Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Putus : 03-06-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PN KISARAN Nomor 160/Pid.B/2013/PN-Kis
Tanggal 3 Juni 2013 — ADI SANJAYA
284
  • Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UUtersebut;2.
    Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib memiliki izin Knusus Penyaluran Narkotika dariMenteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor: 35tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:a) Apotek;Rumah sakit;Pusat kesehatan masyarakat;Balai pengobatan; danDokter;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jikaterdakwa bukanlah salah
Putus : 27-10-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1618/Pid.B/2015/PN.Plg
Tanggal 27 Oktober 2015 — JAMALUDIN Bin HERIYADI
212
  • SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan NIRYASTI, Ssi,Msi selaku pemeriksa Laboratorium forensicCabang Palembang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristalkristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdahtar dalamgolongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter padarumah sakit / puskesmas / balai pengobatan atau pedagang besar farmasi, ataupengelola sarana penyimpanan sediaan
    farmasi Pemerintah atau setidak tidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkanuntuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan berupa sabusabu yang mengandungmetamfetamin.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Narkotika :ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa Anton Bin Tarzanudin Als Tarzan, pada hariRabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukuk 08.00 Wib, atau
    farmasi Pemerintah atau setidak tidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkanuntuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan berupa sabusabu yang mengandungmetamfetamin.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Narkotika :ATAUKETIGA :Bahwa ia terdakwa Anton Bin Tarzanudin Als Tarzan, pada hariRabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukuk 08.00 Wib, atau
Register : 11-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 580/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 9 Nopember 2017 — HERU ARIFIN Als PEKIK
345
  • Menyatakan terdakwa HERU ARIFIN Alias PEKIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu; 2.
    PEKIK terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart persyaratan keamanan, dan mutu sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU ARIFIN Als.
    Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentuyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracarasebagai berikut :Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 09.00 Wibterdakwa HERU
    tidak berapa lama pihak kepolisian menangkap terdakwa dan berhasilmengamankan barang bukti 1 (Satu) bungkus rokok Grendel berisi 1 satuplastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil LL dan uang tunai Rp. 30.000, (tigapuluh ribu rupiah), bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihakyang berwenang serta terdakwa adalah seseorang yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan kefarmasian atau ilmu kesehatan dan bukan pulaseorang tenaga kesehatan sehingga tidak berhak untuk mengedarkansediaan farmasi
    Jombang menerangkan bahwasecara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCI harus didapat darisumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan,sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dariapotek berdasarkan resep dokter.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU R.I.
    Menyatakan terdakwa HERU ARIFIN Alias PEKIK telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanandan mutu;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraSCIAMA oe eeeeeeeereeeeees bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama ............. bulan;3.
Register : 05-10-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Ckr
Tanggal 20 Januari 2021 — AGATHA C WANGGE, SH (JPU ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO (TERDAKWA)
16062
  • Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah.Dengan demikian Unsur Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalahsebagai berikut:1. Unsur Setiap orang;2.
    Kapan terjadinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana:(a) memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu; atau(6) mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu;4.
    Unsur Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan:Halaman 32 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.
    Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtangananBahwa adapun pengertian sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapatditemukan dalam Pasal 1 ayat (4), (5), (8) UU No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan, diperinci sebagai berikut :Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan
    Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh:a. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuaiHalaman 48 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2020/PNCkrdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untukmenyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alatkesehatan;b.
Putus : 08-08-2011 — Upload : 07-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 188/Pid.B/2011/PN.Kdr
Tanggal 8 Agustus 2011 — ANDRIAS KRISTIANTO Bin ARIANTO
253
  • saksi serta terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan(requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2011, pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa ANDRIAS KRISTIANTO Bin ARIANTO bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi
    diajukan di persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaannya No.PDM 97/KDIRI/05/2011, sebagai berikut:DAKWAAN KESATU : Bahwa terdakwa ANDRIAS KRISTIANTO Bin ARIANTO pada hari Senin, tanggal 26April 2011 Sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknya pads suatu waktu dalam tahun 2011bertempat di halte Bus di depan Alunalun Kota Kediri atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau pesyaratan keamanan, 16khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 ,Menimbang , bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang , bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif , artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi , maka terpenuhipula
    unsur kedua ini;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan
    ;Menimbang , bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, dan juga berdasarkanberita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sebagaimana telah diuraikan diatas, makaTerdakwa telah terbukti tanpa hak dan tanpa kewenangan dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, danmutu;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terbukti ;Menimbang , bahwa oleh karena
Register : 17-07-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN MAROS Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Mrs
Tanggal 10 September 2018 — Penuntut Umum:
ST. HAJANI, SH.
