Ditemukan 17962 data
99 — 10
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4950 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahanke II UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugasHalaman 23 dari 47 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Cms.dan berwenang memeriksa,ymemutus perkara pada tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Warisan;c Wasiat;d Hibah;e Wakaf
yang berhak menjadi ahliwaris dan berapa bagiannya masingmasing ;Bahwa, baik Para Penggugat maupun almarhum Madpalil adalah pemelukAgama Islam (Muslim), sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana ditentukan:I Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c Wakaf
Wakaf;f. Zakat;Infaq;Shadgqoh; dani.
berhak menjadi ahliwaris dan berapa bagiannya masingmasing ;3 Bahwa, baik Para Penggugat maupun almarhum Madpalil adalah pemelukAgama Islam (Muslim), sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana ditentukan:1 Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c Wakaf
Iman dari Tergugat I;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undangundang RI Nomor3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 7 tahun 1989 TentangPeradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf,f.zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah;42Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas
11 — 1
0080/Pdt.G/2015/PA.Ppg.memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
18 — 2
Wakaf ;T Zakat ;g. Infaq ;h. Shadaqah ; danI. Ekonomi syariah.16.
16 — 1
Pasal 49 Undangundang tersebut menyatakan bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, danmenyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomisyari'ah;Hal.5 dari hal. 8 Putusan No. 1916/Pdt.G/2013/PA.Sda.Bahwa fungsi Pengadilan Agama dalam tugas dan wewenang memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut pada prinsipnya bermaknapersengketaan
59 — 27
I, I, HI dalam suratMemori Banding telah menyatakan tidak sependapat dengan putusan judex facti/Pengadilan Tingkat Pertama karena putusan judex facti/Pengadilan Tingkat Pertamatelah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan:Bahwa Penggugat I, II, II/Pembanding I, II, HI sebagai pengurus Masjid (BKM)Masjid Al ARaf pada tahun 1993 telah menguasai sebidang tanah yang terletakdi Kelurahan Panorama seluas + 1000 M2 ( lebar 25 m panjang 40 m) yangdiperoleh berdasarkan:1 Surat Pernyataan Wakaf
10 — 6
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Terbanding/Tergugat I : JAUNDI PURBA
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KAB SIMALUNGUN Cq CAMAT KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI Cq PANGULU NAGORI PANOMBEIAN
41 — 21
Bahwa Penggugat mempunyai tanah persawahan yang terletak di Desa BahtoropNagori Pamatang Panombeian Kecamatan Panombeian Panei KabupatenSimalungun seluas 5 rantai atau + 2000 m*( dua ribu meter persegi ), denganbatas batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatas tanah Jaundi Purba Sebelah selatan berbatas dengan jalan besar Pamatang Panombean Sebelah barat berbatas dengan wakaf umum Huta Bahtorop Sebelah timur berbatas dengan saluran tirigasi2.
oleh Gamot Bahtorop mempunyai kekuatanhukum.Menyatakan surat keterangan tanah No.594/011/PP/2015 tanggal 30 April 2015adalah tidak mempunyai kekuatan hukumMenyatakan tanah persawahan seluas 5 rantai / ( +2000 M*) adalah milik daripenggugat yang terletak di Desa Bahtorop Nagori Pamatang PanombeanKecamatan Panombeian Panei Kabupeten Simalungun dengan batas batas : Sebelah utara berbatas tanah Jaundi Purba Sebelah selatan berbatas dengan jalan besar Pamatang Panombean Sebelah barat berbatas dengan wakaf
Menyatakan tanah persawahan seluas 5 rante/(+/2000M2) adalah milikdari Penggugat yang terletak di Desa Bahtorop Nagori PamatangHalaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDNPanombean Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungundengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas tanah Jaundi Purba Sebelah Selatan berbatas dengan jalan besar Pematang Panombean Sebelah Barat berbatas dengan wakaf umum Huta Bahtorop Sebelah Timur berbatas dengan saluran irigasi.7.
51 — 26
tertanggal 1 Februari 2012, diberi tanda T.1;Fotokopi Surat persetujuan permohonan kredit dengan Nomor Ref095/KAVHEDG/05759/08 tertanggal 23 Juni 2008, diberi tanda T.2;Fotokopi Surat pemberitahuan persetujuan permohonan KreditKonsumer dengan Nomor 0487/001/28148/12 tertanggal 18 Juli 2012,diberi tanda T.3;Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan saham R Mauludin Nursyaharpada PT Graha Satu Enam Lima TBK sebanyak 10 Lembar Sahamdengan Nomor Surat Saham K165.3549, yang telah diwakafkankepada Yayasan Wakaf
Bangun Nurani Bangsa terhitung sejak tanggal5 Maret 2010, diberi tanda T.4;Fotokopi surat pernyataan tentang pembelian 10 lembar saham PTGraha Satu Enam Lima Tbk pada tanggal 19 November 2009 denganNomor surat saham K.165.3549 yang telah diwakafkan seluruhnyakepada yayasan wakaf bangun Nurani Bangsa tertanggal 5 Maret2010, diberi anda T.5;Fotokopi perjanjian jual beli (Over Kredit) sebuah rumah tempat tinggalantara R Mauludin Nursyahar dengan Supriyanto, diberi tanda T.6;Fotokopi surat tanda terima
jelas (obscure libel) dan susuai Putusan Mahkamah Agung RINomor: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974 harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet on vankelijk verklaard);Tentang Obyek sengketa point 3.iMenimbang tentang 10 lembar saham yang digugat oleh Penggugat,Tergugat mengakui adanya saham tersebut sejumlah 10 lembar yangperlembarnya bernilai 1.000.000, sehingga jumlah seluruhyabernilai10.000.000,, di beli pada tahun 2005, namun Tergugt menyatakan telahmewakafkan saham tersebut kepada Yayasan Wakaf
Bangun Nurani Bangsayang beralamat di Ciputat pada tanggal 19 November 2009 untukkepentingansosial;Menimbang dilihat perolenan 10 lembar saham tersebut pada tahun2005 saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, danpengalihnan saham kepada Yayasan Bangun Nurani Bangsa dilakukan padatahun 2009 karena wakaf, yang pada waktu itu status Penggugat danTergugat masih suami isteri, oleh karena saham tersebut telah terbuktisebagai harta bersama, maka sesuai ketentuan pasal 37 UU No. 1 Tahun1974
Mauludinmerupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat separuh dari 10lembar saham yang telah diwakafkan itu menjadi hak Penggugat, denganketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untukmenentukan ada tidaknya wakaf secara sah hdiantara harus ada izin darisuami atau isterinya, dengan demikian wakaf yang dilakukan oleh Tergugatkepada PT Graha Satu Enam Lima TBK, adalah hanya harta milik Tergugatsetelah harta yang berupa saham tersebut dibagi dua, untuk itu Tergugatharus membayar
136 — 303
Akta Pernyataan Keputusan Para Pendiri PondokPesantren AlKamal No. 11 tanggal 14 September 2011 yang dibuatdihadapan Notaris SIT NUR ISMININGSH, notaris di Jakarta, antara lainsebagai berikut : Sebidang tanah sertifikat Hak Milik (wakaf) No. 1052/Kedoya seluas 21.275M2 terletak di Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat,DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Gambar Situasi tertanggal 09Februari 1987 No. 30/742/1987 terdaftar atas nama YAYASAN AIKAMAL,berkedudukan di Jakarta ;hal 7
Put.No.179/PDT/2016/PT.DKI Sebidang tanah seluas 4.790 M2, persil No. 114b/S/lll, terletak di KelurahanKedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yangdiperoleh berdasarkan Akta lkrar Wakaf No.
di Jakarta; Sebidang tanah seluas 4.970 M2, persil No. 114b/S/Ill, terletak di KelurahanKedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yangmemperoleh berdasarkan Akta lkrar Wakaf No.
Adapun asset tersebut, yaitu berupa: Sebidang tanah sertifikat Hak Milik (wakaf) No. 1052/Kedoya seluas 21.275M2 terletak di Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat,DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Gambar situasi tertanggal 09Februari 1987 No. 30/742/1987 terdaftar atas nama YAYASAN ALKAMAL,berkedudukan di Jakarta.
Sebidang Tanah seluas 4.790 m2, persil No. 114b/S/Ill, terletak diKelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKIJakarta, yang diperoleh berdasarkan Akta lkrar Wakaf No. W2/168/05tahun 1994 tertanggal 13 Juni 1994. Saham milik YPP AlKamal dalam PT.
Waji
Tergugat:
1.Ponimin
2.Khotijah
104 — 17
Tergugat dan Tergugat Il,walaupun penyerahan uang atau harta warisan diserahkan terlebin dahulusebagai wujud kepedulian Penggugat sebagai orang tua Tergugat 1;Bahwa berbicara masalah pembagian warisan, telah masuk keranah hukumPengadilan Agama, sebagai mana yang diatur dalam UndangUndang No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana termaktub dalam pasal 49ayat (1) yang intinya : Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa ataumengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
Pasal 50 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1321.K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 Kaidah Hukum : Sejak UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;Menimbang
99 — 25
Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di BTN Joglo Jalan H Sadiah No. 16 A Rt 02 Rw 13 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur seluas 187 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor 1025, tanggal 30 Maret 1995 atas nama Nyonya Yanti Widayanti, Surat Ukur Nomor: 1097/1995, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Tanah Jalan Selatan berbatasan dengan Tanah Tin Sumartini / Lia Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf Mesjid Barat berbatasan dengan Tanah Agung
70 — 18
Bahwa semua pendaftar (pemohon) programajudikasi (sertifikat masal) ditulis (dicatat) di dalam buku Register KeuanganPensertifikatan masal tahun 2005, kecuali tanah wakaf tidak dipungut biaya. Bahwapemohon / masyarakat yang mendaftar program ajudikasi sebanyak 908 pemohondengan rincian sebanyak 898 bidang untuk masyarakat dan sebanyak 10 bidang untuktanah wakaf. Sehingga terkumpul pembayaran sertifikat massal / ajudikasi untukmasyarakat sebanyak 898 X Rp. 195.000, = Rp. 175.110.000,.
Bahwa semua pendaftar (pemohon) program ajudikasi (sertifikatmasal) ditulis (dicatat) di dalam buku Register keuangan Pensertifikatan masal tahun2005, kecuali tanah wakaf tidak dipungut biaya. Bahwa pemohon / masyarakat yangmendaftar program ajudikasi sebanyak 908 pemohon dengan rincian sebanyak 898bidang untuk masyarakat dan sebanyak 10 bidang untuk tanah wakaf. Sehinggaterkumpul pembayaran sertifikat masal / ajudikasi untuk masyarakat sebanyak 898 XRp. 195.000, = Rp. 175.110.000,.
Membayar biaya pendaftaranper bidang Rp.195.000; kecuali terhadap tanah wakaf tidak dipungut biaya, 2.Fotocopy KTP Pemohon, 3. Fotocopy Petok D atau kutipan buku C desa, 4. Buktiperolehan hak, 5.
39 — 23
Sebidang tanah pertapakan seluas 160 M2 terletak di Sipente DesaHapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten TapanuliSelatan, dengan ukuran dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya, terukur : 8 meter ; Sebelah Timur berbatas dengan Kantor Kepala Desa terukur : 20meter ; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf pekuburanterukur : 8 meter ; Sebelah Barat dengan Pian Nasution terukur : 20 meter ;d.
17 — 5
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
31 — 7
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamIngkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
20 — 6
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
16 — 3
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi 2 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
73 — 8
tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawalketika saksi korban bersama istrinya per Nurhamiah binti Colli sedang menonton tv Dirumah mereka, beberapa saat kemudian saksi korban mendengar ada orang yang naik keatas rumah dan mengetuk pintu, Kemudian saksi korban berjalan menuju pintu kemudiansaksi korban berjalan menuju pintu membukanya, ternyata orang tersebut adalah lel Rahimbin Wahab dan terdakwa maksud dan tujuan mereka datang kerumah saksi korban adalahuntuk membicarakan penyerahan wakaf
32 — 10
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
12 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf