Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 07-03-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 83/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 10 Desember 2015 — NY. KATRIN KANDARINA melawan 1. PERSEROAN TERBATAS (PT) KARYAJASA TRANSPORT yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan YOHAN GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. KARYAJASA TRANSPORT berkantor ditempat kedudukan PT. KARYAJASA TRANSPORT tersebut di Jl. Jogokaryan No. 1 Yogyakarta, dkk
65 — 75
  • Prinsip kontrak partai(party contract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata) yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkarasaja;Berdasarkan hal tersebut maka beralasan secara hukum PerlawananPELAWAN dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan TidakDapat Diterima;2.Bahwa Gugatan perlawanan PELAWAN yang ditujukan kepadaTERLAWAN II (Tuan H.M.
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Khusus
Register : 15-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SELAYAR Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Slr
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MUH. JUNAIDI HASAL
Terdakwa:
SARJUNG KARIM Bin KARIM
74 — 46
  • SARJUN melakukan pembelianBBM dengan partai banyak atau dengan menggunakan drum. Yang saksitahu Lk. SARJUN sering melakukan pembelian BBM melalui nossel untukdi gunakan pada kendaraannya ;Bahwa saksi mengetahui Lk. SARJUN menjual BBM eceran denganmenggunakan alat jual pertamini dirumahnya. Dan APMS Putriana JayaUtama tidak ada hubungan kerja sama mengenai jual beli BBM ;Bahwa saksi lihat adanya petugas kepolisian yang terdiri dari Lk. MIRAD,Lk.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 291/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 7 Juli 2020 — Pembanding/Turut Tergugat : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Cabang Cipulir
Terbanding/Penggugat : TITIN PRIHATIN
Terbanding/Tergugat I : PPAT NOTARIS Hendro Hartanto,SH
Terbanding/Tergugat II : ARFIAN BUKHORI Alias ABU KHORI Bin SUPARDI
Terbanding/Tergugat III : WENPY
117 — 90
  • tanpa sepengetahuan dan persetujuanPenggugat, dijual Tergugat II kepada Tergugat III berdasarkan Akte JualBeli No. 872/2016 tanggal 10 November 2016 yang dibuat dihadapanTergugat I.Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana diakui Penggugat sendiridalam butir 3, butir 4, dan butir 14 posita gugatan yaitu Sertifikat Hak MilikNo. 01120, Kedaung atas nama SAFIl, maka seharusnya Saudara SAFIIditarik dalam proses perkara akan tetapi tidak dilakukan yangmengakibatkan gugatan menjadi kabur atau proses partai
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2017 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 39/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 2 Juni 2017 — PEMERINTAH R1 CQ. KEMENDAGRI CQ. BUPATI DELI SERDANG CQ. KADIS PU KAB. DELI SERDANG, IR. DONALD P. LUMBAN TOBING VS AHMAD FACHRUDDIN DAN IR. SOEHARDONO
46 — 30
  • Setelah itu, baru dianggarkan danselanjutnya disajikan dalam neraca;e Halaman 20 (dua puluh) Jawaban Pemkab DS TerhadapTanggapan DPRD atas LPJ TA. 2014, khususnya Jawabanterhadap Fraksi Partai Nasional Demokrat poin 4 (empat) yangintinya:.... mengenai tindaklanjut temuan BPKRI terhadapPengadaan Tahun 2014 pada Dinas PU yang belum diakui sebagaiHalaman 5 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PTMdnaset tetap, ditugaskan kepada Dinas PU (ic.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 28-06-2011 — Putus : 03-01-2012 — Upload : 02-02-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 3 Januari 2012 — David Tjandrawidjaja;1.Gubernur Provinsi DKI Jakarta,2.Gereja Tiberias Indonesia
248 — 198
  • UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen , pasal 46 ayat (1),UndangUndang Nomor 81 Tahun 1999 tentang JasaKonstruksi, pasal 38 ayat (1), ayat (2) , pasal 39,pasal 40, UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Tempat, pasal 36, pasal 37, pasal 33 ayat(1),(2),(8), UndangUndang Nomor 5Ttahun 1983 tentangZona Ekonomi Eksklusif Indonesia, pasal 9, UndangUndang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagaan Nuklir,pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) , PERMA Nomor 2 Tahun1999 tentang Pengawasan Partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-03-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/PLW/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 April 2015 — SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
85 — 54
  • Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusijo Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman jo Pasal 9 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan , yangHalaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor :51/PLW/2015/PTUNJKT.berbunyi sebagaiberikut:Pasal 24C UUD 1945I Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai
Pengadilan MS KUTACANE Perdata Agama Waris Islam
Register : 22-03-2011 — Putus : 06-12-2011 — Upload : 15-05-2012
Putusan MS KUTACANE Nomor 47/Pdt.G/2011/MS.KC
Tanggal 6 Desember 2011 —
86 — 28
  • tidak di hadapan pejabat umum yangberwenang, harus bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf (a) UndangundangNomor : 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menyatakan, bahwa dikenakan BeaMaterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan suratsurat lainnya yangdibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, sedangkan bukti tertulis Penggugat(P.1) adalah bersifat partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-11-2010 — Upload : 28-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pdt/2010
Tanggal 1 Nopember 2010 — DJUNATAN PRAMBUDI VS. TAN ENDRO BINTORO, DKK.
120 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, dalambukunya: Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, Sinar Grafika, cetakan .kelima, April 2007,halaman 546 547 mengemukakan bahwa terhadap aktabawah tangan melekat kekuatan pembuktian apabilaterpenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secarasepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya duapihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang,ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isi dan tanda tangan diakui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-06-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — I. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. BENGKULU., II. HENDRI DUNAND VS ARJUS PURNAMA T;
114 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabupaten Kaur, sebagai tugas dankewenangan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011Tentang Peyelenggara Pemilu, adapun tugas dan kewajiban yang saya laksanakan1 Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur Nomor : 01/B.A/KPUKab.Kautr/VIN/2012 tanggal 3 Agustus 2012 Tentang usulan Pergantian Sekretaris KPUKabupaten Kaur;2 Rapat Koordinasasi Pemetaan Pembekalan Manajemen Logistik Pemilu 2014yang diadakan oleh KPU Provinsi Bengkulu;3 Anggota TIM Kelompok Kerja penyusunan Peraturan mengenai Verifikasikepada partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 290/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Oktober 2018 — Ir. CHRISNO INDIANTO, S.H lawan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, c.q. Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan Tipikor Perkara dkk
81 — 38
  • Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesiadalam hal pengajuan gugatan dikenal 2 bentuk gugatan yaitugugatan Voluntair (atau biasa disebut dengan istilah permohonan)dan Gugatan Contentiosa (perkara yang bersifat partai dalam halini ada pihak penggugat dan tergugat).3.
