmenanggapinya. 2 neon nono2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas yang mendasari Pasal38 ayat (1) KUHAP, Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah pasalpasal tersebut seharusnya dipahami dan dimaknai secara utuh olehPemohon, bukan mendasari dan pemahaman yang parsial antara pasaldengan ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga pemahaman hukumtersebut tentang penyitaan tidak dimaknai dan dimengerti secara parsialatau terpisah.

Dalil Pemohon tersebut mendasari ketentuan hukumdalam Pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyatakan turunan dari beritaacara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari manabenda itu di sita atau keluarganya dan kepala desa.

gugatan Praperadilan adalah Pemohon mendasari ketentuan hukumdimaksud untuk mengajukan gugatan karena sudah menjadi dasar hukumbagi setiap orang yang predikatnya sebagai Tersangka atau keluargaTersangka terkait tindakan penangkapan, penahanan dan/ataupenghentian penyidikan/penuntutan yang kemudian diperluas denganpenetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan adalah pihak ketigayang berkepentingan.

Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada posita 2 Termohon tanggapi,mengenai dalil Replik tersebut yang mendasari Pasal 1 angka 5 KUHAPtentang pengertian penyelidikan dan Pasal 1 angka 2 KUHAP tentangpengertian penyidikan.

., tanggal 27 Juni 2016 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016;Membaca memori banding dari Pembanding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2016 yang padapokoknya keberatan atas pertimbangan yang mendasari dikabulkannya CeraiGugat Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor3180/Pdt.G/2015/ PA.Tgrs., dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandinguntuk menyatakan gugatan penggugat

hakasasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian halnyadengan perceraian yang pada dasarnya diperbolehkan/dihalalkan dalam ajaranIslam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarangsepanjang syaratsyarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa beradasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, makagugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dapat dipertimbangkanlebih lanjut tentang alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa dengan tidak adanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antaraPenggugat dan Tergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untukberpisah/cerai bersuami istri dengan Tergugat ;9.

Menyatakan girik-girik dan akta-akta yang mendasari peralihan hak dari Tergugat I atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C. 87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, jo. No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKI tanggal 1 April 1999 jo.

Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralinan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah danmempunyai kekuatan hukum.6. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005,jo. No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKItanggal 1 April 1999 jo.

Dasar Aktanya adalah akta No. 8 jo akta No. 52 dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH.e Bahwa setelah itu ada aktaakta lain yaitu akta pemindahan danpenyerahan hak (cessie), yang mendasari peralihan 15 giriktersebut, Bahwa peralinan hak dari PT. ISO kepada PT. GMN dibuatdengan akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie).e Bahwa yang diganggu hanya kavling 67 dan 68, sedangkankavling lain tidak diganggu.

.530 seluas kurang lebih 1.200 M2 yang batasbatasnyasebagai berikut:Sebelah Selatan : Tanah ex Asrama CPM ( PN Pertamina)Sebelah Utara : Kav. 67Sebelah Barat : Jin Jend Sudirman Senopati, Terusan JendSudirman SenopatiSebelah timur : Apartemen SenopatiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makapetitum ke empat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan petitum ke 5 yang menyatakan girikgirik dan aktaaktayang mendasari

dihubungkan dengan bukti P4 sampai dengan P14:e Bahwa Kav.63 sampai dengan Kav.68 sudah dibeli PT.GrahaMetropolitan Nuansa (GMN)/Penggugat dari Tergugat dan Tergugat IIsesuai dengan Akta No.8 tanggal 1 Nopember 1989 Jo.Akta No.52tanggal 6 Februari 1990 ;e Bahwa Kav.67 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 568 dan girik C. 87dan Kav.68 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 778 dan girik C. 530.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurutMajelis Hakim girik girik dan akta akta yang mendasari

Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralihnan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah danmempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, jo.No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKItanggal 1 April 1999 jo.

antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah dan pula tidak hadirnya Tergugat tersebuttidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secararesmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, danperkara ini dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah dan pula tidak hadirnya Tergugat tersebuttidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secararesmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, danperkara ini dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125);39Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

.: 444/Pdt.GS/2018/PN.Smd tersebut telah ditolak gugatan atasobjek sengketa; Bahwa kaitan erat mengenai objek sengketa dalam perkara terdahuludengan perkata ini adalah mengenai hak atas objek sengeketamenjadi tidak jelas ada pada siapa; Bahwa dengan mendasari diri pada alat bukti surat Tergugat tersebut,akhirnya hakim dapat menyimpulkan atas Objek Sengketa penggugattidak berhasil membuktikannya;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugatberalasan untuk dinyatakan ditolak seluruhnya

diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

XXXX, Perempuan, Umur 18 Tahun (Lahid di Surabaya 04 Juni1998);3.Bahwa PEMOHON berkehendak akan beristri lebin dari satu seorang(poligami) dengan seorang perempuan yang berstatus janda tanpa anak(cerai mati) yang bernama:XXXX, Umur 47 tahun (Lahir di Jombang, 24 Juni 1969), Agama Islam,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Nomor KTP :351508646690002, bertempat tinggal di XXXX, Kota Sidoarjo;Bahwa adapun alasan yang mendasari PEMOHON mengajukanpermohonan ini adalah:a.

Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Februari 2019telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diHalaman 1 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.EdKepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Ed,tanggal 26 Februari 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun hal a* hal yang mendasari