oleh Penggugat dan Il/Tergugat Rekonvensi dan II yang digunakan sebagai kolam tailing, telahberakibat pula kepada kerusakan tanah hingga menjadi kolam pembuanganlimbah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh Tergugat I/PenggugatRekonvensi I, karenanya patut dan wajar pula menghukum Penggugat danI/Tergugat Rekonvensi dan Il untuk menimbun kembali danmengembalikan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepadaTergugat I/Penggugat Rekonvensi tanpoa halangan apapun atau dinukumuntuk membayar biaya penimbunan

Biaya pembersihan kolam tailing/penyedotan air limbah (upah secaraborongan) Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Biaya penimbunan kembali tanah dengan volume (luas tanah 40.000 m? xkedalaman 1,5 m = 60.000 m?). 1 lori = 8 m?

, maka diperlukan 7.500 lori,biaya 1 lori = Rp100.000,00 maka biaya penimbunan adalahRp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Maka total biaya pembersihan dan penimbunan tanah sengketa adalah(Rp200.000.000,00 + Rp750.000.000,00) = Rp950.000.000,00 (sembilanratus lima puluh juta rupiah);Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi yang dimaksud dalam perkara iniagar tidak siasia (i/lusoir), maka beralasan Tergugat Il/PenggugatRekonvensi mohon untuk meletakkan sita jaminan atas kekayaan baikbergerak

sebesarRp210.000.000,00 + Rp400.000.000,00 = Rp610.000.000,00 (enam ratussepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;Menghukum Penggugat dan II/Tergugat Rekonvensi dan Il secaratanggung renteng untuk membayar biaya pembersihan dan penimbunankembali tanah sengketa secara tunai kepada Tergugat 1/PenggugatRekonvensi sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh jutarupiah) dengan perincian sebagai berikut: Biaya pembersihan kolam/penyedotan air limbah Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah); Biaya penimbunan

, maka diperlukan 7.500 lori,biaya 1 lori = Rp100.000,00 maka biaya penimbunan Rp750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Maka total biaya pembersihan dan penimbunan tanah sengketa adalah:(Rp200.000.000,00 + Rp750.000.000,00) = Rp950.000.000,00 (sembilanratus lima puluh juta rupiah);Menghukum Penggugat dan II/Tergugat Rekonvensi dan Il secaratanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari secara tunai kepada Tergugat /Penggugat Rekonvensi

masing-masing selama : 5 (lima) bulan ; - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ; - Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) HP merek Nokia type C3100 ; - 1 (satu) HP merek Nokia type 300 ; (dirampas untuk dimusnahkan) ; - 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 670/PWI/PRC/V/2012 ; - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pengeluaran barang dari tempat penimbunan

berikut dengan jaminan nomor pendaftar 666/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 ; - 1 (satu) lembar surat jalan nomor 671/VI/PRC/V/2012 tanggal 1 Juni 2012 ; - 1 (satu) lembar pemberitahuan pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat dengan jaminan nomor pendaftar 667/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 ; - 1 (satu) lembar lampiran konvensi pemakaian bahan (subkontrak) nomor pendaftar 667/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 ; - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Eling Joko Sutopo ; - 1 (satu) lembar slip

SUARTO Alias PAKSRI yang disimpan di belakang rumah saksi Muhtar Kasim, setelahsebelumnya saksi Muhtar Kasim pernah bertemu dengan terdakwa danmengatakan bahwa kayu Ebony yang berada di belakang rumah saksiadalah semuanya kayu milik terdakwa, tepatnya ditampung ataudikumpulkan di pinggir sungai Tambaga Dusun Gunung Sari, Desa MalealiKecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong yang tidak dilengkapi dengandokumen yang resmilyang sah berupa Surat Penunjukan dan PenetapanTempat Pengumpulan (TPN)/Tempat Penimbunan

No. 384 K/Pid.Sus/2008Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena sesuaidengan fakta dipersidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan danpemeriksaan ternyata yang bersangkutan tidak memiliki suratsurat yangberlaku untuk penimbunan kayukayu tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No.263/PID. B/2007/PN.

No. 146 K/Pid.Sus/2015mempertimbangkan dasardasar dari Majelis Hakim tingkat Pertamamenjatuhkan putusannya dimana dalam persidangan terdapatkesaksian dari saksi :SAKSI BONIFASIUS YOKU yang menyatakan secara tegas bahwaPenambangan dilarang POLISI setelah penimbunan bandaraselesai karena sudah tidak ada pekerjaan penimbunan lagiuntuk bandara.

Bahwa dari keterangan saksi di bawah sumpahtersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dimana adanyadiskriminasi perlakuan dari Polisi karena untuk kepentinganpenimbunan bandara ternyata di areal yang sama diperbolehkanakan tetapi pengelolaan masyarakat menjadi tidak diperbolehkan.Bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat dianalisa bahwaadanya dualisme dalam menjalankan aturan terhadap satu peristiwadimana untuk penimbunan bandara tidak dilarang akan tetapisetelah selesai kemudian dilarang, terjadi

Rudi Lu, dan Terdakwa meminta agarTerdakwa Il mengerjakan penimbunan lahan milik PT.

Pratama Dwiniaga Sejati, namun pekerjaan penimbunan tersebut tetapdilakukan olehTerdakwa dan Terdakwa Il, Karena merasa telah dirugikansaksi Ruki melaporkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II tersebut kePolresta Barelang;Atas perbuatan Terdakwa . Rudi Lu dan Terdakwa II. Suwandi alias Ahengtersebut saksi Ruki telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,00(dua miliar rupiah);Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Il diatur dan diancam pidanamenurutketentuan Pasal 406 Ayat (1) jo.

Hakim Tingkat Banding telah tepat dalam melakukan pertimbanganpertimbangan hukum, namun menerapkan peraturan hukum yang tidaksemestinya dengan memutus hukuman bersyarat yang seharusnya putusanmembebaskan kedua Terdakwa:Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkanhukuman walaupun hukuman bersyarat adalah tetap melanggar hak asasidari Pemohon Kasasi selaku pihak yang dirugikan oleh saksi korban danPemohon Kasasi II selaku pihak yang sedang melakukan pekerjaannyaselaku kontraktor penimbunan

AP.Pettarani Makassar untuk bermusyawarah mengenaiperampasan hak garap tanah milik warga Panambungan KotaMakassar.Bahwa setelah rapat dengar pendapat selesai selanjutnyawarga Panambungan mendapatkan hasil kKeputusan mengenaipemberhentian penimbunan tanh yang dilakukan oleh Sdri. Hj.Najmiah Muin lalu menjual tanah tersebut kepada orang lainmelalui Terdakwa, kemudian Saksi1 bersama dengan Saksi2dan warga Panambungan menuju ke belakang TempatPelelangan Ikan (TPI) di Jl.

Bahwa setelah rapat dengar pendapat selesai selanjutnya wargaPanambungan mendapatkan hasil keputusan mengenaipemberhentian penimbunan tanah yang dilakukan oleh Sdri. Hj.Najmiah Muin lalu Menjual tanah tersebut kepada orang lainmelalui Terdakwa, kemudian Saksi1 bersama dengan Saksi2dan warga Panambungan menuju ke belakang TempatPelelangan Ikan (TPI) Lelong di JI.

Bahwa benar setelah rapat dengan pendapat tersebut selesaiselanjutnya warga Panambungan mendapatkan hasil keputusanmengenai pemberhentin penimbunan tanah yangs edangdilakukan oleh Sdri. Hj.

PettaraniMakassar untuk bermusyawarah mengenai perampasan hakgarap tanah milik warga Panambungan Kota Makassar.Bahwa benar setelah rapat dengan pendapat tersebut selesaiselanjutnya warga Panambungan mendapatkan hasil keputusanmengenai pemberhentin penimbunan tanah yang sedangdilakukan oleh Sdri. Hj.

Pettarani Makassar untuk bermusyawarahmengenai perampasan hak garap tanah milik wargaPanambungan Kota Makassar.Bahwa benar setelah rapat dengan pendapat tersebut selesaiselanjutnya warga Panambungan mendapatkan hasilkeputusan mengenai pemberhentin penimbunan tanah yangsedang dilakukan oleh Sdri. Hj.

6.000,(enam ribu rupiah) perliter baik bahan bakar minyak jenis Solar maupunjenis Bensin sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan bahanbakar minyak masingmasing dari jenis Bensin sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah) perliter dan jenis Solar sebesar Rp. 5.00, (lima ratus rupiah) perliter ;Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 wit petugasKepolisian Resor Halmahera Selatan datang melakukan OperasiKewilayahan dengan sandi DIAN 2012 untuk memberantas BBM illegalterkait penimbunan

6.000,(enam ribu rupiah) perliter baik bahan bakar minyak jenis Solar maupunjenis Bensin sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan bahanbakar minyak masingmasing dari jenis Bensin sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah) perliter dan jenis Solar sebesar Rp. 5.00, (lima ratus rupiah) perliter ;Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 wit petugasKepolisian Resor WHalmahera Selatan dating melakukan OperasiKewilayahan dengan sandi DIAN 2012 untuk memberantas BBM illegalterkait penimbunan

Limbah B3 adalahsisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahanberbahaya dan atau beracun yang karena sipat ataukonsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidaklangsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup ataudapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsunganhidup manusia serta mahluk hidup lainnya Sedangkan PengertianPengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakupreduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,pengolahan dan penimbunan

Benzen yang sudah kadaluarsa.; Jenis limbah B3 yang diatur dalam lampiran PP 101 tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah Bs ;e Bahwa Tujuan Pengelolaan Limbah B3 adalah : Sebagai alatkontrol dalam Penataan Pengelolaan limbah B3, Memastikanpengelolaan limbah B3 memenuhi persyaratan administratif danteknis sehingga meminimisasi potensi bahaya ke lingkungan ;e Bahwa Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yangmencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan

atau dari pengolah kepengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atauke penimbun limbah Bs ;Bahwa Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehankembali (Recovery) atau penggunaan kembali (Reuse) atau daurulang (Recycle) ;Bahwa Pengolah Limbah B3 adalah proses untuk merubahkarakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan atauuntuk mengurangi Sipat berbahaya dan atau sipat beracun ;Bahwa Penimbun Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkanlimbah B3 pada suatu pasilitas penimbunan

Unsur Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin ;Halaman 19 dari 25 halaman Putusan pidana Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.BglMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 23 UU RI No.32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yangdimaksud dengan Pengelolaan Limbah B3 adalah : kegiatan yang meliputipengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,pengolahan dan/atau penimbunan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 dan 22 UU RINo.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

Primanru Jaya ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Ahli, yangmenerangkan bahwa barang bukti berupa Oli bekas adalah termasuk LimbahB3, sehingga Setiap perbuatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan adalah merupakan bagiandari Pengelolaan Limbah B3 yang harus memiliki izin sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, c jo.

hubungankeluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaandi Penyidik;Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukanpenangkapan bersama dengan rekannya terhadap Terdakwa pada hariSelasa tanggal 28 Januari 2020 di samping toko milik Saksi Rahmat AliasMin Bin Lamidi yang beralamat di Jalan Raya Desa Perlang KecamatanLubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;Bahwa pada awalnya, Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwaterdapat aktivitas penimbunan

, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada pimpinandan kemudian pimpinan memerintahkan Anggota Unit Reskrim PolsekLubuk Besar untuk berkumpul, setelan Anggota Unit Reskrim PolsekLubuk Besar berkumpul di kantor dan mendapatkan arahan dari pimpinan,Saksi dan Saudara Saputra Sanjaya beserta beberapa Anggota Polisilainnya melakukan Penyelidikan; Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi dan Saudara Saputra Sanjayabeserta beberapa Anggota Polisi lainnya berhasil menemukanlokasidimana aktifitas penimbunan

bahan bakarminyak) jenis Minyak Premium;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggapmerupakan satu kesatuan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN KbaBahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, Saksi Yayan Riansyah danrekan mendapatkan informasi bahwa terdapat aktivitas penimbunan

melaporkan informasitersebut kepada pimpinan dan kemudian pimpinan memerintahkan AnggotaUnit Reskrim Polsek Lubuk Besar untuk berkumpul, setelah Anggota UnitReskrim Polsek Lubuk Besar berkumpul di kantor dan mendapatkan arahandari pimpinan, Saksi Yayan Riansyah dan Saudara Saputra Sanjaya besertabeberapa Anggota Polisi lainnya melakukan Penyelidikan;Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi Yayan Riansyah dan Saudara SaputraSanjaya beserta beberapa Anggota Polisi lainnya berhasil menemukan lokasiaktifitas penimbunan

10/DJM.S/2013 tanggal 19 November2013, barang bukti tersebut masuk dalam range Density BBM (bahan bakarminyak) jenis Minyak Premium;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, ahli, danketerangan Terdakwa, melihat dan memperhatikan barang bukti serta alat buktiHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Kbasurat yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Selasatanggal 28 Januari 2020, Saksi Yayan Riansyah dan rekan mendapatkaninformasi bahwa terdapat aktivitas penimbunan

puluh riburupiah).Bahwa setiap pelaksanaan dari masingmasing item pekerjaan tersebut diatas,sebelum dimulai terlebin dahulu telah PENGGUGAT laporkan kepadaTERGUGAT melalui KPA, PPTK dan Tim Verifikasi, namun jawaban yangditerima adalah PPTK sementara lagi kosong dan saat ini menunggu SuratKeputusan Bupati tentang PPTK Pengganti, sementara untuk Tim Verifikasi,mereka tidak mengetahui tugasnya sebagai Pengawas Teknis Pekerjaan.Bahwa kemudian untuk pekerjaan selanjutnya PENGGUGAT harusmelaksanakan Penimbunan

Selanjutnya dengankeadaan memaksa PENGGUGAT melaksanakan penimbunan dengan luasbidang yang ditimbun 390 M2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) danketebalan timbunan 0,60 M (nol koma enam puluh meter) dengan perhitunganvolume timbunan 390 M2 x 0,60 M = 234 M8 (dua ratus tiga puluh empat meterkubik) yang dimulai tanggal 17 November 2008 dan telah diketahui dan disetujuioleh PPTK Pengganti Saudara MIRWANSAH KASIM dan Pengawas yangditunjuknya Saudara SUTAJI pada tanggal 18 November 2008, saat keduanyaada

Penimbunan mana dilayani olen Bapak BudiSastra Sabihi (Bukti P16) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Rit mobil dump trukisi 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter kuhik ner rit dendan haraa setian rit adalahRp. 100.000, (seratus ribu rupi kubik).........

++:adalah 78 rit x Rp. 100.000, Hal.4 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Marrupiah).Bahwa biaya penimbunan tanaVolume timbunan 234 M3 (dua ratus uga pulun empal meter Kubik) lerseDut Jikadiperhitungkan berdasarkan harga satuan yang disetujui dalam Koreksi Aritmatiksesuai Kontrak sebesar Rp. 88.827, (delapan puluh delapan ribu delapan ratusdua puluh tujuh rupiah), maka diperhitungkan sebagai berikut : 234 M3 x Rp.88.827, = Rp. 20.785.518.

Tergugat tanggapi karena merupakan suatu penilaianterhadap pertanggungjawaban penggugat pada persidangan lain, karena ketidakprofesional penggugat dalam melaksanakan pekerjaan, dan terhadap haltersebut adalah murni kesalahan penggugat sendiri, namun penggugat dengankurang bijaksana dan tidak dewasa selalu mencaricari kambing hitam daripermasalahan yang dihadapi penggugat karena perbuatan penggugat itu sendiri.Kemudian dalam butir 16 dan butir 37, dimana penguggat mengikutsertakanpihak ketiga dalam penimbunan

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dengan itikatbaik sudah menemui serta menegur Tergugat I, tetapi Tergugat bersikukuh dengan mengatakan tanah milik Penggugat tersebutadalah tanah miliknya, selanjutnya Tergugat dibantu denganTergugat Il melakukan penimbunan berupa tanggul dan mendirikanpondok diatas tanah milik Penggugat tersebut secara tanpa hak dantanpa seijin Penggugat ; .

Bahwa Tergugat Il yang mengaku sebagai mertua daripada Tergugat secara aktif ikut menguasai fisik tanah milik Penggugat secaramelawan hukum yaitu melakukan penimbunan dan mendirikanpondok dan bahkan mendiami/menghuni pondok tersebut sampaimenjelang gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, tetapi akhirakhirini Tergugat II hanya sesekali datang dan tinggal di pondok tersebut ;.

Menguasaan oleh Tergugat dan Tergugat Il dengan cara merusak/menebas tanaman kelapa sawit, melakuan penimbunan tanah danmendirikan pondok yang pada mulanya didiami secara tetap, namunsekarang hanya didiami sesekali oleh Tergugat Il atas tanahPenggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No.63/590/1984 tanggal 6 Nopember 1984, yang terletak dahulu di RT.

perkara adalah tepi pantai danau Toba yangdialiri/digenangi air danau Toba dengan kedalaman 20 Meter, yangkemudian almarhum Iskandar Napitupulu semasa hidupnya menimbun tepidanau tersebut yang penimbunannya dimulai sejak + tahun 1942 denganribuan kubik/tanah dan batubatu besar yang makan waktu tahunan danakhirnya terbentuklah tanah pertapakan terperkara sekarang ini, jadi prosestersebut tidak sekejap, tidak bagaikan air yang dikubangan jatuh dari langit,yang sekejab banyak sekejap kering ;Bahwa usaha penimbunan

yang dilakukan almarhum IskandarNapitupulu bagi para Penggugat asli dan seluruh keluarga adalah satulembaran sejarah yang tidak mungkin dapat dilupakan dan adalahkewajiban..............0....kewajiban hukum bagi para Penggugat asli untuk mempertahankankeberadaan tanah pertapakannya perkara terhadap siapapun ;Bahwa berlangsungnya penimbunan tanah yang dilakukanIskandar Napitupulu orang tua Tergugat asli II, II, V, VI yaitu almarhumBistek Simatupang melihat kegiatan penimbunan tersebut sampai selesai

Terbanding dan Pemohon Bandingdalam persidangan, dan bukti yang ada dalam berkas sengketa serta peraturan perundangundangan yang terkait dalam sengketa ini, Majelis berpendapat sebagai berikut:Prosedur Ekspor Barang Curah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe A2Dumaibahwa Pemohon Bading dalam melaksanakan ekspor CPO telah memenuhi prosedur eksporterhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku dan telahdisetujui dan mendapat pelayanan dari Terbanding.Fasilitas Penimbunan

di Kawasan Pabeanbahwa menurut penjelasan Terbanding dalam persidangan bahwa Pelabuhan Dumai di bawahKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe A2 Dumai tidak mempunyai fasilitas tangkiatau bak penimbunan barang curah CPO di dalam Kawasan Pabean, sehingga eksportir CPO diDumai harus menimbun CPO yang akan diekspor di tangki milik swasta di luar KawasanPabean.bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan BeaKeluar, tidak mengatur Kawasan Pabean yang tidak memiliki

fasilitas tangki atau bakpenimbunan, sehingga perlakuan pelayanan ekspor PEB barang curah CPO yang terkaitpembetulan atas tanggal perkiraan ekspor, semua PEB barang curah CPO diperlakukan samasesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan a quo walaupun Kawasan Pabean tidakmemiliki faslitas tangki atau bak penimbunan;Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pelayanan Eksporbahwa Tanggal Perkiraan Ekspor pada kolom 17 harus diisi dalam pembuatan PEB yangdisampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan, karena jika Tanggal

pemberitahuanpabean.ayat (2) : Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukanterhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas,dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.ayat (3) : Pemuatan Barang Ekspor dilakukan di Kawasan Pabean atau dalam hal tertentudapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.ayat (4) : Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggupemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan

Bahwa kayu Jati hasil Hutan Negara dan dalam bentukkayu olahan dengan Syarat :1) Kayu dari TPK (Tempat Penimbunan Kayu) berbentukKayu bulat dilengkap!

