Samio (Tergugat Ill), dan tanah hasil galian milikPenggugat tersebut dipergunakan untuk melakukan pengurukan /penimbunan lahan milik NUENERGY Gas Ltd (DART ENERGY) (tergugat II)sekarang ini. Hal mana tindakan Samio tersebut diluar sepengtehuan danizin Penggugat;4.

Sehinggatidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagaiberikut :1.Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada tahun 2015Penggugat mendapati tanah milik Penggugat telah digali dandigusur tanah bagian atasnya oleh Tergugat III dan hasil galiantanah tersebut dipergunakan untuk melakukan pengurukan/penimbunan lahan milik Tergugat II serta telah pula ditemukanbangunan milik Tergugat berupa cor beton penahan tanah padahalPenggugat tidak pernah menjual belikan ke pihak manapun.Sehingga

Bahwa pada dalilnya (angka 3 gugatan), Penggugat menyatakan padatahun 2015 Penggugat telah mendapati tanah miliknya telah digali dandigusur tanah bagian atasnya oleh Tergugat Ill.Bahwa terhadap dalil ini Tergugat memang tidak mengetahui denganjelas tentang penggalian dan pengurukan/penimbunan tanah dalamperkara a quo yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapipada tahun 2016 Tergugat sesuai hasil Survey dan Assesmentsebagaimana dimaksud angka 5 di atas Tergugat mendapati adanyapengerukan

Ill.Berdasarkan fakta pada uraian dalil jawaban Tergugat II ke2 (dua) dan ke3 (tiga) ini , maka Tergugat II mohon pada Majelis Hakim agar sepatutnyadalil dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknyadinyatakan tidak diterima ( niet ontvankelijk verklaard);Bahwa Tergugat Il menyangkal dengan tegas semua dalil posita ke 3gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendalilkan tanah miliknya telahdigali dan digusur oleh Tegugat IIl yang mana kemudian tanah galiantersebut dipergunakan untuk penimbunan

, dan selamapengerjaannya selalu dalam pengawasan dan perintah Tergugat .Untuk itudalil Penggugat ini harus dikesampingkan.Bahwa Tergugat II menyangkal dengan tegas semua dalil posita ke 5, ke 6dan ke7 yang secara garis besar menyatakan adanya kerusakan dankerugian yang dialami Penggugat , hal ini adalah tidak benar karena tidakada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Tergugat Ildengan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebab fakta yang terjadiadalah penggalian tanah a quo dan penimbunan

jerigen kosong tersebut hingga penuh, setelah 60 jerigentersebut diisi lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi BIBI RISKI sebesarRp. 5.400.000, ( lima juta empat ratus ribu rupiah, setelah menyerahkan uangtersebut terdakwa langsung mengangkat jerigen yang berisi minyak tanahtersebut kedalam mobil Suzuki Futura berwarna Hijau dengan No.Pol DH 1849AE yang terdakwa kemudikan untuk dibawa kerumah NATALIA AEK (DPO) yangBeralamat di desa silawan kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu untukdilakukan Penimbunan

DEDI ARMANSYAH, ST, MT yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden RINomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan HargaJual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usahadan/atau) masyarakat' dilarang melakukan penimbunan dan/ataupenyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun 2014menyebutkan

dengan sengajamenawarkan atau) memberikan kesempatan untuk permainan judi danmenjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalamsuatu perusahaan untuk itu, perobuatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut:e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketikaSaksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBARalias AKBAR, keduanya merupakan anggota Polres Boalemo, sedangmelakukan penyelidikan, pengawasan, dan penertiban i/egal logging, ilegalmining, penimbunan

atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidakperduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ataudipenuhinya sesuatu tata cara, perobuatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut:e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketikaSaksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBARalias AKBAR, keduanya merupakan anggota Polres Boalemo, sedangmelakukan penyelidikan, pengawasan, dan penertiban i/egal logging, ilegalmining, penimbunan

daerahhukum Pengadilan Negeri Tilamuta turut main judi di jalan umum atau dekat jalanumum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa tanpa mendapatijin mengadakan judi itu, perouatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut:e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketikaSaksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBARalias AKBAR, keduanya merupakan anggota Polres Boalemo, sedangmelakukan penyelidikan, pengawasan, dan penertiban i/egal logging, ilegalmining, penimbunan