Terdakwa:
ASRI ARMANSYAH Alias ASRI Bin H. MARSUKI
423
  • Marsukiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan ;
  • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan
    Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana tersebut dalam dakwaanKedua kami;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASRI ARMANSYAH Als. ASRIBin H.
    106ayat (1) Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Jo.
    Maros, Kab.Maros atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiatHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor136/Pid.Sus/2018/PN.
    Pasal 98ayat (2) Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitusetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat serta Pasal 98 ayat (3) yaituketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetaokan dengan Peraturan Pemerintah ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur
    Marsukiterbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) Tahun dan 1 (Satu) bulan denda sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;3.
Register : 22-06-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN.Mtp
Tanggal 1 September 2016 — GUSTI MUHAMMAD HAIKAL bin GUSTI MUHAMMAD SAKRANI;
955
  • Menyatakan terdakwa GUSTI MUHAMMAD HAIKAL bin GUSTI MUHAMMAD SAKRANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi tanpa Ijin Edar sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;2.
    Menyatakan Terdakwa GUSTI MUHAMMAD HAIKAL Bin GUSTISAKRANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan Pertama JaksaPenuntut Umum;2.
    mendapatkan obat keras jenis Carnophen tersebut untukdiedarkan kembali kepada teman dan sebagian untuk diminum sendiri;Bahwa berdasarkan ahli ARIEF RACHMAN, S.Si, Apt, obat yang dimilikiterdakwa tersebut termasuk obat dalam daftar K (obat keras) yang jjinedarnya sudah dicabut oleh BPOM yang dalam mengedarkannya harusmemiliki keahlian dan kewenangan serta ijin praktek.Bahwa obat jenis Carnophen dengan logo Zenith yang dijual olehTerdakwa GUSTI MUHAMMAD HAIKAL bin GUSTI SAKRANI tersebutmerupakan sediaan farmasi
    Bahwa obat jenis Carnophen dengan logo Zenith yang dijual olehTerdakwa GUSTI MUHAMMAD HAIKAL Bin GUSTI SAKRANI tersebutmerupakan sediaan farmasi yang mengandung karisoprodol sebagaimanaBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3851/ NOF/2016 tanggal 10 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa sediaan tersebutmengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.
    Banjardengan jabatan sebagai Kepala Puskesmas Sungai Rangas.Bahwa benar saksi ahli kuliah di Fakultas Farmasi Ull (Universitas IslamIndonesia) lulus tahun 2003 lalu lulus sebagai Apoteker tahun 2004sedangkan riwayat sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Banjar sejaktahun 2005 dan sekarang menjadi Kasi Kefarmasian dan Alat KesehatanDinas Kesehatan Kab.
    sebagaimanadimaksudkan Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatanSediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetikasedangkan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatur, susu dan /atau implanyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnaosismenyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia dan atau memberikan struktur memperbaiki fungsitubuh ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan
Register : 03-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.RITA DARMAYANTI, SH
2.AYU ISDAMAYANTI, SH
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM Bin MUHAMMAD ISA.ALM
2219
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijn edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak
    Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) bersalahmelakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiiin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimanadiatur dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam surat dakwaan kesatu;2.
    Heri Kuswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa pada hari Senin tanggal O9 Maret 2020 sekira jam 17.00WIB, bertempat di Sebuah kios di Jalan Raya Gadoang KecamatanCileungsi Kabupatenupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Terdakwatelah mengedarkan sediaan farmasi;Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di toko obatobatan milik Ampun(Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang bertugas sebagai penjaga tokosekaligus yang menjual barang barang yang ada ditoko tersebut;Bahwa Terdakwa mendapatkan
    dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa prosedur untuk mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat Kesehatan salah satu syaratnya harus memenuhi ketentuan Pasal106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangmenyebutkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hNukum yang terungkapdipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal
    O9 Maret 2020 sekira jam17.00 WIB, bertempat di Sebuah kios milik Ampun (DPO) di Jalan RayaGadoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat,Terdakwa selaku penjaga toko telah mengedarkan sediaan farmasi, kemudiansaksi Sony Miftah dan saksi Heri Kuswanto petugas Dit.
    Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm), terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijn edar;2.
Register : 08-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 351/PID/2016/PT SBY
Tanggal 23 Juni 2016 — JOKO IRAWAN Alias KOTING Bin SONGKO
3417
  • Perkara : PDM30/KDIRI/Euh.2/03/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:PERTAMABahwa ia terdakwa JOKO IRAWAN Alias KOTING Bin SONGKO pada hariSabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di rumahterdakwa yang berada di Jalan Cendana IV/3A Rt/Rw. 34/07 KelurahanSingonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan Pengadilan yangberwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standart
    dikirim ke Laboratorium Forensik CabangSurabaya dengan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NoLab 1330/NOF/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 disimpulkan bahwabarang bukti dengan nomor : 2276/2016/NOF seperti tersebut dalam (I)adalah benar dengan bahan aktif trineksifinedil HCL mempunyai efekanti parkinson tidak termasuk narkotika mapun psikotropika tetapitermasuk daftar obat keras;Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 351/PID/2016/PT SBYsediaan farmasi
    dengan bahan aktif trineksifinedil HCL mempunyai efekanti parkinson tidak termasuk narkotika mapun psikotropika tetapitermasuk daftar obat keras; Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penyerahan persediaan untukpenyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahanbahan G,demikian pula memiliki bahanbahan ini dalam jumlah sedemikian rupasehingga secara normal tidak dapat diterima bahanbahan ini hanyadiperuntukkan pemakaian pribadi pil double L tersebut tanpa ijin pihakyang berwenang dan bukan sebagai ahli farmasi
    perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memoribanding yang pada pokoknya bahwa alasan keberatan yang diajukan untukmenyatakan banding adalah sebagai berikut: Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kediri yang dalam amar putusannyamenyatakan Terdakwa JOKO IRAWAN Alias KOTING Bin SASONGKOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu namun menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap putusan Majelis Hakim kamitidak sependapat karena terhadap putusan Hakim tersebut tidakmemenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi sipelaku dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalanihukuman sebagai orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
Register : 21-06-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN KANDANGAN Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Kgn
Tanggal 18 Agustus 2016 — MADIK alias MADIT bin DARSA
3210
  • DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;
    Terdakwa MADIK Als MADIT bin DARSA besertaseluruh lampirannya;Telah mendengar atau memperhatikan keterangan SaksiSaksi, pendapat Ahli,Surat dan keterangan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa MADIK alias MADIT bin DARSAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    PERTAMABahwa Terdakwa MADIK alias MADIT bin DARSA pada hari Minggu tanggal 08 Mei2016 sekitar pukul .20.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Meitahun 2016, bertempat di J1.Pahlawan Kel.Kandangan Kota Kec.Kandangan Kab HuluSungai Selatan tepatnya di samping pos jaga Rumah Sakit Medical Centre, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili ,dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Apt binti BACHRUN (alm) (dibacakan) yangpada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa Saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan yang mana tugas dan wewenang Saksi dalam jabatantersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaransemua obat dan perbekalan kesehatan termasuk Psikotropika dan Narkotika padasarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta diwilayah Kab.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) :Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur yang ada bersifat alternatif makaMajelis Hakim tidak ada kewajiban untuk membuktikan seluruh elemen unsur yang adaasalkan jika ada salah satu elemen unsur yang terpenuhi maka elemen unsur yang laintidak perlu untuk dibuktikan meskipun tidak menutup kemungkinan terpenuhi seluruhelemen unsur yang
    dari pasal dakwaan alternatifpertama tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDARyang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur dari dakwaan alternatifpertama Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim tidak akanmembuktikan unsurunsur
Putus : 21-03-2013 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 02/Pid.B/2013/PN.Sidrap
Tanggal 21 Maret 2013 — ANAS alias LANNA Bin LAMBA
4610
  • Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besarfarmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumahsakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembagailmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;2.
    Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balaipengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat,menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukandan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;3.
    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata15cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Menteri.Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa Anasalias Lanna Bin Lamba tidak termasuk dalam kategori Pasal 14 UndangUndang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi,pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,apotek, rumah
Register : 20-01-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Ktb
Tanggal 2 April 2014 — ASTANUDDIN als. UDIN Bin (alm) H. ALI PANDI
264
  • ALInPANDI bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki lijin Edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadakwaan TUNGGAL Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASTANUDDIN alS. UDIN Bin(alm) H.
    ALIPANDI, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 12.30Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat dirumah terdakwa yang terletak Jalan Veteran Komplek Perikanan DesaDirgahayu Rt. 16 Rw. 04 Kecamatan Pulau Laut Utara KabupatenKotabaru atau setidaktidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan
    Syahrulyang kemudian juga ditangkap oleh saksi dan rekan saksi ; Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23Nopember 2013 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Veteran KomplekPerikanan Rt.16 Rw.04 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau LautUtara Kabupaten Kotabaru atau tepatnya dirumah terdakwa ; Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual ataumengedarkan sediaan farmasi yan tidak memiliki izin edar ; Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapanterdakwa berada didapur hanya sendirian
    eeeBahwa saksi mengetahui bidang kefarmasian dan peraturannyayang berlaku di Indonesia, pengetahuan tersebut saksi peroleh daribangku kuliah untuk mengambil gelar sarjana sain Apoteker; Bahwa maksud dari pekerjaan ke Farmasian adalah segala sesuatuyang berhubungan dengan obatobatan, bahan obat, obattradisional, bahan obat tradisional, alat Kesehatan dan kosmetikameliputi produksi, distribusi termasuk perijinan sertapengawasan nyQ;; ne nena nnn nnn nn nnn nnn neeBahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi
    ZENITH tetapiorang Kotabaru biasa menyebutkan obat zenith; Bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi tidakboleh mendistribusikan obatobatan dan cara penyimpanan obatkeras harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan disaranakesehatan (Apotik); 22 nnn nnn nnn nnn nnn ncn ncnBahwa obat carnophen atau zenith telah dibatalkan ijin edarnyasesuai surat BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27Oktober 2009 perihal pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar danPenghentian Kegiatan Produksi
Putus : 25-07-2011 — Upload : 23-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 467/Pid.B/2011/PN.Kdi
Tanggal 25 Juli 2011 — SUTAJI bin KASWI
311
  • PATKEY bin AFANDI DULAL terbuktisecara sah dan meyakinlan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa memilikikewenangan dan keahlian dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi* sebagaimanadiatur dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana suratDakwaan kami Jaksa Penuntut Umum ;8. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATKUL ALIM als.
    BATOK (Masih Dalam Pencarian Pihak Kepolisian)dengan maksud untuk membeli persediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LLyang biasa disebut pil dobel L / Artane sebanyak 7000 (tujuh ribu) butir dengan hargaRp.1.650.000, (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), oleh terdakwa kemudian pildobel L / Artane tersebut diedarkan atau dijual kembali kepada temanteman terdakwaantara lain:= Sebanyak 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L / Artane terdakwa serahkan untuk dijualkepada saksi ARIF CAHYONO
    PATKEY bin AFANDI DULAL didalammengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL yangbiasa disebut pil dobel L / Artane kepada saksi ARIF CAHYONO bin PARIO, saksiMUHSIN als. WER bin SODIIN dan saksi MOH. ROMDI als.
    PATKEY bin AFANDIDULOL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan persyaratan keamanan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :2 (dua)tahun dan 6 Yenam) bulan dan denda Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah),Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN JEMBER Nomor 831/Pid.Sus/2015/PN.Jmr
Tanggal 18 Januari 2016 — ITA WULANDARI Binti TAUFIK
353
  • Menyatakan Terdakwa ITA WULANDARI Binti TAUFIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2.
    Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain di dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 tahun2009.
    Jembertelah terjadi peredaran obatobatan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandart / persyaratan keamanan jenis obat trex berlogo Y warna putih,setelah itu pada hari sabtu tanggal 12 september 2015 sekitar pukul 20.00wib saksi bersama rekan saksi bernama SUGIANTO dan saksi HANDOKOmelakukan pendalaman penyelidikan dengan cara saksi melakukanpenyamaran dan berpurapura sebagai pembeli, selanjutnya saksi bersamarekan saksi menginterogasi terdakwa tentang penjualan obat jenis trexberlogo Y dan saat
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa prosedur untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi syaratsyarat yangditentukan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan menyebutkan : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu
    Menyatakan Terdakwa ITA WULANDARI Binti TAUFIK, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ITA WULANDARI Binti TAUFIK olehkarena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dan pidana dendasejumlah Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu ) bulan ;Menetapkan masa
Register : 10-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Gpr
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
LESTARI, SH.
Terdakwa:
SASMINTO Als MINTO Bin ALm. MADI
282
    1. Menyatakan Terdakwa Sasminto als Minto bin alm Madi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila
    Menyatakan terdakwa SASMINTO als MINTO Bin aim MADI ,bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi vang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu Sebagaimana diaturdidalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatandalam Dakwaan alternatif kesatu.2.
    Argowilis Rt.02 Rw.06Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri atau setidak tidaknyadisuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standartdan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa beawal pada hari Kamis
    Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) danayat (3);Ad. 1 Tentang unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semuasubyek hukum/pelaku dari Ssuatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah Sasminto als MintoBin alm Madi
    berupa pil LL tersebut tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasiandengan demikian unsur Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenanganmengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atauHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Gprkemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat(3) telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari
    Menyatakan Terdakwa Sasminto als Minto bin alm Madi terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidanaDengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu2.
Register : 13-12-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 11 Februari 2019 — Penuntut Umum:
NGATMINI, SH
Terdakwa:
AHMAD alias IM bin WASID
264
  • Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Im bin Wasid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2.
Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Im bin Wasid secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 13 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN Bildiancam pidana dalam pasal 197 Undangundang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama
Ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal ditangkapnya saksi MOH. SUMAR bin SATAWI (dilakukanpenuntutan secara terpisah) oleh saksi KOKO SARWONO BJ dan saksiMOH.
dan /atau alat kesehatanHalaman 4 dari 13 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN Bilyang tidak memiliki ijin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal ditangkapnya saksi MOH.
adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika;Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN BilMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat 1 UU RI No 36 Tahun2009 sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangdihubungkan dengan keterangan Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal10 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib di depan Pabrik PT.
Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Im bin Wasid terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;3.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN Tlg
Tanggal 14 Desember 2016 — Aditya Tri Hatmaja bin Abdul Rahman;
5810
  • Menyatakan terdakwa Aditya Tri hatmaja bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2.
    Menyatakan ia terdakwa ADITYA TRI HATMAJA bin ABDUL RAHMANterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud dalampasal 197 ayat (1) UU RI No.389 Tahun 2009 Tentang Kesehatansebagaimana melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan;2.
    ;= Bahwa pil dobel L sudah berhenti diproduksi oleh pabrikan resminyayakni perusahaan farmasi Lether Lech semenjak 5 tahunan yang lalusehingga semua sediaan dobel yang beredar sekarang di pasaranmerupakan produk yang tidak memiliki ijin edar;Keterangan ahli dibenarkan oleh terdakwaMenimbang bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan alat buktisurat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik no.Lab:7900/Nof/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwabarang bukti seperti tersebut
    Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau MengedarkanSediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak MemilikiIjin Edar;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatuunsurunsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:Ad .1.
    Lether Lech semenjak 5 tahunan yang lalu sehinggasemua sediaan dobel yang beredar sekarang di pasaran merupakan produkyang tidak memiliki ijin edar;e Bahwa barang bukti yang tersisa setelah disisinkan untuk pemeriksaanlaboratorik adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir Pil dobel L;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telahdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Sengaja MemproduksiAtau Mengedarkan
    Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang TidakMemiliki Ijin Edar telah terpenuhi secarasah menurut hukum;Menimbang bahwa mengenai ketentuan pasal 106 ayat (1) UU no.36 tahun2009 pada pokoknya mengatur ketentuan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang secara konseptual sudahterakomodir dalam ketentuan pasal 197 UU no.36 Tahun 2009 sehingga tidak perludipertimbangkan tersendiri dan dianggap telah cukup dipertimbangkan dalamHalaman 13 dari 16
Register : 21-03-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN Jbg
Tanggal 4 Mei 2016 — SAIFUL ANWAR bin alm SUYONO
284
  • Menyatakan terdakwa SAIFUL ANWAR Bin (Alm) SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ; 2.
    Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat(3).
    Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat(3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan bahwaketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan
    atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalamrangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan dari keterangansaksi saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut :Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 16.30 wib bertempatdipinggir jalan Dusun Penggaron, Desa Penggaron, Kecamatan
    Terdakwadalam membeli maupun menjual pil double L tersebut tidak memakai resep Dokter dantidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart danmutu telah terbukti dan terpenuhi ;15Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 196 UndangundangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi maka MajelisHakim berpendapat bahwa terdakwa SAIFUL ANWAR
    Menyatakan terdakwa SAIFUL ANWAR Bin (Alm) SUYONO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ;2.
Putus : 08-06-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Tlg
Tanggal 8 Juni 2016 — RAHDIAN UBAIDILLAH Bin SLAMET MUHAIMIN;
296
  • Menyatakan terdakwa RAHDIAN UBAIDILLAH Bin SLAMET MUHAIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan denda sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
    Menyatakan terdakwa RAHDIAN UBAIDILLAH bin SLAMET MUHAIMINbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki jin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan primair;2.
    Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwaditangkap oleh petugas Polsek Rejotangan, yaitu saksi NURKHOLIS AZIZ, saksiKHOIRUL ANAM, dikarenakan terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaanfarmasi / pil double L tersebut padahal sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari instansi yang berwenang.
    Tlg Bahwa Kewenangan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten adalah sesuai PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yaitu memberikan perizinan dan pembinaan,pengendalian dan pengawasan distribusi sediaan farmasi misalnya Apotik, RumahSakit, Puskesmas dan toko obat; Bahwa kegiatan Terdakwa mengedarkan pil doubel L tersebut menurut pendapat ahli,kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melanggar Pasal 197 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa apabila seseorang mengkonsumsi obat keras
    nomor pendaftaran / izin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa
    Menyatakan terdakwa RAHDIAN UBAIDILLAH Bin SLAMET MUHAIMINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi tanpa izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) bulan, dan denda sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurunganselama 2 (dua) bulan;3.
Register : 04-09-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 256/ PID.Sus/2014/PN Njk
Tanggal 22 September 2014 — Nama lengkap : ANTONIUS DENNY RANA SUWIRA al. NYUS Bin YOHANES RANA Tempat lahir : Nganjuk Umur/tgl lahir : 19 tahun / 08 Juli 1995 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Jln. D.I Panjaitan No. 25 Kel. Kartoharjo Kec/Kab. Nganjuk Agama : Katholik Pekerjaan : Pelajar kls. XII SMA Katholik St. Agustinus Nganjuk Pendidikan : SMA
7320
  • NYUS Bin YOHANES RANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;------------------2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) Hari serta Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka
    PENI SULISTYOWATI, Apt, dibacakanketerangannya dalam BAP yang diberikan setelah diambil sumpah, pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa ahli tidak ada hubungan keluarga dengan TerdakwaAhli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah sediaanfarmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.Ahli menerangkan bahwa dalam kefarmasian ada lima golongan obat yaitu :1. Obat Bebas;2. Obat Bebas Terbatas ;3. Obat Keras ;4. Obat Psikotropika ;5.
    Obat Narkotika.Ahli menerangkan Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produkbiologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan kemanan yaitu sediaan farmasi tersebut didapat dari jalur yang tidak resmi.Ahli menerangkan bahwa kegunaan obat jenis
    NYUS Bin YOHANESRANA secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan PenuntutUmum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS DENNY RANA SUWIRA al.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat(2) dan (3).1.
    keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.Bahwa Pasal 98 Ayat (3) berbunyi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayananfarmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif,sehingga apabila salah satu unsur kualifikasi