Ditemukan 17962 data
23 — 5
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
76 — 70
Selbuku pendaftaran huruf c nomor 687 pipil nomor 164 percil nomor kelas seluas 0,380 ha (38 are) terletak di Subak Bermi, Dasan Bongkot,Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. denganbatasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah sawah AmaqgSarinah (pewaris) Sebelah Selatan : Tanah sawah wakaf masjidDasan Bongkot yang semasa hidup pewaris diwakafkan olehpewaris seluas + 0,10 ha (10 are) Sebelah Timur : Tanah sawah AmagSarinah (pewaris) Sebelah Barat : Parit kecil dan tanahpemberian
Sebidang tanah atas nama Amaq Sarinah terdaftar dalam bukupendaftaran huruf C nomor 679 pipil nomor 164 percil nomor 5 kelas IIluas 1,085 ha (1085 are) terletak di Subak Bermi, Dasan Bongkot, DesaKalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Jalan baru Dasan Bongkot Sebelah Selatan : Parit kecil Sebelah Timur : Parit besarSebelah Barat : Tanah wakaf masjid dan tanah papuk Teriahdan Papuk TerahObjek sengketa 4.3 dikuasai oleh T.2, T.6, T.7,
Bahwa terhadap dalil Posita angka empat (4) point 4.2, yangmenyebutkan sebidang tanah sawah seluas 38 Are atas nama AMAQSARINAH terdaftar dalam buku pendaftaran tanah Huruf C. 687 SubakBermi Nomor 164 Persil 93, Kelas seluas 0,380 Ha, terletak di SubakBermi Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel KabupatenLombok Timur, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Sawah Amaq SarinahSebelah Selatan : sawah Wakaf Masjid Dasan BongkotSebelah Timur : Tabah Sawah Amag SarinahSebelah Barat :
Bongkot.Sebelah Selatan : Parit KecilSebelah Timur : Pant BesarSebelah Barat : Tanah Wakaf Masjid Dasan BongkotDengan ini Tergugat memberikan tanggapan dengan faktanya yang adadilapangan berdasarkan Surat Keterangan Pemberian/Hibbah yang telahdibuat oleh Pewaris serta diketahui dan disetujui pula oleh paraPenggugat.
tersebut diatas terdaftar atasnama Lak Selim (Inaq Sayuti) Pipil Nomor : 860, Persil Nomor 5 Kelas Il,Luas 1,085 Ha, terletak di Subak Bermi Desa Kalijaga, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Jalan Baru Dasan BongkotSebelah Selatan : Parit KecilSebelah Timur : Parit BesarSebelah Barat : Papuk Terah dan Papuk Teriah/Perumahan.Dan Tanah objek Sengketa tersebut telah di Hibbahkan Oleh Pewariskepada Anaknya atas nama INAQ SAYUTI seluas 88,5 Are, AMAQTERIAH 10 Are, AMAQ TERAH 10 Are serta Wakaf
66 — 17
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu pengesahan nikah), dan pendapat tersebut diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini,sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf
alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.PykMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
18 — 3
diyakinikebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yangdiberikannya Itu tidak disangkal (tidak ada muarodhoh) dan bahwva peristive itusudah lama terjadi";Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam KitabFiqhussunnah jilid 3 halaman 332 yang diambil alin sebagai pendapat majelishakim dinyatakan yang artinya bahwa Ulama' Syafi'iyah membenarkankebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi Hakim, wakaf
(Selanjutnya) Imam Ahmad dansebagian Syafi'iyah berpendapat ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksianHal.15 dari 19.Put.No.0477/Pdt.G/2017/PA Prob.istifadhoh didalamnya yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorangbudak, kewalian, wakaf dan miliknya seseorang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakesaksian saksisaksi para Pemohon tersebut dapat disusun persangkaanhakim sesuai dengan ketentuan pasal 173 HIR dan pasal 1922 KUH Perdata,bahwa ijab gobul atau akad nikah
1.Septi Indriastuti Majid binti H Sigit Hariyadi
2.Agnes Putriana Chakim binti H Sigit Hariyadi
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Kepala BPN Pusat Jakarta Cq Kepala BPN Prop JATENG Cq Kepala Kantor Pertanahan KAB Klaten
2.Sigit Hariyadi bin H.Suyuti
3.Santoso Budi Raharjo bin H.Suyuti
4.PD.BPR BANK KLATEN
153 — 41
Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadagoh; dan i. EkonomiSyariah.Bahwa oleh karena tehadap obyek sengketa merupakan pembatalanhibah, maka berdasarkan ketentuan Undangundang sebagaimanadiatas secara tegas dan jelas Pengadilan Negeri Klaten tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:72/Pdt.G/2018/PN.KIn dengan obyek pembatalan hibah.2.
