Ditemukan 11433 data
116 — 35
didalam UUD 1945 maupundidalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM karenanya tidak satupun ketentuanyang mengatur perlindungan terhadap hak asasi masusia baik didalam UUD1945 maupun UU No 39 tahun 1999 tentang HAM boleh diartikan bahwasiapapun atau pihak manapun dibenarkan untuk mengurangi, merusak, danmenghapus hak asasi manusia, seperti telah diatur didalam ketentuan Pasal 74UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi :Tidak satu ketentuanpun dalam UndangUndang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, Partai
27 — 2
adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini.Menimbang bahwa bukti P2, adalah akta autentik yang telahmemenuhi syarat formil dan materil tentang akta autentik, bukti manamenerangkan bahwa Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi serta2 orang anaknya adalah satu keluarga, berdasarkan bukti tersebut telahterbukti bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi adalah satukeluarga yang mempunyai 2 orang anak sampai dengan saat ini.Menimbang bahwa bukti P3 adalah Akta di bawah tangan yangbersifat partai
133 — 80
temannya Ijang lari;Bahwa Saksi mengenali saudara Samsul dimana jarak antara rumahSaksi dengan Samsul berjarak sekitar 100 (seratus) meter serta Samsulpendukung pasangan calon nomor 1, dimana dia adalah salah satujenderal lapangan;Bahwa Saksi mengetahui orangorang sebelum mendatangi rumah Saksiberkumpul di rumah Samsul disebabkan anatar rumah Saksi denganSamsul masih terlihat dan dekat;Bahwa mereka berkumpul dirumah Samsul pada waktu itu awalnyaMenurut info yang saksi dengar mereka akan dibagikan baju partai
277 — 70
Pupuk Kujang, dan PT.Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik;Menimbang, bahwa pengertian Distributor dalam Pasal 1 angka 8 peraturantersebut di atas adalah adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggung jawabnya;Menimbang
101 — 19
MulyadiYacob, surat permohonan keringanan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yangdisampaikan dari Partai Golkar Kota Sungai Penuh yang ditanda tangani oleh KetuaPartai Golkar Kota Sungai Penuh H.
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
95 — 25
- 1 (satu) bendel foto copy Nota Dinas Rencana menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Partai PKB No : 170/13/431.100.3.1/2017 tanggal 12 Maret 2017.
Bimbingan Teknispimpinan dan Anggota DPRD No. 747.87.1 (satu) bendel fotocopy SPJ Fasilitasi Tenaga Ahli FraksiLainnya No. 2113, 2126. 1176, 1178, 1179, 278, 280, 282, 284,2116, 2114, 2117, 2118, 1175, 1177, 1180, 277, 279, 281, 283.88.1 (satu) bendel fotocopy SPJ Pembahasan RancanganPeraturan Daerah No. 1742, 1743, 33, 34, 36, 35, 45, 41, 37,AO.89.1 (satu) bendel fotocopy SPJ Rapat Rapat Paripurna No.1419, 1422, 1423.90.1 (satu) bendel foto copy Nota Dinas Rencana menghadirikegiatan Bimbingan Teknis Partai
Bank Jatim Cabang Situbondo dengan cek nomor EA 533701atas nama IKA WAHYULI HADIYANINGSIH dan ditandatangani olehIKA WAHYULI HADIYANINGSIH sendiri, selanjutnya IKA WAHYULIHADIYANINGSIH menyerahkan uang tersebut kepada TERDAKWAHUSNOL HOTIMAH dengan menandatangani buku tanda terima;Bahwa selanjutnya TERDAKWA HUSNOL~ HOTIMAH barumenyerahkan nota dinas pengajuan permohonan anggaran tersebutdengan nomor: 170/13/431.100.3.1/2017 tanggal 12 Maret 2017 perihalrencana menghadiri kegiatan Bimbingan teknis Partai
Bank Jatim Cabang Situbondo dengan cek nomor EA 533701atas nama IKA WAHYULI HADIYANINGSIH dan ditandatangani olehIKA WAHYULI HADIYANINGSIH sendiri, selanjutnya IKA WAHYULIHADIYANINGSIH menyerahkan uang tersebut kepada TERDAKWAHUSNOL HOTIMAH dengan menandatangani buku tanda terima;Bahwa selanjunya TERDAKWA HUSNOL HOTIMAH barumenyerahkan nota dinas pengajuan permohonan anggaran tersebutdengan nomor: 170/13/431.100.3.1/2017 tanggal 12 Maret 2017 perihalrencana menghadiri kegiatan Bimbingan teknis Partai
Untuk kegiatan workshop (bimtek) pimpinan dan anggotaDPRD sebesar Rp. 65.250.000,00 pada tanggal 15 Mei 2017smpai dengan tanggal 17 Mei 2017 di Hotel Ijen Suites Malangdari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kegiatan tersebutsudah dipertanggungjawabkan pada tanggal 29 Mei 2017dengan SPJ Nomor : 747, 748, dan 749.Bahwa SPJ tersebut saksi masukkan kedalam aplikasi Sistim InformasiPerencanaan Dan Keuangan Akroal ( SIRKA) dan secara otomatis jugatercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) setelah data tersebut