SKSHHK/KB dengan dilampiri DKByang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara aplikasiyang memiliki kompetensi GanisPHPL PKBJ (Penguji KayuBulat jati).2) Kayu dari TPK (Tempat Penimbunan Kayu) berbentukKayu bulat dilengkapi SKSHHK/KO (Kayu Olahan) dengandilampiri DKO (Daftar Kayu Olahan) yang diterbitkan olehpenerbit SKSHHK secara aplikasi yang memiliki kompetensiGanisPHPL PKBJ (Penguji Kayu Bulat jati).3) Kayu yang didapat dari kayu Hutan Hak/Rakyatberbentuk kayu bulat dan atau olahan rakyat harusdilengkapi

Kayu dari TPK (Tempat Penimbunan Kayu) berbentukKayu bulat dilengkap! SKSHHK/KB dengan dilampiri DKByang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara aplikasiyang memiliki kompetensi GanisPHPL PKBJ (Penguji KayuBulat jati).b. Kayu dari TPK (Tempat Penimbunan Kayu) berbentukKayu bulat dilengkapi SKSHHK/KO (Kayu Olahan) dengandilampiri DKO (Daftar Kayu Olahan) yang diterbitkan olehpenerbit SKSHHK secara aplikasi yang memiliki kompetensiGanisPHPL PKBJ (Penguji Kayu Bulat jati).c.

Bahwa benar kayu Jati hasil Hutan Negara dan dalambentuk kayu olahan dengan Syarat :a) Kayu dari TPK (Tempat Penimbunan Kayu) berbentukKayu bulat dilengkap!

;bahwa ia UCOK NIPPON yang menimbun bidangbidang Tanah Perumahan /Pertanian milik dari PARA PENGGUGAT dengan tanah merah, adalah suami dariTERGUGAT III, sehingga secara logika, adalah penimbunan itu adalah diketahuiatau patut dan wajar diketahui oleh TERGUGAT III, mengingat Surat yangditunjukkan atau dialaskan oleh suami TERGUGAT III ( UCOK NIPPON itu )didalam kegiatan penimbunan bidangbidang Tanah Perumahan / Pertanian tersebutdiatas, adalah SERTIPIKAT ( TANDA BUKTI HAK ) MILIK No: 421 tertanggal

;Bahwa Penggugat menuduh Ucok Nippon melakukan penimbunan tanah ke tanahterperkara dengan tanah merah namun Para Penggugat tidak menjadikan Ucok Nipponsebagai Tergugat sementara dalil utama diajukan Para penggugat gugatan aquo adalahkarena adanya perbuatan tersebut.

;Bahwa Penggugat menuduh Ucok Nipon melakukan penimbunan ke tanahterperkara dengan tanah merah namun Para Penggugat tidak menjadikan Nipponsebagai Tergugat sementara dalil utama diajukan Para Penggugat aquo adalahkarena adanya perbuatan tersebut.

Bahwa permasalahan sengketa tanah baru timbul setelah Ucok Nippon,yaitu suami Tergugat III melakukan penimbunan tanah merah diatas tanah sengketa.

Bahwa menurut saksisaksi, tanah yang diusahai oleh saksisaksi sudahberubah karena saat ini sudah ada tanah timbunan dan saksi tidak tahu siapa yangmelakukan penimbunan di tanah sengketa. ;Menimbang, bahwa terhadap saksi Tergugat III yaitu Zulfaktain Batubaramenerangkan bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa adalah milik dari TergugatIll dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah mengusahai tanah milik MaratuaSiregar yang berada dekat dengan tanah sengketa.

Bahwa karena bujuk rayu dan atau imingiming PARA TERGUGATtersebut, maka PENGGUGAT bisa secara bertahap mengeluarkan banyakbiaya untuk perbaikan, renovasi dan timbunan rawa objek perkara aqup,jelas dan terang objek perkara aquo yang tadinya berupa kios kecil menjadiseperti ruko dengan penambahan bangunan serta tanah rawa sudah tidakada lagi karena sudah dilakukan penimbunan dan pengerasan;8.

Bahwa biaya perbaikan, renovasi dan penimbunan rawa pada objekperkara aquo yang PENGGUGAT keluarkan dan atau bayar rinciannyaadalah: Perbaikan dan renovasi kios objek perkara aquo sebesar Rp.135.000.000, (Sertaus tiga puluh lima juta rupiah) Penimbunan dan pengerasan rawa di objek perkara aquo sebesarRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);9.

Tapi sekali lagi PARA TERGUGAT tidakmempertimbangkan biaya perbaikan, renovasi dan penimbunan rawa dilahan objek perkara aquo, karena dengan bujuk rayu dan atau imingiminglagi PARA TERGUGAT meyakinkan PENGGUGAT,Bahwa objek perkaraaquo nanti dijual juga kepada PENGGUGAT yang menyewa saat itu, saat ituPENGGUGAT dengan berat hati tapi menghibur hati sendiri dengan harapanmemang nanti objek perkara aquo dijual kepada PENGGUGAT, makaPENGGUGAT tetap membayar sewa yang dinaiikkan tersebut Sesualpermintaan

Biaya untuk penimbunan dan pengerasan rawa pada objekperkara sebesar Rp. 25.000.000,;C. Kelebihnan bayar sewa objek perkara selama 50 bulan sebesarRp. 50.000.000,;d. Bunga Bank Kredit di BRI selama 60 (enam puluh) bulan sebesarRp. 100.000.000,;e. Kehilangan omset penjualan (modal dan laba) usaha dagang nasiPadang Rp. 200.000.000, ;Total Rp. 510.000.000.;20.

Adalah tidak masuk akal bangunan kiostersebut dikelilingi rawa pada saat akan disewakan secaralogika tentu saja tidak ada yang berminat menyewaseandainya sekeliling kios berupa rawa.Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pat.G/2020/PN BtmBahwa Kemungkinannya adalah Penggugat Konvensimelakukan penimbunan tanah di area row jalan umumdepan kios dan juga penimbunan tanah pada sebagian areadi bagian belakang bangunan yang disewa untuk supaya airtidak menggenang pada saat musim hujan, maka

Bahwa selama Terdakwa dipercaya sebagai Komandan Tim diTPP (Tempat Penimbunan Pabean) Bea dan Cukai Cikarang untukmenjaga gudang, telah beberapa kali mengambil minuman yangstatusnya barang sitaan milik Bea dan Cukai Cikarang antara lainsebagai berikut :a.

O15 Ge PO =a, Bahwa selama Terdakwa dipercaya sebagai Komandan Tim diTPP (Tempat Penimbunan Pabean) Bea dan Cukai Cikarang untukmenjaga gudang, telah beberapa kali mengambil minuman yangstatusnya barang sitaan milik Bea dan Cukai Cikarang antara lainsebagai berikut :a.

Pertamina Persero Medan; Ditemukan pekerjaan yang tidak ada di dalam RAB tetapi harusdilaksanakan sebelum pekerjaan lain dilaksanakan, seperti pembuanganlumpur di lokasi pekerjaan penimbunan;Bahwa atas kebijakan Tergugat sembari menunggu perubahan gambar,Penggugat diperintahkan secara lisan untuk melaksanakan pekerjaanpembuangan lumpur terlebin dahulu.

Dan pekerjaan pembuangan lumpur tersebut selesai Penggugatkerjakan pada tanggal 18 Maret 2008;Bahwa pada tanggal 09 April 2008 Penggugat menyurati Tergugat untukmelaporkan tentang pekerjaan pembuangan lumpur yang telah selesai danakan melakukan pekerjaan penimbunan. Untuk itu Penggugat minta kejelasantentang jumlah, volume, dan jenis material timbunan kepada Tergugat.

2008Wakil Bupati Sijunjung mengundang Penggugat untuk hadir rapat pada tanggal28 Juli 2008 di ruang Operation Room kantor Bupati dengan acara Show CaseMeeting membahas Percepatan Pekerjaan Pembangunan SPBU Pola BaruMuaro Sijunjung;Bahwa berdasarkan hasil rapat antara Penggugat dengan Tergugat yangdimediasi oleh Pemda Sijunjung, barulah disahkan volume galian serta volumetimbunan biasa, sehingga hari itu juga Penggugat langsung memobilisasiperalatan (alat berat) ke lokasi untuk memulai pekerjaan penimbunan

danPenggugat segera mengurus lokasi pengambilan tanah;Bahwa setelah Penggugat selesai mengurus lokasi pengambilan tanahtimbunan, maka pada tanggal 04 Agustus 2008 Penggugat telah melaksanakanpekerjaan timbunan, sesuai dengan surat berita acara lapangan tanggal 04Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas, Pengawas daripihak Tergugat dan Penggugat sendiri selaku kontraktor;Bahwa oleh karena pekerjaan penimbunan tanah biasa tersebut telahselesai Penggugat laksanakan dan akan dilanjutkan

No. 1419 K/Pdt/2010pembangunan SPBU dan akan membuat time schedule, program kerja, danakan diserahkan selambatnya 1 Agustus 2008, namun hal tersebut tidak pernahdilaksanakan;Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 Tergugat Rekonvensi mulaimelaksanakan kembali pekerjaan pembangunan SPBU Pola Baru MuaroSijunjung, yaitu melakukan penimbunan tanah biasa, dan pada tanggal 8Agustus 2008 dilakukan rapat kembali untuk mendudukkan harga sirtu kelas C,akan tetapi gagal dilakukan karena alasan yang sama dengan hasil

dengandisampaikan Surat Teguran kepada Pemohon Banding sedangkan Pasal 5 (2)huruf b Keputusan Menteri Keuangan No. 234/KMK.05/1996, menyatakanbahwa apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari, sejak dikeluarkanSurat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pihak yang berhutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean segeramenyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka Imporkepada ...kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Importir,Pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan

Sementara, PengusahaTempat Penimbunan Berikat atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeananberdomisili sesuai contoh formulir pada lampiran IV untuk diproses lebih lanjutsesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku ;Bahwa menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE219/PJ/1998 tanggal 12 Oktober 1998 angka 2 dan 3 *bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PPN dan PPNBN yang belum dibayarpada saat impor ternyata dijumpai bahwa Surat Pemberitahuan Impor belumdikirim

BARKANI selaku pemilik lahan tetap tidakmau dilakukan penimbunan terhadap lahan di eks tambangmiliknya tersebut.Kenyataanya sdr.

YUNANTO AS selakukuasa PT INSANI BARA PERKASA yang melakukanPenambangan di mana disepakati antara lain bahwa dilarangmelakukan penimbunan kembali/back Filling pada lokasibekas tambang di pit STA.Yang patut menjadi pertanyaan adalah ketentuan hukum manayang lebih unggul berlaku bertalian adanya dua ketentuan yangkontradiksi di antara ketentuan hukum terurai di atas?Menjawab pertanyaan di atas, menurut analisa saya:a.

Dilarang melakukan penimbunan kembali/beck filling pada lokasibekas tambang Pit 1 STA (atas permintaan H. HANI (Barkani) segalakonsekuensinya yang akan ditimbulkan dari kegiatan ini, tidak menjaditanggung jawab PT. Insani Bara Perkasa di kemudian hari. Melakukan penimbunan dan penutupan saluran drainase/puritandilokasi Disposal H. Barkani yang berdekatan dengan lokasi bekastambang pit 1.