Ditemukan 11602 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN GRESIK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-05-2019 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 69/Pid.Sus/2019/PT Sby
Tanggal 13 Desember 2018 —
61 — 8
  • berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 20 ml adalah benar didapatkankandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalamgolongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (Il) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa sedangkan timbangan yang disita penyidik yang dijadikan alat buktiadalah biasa dipergunakan Terdakwa untuk menimbang hasil pengolahanlimbah menjadi butiran emas untuk selanjutnya Terdakwa jual;Menimbang, bahwa sehingga menurut Majelis Hakim penekanan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 03-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 8 April 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
SUYATNO
35 — 22
  • Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum
Register : 24-04-2018 — Putus : 25-05-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 39/Pid.B/2018/PN TOB
Tanggal 25 Mei 2018 — Penuntut Umum:
LULU MARLUKI
Terdakwa:
1.HADISAR H. MUDA ALIAS DISAR
2.MUKSIN DOMINGGUS ALIAS MUKSIN
3.IKRA DOMINGGUS ALIAS IKRA
4.SAWIR DOMINGGUS ALIAS AWI
87 — 34
  • Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuanPasal 1 angka 15 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, jadi orang disiniadalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukanperbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalamunsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau
Pengadilan PN MALILI Pidana Umum
Register : 09-09-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mll
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH
Terdakwa:
Ridwan Hadi Bin Amaq Sadrun
27 — 28
  • Bahwa benar Terdakwa sudah menyiapkan pisau arit dari rumahnyakarena saat itu Terdakwa sudah mulai emosi terhadap korban WAHIDIN;Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII Bahwa benar Terdakwa sengaja menjemput korban WAHIDIN dirumahnya dan mengatakan alasan bahwa ibu Terdakwa sedang mengamukdi rumah lalu Terdakwa mengajak korban WAHIDIN ke rumahnya untukmendamaikan ibunya yang sedang mengamuk;Menimbang, bahwa untuk memperjelas unsur dengan sengaja ini, MajelisHakim akan memberikan penekanan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pencurian
Register : 24-05-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 404/Pid.B/2017/PN.Smg
Tanggal 17 Juli 2017 — MUHAMAD ROSIDIALIAS ABEK BIN HABIDIN TOHIR;
33 — 2
  • Untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambildilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;Ad.1 Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk padasubyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjekhukumpendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkanatas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur imi adalah adanyaHalaman 19 dari 27, Putusan No.404/Pid.B.2017/PN Smgkehadiran orang
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 24-05-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN PASURUAN Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Psr
Tanggal 24 Mei 2016 — Moch. Soleh Khudin Als. Mamat Bin Abdullah
78 — 9
  • Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN JEMBER Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN Jmr
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DEDI JOANSYAH PUTRA,SH.
Terdakwa:
ANWAR
72 — 7
  • Penetapan tersebut dimaksudkan untukmemberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika, tetapi tetap wajibmenjalani pengobatan dan perawatan)Biaya pengobatan dan perawatan tersebut merupakan bagian dari masamenjalani hukuman.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-02-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
ZULKARNAEN bin ABDUL ROZAK
29 — 11
  • Utr.oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atauorang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalahterbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akantergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan TerdakwaZULKARNAEN Bin ABDUL ROZAK sebagai Terdakwa yang dalam awalpersidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalamSurat Dakwaan Penuntut
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 14-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GARUT Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Grt
Tanggal 27 Oktober 2020 — Terdakwa
126 — 20
  • denganpertimbangan bahwa Klien saat melakukan tindak pidana masih dalam usiaAnak yaitu 17 Tahun sehingga belum mengerti akan akibat dari perbuatannya,rang tua Anak untuk sementara menyerahkan proses pembinaan,pembimbingan dan pendampingan serta pengawasan kepada Negara dalam halini institusi yang terkait dalam penanganan Anak yang berkonfilk dengan hukum,dari sisi lain klien masih sangat minim sehingga belum memahami peraturanperundangundangan yang berlaku dan mudahmudahan dengan rekomendasike LPKS dengan lebin penekanan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-03-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Lbp
Tanggal 24 Maret 2015 — Nama lengkap : DADANG SURYADI;- Tempat lahir : Lubuk Pakam;- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 28 Agustus 1987;- Jenis Kelamin : Laki-laki;- Kebangsaan : Indonesia;- Tempat Tinggal : Gang Kebun sayur Bakti I Dusun Gudang Merah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam;- Agama : Islam;- Pekerjaan : Tidak tetap ;- Pendidikan : SD;-
19 — 2
  • Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan peredaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-08-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. VICTORINDO ALAM LESTARI;
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanandan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/2008mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 makapelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidakmenghilangkan kewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuaidengan yang
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 29-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 4030/Pdt.G/2018/PA.Bks
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 5
  • oleh Penggugat4.C.Persoalan rumah tangga yang sangat berat harusditanggung Penggugat Saya Tergugat, sejak Tergugat kenaldgn mantan istri muda.Penggugat belum pernah marahmarah /meneriakan tapi setelan keluar anak ke 3 (tiga ) ada katakataceraikan dan Tergugat laksanakan Setelah cerai bagaimana dgnharta benda yg ada di sana (Indramayu) Penggugat mengatakanHalaman 14 Putusan No. 4030/Pdt.G/2018/PA.Bks.semua harta benda kasihkan sama dia karena anak dia masihkecil jadi Tergugat tidak merasakan adanya penekanan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 05-10-2017 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 604/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 22 Januari 2018 — YAYASAN KESEJAHTERAAN MARGA LAY >< CHAN SIU LIE CS
50 — 21
  • Bahwa dalam pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama diangka 1sampai dengan angka 11 pada halaman 31 sampai dengan halaman 33tersebut, dimana jedex factie tingkat pertama mengambil alih isi gugatanpigak Penggugat dengan disertai penegasan dan penekanan pada halhalyang sama sekali tidak menguntungkan atau merugikan bagi Tergugat ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-09-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 PK/Pdt/2017
Tanggal 12 September 2017 — MUJIRIN vs UNIT MANAGER DSP DANAMON CIROYOM
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menunda pelaksanaan PenetapanPengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pdt/EKS/2012/HT/PN Bdg. sampaidengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap";Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat,Penggugat merasa dirugikan baik material berupa biaya yang telahdikeluarkan Penggugat dalam memperjuangkan hakhaknya sampai saat inisebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugianimmaterial berupa kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat IIserta penekanan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-05-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 30 Juli 2020 — Penuntut Umum:
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
HERI ANDI Als KASDO
17 — 8
  • Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Terdakwa HERI ANDI Alias KASDO sebagaiTerdakwa
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Umum Perjudian
Register : 11-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN BANGKALAN Nomor 90/Pid.B/2017/PN.Bkl
Tanggal 13 Juni 2017 — MOHAMMAD ALI FAISOL Alias ISOL
68 — 2
  • Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;18Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang terdakwa yang bernama
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 14-12-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 10-K/PMT.III/AD/X/2011
Tanggal 14 Desember 2011 — I WAYAN HADI ARYAWAN Mayor Inf / 11980041011174
272 — 94
  • saksi12 menjabat sebagai Danyonif 700/Raider yaitu memberlakukan hari Sabtu sebagai hari Sabtu bersih sedangkan untuk ijinbermalam tetap diberikan kepada anggota dan Terdakwa mendukung kebijakan saksi12tersebut, dan khusus untuk anggota remaja setiap bulannya diadakan pemotongan ULP walaupunanggota tersebut melaksanakan ijin bermalam dan uang tersebut digunakan untuk biayakebutuhan Kompi bukan setoran dari tiaptiap Kompi yang diberikan kepada Terdakwa maupunsaksi12.12 Bahwa saksi12 pernah memberikan penekanan
    kepada anggota yang isinya anggotadilarang melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan baik di dalam markas maupun diluar markas, di antaranya melakukan perkelahian dengan anggota Polri, masyarakat maupunsesama TNI, meminumminuman keras, memasuki tempat hiburan malam dan lain sebagainya.Bahwa penekanan saksi12 tersebut secara pribadi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karenaTerdakwa sering minumminuman keras di dalam Markas dan Terdakwa mengetahui perbuatanyang Terdakwa lakukan salah dan bertentangan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 08-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 16-04-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Srh
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
TUMPAL LUMBAN TOBING
76 — 24
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Tumpal Lumban Tobing sebagai Terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakHalaman 29 dari 134 halaman.
    sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnyalebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengantidak meninggalkan dan menggalakkan
    Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan PutusanHalaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    Putusan Nomor 79/ B /PK/PJK/2016Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat ;dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakandalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education sspecti, sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function