Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/TUN/2017 Tanggal 18 Juli 2017 — I. EDDY TAN., II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU vs H. SOFYAN BIN MUHAMMAD YUSUF;
93 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 271 K/TUN/2017atas tanah (tidak ada penekanan hak milik dalam pasal ini), sebab sudahterbuksi secara hukum bahwa Termohon Kasasi memperoleh tanah tersebuttidak secara beritikad baik (Majelis Hakim Tinggi penekanannya hanya terfokuskepada ketentuan menguasai secara teruS menerus saja dan jangka waktumenggugat 5 tahun).
Register : 10-12-2013 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 534 /PDT.G/2013/PN.Bks Tanggal 12 Nopember 2014 — 1. PT. Langgeng Jaya Bersama sebagai Penggugat I
2. PT. Asia Multidana sebagai Penggugat II
Melawan
Michiko Tjoajadi sebagai Tergugat
215 — 68
215 — 68
untuk dan atas nama Direksi serta mewakiliPerseroan.Bahwa sejalan dengan pengaturan dalam Anggaran Dasar Penggugat Iltersebut di atas, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Tergugat selakudirektur dimaksud harus sesuai dengan amanat UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), sebagaimana dalampasal 92 ayat (1) yang dikutip sebagai berikut:"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan"Bahwa terlebih lagi, penekanan
Putus : 22-10-2013 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/Pdt.Sus-PAILIT/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 — ANDRI KRISNA HIDAYAT, S.H., M.Kn, INDRA NURCAHYA, S.H., dan ALFIN SULAIMAN,S.H., M.H VS 1. RUDI TRINGADI,S.H, DK
264 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
264 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum:11.12.13.14.15.Bahwa pembentuk undangundang, in casu Pasal 3 Undang UndangNomor 37 tahun 2004, dengan tegas mencantumkan hal hal lain, denganmaksud bahwa gugatan hal hal yang berhubungan dengan kepailitan turutdiperiksa atau menjadi kompetensi dari Pengadilan Niaga;Bahwa dalam Pasal tiga in casu hal hal lain, seorang debitur yangmenggelapkan harta bendanya, merupakan perbuatan melawan hukumyang merupakan kompetensi Pengadilan Niaga untuk memeriksanya;Bahwa penjelasan Pasal 3 yang memberikan penekanan
Register : 20-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srh Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
HARTONO Alias ENTON
53 — 25
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
HARTONO Alias ENTON
53 — 25
Unsur Barang SiapaAd. 2.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau
Register : 17-05-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/V/2016 Tanggal 30 Mei 2016 — OLKE EFENDI MONDORINGIN Sertu NRP/ 31930548000175
76 — 41
76 — 41
Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangatdilarang dilakukan oleh seorang Militer dan perbuatan Terdakwamelanggar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22Juli 2009 tentang Penekanan kepada Prajurit yang terlibatkasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor danZat Adiktif lainnya untuk ditindak tegas diberhentikan dengantidak hormat (PDTH).Bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, kami selaku Oditur Militerberpendapat bahwa alasanalasan yang dijadikan pertimbanganhukum Majelis
Putus : 02-07-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 69-K/PMT- I/BDG/AD/VI/2012 Tanggal 2 Juli 2012 — SUPARNO./ Pratu / 31071036400386/Tamunisi Ru I Ton Morse, (sekarang Dancuk Ton SLT RU II)./Jonif 631/Atg
140 — 44
140 — 44
Bahwa Pangdam VI/Tanjungpura telah mengeluarkan Surat Telegram NomorSTR/31 7/2003 tanggal 13 Juli 2003, tentang penekanan ulang agar menindak tegasprajurit TNI AD yang terlibat dalam kasus pelanggaran susila.7.
Register : 08-09-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA MAROS Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Mrs Tanggal 14 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 13
20 — 13
panaitelah diserahkan kepada keluarga Pemohon, dan sebagian uang Panaitersebut telah dipergunakan untuk biaya persiapan pesta Anak Pemohondengan calon suaminya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 26tahun 5 bulan 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 13-01-2016 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mkd Tanggal 4 Februari 2016 — LILIK SUPRIYONO Bin SOSRO DIHARJO
40 — 4
40 — 4
Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
Register : 25-03-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bdg Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.H Dedeng Iskandar
2.H Teti Herawati
Tergugat:
1.PT BALAI LELANG MANDIRI
2.PT BANK PANIN SYARIAH
70 — 15
1.H Dedeng Iskandar
2.H Teti Herawati
Tergugat:
1.PT BALAI LELANG MANDIRI
2.PT BANK PANIN SYARIAH
70 — 15
Hakim pemeriksa menyatakan TERGUGAT ITyang mana telah sengaja menutupnutupi Siva angsman dengan adanyaselisih jumlah hutang PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhokum;9.Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT PENGGUGAT merasa dirugikan baik material berupa biayayang telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam memperjuangkan hakhaknyasebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), dan kerugianimmaterial berupa kesalahan penghitungan yang dilakukan olehTERGUGAT II serta penekanan
Register : 07-11-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 10-02-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN KNG Tanggal 25 Januari 2017 — Ratiman Bin Madiska;
105 — 24
105 — 24
ataupun kekerasan yang dialami tidak meninggalakan luka fisik;Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan secara mikroskopis terhadap korban karenaterkendala dalam hal biaya yakni tidak ada yang bersedia menanggung biaya pemeriksaansecara mikroskopis baik oleh penyidik ataupun oleh keluarga korban ;Bahwa dapat saksi perkirakan bahwa korban sudah meninggal selama kurang lebih 12 (duabelas) jam hal tersebut terdapat dari indikasi lebam jJenazah pada punggung yang berwarnamerah keunguan dan hilang dengan penekanan
Register : 30-09-2011 — Putus : 05-12-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 166-K/PM I-02/AD/IX/2011 Tanggal 5 Desember 2011 — xxxxxxx
278 — 184
278 — 184
(tiga), 6 (enam) sampai dasar dengan kesimpulan hymen(selaput dara) tidak utuh.Dd,23Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap Saksi WennyWidiati Wahyu tidak hanya pelanggaran asusila saja tetapi sudahmelakukan hubungan suami istri dan karena Saksi Wenny Widiati Wahyuadalah anak kandung Kopka Lasmirin anggota INIAD aktif yangberdinas di Babiminvetcaddam 1/BB maka selain diancam pidanamenurut KUHP juga melanggar ST Panglima TNI No St/398/2009 tanggal22 Juli 2009 tentang penekanan' penyelesaian perkara
Register : 13-02-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN PASANGKAYU Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Pky Tanggal 22 Februari 2017 — - MARDIN Bin JAHIDIN
129 — 82
129 — 82
kapasitasnyasebagai Kepala Desa Ako yang diangkat berdasarkanberdasarkan Surat Keputusan BupatiMamuju Utara nomor 314 tahun 2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Tepilih periode 20162022; Menimbang, bahwa sebagaimana dielaskan sebelumnya adanya penyalahgunaantindakan dan atau keputusan apabila ada penggunaan wewenang oleh Terdakwa secaramenyimpang dari maksud dan tujuan diberikan kewenangan tersebut,kemudian terhadappembuktian dari unsur kedua ini Majelis Hakim memberi penekanan
Putus : 09-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/PID/2013 Tanggal 9 Juni 2014 — MUCHTAR AR bin ABDUL RASAK (Alm)
116 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitu juga pendapat Mahkamah Agung yang bagus dan /ogic dalam pertimbanganpertimbangan hukum putusannya;Ketiga, penekanan pembuktian antara unsur yang bersifat objektif dan subyektif tidak selalu sama. Padaumumnya titik berat pembuktian unsur subyektif adalah pada analisis dalam requisitoir.Beragam pandangan tentang sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid). Membawa pengaruhterhadap pembuktian dalam sidang pengadilan.
Register : 24-02-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sak Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANRIO PUTRA SH.,MH
Terdakwa:
SUMARDI Bin KASTO Alm
44 — 34
ANRIO PUTRA SH.,MH
Terdakwa:
SUMARDI Bin KASTO Alm
44 — 34
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
Register : 10-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 85-K/PM.II-09/AD/VI/2019 Tanggal 15 Juli 2019 — Oditur:
Handoyo, S.H
Terdakwa:
Yanri Christian Liuani
269 — 169
Handoyo, S.H
Terdakwa:
Yanri Christian Liuani
269 — 169
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas darirangkaian perbuatan dan faktafakta yang melekat padadiri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalandengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaianperkara tindak pidana susila, akan tetapi harus dilihatdulu bagaimana duduk persoalannya dan kasusnyaseperti apa hal ini mendasari Kompilasi Rumusan HasilRapat Pleno pada.
