Ditemukan 20445 data
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1973/B/PK/Pjk/2018UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
17 — 0
Berdasarkan suratKuasa Khusus Nomor : 267/K.I/IV/2010tanggal 26 April 2010, Selanjutnyadisebut PEMOHON,Pengadilan Agama Kuningan ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah memperhatikan bukti bukti tertulis yangdiajukan oleh Pemohon ;Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 21 = April 2010 yang di1daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan,Nomor : 032/Pdt.P/2010/PA.KNG., mengajukan
132 — 5
Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat No. 471.4/267/ALN/VIIII/BA/2011 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan olehGeuchik Banda Aceh (P.3);4. Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat No.
74 — 43
., keduanya Advokat/Penasihathukum berkantor di MT ~ Haryono No.71Yogyakarta, Telp (0274) 6568686 berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal Yogyakarta 08Oktober 2010, di daftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11Oktober 2010 No: W.13 U1.PDT/267/X/2010 yanguntuk selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING/SEMULAPENGGUGAT: MELAWANERWAN di Per un?
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2857/B/PK/Pjk/2018ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81Tahun 2015 juncto Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;:b.
19 — 10
Jumlah Rp. 267 .000, (dua ratus enam puluhtujuh ribu rupiah)Bukittinggi, 19 April 2011Untuk salinan sesuai asliPANITERATtdDrs.Warnelis Watman,SH
287 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3770/B/PK/Pjk/2020Perpajakan Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan Juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
17 — 2
267/Pdt.G/2016/PA.YK
9 — 0
267/Pdt.P/2017/PA.TA
8 — 1
267/Pdt.G/2018/PA.Jmb
10 — 4
267/Pdt.P/2022/PA.Tgrs
12 — 0
267/Pdt.G/2019/PA.IM
15 — 7
267/Pdt.G/2024/PA.Kra
5 — 0
267/Pdt.G/2018/PA.Kdl
12 — 0
267/Pdt.G/2023/PA.Stb
10 — 0
267/Pdt.G/2015/PA.Ngj
7 — 0
267/Pdt.P/2024/PA.Bjn
5 — 2
267/Pdt.P/2024/MS.Lsk
23 — 0
267/Pdt.P/2020/PA.Ktbm
18 — 5
267/Pdt.G/2023/PA.Bjr