Workshop/Bimbingan Teknis pimpinan danAnggota DPRD No. 747.1 (Satu) bendel fotocopy SPJ Fasilitasi Tenaga Ahli Fraksi Lainnya No.2113, 2126. 1176, 1178, 1179, 278, 280, 282, 284, 2116, 2114, 2117,2118, 1175, 1177, 1180, 277, 279, 281, 283.1 (satu) bendel fotocopy SPJ Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah No. 1742, 1743, 33, 34, 36, 35, 45, 41, 37, 40.1 (Satu) bendel fotocopy SPJ Rapat Rapat Paripurna No. 1419, 1422,1423.1 (satu) bendel foto copy Nota Dinas Rencana menghadiri kegiatanBimbingan Teknis Partai
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
75 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
para petanisawit langganannya, sehingga antara Terdakwa MARUDUTSINAGA dengan UD Miduk dan atau saksi Lastiar Saragi tidakmempunyai hubungan kerja sebagai majikan dengan pekerja ataukaryawan atau buruh.Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA mendapat labaatau keuntungan berdasarkan persentasi atas selisin hargapembelian dari petani sawit dengan harga penjualan sawit kepadasaksi Lastiar Saragi, dan apabila Terdakwa MARUDUT SINAGAdapat menjual sawit dalam partai
27 — 5
; Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebabpercekcokan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakecocokan ; Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, antaraPenggugat dan Tergugat ada pihak ketiga dari Tergugat ; Bahwa Saksi mengetahui selurun permasalahan antaraPenggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat ; Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tempat kediamanbersama Penggugat dan Tergugat; Bahwa Saksi tahu pekerjaan Penggugat sebagai pengurus partai
SAMARDIN GURIUM, S.Pdi
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
305 — 131
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 7
87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
487 — 231
Pupuk Iskandar Muda ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum/ bukan Badan Hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupukbersudsidi hanya dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya ; Halaman
43 — 13
anakTergugat yang bernama ANAK TERGUGAT yang lahir 7November 1993 dan ANAK II TERGUGAT yang lahir 15Februari 1997 ikut dengan kami, dan kami sangat bahagiapada awalnya;Tapi, lama kelamaan Penggugat tidak suka dengan ANAK TERGUGAT.Apa yang dilakukan ANAK TERGUGAT tidak pernah benar dihadapanPenggugat. tetapi jika di rumah ada tamu atau diajak ke rumah temanPenggugat akan memperlakukannya dengan baik (hanya pencitraan).Memang Penggugat sangat ahli dengan pencitraan, karena Penggugatadalah aktivis sebuah partai
MEMORIS HALAWA
Tergugat:
1.KEPALA DESA SAMBULU
2.Kepala Desa Sambulu, Kec. Ulunoyo
129 — 117
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
42 — 12
Anggota DPRD Kab.Banyuwangi ( partai Gerindra ) tentang Tagihan pembayaran bunga pinjaman untukkegiatan DPRD, dengan disertai lampiran foto copy kwitansi;di beri tanda, Bukti. P 11;12.Foto copy surat tertanggal 23 Desember 2013 dari H.
MUHAMMAD VANATH, A.Md. Kep
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
379 — 1344
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
64 — 24
Hal ini dikarenakan dalam gugatanPenggugat sudah disebutkan konstruksi gugatannya berupa gugatanwanprestasi;Bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman Cq Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan tidak ada sangkutpautnya dalam urusan keperdataanantara Penggugat dan Tergugat termasuk tidak terbatas dalamperjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasarsengketa dalam perkara a quo;Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam eksepsibernomor 7 bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam
92 — 28
Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepadapara pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaianperkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.
Sutarmin, S.IP
Tergugat:
Bupati Konawe Selatan
276 — 230
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakanpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana ; Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi interpertasi hukumyang berbeda dengan kalimat dan/atau pidana umuM ; Menimbang, bahwa terkait Pasal
Asri
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
257 — 169
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;Ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa Anggota Kepolisian itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat(PTDH) karena Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;Menimbang, bahwa selama dalam persidangan