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Umum Penganiayaan
Register : 04-01-2017 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor: 10/Pid B/2017/PN Njk
Tanggal 9 Februari 2017 — 1. YUSWANTO Alias GAYUS Bin (Alm) MARDI 2. SUPARTAM Bin YAIMIN 3. DWI SUSILO UTOMO Bin (Alm) SUPARMAN 4. SUWARDI Alias KATENG Bin (Alm) KADIONO
57 — 5
  • .: AG6484VMdisita dari FERI APRIANTO;e 1 (satu) buah Kaos berkerah dengan warna kombinasi Hitam, Abuabu Biru danterdapat bercak darahnya disita dari FERI APRIANTO;Dikembalikan kepada Saksi FERI APRIANTO;e 1 (satu) buah Celana panjang kolor pencak silat kain berwarna Hitam disita dariAINUL ANAM ALFARISKY;e 1 (satu) buah Kaos partai PAN berwarna putih dan terdapat bercak darahnya disitadari YUSWANTO;Dikembalikan kepada Saksi AINUL ANAM ALFARISKY;4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Umum Pencurian
Register : 13-10-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 186/PID.B/2015/PN.SKW
Tanggal 17 Desember 2015 — M. MOLIS Als MOLIS Bin MODUS
36 — 7
  • Rais tersebut sampai saat ini belumdiserahkan secara resmi kepada DPC PKB Kota Singkawang sehinggabelum pernah digunakan untuk kegiatan partai dan saksi juga belumpernah masuk ke kantor tersebut;e Bahwa kalau Sdr. ROKIB pekerjaannya adalah seorang PNS sedangkanTerdakwa M. MOLIS saksi tidak tahu;Atas keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan benar.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Oktober 2014 — H. ROFI’E NAHROWI, BA , DKK
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : PARTAI GOLKAR5. Khilmi Firdaus,SE. : FPAN6. H. Cokro Wahyudi. : PDIP7. H. Tarono, SE. : PDIP8. SUKARNO JS : PDIP9. Hadi Waluyo, SE. : PDIP10. Heri Triono Sabdo, SH. : PDIP11. Fatahan. : PDIP12. H.M. Safrudin Huna, SIP. : PKB13. Royadi Darmono,SmHk : Partai GOLKAR.14. Suprapto Braie : PKB15. Husaini Abdi. : PKB16. Rasmadi. : PDIP17. Dwikoranoe. : PDIP18. Sochim Noor. >: PKB.19. Drs.Munandhir. ; PPP.Hal. 3 dari 281 hal. Put.
    Royadi Darmono,SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PartaGolkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota Anggota DPRD KabupatenPekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan PengesahanWakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulai terhitung 15November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikan Royadi Darmono,SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD, mengesahkan
    H.Sumantho Partai GOLKAR37. Hj.Djumiati. PDIP38... Zaenudin Thoyib ,BA. PPP39. Slamet Sukamto. Partai GOLKAR40. Letkol Laut (K) Yoyo Mugiono,Bsc. TNI/POLRI41. Letkol Inf.Soebari,BSc TNI/POLRI42. Dra.lslatifah MN PAN43. Hj.Aminah Partai GOLKAR44. Nur khasanah PKB45.
    RoyadiDarmono, SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dariFraksi Parta Golkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian danPengesahan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulaiterhitung 15 November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikanRoyadi Darmono, SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD,mengesahkan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : YOGA PRATOMO
Terbanding/Terdakwa : BUDI BUDIMAN
191 — 137
  • Tanggal 10 Juli 2018 3192 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank BJB Syariah atasnama PT ABADI HARUMAN JAYA nomor rekening0020101010999 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 7November 2018, mata uang Indonesia Rupiah. 3201 (Satu) lembar print out mutasi rekening Bank BJB atas namaPT ABADI HARUMAN JAYA nomor rekening : 0087344533001periode 1 Januari 2018 sampai dengan 8 November 2018 ,mata uang Indonesia Rupiah. 3211 (Satu) berkas copy legalisir Undangan Penutupan Mukernas IIBimtek Anggota DPRD Partai
    Bimtek Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan a.n.Sdr. BUDI BUDIMAN yang diadakan pada tanggal 21 Juli2017 di Krakatau Ball room, Hotel Mercure Ancol Jakarta. 322 1 (Satu) berkas copy legalisir Surat Perjalanan Dinas (SPD)Walikota Tasikmalaya tanggal 21 Juli 2017 a.n. Sdr. BUDIBUDIMAN untuk menghadiri Mukernas Il PPP di HotelMercure Ancol Jakarta dari tanggal 21 Juli 2017 sampaidengan 22 Juli 2017. 323 1 (Satu) lembar copy legalisir Guest Folio Ibis Hotel JakartaCawang Nomor: 00088445/Z a.n.
    Selain itu terdakwa merasa terancam karir politiknya apabilatidak menuruti perintah Muchammad Romahurmuzy als Romy selaku ketuaumum PPP/ patsun partai hal tersebut menjadi logis karena berdasarkanBukti Terdakwa Nomor 1 & 2 Rekomendasi Pasangan Calon mewakili Partaidalam PILKADA itu atas rekomendasi dan Persetujuan KETUA UMUMPARTAI ;Halaman 171 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDGBahwa, demikian pula terhadap perbuatan Terdakwa (Budi Budiman)dalam memberikan uang kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi
    ROMY yang pada saat ituberkapasitas sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangnan ( PPP )dan Terdakwa selaku Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Perijinan
Register : 01-04-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 22/G/2014/PTUN-PTK
Tanggal 19 Agustus 2014 — PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, beralamat di Jalan Purnama Dalam No. 2 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, M E L A W A N KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Tempat Kedudukan di Jalan A. Yani Pontianak
185 — 240
  • Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal16 Juni 2010 dengan Objek Gugatan Surat Para Tergugat Nomor: S3299/PW .12/5/2009tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera TahunAnggaran 2006 dan 2007 ; b.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 16/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
SUHAIRI, SKM
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
161 — 46
  • (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukanHalaman 22 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.PGPtindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    Sipil, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut :Pasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan dan/ataupidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 09-01-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 01/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 10 Mei 2017 — AHMAD DARDAK, S.Pd vs BUPATI OGAN ILIR
131 — 294
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CalonPegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukankarena kesalahan yang bersangkutan ; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas ternyata tidak ada satu alasanapapun yang dilanggar oleh Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwaTergugat telah mengabaikan peraturan Perundangundangan yang dimaksud, dengandemikian maka objek sengketa yang diterbitkan oleh
    Pegawai (NIP), yangmemuat tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama CPNS,dalam hal ini Ahmad Dardak S.Pd mempunyai NIP 197201032014071001; Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan di atas Majelis Hakim berpedomanpada : === === === == e Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud pegawai adalah orang yangbekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) ; e Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang LaranganPegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 19-09-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 176/Pid.B/2013/PN.Sdk
Tanggal 5 Mei 2014 — THAMRIN MANIK
56 — 12
  • adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izindari pihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
    ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
275 — 230
  • PNS itusendiri bunyinya sama yaitu secara menyeluruh pada pokoknyamenyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil:Pasal 250 : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukantindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
Terbanding/Terdakwa : Johanes Budisutrisno Kotjo
413 — 217

  • 5

    1 (satu) bundel surat dengan Nomor: SJ.00.1918/FPG/DPR/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal: Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Partai Golkar dan Susunan Anggota FPG DPR RI Alat Kelengkapan Dewan.

    6

    1 (satu) Bundel Bahan Rapat Konsinyering Komisi VII DPR RI yang didalamnya terdapat Rencana Detail Program 35.000 Watt.

    Eni Maulani S dalamKeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun20142019.1 (Satu) bundel Surat dengan Nomor:5 SJ.00.1918/FPG/DPRIIII/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal:Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Partai Golkar danSusunan Anggota FPG DPR RI Alat Kelengkapan Dewan.6 1 (Satu) Bundel Bahan Rapat Konsinyering Komisi VII DPR RIyang didalamnya terdapat Rencana Detail Program 35.000 Hal. 21.
    Eni Maulani S dalamKeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun20142019. 1 (Satu) bundel Surat dengan Nomor:SJ.00.1918/FPG/DPRIIII/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal:Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Partai Golkar danSusunan Anggota FPG DPR RI Alat Kelengkapan Dewan. 1 (satu) Bundel Bahan Rapat Konsinyering Komisi VII DPR RIyang didalamnya terdapat Rencana Detail Program 35.000Watt. 1 (satu) Bundel Kebijakan Batubara Nasional Pokok Bahasan2.