No.118 K/MIL/2008188.45/038/II.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian IzinKuasa Pertambangan untuk Pengangkutan, Penimbunan dan Penjualanbahan galian pasir timah.I. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/078/III.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian IzinKuasa Pertambangan Exploitasi Bahan Galian Timah.Untuk seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Barangbarang : 1 (satu) kantong plastik pasir timah sebagai contoh sebanyak 2 kg.Dikembalikan

No.118 K/MIL/2008Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Timah ;(). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/26/II1.02/2007 tanggal 24 September 2007 tentang PemberianIzin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Timah ;8). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/038/II1.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang PemberianIzin Kuasa Pertambangan untuk Pengangkutan, Penimbunan danPenjualan bahan galian pasir timah ;9). 4 (empat) lembar Surat

Saksi Fendiyanto alias Afen padatanggal 15 Desember 2007 bertempat di Jalan Raya Desa Petar, KecamatanJebus, Kabupaten Tulang Bawang, Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitungtertangkap petugas Polda Babel saat mengawal 13 (tiga belas) unit truckmengangkut pasir timah dengan tujuan akan dijual ke Kodya Pangkal Pinangdengan dilengkapi dokumen ; Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/038/III.02/2007tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambanganuntuk Penimbunan dan Penjualan

LIH dan pada saat mengangkut tanah timbunan tersebut,terdakwa Abdul ada melihat tumpukan buah kelapa sawit.Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa Abdulmengantarkan tanah timbun ke lokasi penimbunan PT.

LIH,terdakwa Abdul bertemu dengan terdakwa Ari dan mengajakmengangkut buah kelapa sawit yang disebut oleh saksi Andi.Mendapat ajakan terdakwa Abdul, terdakwa Ari langsungmengiyakan ajakan tersebut dan meninggalkan mobil yangterdakwa kendarai di hamparan penimbunan tanah dan pergibersama terdakwa Abdul mengambil buah kelapa sawitmenggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa abdul.Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil roda 6 jenis dump truckdengan nomor polisi BM 9430 BA warna kuning milik terdakwaAbdul

Dan setelah buah kepala sawit selesaidimuat, para terdakwa pergi membawa mobil terdakwa Ari yangditinggalkan di tempat penimbunan tanah. Setelah mobil diambil,para terdakwa pergi keluar dari areal PT. LIH beriringan denganposisi mobil yang dikemudikan terdakwa Abdul di depan dan mobilyang dikemudikan terdakwa Ari berada di belakang. Kemudian saatsampai di warung sebelum pos PT. LIH, terdakwa Arimenghentikan mobilnya dan duduk di dalam warung, sementaraterdakwa Abdul meneruskan perjalanan.

pengesahan dariinstansi yang berwenang, profil perusahaan, NPWP,TDP,Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat InformasiSumber pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupanmemenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerjadan erta pengolahan lingkungan, Surat Pernyataankesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturanyang berlaku, persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerahmengenai daerah yang memerlukan pembangungan fasilitasdan sarana;Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaanPengangkutan, Penimbunan

dan Niaga BBM adalah terhadapBBM yang disubsidi oleh Pemerintah yang dilakukan tanpaijin Usaha Pengangkutan, Penimbunan dan tanpa ijin usahaNiaga; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarketerangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaiberikut : e Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersediamemberikan keterangan;e Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan olehpenyidik dan semua keterangan yang diberikannya dalamBAP adalah benar tanpa ada paksaaan;17Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal

puluh lima ribu rupiah). 24Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalamusaha pengangkutan atau niaga BBM subsidi jenis premium ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dariPertamina, setiap BBM yang dijual di SPBU yang tidak bertanda NonSubsidi berarti SPBU itu menjual BBM bersubsidi Pemerintah dansetiap orang tidak diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan/atau niaga BBM bersubsidi tanpa ada ijin dariPertamina; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaanPengangkutan, Penimbunan

dan Niaga BBM adalah terhadap BBMyang disubsidi oleh Pemerintah yang dilakukan tanpa ijin UsahaPengangkutan, Penimbunan dan tanpa ijin usaha Niaga;Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukumdipersidangan maka terdakwa terbukti telah melakukanpenyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yangdisubsidi oleh Pemerintah sehingga dengan demikian unsur Yangmenyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyakyang disubsidi Pemerintah telah pula terpenuhi = danterbukti; Menimbang, bahwa

Bahwa berdasarkanhasilpemeriksaan Nomor : 49/A/12/LHU/2012 tanggal 13 Juli 2012 menerangkan bahwabahan bakar solar yang berada di tempat penyimpanan/penimbunan pada PT. AgungPratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energi (PT.

Bahwa berdasarkanhasil pemeriksaan Nomor : 49/A/12/LHU/2012 tanggal 13 Juli 2012 menerangkanbahwa bahan bakar solar yang berada di tempat penyimpanan/penimbunan pada PT.Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energi (PT. MSE)tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53huruf c UU Nomor : 22 Tahun 2001.

Undangundang Nomor : 22 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP atau kedua: Primer : Pasal 53 huruf Undangundang Nomor22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ( 1) ke1 KUHP, subside : Pasal 53 huruf bUndangundang Nomor : 22 tahun2001 jo pasal 55 ayat (1 ) ke1 KUHP;2 Bahwa apabila dihubungkan dengan dengan Pasal 55 Ayat (1 ) ke1 KUHP,maka Pembanding/ Terdakwa selaku Direktur PT.Agung Pratama Sriwijaya( PT.APS ) turut serta/ bersamasama saksi RISDAN selaku DirekturPT.Multi Sarana Energi ( PT.MSE ) telah melakukan penimbunan

No.13 /PID/2014/PT.PLGketerangan saksisaksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, dihubungkandengan barang bukti , bahwa benar Terdakwqa selaku Direktur PT.AgungPratama Sriwijaya ( PT.APS ) bersamasama dengan saksi RISDAN binUSPAN ( disidang dalam Peradilan Meliter ) selaku Direktur PT.Multi SaranaEnergi ( PT.MSE ) baik bertindak sendirisendiri atau bersamasama telahmelakukan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar Bahwa atas putusan Judex Factie, PEMBANDING/TERDAKWA sangatkeberatan karena sebagaimana

Hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di Negara asalbarang kena cukai, ditempat penimbunan sementara, dan/atautempat penimbunan berikat.2. Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasiltembakau harus :a. Sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran;b. Hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di Negara asalbarang kena cukai, ditempat penimbunan sementara, dan/atautempat penimbunan berikat.3.

Saksi NIRMAWATI :e Bahwa saksi adalah pegawai pada Dinas Pertambangan Kab Takalar ;e Bahwa berkaitan dengan penyaluran BBM ke masyarakat merupakankewenangan dari dinas perdagangan, dan bukan lingkup kerja dari dinasPertambangan ;e Bahwa saksi tidak tahu mengenai kriteria penimbunan BBM, karena yangmengetahui itu semestinya adalah dari dinas pertambangan propinsi ;e Bahwa selama ini belum pernah ada masyarakat yang pernah mengajukan izindan saksi juga tidak tahu syaratsyarat apa yang diperlukan agar

Galesong Selatan Kab Takalar ;Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa didugamelakukan penimbunan BBM jenis solar dan premium sebanyak 28 (dua puluhdelapan) jirigen;Bahwa BBM tersebut diperoleh Terdakwa dengan membelinya dari SPBUPertamina Kalampa, Kab.

Saksi SALAHUDIN :e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, dan saksi juga tahuTerdakwa memiliki usaha jual beli BBM dan aneka kebutuhan seharihari dirumahnya sampai dengan sekarang ;Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Pidana Nomor 109/ Pid.Sus/ 2013/ PN.TK.e Bahwa saksi ada di rumah Terdakwa saat petugas kepolisian pada hari Sabtutanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 14.0 Wita mendatangi Terdakwa di rumahnyakarena diduga melakukan penimbunan BBM, dan polisi kemudian menyitajirigenjirigen berisi

minyak ; Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertianpengertian dasartersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagai berikut :Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Pidana Nomor 109/ Pid.Sus/ 2013/ PN.TK.e Bahwa dari keterangan saksi Salahudin dan Terdakwa, Terdakwa memang telahditangkap oleh Anggota Polres Takalar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013sekitar jam 14.00 Wita mendatangi Terdakwa di rumahnya karena didugamelakukan penimbunan

Sebagaicontoh, aparat polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa atas dasardugaan penimbunan BBM, di persidangan ternyata tidak mengetahui apa yangdimaksud dengan menimbun BBM, apa kriteria atau ukurannya, serta apa ataubagaimana seseorang diperbolehkan menyimpan BBM atau tidak. Bukankahhalhal mendasar seperti itu harus sudah dipahami oleh penegak hukum sendirisebelum mereka melakukan tugas penegakan hukum?

DIANSAPUTRA dengan kesimpulan Dari Hasil pemeriksaan pasien mengalamicedera kepala berat tertutup skala 5T, penimbunan darah pada ronggasubdural, pembengkakkan pada otak akibat peningkatan jumlah air yangterkandung di dalamnya. Pasien meninggal dunia pada tanggal 13 Januari2017 pukul 23.45 WIB di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah SakitUmum Pusat dr.

DIANSAPUTRA dengan kesimpulan Dari Hasil pemeriksaan pasien mengalamicedera kepala berat tertutup skala 5T, penimbunan darah pada ronggaHalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skysubdural, pembengkakkan pada otak akibat peningkatan jumlah air yangterkandung di dalamnya. Pasien meninggal dunia pada tanggal 13 Januari2017 pukul 23.45 WIB di rruang Instalasi Rawat Darurat Rumah SakitUmum Pusat dr.

DIAN SAPUTRAdengan kesimpulan Dari Hasil pemeriksaan pasien mengalami cedera kepalaberat tertutup skala 5T, penimbunan darah pada rongga subdural,pembengkakkan pada otak akibat peningkatan jumlah air yang terkandung didalamnya.

DIAN SAPUTRAdengan kesimpulan Dari Hasil pemeriksaan pasien mengalami cederakepala berat tertutup skala 5T, penimbunan darah pada ronggasubdural, pembengkakkan pada otak akibat peningkatan jumlah air yangterkandung di dalamnya. Pasien meninggal dunia pada tanggal 13 Januari2017 pukul 23.45 WIB di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah SakitUmum Pusat dr.

DIAN SAPUTRA dengan kesimpulan Dari Hasilpemeriksaan pasien mengalami cedera kepala berat tertutup skala 517,penimbunan darah pada rongga subdural, pembengkakkan pada otak akibatpeningkatan jumlah air yang terkandung di dalamnya. Pasien meninggal duniapada tanggal 13 Januari 2017 pukul 23.45 WIB di ruang Instalasi Rawat DaruratRumah Sakit Umum Pusat dr.

Untuk Diangkut Dari Tempat Penimbunan Berikat Ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya BC. 2.7 tanggal 23 Februari 2022;

Perizinan yangharus dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha dalam melakukanusaha kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niagamigas yaitu izin usaha niaga terbatas dan izin usaha niaga umum.Bahwa badan usaha perseorangan memiliki izin usaha niaga terbatastidak diperbolehkan melakukan usaha niaga umum, karena perizinanniaga terbatas terpisah dengan izin niaga umum begitu jugasebaliknya dan yang memberikan izin usaha untuk kegiatanpengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga migas

adalahHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2015/PN Sql.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui DirektoratMinyak dan Gas.Bahwa cara agar perseorangan badan usaha untuk dapat memilikiperizinan berupa pengolahan, penimbunan dan niaga migasberdasarkan Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usahahilir minyak dan gas bumi yaitu: Perseorangan / badan usaha harusmengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkanpersyaratan administrasi dan tekhnis paling sedikit sebagai

Informasi mengenai rencana dan sarat tehnis berkaitan dengankegiatan usaha.Bahwa perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan,penyimpanan dan niaga migas tersebut dibuat diterbitkan olehMenteri ESDM tersebut dalam bentuk keputusan Menteri ESDM.Bahwa selain perizinan berupa keputusan Menteri ESDM untukkegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan penyimpanan danniaga migas bersifat keekonomian (non subsidi) tidak ada perizinanlainnya, tetapi apabila untuk usaha BBM bersubsidi pemerintah makabadan

Bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan alokasi bahan bakarminyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah kegiatan pengolahan,pengangkutan, penimbunan dan niaga migas bersubsidi (penjelasanpasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

terdakwa sendiri, saksi hanya mengangkutsajaBahwa yang menurunkan solar dari atas kendaraan pickup ke gudang terdakwa saksisendiri dengan cara menggelundungkannya ke bawah ; Bahwa di gudang terdakwa tidak ada tulisan atau plang dari pertamina ; Bahwa saksi telah mengamankan 25 (dua puluh lima) drum bahan bakar solar pada hariSelasa, tanggal 19 Maret 2012, sekitar jam 15.00 wib, bertempat di gudang pinggir jalandesa Desa Paseseh, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan; Bahwa saksi mengetahui adanya penimbunan

terdakwa sudah lama menjadi agen kapal ; 17Bahwa rute kapal milik terdakwa Madura ke Kalimantan ; Bahwa tonase kapal yang diagaeni terdakwa 500 ton, jadi masih termasuk kapal yangpakai jangkar dan kapal tersebut biasanya tidak bisa merapat ke pantai tetapi parker ditengah lautBahwa kalau Syahbandar melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang ada di tengah lauttersebut dengan cara mendatangi kapal tersebut dengan menggunakan kapal motor ; Bahwa menurut keahlian saksi perkara terdakwa ini tidak ada penimbunan

BBM dalamhal ini jenis solar ; Bahwa alasan saksi mengatakan tidak ada penimbunan dalam kasus terdakwa ini karenapada waktu penangkapana terdakwa solar yang disimpan oleh terdakwa termasukkatagori sedikit yaitu dengan jumlah hanya 50 ton, sedangkan untuk kapasitas kapaldalam satu bulan masih banyak memerlukan solar yaitu sekitar 340 ton ; Bahwa saksi yakin kalau dalam kasus terdakwa ini tidak ada penimbunan dengan alasankapal tidak jadi berlayar akibat cuaca buruk ; Bahwa setahu saksi solar berada

menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atauterminal penerima ( receiving terminal ).Bahwa Kegiatan usaha niaga umum adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian,ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dansarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhirdengan menggunakan merek dagang tertentu.Bahwa yang memberikan izin usaha untuk kegiatan pengolahan, pengangkutan,penimbunan

dan niaga migas adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineralmelalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat( 1 ) peraturan pemerintah no.36 tahun 2004 tentang kegiatan hilir migas.Bahwa Cara agar perorangan / badan usaha untuk dapat memiliki perizinanberupa pengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga migas, berdasarkanPasal 15 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan as bumiyaitu ;Bahwa Perseorangan / badan usaha harus mengajukan permohonan kepadaMenteri

diajukan.Kewajiban untuk mamatuhi penyelenggaraan pengusaha.Informasi mengenai rencana dan syarat tehnis berkaitan dengan kegiatan usahaBahwa Perizinan berupa izin usah pengolahan, pengangkutan, penyimpanan danniaga Migas tersebut dibuat / diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber DayaMineral tersebut dalam bentuk Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral dan Tidak ada izin selain perizinan berupa keputusan Menteri Energi danSumber Daya Mineral untuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan

dan niaga Migas.Bahwa suatu badan usaha/industri tidak diperbolehkan apabila menggunakan ataumembeli BBM bersubsidi untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan seharihari usaha kegiatan industrinya, karena berdasarkan Perpres no. 9 tahun 2006tentang perubahan atas Per Pres No. 55 tahun 2005 menjelaskan bahwa BBMbersubsidi hanya diberikan kepada usaha kecil dan masyarakat sajaBahwa Berdasarkan Per Pres No. 15 tahun 2012 menerangkan bahwa "Badanusaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau

Nomor 71/Pid.SusLH/2017/PTTJKrincian yang melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp 85.174.000(delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan selebihnyatunai, namun terdakwa tidak ada catatan.Bahwa cara terdakwa melakukan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan,dan atau penimbunan oli bekas yang dan minyak kotortersebutadalah oli bekasatau. minyak kotor tersebut, terdakwa beli dari siapa saja yang menawarkan,setelah cocok dengan standar oli bekas atau minyak kotor termasuk

Nomor 71/Pid.SusLH/2017/PTTJKpengelolaan limbah B3 berupa : penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, danatau penimbunan oli bekas dan minyak kotor tersebut tanpa izin, sehinggaselanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polda Lampung untukproses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IrAKHMAD RIZAL Bin RAFIUNRAFDY oli bekas (Pelumas bekas) dan minyak kotor telah terdefinisikan sebagailimbah B3 yang dinyatakan berasal dari sumber tidak spesifik sebagaimanatercantum dalam Lampiran

Duta Perkasa Mas melakukan penimbunan diataslokasi hak Penggugat dan merasa merekalah yang lebih berhak atas lokasitersebut.

Duta Perkasa Mas dengan Surat Keputusan Aquo telahmelaksanakan kegiatan penimbunan diatas lahan objek sengketa danakibatnya sangat mengganggu kegiatan pembangunan terminal khususyang telah dijadwalkan kegiatannya sesuai Peta Rencana PengembanganLokasi PT.

Bumi Natura Indonesia, No. 685 / 591.4 / BAPERTADA /X/2011 + tanggal 17 Oktober 2011, bahkan apabila penimbunan terusdilakukan oleh PT.Duta Perkasa Mas, maka usaha shipyard Penggugattidak akan bisa beroperasi lagi, oleh karena laut yang tadinya digunakanuntuk labuh dan sandar kapal, sekarang telah menjadi dangkal bahkanakan menjadi daratan;Bahwa untuk mengurangi timbulnya kerugian, maka berdasarkan ketentuan pasal67 ayat(2), (3) dan ayat (4) UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha

DutaPerkasa Mas (Termohon Peninjauan Kembali II/ Pemohon Kasasi I/PembandingII/ Tergugat Intervensi II) seluas lebih kurang 34.479 M2sebagaimana ternyata dalam Gambar Penetapan Lokasi Nomor 212020194tangggal 14 maret 2012, kemudian dilakukan kegiatan penimbunan disepanjangareal garis pantai tersebut, sehingga berdampak pada pendangkalan areal garispantai milik PT.

Bahwa Pihak Pertama bersedia memenuhi semua persyaratan Pihak Keduasebagaimana diuraikan pada poimt 2 diatas dan memberikan toleransiwaktu. kepada Pihak Kedua menggunakan tanah Pihak Pertama sampaipada akhr bulan Januari 2010 dan apabila bangunan pengganti belumjuga selesai maka Pihak Kedua bersedia memberikan tambahan waktupaling lama 2 (dua) bulan untuk membongkar bangunan Pihak Kedua ; Bahwa Kedua belah pihak sepakat penimbunan tanah obyek sengketadapat dilakukan sejak tanggal ditandatangani kesepakatan

6.000, (enam riburupiah) perliter baik bahan bakar minyak jenis Solar maupun jenis Bensinsehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan bahan bakarminyak masingmasing dari jenis Bensin sebesar Rp. 1.000, (seriou rupiah)perliter dan jenis Solar sebesar Rp. 500, (lima ratus rupiah) perliter ;Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 wit petugasKepolisian Resor Halmahera Selatan datang melakukan OperasiKewilayahan dengan sandi DIAN 2012 untuk memberantas BBM illegalterkait penimbunan

6.000, (enam riburupiah) perliter baik bahan bakar minyak jenis Solar maupun jenis Bensinsehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan bahan bakarminyak masingmasing dari jenis Bensin sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah)perliter dan jenis Solar sebesar Rp. 500, (lima ratus rupiah) perliter ;Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 wit petugasKepolisian Resor Halmahera Selatan dating melakukan OperasiKewilayahan dengan sandi DIAN 2012 untuk memberantas BBN illegalterkait penimbunan

sebesar Rp250.000, (dua ratus lima puluhribu Rupiah) per jirigen isi 35 liter yang dibayar dengan hasil tangkapanikan dari para nelayan dipotong operasional makan termasuk penggunaanminyak solar kemudian sisanya dibagi dua dengan nelayan yang telahmenggunakan kapal milik terdakwa; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RamatuRidha,SE Bin Ramli dan saksi Feriyanoor,SH Bin (alm) Supiannoranggota Ditpolair Polda Kalsel yang sebelumnya mendapatkan informasimasyarakat adanya kegiatan penimbunan

jirigen isi 35 liter yang dibayar denganhasil tangkapan ikan dari para nelayan dipotong operasional makantermasuk penggunaan minyak solar kemudian sisanya dibagi dua dengannelayan yang telah menggunakan kapal milik terdakwa; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RamatuRidha,SE Bin Ramli dan saksi Feriyanoor,SH Bin (alm) SupiannorHalaman 3 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT BJManggota Ditpolair Polda Kalsel yang sebelumnya mendapatkan informasimasyarakat adanya kegiatan penimbunan

pemberitahuan impor, ekspor, dokumencukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai,3. melakukan penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif beamasuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor,4. melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, beakeluar, Cukal, pajak, dalam rangka impor dan pungutan negara lainyang sesuai peraturan perundangundangan dipungut oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai,5. memberikan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barangimpor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan

Melakukan pelayanan perijinan dan pengadministrasian TempatPenimbunan Sementara,9. melakukan penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen,pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan danpengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean,10. melakukan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean,11. melakukan penatausahaan penimbunan, penyelesaian danpenyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai,barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi miliknegara, serta12. melakukan

Melakukan pelayanan perijinan dan pengadministrasian TempatPenimbunan Sementara,9. melakukan penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen,pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukandan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean,10. melakukan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean,11. melakukan penatausahaan penimbunan, penyelesaiandan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidakdikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadimilik negara, serta12. melakukan