identitasPara Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat terutama Tergugat II danTergugat III yang menurut Para Penggugat mempunyai hubungan hukum berupapemberian hibah dari Tergugat II kepada Tergugat III maka sesuai dengan Pasal49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yangmenyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
52 — 7
tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunke re orang saksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapatetka ala IE ol kti dalam persoalan pernikahan in cassu itsbat nikah, danendapatEeAa Bit diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan car Pee en ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh ALIslamiy WaAdillatah juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pemikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mab. ne secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan):Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara
40 — 13
Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakataan jahatTanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika GolonganTI bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: 272222 2222 n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnwooeeeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakatan jahatTanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut: wonneeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
50 — 12
Foto kopi Akta Ikrar Wakaf tertangal 11 Mei 2011 Nomor : W.2 / 302 /15 / 2011 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti /Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf, tertanda T.II8 ;. Foto kopi Sertifikat Tanah Wakaf No.01 Surat Ukur tanggal 17102005No.843/03.04/2005 Desa Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik,tertanda T.II9;Hal. 73 dari 83 Hal, Putusan No. 22/Pdt.G/2012/PN.Gs.7410. Foto kopi Sertifikat Tanah Wakaf No.02 Surat Ukur tanggal 17102005No.845/03.04/2005 Desa Menganti Kec. Menganti Kab.
Gresik,tertanda T.II10 ;11.Foto kopi Sertifikat Tanah Wakaf No.03 Surat Ukur tanggal 17102005No.844/03.04/2005 Desa Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik,tertanda T.II11 ;12. Foto kopi Sertifikat Tanah Wakaf No.04 Surat Ukur tanggal 17102005No.846/03.04/2005 Desa Menganti Kec. Menganti Kab.
215 — 131
Tentang Sengketa Warisan.Harus juga dipertimbangkan apakah sebenarnya gugatanini sengketa warisan atau tidak ;Bagi mereka yang beragama Islam, dengan berlakunyaUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Peradilan Umum tidak berwenang lagi untuk memeriksa danmengadili perkara perkawinan, pewarisan wasiat, hibah,wakaf dan sedekah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang tersebut. Jadi sengketa pembagian warisan merupakanyuridiksi Peradilan Agama ;.
85 — 28
No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smgorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. kewarisan,wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf danshadagqah.
34 — 9
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
1.Musrang bin Haba
2.Hj. Diana binti Hasan
24 — 9
pokok para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan asal usul anak terhadap anak bernama Alya Ramadhani binti Musrang(umur 6 tahun), adalah anak kandung hasil perkawinan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
26 — 8
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danHal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 0002/Pdt.P/2015/PA.Tgrsditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
21 — 0
PEWARIS dan almh ISTRI PEWARISyang bernama ANAK I PEWARIS hanya menikah satu kali dengan seorang lakilaki yang bernama SUAMI ANAK I PEWARIS dan dari hasil perkawinannyatersebut telah dikaruniai 8 orang anak yang masih hidup masing masingbernama:1 PEMOHON IL.PEMOHON III.PEMOHON IV.PEMOHON V.PEMOHON VI.PEMOHON VII.PEMOHON VIII.PEMOHON IX.4 Bahwa sebelum SUAMI ANAK I PEWARIS meninggal dunia ternyata terlebihony nn F&F WY WNdahulu ANAK I PEWARIS meninggal dunia pada tanggal XXXXXXX dandimakamkan ditanah wakaf
Nunung
26 — 14
Menetapkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2001 telah meninggal duniaseorang lakilaki yang bernama H.Abdullah Sani karena sakit dan dikebumikan di tanah wakaf beringin di cilandak jakarta selatan.3.
41 — 4
Wakaf dan shodaqoh;Pasal 49 ayat (2) ; Bidang Kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b, ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli warisdan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dapatlah disimpulkan apabilaPengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan / menolak
Wakaf dan shodagoh;Pasal 49 ayat (2) ; Bidang Kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b, ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris,penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalantersebut;Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dapatlah disimpulkan apabilaPengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraint;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenaikewenangan
Wakaf dan shodagoh;Pasal 49 ayat (2) ; Bidang Kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b, ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris,21penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalantersebut;Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dapatlah disimpulkan apabilaPengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraint;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa yangmenjadi
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, atau;i. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan, atau;j. Surat Penunjukan atau Pembelian Kaveling Tanah Pengganti Tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau;k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,atau;.
16 — 1
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi 2 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
17 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuSs dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
23 — 5
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf