Menyatakan terdakwa Mohamad Fathurohman Andriansyah als Didik binMohamad Alhusaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Pelaku usaha yang memperdagangkanbarang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangkawaktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentudan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yangmemuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi,aturan pakal, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PrimairBahwa terdakwa Mohamad Fathurohman Andriansyah alias Didik binMohamad Alhusaini pada tanggal 21 Agustus 2020 atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Kecamatan KalidawirKabupaten Tulungagung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Pelaku usahayang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa, yangtidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Tulungagung, namun pada saat tiba diTulungagung tepatnya di timur jembatan Plengkung kendaraan terdakwadihadang dan diberhentikan oleh petugas Kepolisian;Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dengan barang bukti 360 (tigaratus enam puluh) minuman keras jenis ciu yang ditemukan petugas Kepolisiandi dalam mobil yang digunakan terdakwa;Bahwa minuman keras jenis ciu milik terdakwa atau yang dijual olehterdakwa tersebut dikemas dalam botol plastik bekas air mineral 1500 mililitertanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Tulungagung;Bahwa pada saat tiba di Tulungagung tepatnya di timur jembatanPlengkung kendaraan terdakwa dihadang dan diberhentikan olehpetugas Kepolisian;Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dengan barang bukti 360 (tigaratus enam puluh) minuman keras jenis ciu yang ditemukan petugasKepolisian di dalam mobil yang digunakan terdakwa;Bahwa minuman keras jenis ciu milik terdakwa atau yang dijual olehterdakwa tersebut dikemas dalam botol plastik bekas air mineral 1500mililiter tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Tohir dalam buku tanah Desa Sugihwaras;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkarasecara tanggung renteng;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Il danTergugat II Intervensi 1, 2, 3, mengajukan eksepsi sebagai berikut;Tergugat I;Gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa);Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 21 K/TUN/2020 Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;Tergugat Il; Tentang kewenangan Absolut mengadili; Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa)Tergugat Il Intervensi 1; Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenangmengadili (kKewenangan absolute); Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa);Tergugat Il Intervensi 2; Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa);Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh

ARIFIN BIN SUTRISNO pada hari Jumat, tanggal 03Pebruari 2017, sekira pukul 01.20 Wib atau setidaktidaknya waktu lain pada bulanPebruari 2017, bertempat di Dusun Tumpakserut Rt 02 Rw 03 Desa KalibaturKecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, atau setidaktidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili, Pelaku Usaha yang memproduksidan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkantanggal kadaluwarsa

PeroksidaIndonesia Pratama tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli didaerah Kediri dengan harga sebesar Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah)untuk satu jerigen, kemudian isinya terdakwa masukkan kembali ke dalambotol bekas Aqua ukuran 1,5 liter, untuk satu jerigen terdakwa bagi menjadi20 botol kemudian terdakwa jual kepada masyarakat sebesar Rp 35.000,(tiga puluh lima ribu rupiah) setiap botolnya, namun terdakwa tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan yangdikeluarkan

Bahwa, benar terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangkawaktu penggunaan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yangberwenang..

Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yangtidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimanadimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen ;Ad.1.

Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentusebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan KonsumenMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Barangadalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupuntidak

Daluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 96 UU tentangKetenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi : Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerfa menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) tahun sejak timbulnya hak. Dari uraian Pasal ini maka dapatsimpulkan bahwa kadaluwarsa dimaksud Pasal 96 UU tentangKetenagakerjaan adalah terhadap Perselisihan Hak 2b.

Bahwa gugatan perkara a quo adalah telah kadaluwarsa berdasarkanPasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan joYurisprudensi Mahkamah Agung Ril. dalam Perkara No. 700Hal 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 05/G/PHI/2013/PHI.PLG.2.K/Pdt.sus/2008 tanggal 14 September 2009 jo.

Tuntutan pembayaran upah pekerna/buruh dan segala pembayaranyang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelahmelampaul jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;5.

Bahwa ketentuan tentang kadaluwarsa yang diatur dalam Pasal 96 UUTentang Ketenagakerjaan berlaku untuk segala pembayaran (baca: hak)yang timbul dari adanya hubungan kerja termasuk diantaranya hak ataspesangon akibat pemutusan hubungan kerja terbukti dari YurisprudensiMahkamah Agung R.. dalam Perkara No. 700 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 14September 2009.

Sebagaimana diketahui, Yurisprudensi MahkamahAgung R.. dalam Perkara No. 700 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 14 September2009 adalah tentang kadaluwarsa atas gugatan perselisihan PHK,bukan tentang perselisihan hak. Dengan demikian, dalil ReplikPenggugat bahwa ketentuan kadaluwarsa dalam Pasal 96 UU TentangKetenagakerjaan adalah kadaluwarsa untuk perselisihan hak adalah tidakbenar sama sekali.

2014, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam dakwaan Kesatu, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa Handojo Tjokropranoto Bin Sastro Budi terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barangberupa minuman yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dengantidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Patimura No. 46 RT.001, RW.001 Kelurahan Setonopande, KecamatanKota, Kota Kediri atau pada suatu tempat setidaktidaknya termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kediri, terdakwa telah metiakukan perbuatan memproduksi danlataumemperdagangkan barang dan/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standaryang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak mencantumkantanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atasbarang tertentu, tidak memasang

a dan b UU Ri No. 18 Tahun 2012tentang PanganMenimbang bahwa unsurunsur tindak pidana dalam pasal 8 Ayat (1) huruf a, g dan iJo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1 Setiap orang ;Perkara No.74/Pid.B/2014/P.N.Kdr.Halaman 92 Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidakmemenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuanperaturan perundangundangan ;3 Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Patimura No. 46 RT.001, RW.001Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri, terdakwa sebagai pelaku usaha telahmemberdagangkan barang berupa minuman beralkohol yang tidak memenuhi atau tidaksesuai dengan standart yang dipersyaratkan Undangundang yaitu tidak terdapat komposisidan juga mencantumkan masa kadaluwarsa, terdakwa yang melayani konsumen dengan caramelayani dengan melakukan pencampuran minuman beralkohol dimana kadar etanolnyaberdasarkan basil pemeriksaan Jaboratoris kriminalistik No

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.ad. 3 Unsur tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu pengeunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu ; Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Basuki dan Saksi TJATURSATRIO UTOMO, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan minumanyang dijual terdakwa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkandan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ataujangka

Bahwa berdasarkan faktafakta Hukum tersebut di atas tidak ada alasanyang menyatakn bahwa gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapatditerima dengan alasan kadaluwarsa atau lewat waktu 2 tahun, karenaPemohon Kasasi baru di PHK oleh Termohon Kasasi dan turut TermohonKasasi pada tanggal 11 April 2008;Bahwa oleh karena itu pula, pertimbangan judex facti yang menyatakangugatan Penggugat/Pemohon Kasasi harus ditolak dengan alasan kadaluwarsaharuslah dibatalkan;B.

Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan sejak kapan PemohonKasasi di PHK oleh Termohon Kasasi karena pada tanggal 26 Juni 2000,yang dijadikan judex facti alasan sehingga gugatan Penggugat/Pemohondinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kadaluwarsa adalahmerupakan tanggal, bulan dan tahun surat keterangan mutasi (bukti P1b) dimana Pemohon Kasasi di mutasi oleh Termohon Kasasi kepadaturut Termohon Kasasi;Selain itu judex facti juga tidak menyebutkan bahwa surat keteranganmutasi tanggal 26 Juni

2000 (P1b) merupakan surat pemutusanhubungan kerja (PHK) dan atau tanggal 26 Juni 2000 merupakantanggal, bulan dan tahun Termohon Kasasi memPHK Pemohon Kasasi,akan tetapi judex facti hanya mengambil begitu saja tanggal 26 Juni 2000yang merupakan dasar pertimbangannya sehingga judex factiberpendapat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi menjadi kadaluwarsa;.

Bahwa butir 1 s/d 6 di atas luput dari pertimbangan judex facti dan atautidak dipertimbangkan oleh judex facti sama sekali, sehingga judex factiberpendirian bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi kadaluwarsa;e Seharusnya judex facti harus terlebih dahulu mempertimbangkantanggal bulan dan tahun Pemohon Kasasi di PHK oleh TermohonKasasi, namun hal itu tidak dilakukan oleh judex facti, kKemudiankapan timbulnya hak uang kompensasi PHK Pemohon Kasasi denganmempertimbangkan pengakuan Termohon Kasasi dan

turutTermohon Kasasi yang menyatakan bahwa antara Penggugat denganTergugat dan turut Tergugat akhirnya menghentikan Penggugat (padatanggal 11 April 2008), barulah mempertimbangkan kadaluwarsa atautidak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;e Akan tetapi judex factie hanya mengambil begitu saja tanggal 26 Juni2000 yang merupakan tanggal, bulan dan tahun surat keteranganmutasi (P1b), dimana Termohon Kasasi memutasikan PemohonKasasi kepada turut Termohon Kasasi, sehingga tidak nampak rasakeadilan judex

Hilangnya Kepastian Hukum Tanpa Masa Kadaluwarsa;Bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan kembali dikarenakan munculnya,Putusan MK Nomor 100 Tahun 2012 (Nomor 100/PUUX/2012). Pada.pokoknya Putusan MK itu meniadakan masa kadaluwarsa mengajukantuntutan hak.

Dalam kaitan itu, Pemohon Kasasi dahuluTergugat menilai bahwa apa yang dilakukan Hakim Anggota 2 (dua) dengandissentingnya tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, danPemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat sependapat dengan materi dissentingopinion Hakim Anggota 2 (dua) yang pada pokoknya berpendapat bahwaPerkara Nomor 21/PdtSus/G/2015/PN.Smg, sudah kadaluwarsa berdasarkanketentuan Pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan;.

Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu),berkaitan eksepsi hukum materiil (kadaluwarsa) yang diajukan Pemohon Kasasidahulu Tergugat pada tanggal 07 Mei 2015, telah dipertimbangkan dalamputusan (halaman 26 alinea ke6) sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsinya,pada saat menjawab atas pokok perkara ini, dan oleh karena eksepsisusulan (eksepasi hukum materiil/daluwarsa) dari Tergugat pada tanggal12 Mei 2015, telah ternyata bertentangan

diajukangugatan lagi pada tanggal 16 Maret 2015 berarti sudah kedaluwarsa, sesuaiketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja, menjadi kadaluwarsa setelah melampauijangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;Dalam Skema:PHK 29/10/2008 >>>>>> P ajukan ggin (pertama) Register Nomor15/G/2009/PHI.SMG diputus N.O. tanggal 14 April 2009 >>>>> T kasasi,putusan MA Tolak tanggal 27 Agustus

Nomor 565 K/Pdt.SusPHI/2015menguji ketentuan Pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan karena tuntutanUang Pesangon yang daluwarsa;Bahwa menurut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, telah terbukti dan menjadifakta hukum bahwa perkara PHI Nomor 21/PdtSus/G/2015/ PHI.Smgsebagaimana dalam surat gugatan angka 11(sebelas) bahwa Termohon Kasasidahulu Para Penggugat mengajukan gugatan kembali karena merasa perkaraaquo belum kadaluwarsa berdasar Putusan MK Nomor 100/PUU/X/201 2.

Bahwa selanjutnya gugatan ini tidak kadaluwarsa karena Penggugat barumengetahui adanya lima keputusan obyek sengketa pada tanggal 17 April 2013pada saat mendapatkan penjelasan dari staf Tergugat bahwa sertipikatsertipikathak milik Penggugat telah berubah nama menjadi atas nama PersyarikatanMuhammadiyah ;6. Bahwa...186.

Bahwa demikian pula, aturan mengenai kadaluwarsa mengajukan gugatan diPTUN tidak tunduk kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997melainkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 Jo.

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, yang merupakan /ex spesialis jika dibandingkandengan pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan perdata yangtercantum dalam peraturan pertanahan, sehingga dalil eksepsi Tergugat yangmenyatakan kadaluwarsa gugatan kadaluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 32ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, haruslah ditolak ;8.

Bahwa selanjutnya gugatan ini tidak kadaluwarsa karena Penggugat barumengetahui adanya lima keputusan obyek sengketa pada tanggal 17 April2013 pada saatmendapatkan... Fimendapatkan penjelasan dari staf Tergugat bahwa sertipikatsertipikat hak milikPenggugat telah berubah nama menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah ;11.

Bahwa sudah menjadi rahasia umum TergugatTergugat yang memaksakan diri18.menggunakan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 untuk menyatakan bahwasuatu gugatan Tata Usaha Negara kadaluwarsa, adalah TergugatTergugat yang tidakyakin/tidak percaya diri bahwa gugatan memang kadaluwarsa 90 hari berdasarkanketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sehingga perlu dilapisidengan kadaluwarsa 5 tahun, sayangnya usaha tersebut selain tidak perlu juga tidaktepat karena aturan mengenai kadaluwarsa mengajukan

Sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 1.500, (seriou lima ratusrupiah) yang diterima terdakwa ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat setelan kecetit tersebut dalamkemasannya tidak mencantumkan nomor yang terdaftar dalam ijin edarBPOM sehingga obat setelan tersebut tidak ada nama obat, komposisiobat, nama kimianya, dosisnya, nama produsen dan alamatnya, harus adaiin edar BPOM dengan kode huruf dan angka sebanyak 15 digit,mencantumkan Expired Date (tanggal kadaluwarsa, mencantumkan BatchNumber/MFG (tanggal

SRIATIN,Apt, obat setelanyang djual terdakwa tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yngdalam kemasan obat Kecetit terdapat jenis asam Mefenamat yaitu obat antinyeri, sedangkan yang lainnya nama obat dan bahan aktif obat tidakdiketahui secara pasti karena tidak ada kemasan aslinya dan dikategorikanobat yang tidak memiliki ijin edar, nama kimianya, dosisnya, namaprodusennya dan alamatnya, tidak mencantumkan expired date(kadaluwarsa), mencantumkan BATCH number/MFG (tanggal pembuatan)sehingga

tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 11.10 Wib.Sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 1.500, (seribu lima ratus rupiah)yang diterima terdakwa ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat setelan kecetit tersebut dalamkemasannya tidak mencantumkan nomor f yang terdaftar dalam ijin edarBPOM sehingga obat setelan tersebut tidak ada nama obat, komposisiobat, nama kimianya, dosisnya, nama produsen dan alamatnya, harus adaiin edar BPOM dengan kode huruf dan angka sebanyak 15 digit,mencantumkan Expired Date (tanggal kadaluwarsa

Oleh karenanya, menghitung tenggang daluwarsa penuntutanadalah dari sejak pada hari sesudah barang digunakannya;Sedangkan adanya tafsir bahwa waktu kadaluwarsa penuntutan berdasarkanketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyi: Tenggang waktu kadaluwarsa mulaiberlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan".

SMRoleh Undangundang Atau Daluwarsa sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1)KUHP;Bahwa untuk menghitung masa kadaluwarsa, terhadap ketentuan Pasal 78KUHP tersebut ditafsirkan berdasarkan doktrin hukum, perludipertimbangkan mengenai prinsipprinsip hukum:1. Dalam menghitung kadaluwarsa dimulai saat terjadi akibat; dan2. Dalam menghitung berlakunya suatu undangundang dipergunakan saatmulai perbuatan dilakukan;Bahwa pendapat pakar hukum Pidana UII Yokyakarta DR.

MUDZAKKIR, S.H,M.Hum menegaskan bahwa perhitungan kadaluwarsa dihitung berdasarkanpertimbangan sifat tindak pidananya/kejahatan, yaitu :1. Tindak pidana yang bersifat terbuka yaitu tindak pidana yang langsungdapat diketahui segera setelah perbuatan pidana dilakukan (misalnya,pembunuhan);2.

SMRBahwa terhadap Pokok Putusan tersebut kami mengajukan perlawanandengan alasanalasan dan keberatan sebagai berikut :Bahwa untuk menghitung masa kadaluwarsa, terhadap ketentuan Pasal 78 KUHPtersebut ditafsirkan berdasarkan doktrin hukum, perlu dipertimbangkan mengenaiprinsipprinsip hukum:1. Dalam menghitung kadaluwarsa dimulai saat terjadi akibat; dan2.

Dalam menghitung berlakunya suatu undangundang dipergunakan saat mulaiperbuatan dilakukanBahwa perhitungan kadaluwarsa dihitung berdasarkan pertimbangan sifattindak pidananya/kejahatan, yaitu :1. Tindak pidana yang bersifat terbuka yaitu tindak pidana yang langsungdapat diketahui segera setelah perbuatan pidana dilakukan (misalnya,pembunuhan).2.

Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri tertanggal 01 Juli 2015 keterangan Cek Bank Mandiri No.Warkat 840089 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah kadaluwarsa;

5. Asli kwitansi pembayaran pinjaman pribadi Ibu Lanny senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bpk Suwito tertanggal 17 Feb 2015;

6. Asli Surat Tanda Terima Uang Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman pribadi yang akan diperuntukan oleh Ko Awi;

Asli Cek Bank Mandiri Nomor GC 840089 senilai Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2014;Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri tertanggal 01 Juli2015 keterangan Cek Bank Mandiri No.Warkat 840089Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah kadaluwarsa;. Asli kwitansi pembayaran pinjaman pribadi Ibu Lanny senilalRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dari Bok Suwito tertanggal 17Feb 2015;.

Utr.Cek Bank Mandiri dan tidak mengembalikan uang secara tunai sejumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai janji semula, maka padatanggal 1 Juni 2015 Saksi menyuruh Rita Juwita untuk mencairkan CekBank Mandiri Nomor GC.840089 tanggal 2 Oktober 2014 nominalRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut; Bahwa setelah dicairkan di Bank Mandiri ternyata ditolak pihakBank dengan alasan Cek sudah kadaluwarsa; Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa memberitahu ditolaknya Cekoleh pihak Bank dan

; Bahwa pemegang Cek pada saat melakukan penarikan danamelewati batas waktu yang ditentukan Bank Indonesia yaitu 70 harikalender; Bahwa alasan sehingga Warkat Nomor 840089 nominalRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan Cektersebut sudah kadaluwarsa karena pemegang Cek saat akan melakukanpenarikan dana melewati batas waktu yang ditentukan Bank Indonesia yaitu70 hari kalender dimana cek tersebut diberi tanggal 2102014 sedangkanpenarikan dana pada tanggal 01072015; Bahwa Saksi

Warkat840089 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah kadaluwarsa adalahSurat Keterangan yang Saksi tandatangani; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:Ahli : Dr. Effendy Saragih, S.H.

Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri tertanggal 01 Juli2015 keterangan Cek Bank Mandiri No.Warkat 840089 Rp500.000.000, 00(lima ratus juta rupiah) telah kadaluwarsa;. Asli kwitansi pembayaran pinjaman pribadi Ibu Lanny senilai Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dari Bok Suwito tertanggal 17 Feb 2015;Asli Surat Tanda Terima Uang Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) untuk pinjaman pribadi yang akan diperuntukan oleh Ko Awi;.

Bahwa, eksepsi peremptoir adalah eksepsi yang berisi sangkalan, yangdapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapatdiperkarakan;Bahwa, sangkalan tersebut, karena gugatan yang sudah kadaluwarsa;3. Bahwa, Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat, sebagaimana Surat Perihal: Pemberhentian Hubungan KerjaKepada Ibu Lianiwati Wijoso, Nomor Surat 0712/BSSMG/100752,tertanggal 7 Desember 2013 dan telah diterima oleh Penggugat padatanggal 7 Desember 2013;4.

Nomor 17 PK/Pdt.SusPHI/201710.Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha*;Bahwa, berkenaan kadaluwarsa gugatan, telah diperkuat dan dapat dilihatYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 707 K/Sip/1972;Bahwa, sedangkan Pasal 96, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004,berbunyi, sebagai berikut:Tuntutan pembayaran upah Pekerja/Buruh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja

menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangkawaktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak";Bahwa, Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1981 tentangPerlindungan Upah, berbunyi, sebagai berikut:Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerjamenjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun;Bahwa, di dalam perspektif hukum perdata, kadaluwarsa mengakibatkandua hal.

Dalam konteks ini, kKesempatan mendapatkan hak berakhirkarena alasan daluwarsa;Bahwa, kedua, kadaluwarsa menyebabkan seseorang memperoleh haktertentu (usucapio/acquisitieve verjaring);Bahwa, merujuk pada beberapa ketentuan hukum ketenagakerjaan,kadaluwarsa dalam hubungan industrial mengakibatkan 2 (dua) hal, yakni:hapus atau gugurnya hak dan berakhirnya kewajiban.

Nomor 17 PK/Padt.SusPHI/201711.Bahwa, berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 707 K/Sip/1972 tentangKadaluwarsa gugatan dengan tenggang waktu 1 (satu) tahun;Bahwa, dengan demikian sangatlah wajar dan patut, bahwa gugatanPenggugat telah kadaluwarsa dengan melampaui lebih dari tenggangwaktu 1 (satu) tahun, dan untuk selanjutnya, gugatan Penggugat untukditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);Bahwa, berdasarkan

EKSEPS GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU KADALUWARSA).6. Bahwa segala hal yang telah diuraikan TERGUGAT dalamEksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) sepanjang memilikirelevansi merupakan satu kesatuan dalam bagian Eksepsitentang Gugatan Lewat Waktu/Kadaluwarsa;7.

uraian gugatannya PENGGUGAT telah mengakuimeminta/menerima uang dari pelanggan/konsumen TERGUGAT(diuraikan PENGGUGAT dalam halaman 2 angka 3, 4, 5, dan 6),perbuatan mana merupakan perbuatan terlarang untuk dilakukanPENGGUGAT terhadap pelanggan/konsumen TERGUGATsehingga termasuk dalam kategori Kesalahan Berat, karenanyaberdasarkan pengakuan PENGGUGAT tersebut cukup alasanhukum untuk menyatakan gugatan yang berisikan tuntutan tentangperselisihan PHK yang diajukan PENGGUGAT dalam perkaraaquo telah kadaluwarsa

;10.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, maka GugatanPENGGUGAT termasuk dalam kategori Kadaluwarsa, hal manamenjadi alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakangugatan aquo tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklraad);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhnkan putusan, yaitu putusanNo.307/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. tanggal 11 Maret 2010 yang amarnya sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi

Kesimpulantanggal 25 Pebruari 2010);13.Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat dalam melakukan investigasi tidakpernah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaaan/BAP dan rekomendasitentang perbuatan apa yang telah dilanggar oleh para PemohonKasasi/para Penggugat sehingga Termohon Kasasi/Tergugat mengambilkesimpulan para Pemohon Kasasi/para Penggugat dituduh melakukankesalahan berat tidak jelas dasar hukumnya;14.Bahwa Termohon Kasasi mendalilkan bahwa para Pemohon Kasasi/paraPenggugat mengajukan gugatan telah kadaluwarsa

DKIJakarta dalam anjuran No.11/ANJ/D/VIIVO9 tanggal 12 Agustus 2009 samasekali tidak ada mencantumkan adanya gugatan kadaluwarsa;Hal.11 dari 14 hal.

Tjoe Pek Hie dalam perkara aquo telah hapus karena kadaluwarsa;

Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi itu meniadakanmasa kadaluwarsa mengajukan tuntutan hak. Namun menurut hematTergugat tidak adanya masa kadaluwarsa dalam mengajukan tuntutankhususnya dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya kepastianhukum bagi pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak daripekerjanya yang juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya.

Dalam kaitan itu, Pemohon Kasasi dahuluTergugat menilai bahwa apa yang dilakukan Hakim Anggota (1) denganpendapat berbedanya tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, danPemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat sependapat dengan materi dissentingopinion Hakim Anggota (1) yang pada intinya berpendapat bahwa perkaraNomor 16/PdtSus/G/2015/ PN Smg, sudah kadaluwarsa berdasarkanketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;.

Selanjutnya, Pasal 1950 KUH Perdata menyebutkan,melarang Hakim menetapkan kedaluwarsa secara exofficiokarenajabatannya, dan Pasal 1951 mengatur bahwa dibolehkan pengajuaneksepsi kedaluwarsa pada setiap tingkatan pemeriksaan;Oleh karenanya eksepsi kadaluwarsa sama dengan kompetensi absolut,dan dengan demikian eksepsi kadaluwarsa tidak tunduk kepada ketentuanPasal 136 HIR bahwa eksepsi mesti diajukan pada jawaban pertamabersamaan dengan bantahan pokok perkara.

., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :e Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;e Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukanpermohonan ke Pengadilan adalah untuk mohon penetapan kematianAlm.SUTRISNO K ayah Pemohon yang telah kadaluwarsa ;e Bahwa, Alm.

SUTRISNO K apada Dinas Kependudukan dan CatatanSipil hal tersebut sudah kadaluwarsa dan disarankan oleh DinasPenetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 3 dari 8 halamanKependudukan dan Catatan Sipil agar Pemohon mengajukan permohonanpenetapan kematian pada Pengadilan Negeri ;Bahwa, Penetapan Akta Kematian Alm. SUTRISNO K aini oleh Pemohon akandigunakan sebagai persyaratan untuk balik nama sertifikat rumah peninggalanAlm.

KARSONO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukanpermohonan ke Pengadilan adalah untuk mohon penetapan kematianAlm.SUTRISNO K ayah Pemohon yang telah kadaluwarsa ;Bahwa, Alm.

SUTRISNO K apada Dinas Kependudukan dan CatatanSipil hal tersebut sudah kadaluwarsa dan disarankan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil agar Pemohon mengajukan permohonanpenetapan kematian pada Pengadilan Negeri ;Bahwa, Penetapan Akta Kematian Alm. SUTRISNO K aini oleh Pemohon akandigunakan sebagai persyaratan untuk balik nama sertifikat rumah peninggalanAlm.

Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa (verjaring);c. Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);d. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;Sedangkan Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi mengenai:a. Gugatan Para Penggugat merupakan sengketa keperdataan (kompetensiabsolut);b. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (kadaluwarsa);c.

Februari 1994, atas namaPemohon Larabi Bin Temmuwekke, merupakan fakta bahwa Pembandingdahulu Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnyasertipikat objek sengketa in litis;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikantersebut di atas, maka pertimbangan hukum yang menyatakan menerimaeksepsi kompetensi absolut tidak beralasan hukum maka harus dibatalkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akandipertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa

ataulewat waktu sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalil Terbanding dahulu Tergugat mengenai eksepsiGugatan Para Penggugat kadaluwarsa (verjaring), pada intinya adalah; Bahwa dalil gugatan Penggugat !

kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untukmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa sedangkan dalil Terbanding dahulu Tergugat IlIntervensi mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat lewat waktu(kadaluwarsa), pada initinya adalah; Bahwa tidak benar dalil Hari Kamis, tanggal 30 November 2017, Penggugatll baru mengetahui SHM Nomor 00169/Kelurahan Bawasalo, karena adapapan bicara di tanah sengketa, karena sejak tahun 2014, Para Penggugatsudah mengetahui sertipikat tersebut setelah Tergugat mengeluarkan

objeksengketa dan melakukan pengecekan di kantor Pertanahan KabupatenPangkajene, dalil dimaksud tanpa didukung atau diperkuat dengan alat buktidipersidangan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Para Penggugat maupunTerbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukumsebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Terbandingdahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tentang GugatanPara Penggugat kadaluwarsa

Para Sawita Organis dengan Sdr.Yusrizal Hasibuan dapat diakhir dengan ketentuan perusahaan harusmembayar uang pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UUNo: 13 Tahun 2003 dan membayar sisa gaji yang belum dibayar.Penggugat tentu saja sangat keberatan dengan alasan Kadaluwarsa(lewat waktu) atas dasar Pasal 96 UU No: 13 Tahun 2003 yangdiajukan oleh Pihak Tergugat, sebab alasan itu adalah jelas suatusikap yang mengadaada dan tidak tepat, karena telah dengan sengajamembuat penafsiran yang keliru

dan salah terhadap UndangUndang.Penggugat menyatakan alasan Kadaluwarsa yang diajukan itu adalahsesuatu yang sangat naif, dan bertentangan dengan Azas Keadilanserta Kepatutan maupun azas kewajaran, sebab apabila dilihat denganteliti maka Kewajiban Hukum terhadap Tergugat itu sebenarnyasudah jauh lebih dulu ada bila dibandingkan dengan jatuhnya masatempo kadaluwarsa yang dijadikan alasan tersebut.Bahkan apalagi bila hal itu dikaitkan dengan Azas Acontrario dankronologis kejadian terjadinya pemutusan

Hubungan kerja yangsepihak itu, maka kekeliruan dan kesalahan penafsiran Hukum olehTergugat itu menjadi semakin jelas kelihatan, sebab secara Acontrariomaka Kewajiban Hukum Tergugat itu sebenarnya sudah jauh lebihdulu jatuh temponya 2 (dua) tahun bila dibandingkan dengan masajatuh temponya masa kadaluwarsa yang dijadikan alasan tersebut.Bahwa atas Dasar kronologis berjalannya waktu dan kemudian.dihubungkan dengan ketidak patuhan Tergugat atas perintah Undangundang untuk melakukan pembayaran uang

Pasal 61 UU No:13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .Dengan mempergunakan alasan Kadaluwarsa itu, berarti PihakTergugat dengan jelas dan terang terangan telah berusaha untuk laridari tanggung jawab Hukum atau undangundang untuk membayar,yang mestinya wajib dilakukan terhitung sejak Pemutusan Hubungankerja secara sepihak itu dilakukan.Bahwa dengan tidak dilaksanakannya perintah Undangundang yangWajib itu oleh pihak Tergugat, berarti pihak Tergugat telahmempunyai utang kepada pihak Penggugat atau

sebaliknya pihakPenggugat mempunyai Hak tagih terhadap pihak Tergugat atas dasartelah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undangundang Ketenaga Kerjaan dan KUHPerdata serta PrinsipprinsipAjaran Hukum yang Umum tersebut diatas.Bahwa mengingat persoalan Hak Hukum Penggugat yang dilanggarsudah jelas terjadi lebih dulu, bila dibandingkan dengan terjadinyalewat Waktu (kadaluwarsa) yang dijadikan alasan oleh pihakTergugat, maka tentu saja akan menjadi sangat naif kiranya bila HakPesangon dan Jasa

:Atau setidaktidaknya:Menyatakan tanah hak miliknya Pemohon Kasasi sudah kadaluwarsa,sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum KUHPerdata tentangkadaluwarsa suatu sarana hukum untuk memperoleh suatu Pasal 1963tentang kadaluwarsa sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatukewajiban Pasal 1967;Atau setidaktidaknya;Menyatakan Pemohon Kasasi tidak usah menunjukkan alas hak olehkarena telah melakukan perbuatan menguasai lahan tanah sudahsampai 30 tahun lebih, sudah kadaluwarsa sesuai dengan KitabUndangUndang

Perdata tentang kadaluwarsa sebagai suatu alasanuntuk dibebaskan dari suatu kewajiban Pasal 603;Atau setidaktidaknya:Menyatakan tanah hak miliknya Pemohon Kasasi tidak ada dengan(SHM) bukti P1 (SHM) melalui pembuatan pergantian Sertifikat Nomor826 tertanggal 30 Desember 2014 luas 3.139 m?

karena apabila dihitungsejak Surat Pelimpahan dari DPW Sarbumusi pada tanggal 17 September 2013sampai dengan tanggal 14 April 2014, kurang lebih sudah 220 hari, maka sudahmelampaui paling selambatlambatnya 30 hari sejak diterimanya pelimpahansebagai ketentuan pasal 15 UndangUndang No. 2 Tahun 2004, sehingga yangmenyebabkan Surat Anjuran No. 560/1767/436.6.12/2014 tertanggal 14 April2014, berdasarkan pasal 15 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 anjuran tersebutadalah kadaluwarsa dan terhadap Surat Anjuran

yang dengan jelasjelasbertentangan dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2004 pasal 6 dan pasal 15,surat anjuran tersebut sudah kadaluwarsa sehingga surat Anjuran No.560/1767/436.6.12/2014 tertanggal 14 April 2014 haruslah dinyatakan batal demi3 Bahwa berdasarkan pasal 10 Kep.

oleh Pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 dan pasal 171 UndangUndang No. 13 Tahu 2003tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu)tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusuan dari pihakPengusaha ;8 Bahwa berdasarkan pasal 96 IndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan :13Tuntutan pembayaran upah pekerja /buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa

SURAT ANJURAN KADALUWARSA 5=2 === neeBahwa Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya No560/1767/436.6.12/2014 tertanggal 14 April 2014 telah kadaluwarsa karena bertentangan20dengan pasal 6 dan pasal 15 Undang Undang No.2 Tahun 2004 yaitu Anjuran harusdikeluarkan paling lambat 30 hari terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaianperselisihan, sehingga haruslah dinyatakan batal demiDes PENGGUGAT TIDAK BISA MELAKUKAN PERBUATANBahwa penggugat ( MAT DJAI ) telah meninggal dunia sebelum

GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA ;Bahwa gugatan penggugat kadaluwarsa / telah melewati tenggang waktu yang telahditentukan berdasarkan ketentuan pasal 159, pasal 171 dan pasal 96 Undang UndangNo.13 Tahun 2003, dengan demikian gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakanditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapatditerima ; Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut penggugat telah mengajukansanggahan / bantahan dalam repliknya tertanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknyamenyatakan menolak