Register : 25-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN ATAMBUA Nomor 149/Pid.B/2016/PN Atb Tanggal 30 Maret 2017 — - MARIUS ATI Alias MADE
68 — 32
68 — 32
hadir Pak KapolsekWemasa dan memberitahu saksi kalau korban meninggal dunia murnikecelakaan lalu lintas (laka lantas) bukan di pukul selanjutnya padatanggal 15 April 2016 jenazah korban di bawa ke Kefa untuk dimakamkandipekuburan umum Noemuti, kemudian tanggal 24 April 2016 datang kerumah saksi Kapolsek Kobalima bersama beberapa orang Anggota Polisidengan maksud menekankan bahwa agar saksi dan keluarga bisamenerima kematian korban adalah disebabkan oleh kecelakaan lalulintas, sehingga oleh karena penekanan
hadirPak Kapolsek Wemasa dan memberitahu saksi kalau korbanmeninggal dunia murni kecelakaan lalu lintas (laka lantas) bukan dipukul selanjutnya pada tanggal 15 April 2016 jenazah korban di bawake Kefa untuk dimakamkan dipekuburan umum Noemuti, kKemudiantanggal 24 April 2016 datang ke rumah saksi Kapolsek Kobalimabersama beberapa orang Anggota Polisi dengan maksudmenekankan bahwa agar saksi dan keluarga bisa menerima kematiankorban adalah disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, sehingga olehkarena penekanan
Register : 14-12-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 286-K/PM II-08/AD/XII/2016 Tanggal 18 April 2016 — Pratu mohammad zainodin
73 — 33
73 — 33
Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang aparat menyadari benar akan tugas dan perannya dalamikut berperang memberantas peredaran narkotka dimana negara Republik Indonesia dalam keadaan daruratnarkotika dan pemerintah telah menyatakan perang terhadap peredaran narkotka akan tetapi Terdakwamelakukan perbuatan yang bertentangan dengan penekanan dari pemerintah dan Panglima TNI hal inimenunjukkan betapa rendahnya kadar disiplin dan ketaatan hukum yang ada pada diri Terdakwa hanya karenatergiur untuk
Budi yang mengaku mantan anggota TNI berpangk at Praka dan menitipkanbarang berupa narkotka untuk dijualkan oleh Terdakwa dengan memberikan imbalan terlebih dahulu sehinggaTerdakwa menjadi tertarik dan menjualan narkotika dalam bentuk shabu maupun dalam bentuk ekstasi karenaTerdakwa mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi narkotika sehinggaHal 30 dari 34 hal Putusan Nomor : 286K/PM II08/AD/X1I/2015Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan penekanan dari
Putus : 21-12-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585/B/PK/PJK/2011 Tanggal 21 Desember 2011 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC vs. DIRJEN PAJAK
64 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Pajak Penghasilan;Diskusi HukumPembayaran Asamera bukan penghasilan bagi Pemohon Banding dantidak seharusnya dikenakan pajak terhadap Pemohon Banding : Pasal 4UndangUndang Pajak Penghasilan mendefinisikan objek pajak sebagai berikut:setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WajibPajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yangdapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yangbersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (penekanan
(penekanan diberikan). Inilah sebenarnya alasan mengapa KBH BlokB secara jelas menyatakan kewajiban EMOI untuk mematuhi UndangUndang Pajak Penghasilan. Hal tersebut secara jelas dan tanpa diragukanlagi membuktikan bahwa KBH Blok B merupakan Kontrak Bagi Hasil yangbaru secara keseluruhan.
Register : 05-09-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 1090/Pdt.G/2019/PA.Skh Tanggal 30 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
130 — 15
130 — 15
Dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi: dalam rumah tangga disebabkan antara lainSelalu ada penekanan secara psikis pada Penggugat mintanya.Tergugat itu apa, harus di turutiTergugat pemboros, berfoyafoya wataknya keras, pemalasTergugat mempunyai perselingkuhan / WIL secara terang teranganBahwa semua kebutuhan rumah tangga dan bisa membeli tanah tanahdan sebagainya adalah Penggugat.
Perselisihan itu timbulsaat Tergugat minta kepada Penggugat agar mau hamil dan memberikanketurunan kepada Tergugat, oleh Penggugat dalam replik tidak dibenarkan;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalahsebagai berikut :Benarkah penyebab perselisinan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatkarena Selalu ada penekanan secara psikis pada Penggugat mintanyaTergugat itu apa, harus di turuti, Tergugat pemboros, berfoyafoya wataknyakeras, pemalas, dan Tergugat mempunyai perselingkuhan
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekHalaman 104 dari 140 halaman.
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas
Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005),bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatanjuga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau