Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Wawan Moch.Anwar dKK
2.PT PLN Persero transmisi Jawa bagian Tengah
168 — 140
  • Bahwa orang tua PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a quo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun 1965dengan timbulnya Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ketika itu,tidak saja dirasa cukup mengganggu dalam berkehidupan, jugamengganggu untuk melaksanakan kegiatan usaha orang tua PENGGUGATserta sekolah anakanaknya.
    Ketika itu, karena orang tua PENGGUGATtidak sepaham dengan ideologi komunis yang berkembang pada saat itu,sehingga kerap kali mendapat gangguan dan intimidasi dari organisasiOrganisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)diantaranya oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan oganisasioderbauw PKI ; Hal. 16 dari 155 hal.
    (KUHPerdata) sebagaimanaPasal 1963 Jo 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudahditempati/dikuasai oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI dan pihakpihak lainnya (yang tidak dijadikan pihak dalam Perkara a quo), yaitudimana PARA TERGUGAT II INTERVENSI selama lebih dari 30 tahuntanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanahsengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimanadali PENGGUGAT yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadipergolakan Politik di Indonesia yaitu Gerakan Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — MATIAS DABI;
471 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
  • BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
    BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1: pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
    BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2013 — Putus : 23-08-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 23 Agustus 2013 — Drs. H. USEP HENDRAJAT WAHYU
66 — 120
  • Membantu Sekretaris Daerah dalammengkordinasi kegiatan bidang PemerintahanUmum, bidang hukum dan Bidang Humas ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akantetapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa danterdakwa menjabat sebagai Kepala BidangAset DPPKAD = (Dinas PengelolaanPendapatan Keuangan dan Aset Daerah) ;Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman, S.Ag,akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluargadengan Sulaeman S.Ag dan Sulaeman, S.Agsebagai Anggota DPRD KabupatenSumedang dari Partai
    P2T selaku akuSekretaris P2T yang tidak dikerjakan saksiadalah :Tidak hadir pada tanggal 2 Juni 2010pada saat sosialisasi kepada masyarakatpemilik lahan ; Tidak hadir pada saatpemberkasan pelepasan hak yangdilaksanakan oleh Satgas Yuridis yangdibentuk oleh Ketua P2T ;Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwabertugas di Dinas DPPKAD sebagai KepalaBidang Aset DPPKAD (Dinas PengelolaanPendapatan Keuangan dan Aset Daerah) ;Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman, S.Ag,sebagai Anggota DPRD KabupatenSumedang dari Partai
    IMB~ dibawah 250 M2yang lokasinya di Jalan Desa, penyelesaianperselisihan warga bersama unsureMUSPIKA (Kapolsek dan Danramil) sertaSecara Administrasi Camat bertangung jawabkepada Sekretaris Daerah KabupatenSumedang ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akantetapi tidak ada hubungan keluarga danterdakwa Terdakwa sebagai Kepala BidangAset DPPKAD (Dinas PengelolaanPendapatan Keuangan dan Aset Daerah) ;Bahwa saksi juga kenal dengan Sulaeman,S.Ag, Sulaeman S.Ag selaku Anggota DPRDKabupaten Sumedang dari Partai
    ;Bahwa mengenai tanda tangan yangdipalsukan oleh Nana Saksi tidak menyuruhNana tapi Nana yang memaksa tanda tangankarena merasa telah terjadi transaksi jual belitanah dengan Warna padahal belum dibayaroleh Nana sepeserpun ;Bahwa benar saksi yang membuat SPT PBBatas nama Ali Husein yang membeli dariSaepudin, Amar maruf, Ido, Warma,Kusmana Karena saksi disuruh Sulaeman(Anggota DPRD dari Partai PBB) untukmencantumkan SPT PBB atas nama AliHusen, Amar Maruf, Kuswana dan Iwandalam owaktu sehari dengan
    Adang) ;Disamping itu ada Satgas yang membantupembebasan Lahan ;Bahwa dalam kegiatannnya saksi membagitugas dengan Sekretaris P2T dan Saksi tidakikut dalam kegiatan Pembebasan Lahan tapimembagi Tugas dengan Sekretaris yaitu PakEndi Ruslan kalau ada kesulitan baru saksiturun ;Bahwa Terdakwa bertugas di Dinas DPPKADsebagai Kepala Bidang Aset DPPKAD(Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangandan Aset Daerah) ;Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman, S.Ag,Sulaeman S.Ag sebagai Anggota DPRDKabupaten Sumedang dari Partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
362 — 240
  • Psi pada Desember 2012. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 0008/POKSI VII/FPD/III/13Perihal : Daftar Nama Tim Kunjungan Luar Negeri Panja KEN Komisi VII DPR RIkepada Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditoleh Ketua Poksi VII Fraksi Partai Demokrat H TRI YULIANTO SH A449 tanggal 19 Maret 2013. 1 (satu) bundel copy Laporan Kunjungan Kerja Tim Panja RUU Migas Komisi VII DPR RIke Negara Meksiko tanggal 18 Juli 2012 pada Masa Persidangan IV tahun 20112012.
    SUTAN BHATOEGANA, MM tanggal 29 Mei 2013. 1 (satu) lembar copy surat Nomor 004/POKSI VII/FPD/XI/12 kepada pimpinan Fraksi Partai DemDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perihal : Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja KelualKomisi VII DPR RI reses MP. Il TS. 20122013 yang ditandatangani oleh Ketua Poksi VIIDemokratH.
    IRYANTOG 4 (empat) lembar copy dokumen Keputusan Sekretaris JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia NOMOR: 781/SEKJEN/T.A.Atanggal 2 Januari 2013 Tentang Penetapan Tenaga AhliAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421,Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTahun Anggaran 2013 atas nama Ir.
    IRYANTOCc. 4 (empat) lembar copy dokumen Keputusan Sekretaris JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia NOMOR: 781/SEKJEN/T.A.Atanggal 2 Januari 2013 Tentang Penetapan Tenaga AhliAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421,Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTahun Anggaran 2013 atas nama Ir.
    31 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Tenaga AAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421, Fraksi Partai DemokratDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 atas nama Ir.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 21-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 22 Agustus 2013 — DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si. Bin MUHARJO
69 — 55
  • waktu sosialisasi terjadi penolakan karenaDesa sudah menyelenggarakan Musrenbang terhadap keberatan tersebutBupati menghendaki program terus jalan ; Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs SUYATMO, MM Bin SISWOSUWIRYO pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut : 1Bahwa, Herry Karmawan pada tahun 2007 pernah mengajukanproposal dan dititipkan pada saksi untuk diteruskan kepada PakSlamet Staff Bupati untuk ditujukan kepada Bupati ; bahwa, untuk mengurus proposal saksi menghadap Rujimantosebagai pengurus partai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 22-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 108/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
Ir.EFFENDI
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
69 — 44
  • PTUN.BKLTahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,yang menyatakan:PNS diberhentikan tidak dengan hormatapabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahunYO aera dipidana dengan pidana penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatanjJabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum, menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA VS HERRY TUA BUTAR-BUTAR, S.E.
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian,Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar sesuai dengan SuratUndangan Walikota Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 06 November2012 tentang Pelantikan Jabatan yang diterima Penggugat pada tanggal 06November 2012 pada jam pukul 12.00 WIB dari Kasubbag UmumSekretariat KPU Kota Pematangsiantar dan pada saat yang bersamaanPenggugat akan melaksanakan Konsultasi Dinas ke Sekretariat KPUKabupaten Simalungun tentang Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Faktual18 Partai
Pengadilan PN KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-03-2009 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Kdi
Tanggal 3 Maret 2009 — SARJONO HONANDAR LAWAN PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL Tbk
176 — 117
  • buktibukti surat yang diajukanPenggugat dipersidangan yakni bukti Pl sampai dengan P6, P8 dan Pil sampaidengan P14, maka dapatlah diketahui bahwa hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III adalahdidasarkan pada Perjanjian Kerjasama Guarantor Line ;Menimbang, bahwa buktibukti Pl sampai dengan P6,P8 dan P11Sampai dengan P14 tersebut, ditinjau clari segi bentuk dan isinya maka buktibukti tersebut adalah merupakan bukti otentik (authentike akte) yang bersifatAkta Partai
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 23/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
HI. ARMEN PATRIA, SKP
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
217 — 90
  • Hal. 1119.yang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, c.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dihukum penjaraberdasarkan putusan
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 25-04-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 50
  • Perdata, bersifat partai,memuat tanggal, hari, bulan dan tahun pembuatan serta ditanda tangani olehpejabat yang membuat karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil, akantetapi dari segi materiil terjadi pertentangan antara dalil gugatan dengan materiketerangan P1 karena ternyata dalam bukti P1 yang bertindak sebagai pihakpembeli adalah Le Amin, bukan Inaq Jumani alias Inaq Joang, padahalPenggugat mendalilkan bahwa setelah Alm Amaq Rembot membagi hartawarisan dari Inaq Rembot kepada keduan anaknya
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Putus : 15-09-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 139/Pid.B/2011/PN.RGT
Tanggal 15 September 2011 — YURIDIS, SP, DKK
139 — 22
  • kasbon di kantor DPRDInhu dan ada yang tidak mengetahuinya;Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pembahasan mengenaianggaran karena yang ikut adalah pimpinan legislatif daneksekutif dan saksi tidak mengetahuinya;Bahwa saksi di DPRD Inhu sebagai Ketua Komisi Golkar yangjumlahnya Golkar Plus yang anggotanya 12Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Ketua Komisi GolkarPlus tidak pernah secara khusus membahas kasbon tetapisecara pribadi sebagai Ketua hanya menampung mengenaikeluhan anggota dewan dan dari partai
    Inhu APBD Tahun 2005 s/dBahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah Anggota DPRDdari partai PersatuanBahwa Tugas Saksi sebagai Anggota DPRDadalah :1. Menampung aspirasi masyarakat sekaligusmenyampaikan aspirasi masyarakat kepadapemerintah Daerah untuk menunjang ataumengejar lajunya Pembangunan~ danPerekonomian masyarakat di KabupatenIndragiri Hulu; 2. Membahas Perda dan mengesahkan Perdayang terlebih persetujuan serta setelah itubaru dibawa ke sidang Paripurna di DPRDKabupaten Indragiri Hulu;3.
    Inhu saat itu sekitar 30 orang;170170Bahwa saksi di DPRD Inhu sebagai ketua fraksi dan wakil darifraksi Partai GabunganBahwa saksi membawahi fraksi gabungan yang anggotanyasebanyak 11 orang ;Bahwa ada pembicaraan lebih dahulu mengenai kasbon yangdilakukan sambil tegak dan dilakukan dalam ruangan olehpara anggotaBahwa saksi pernah melakukan pinjaman sedangkan yangmengajukan kasbon tersebut dilakukan oleh pimpinan danSsaksi hanya Sampaikan Saja kepada yanglAINNYa j 222 nono nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-12-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 27 Desember 2012 — I. Dr. ACHMADY, M.Si, MM ; II. E. SUMINTO ADI, SE ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
63 — 20
  • Pimpinan partai terdahulu adalah Pak Munawir tidak mau mengambil danabantuan partai ; Bahwa saksi menerima dana diruangan Pak Sekda ;Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dana tersebutberasal dari mana ;@ = =Bahwa sakSi ...... cesses109e Bahwa saksi telah mengembalikan dana tersebut sebesar Rp 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) kepada Sekda.
    ACHMADY, M.Si, MM : Bahwa dana parpol memang ada keluhan dari parpol sehingga saksi menyarankanagar ke Pak Sekda ;Bahwa Dana Parpol tidak bisa dicairkan apabila ada konflik intern sehingga harusdiselesaikan dalam intern partai ; Bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa I DR. ACHMADY M.Si,13) Drs. R.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 15-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA
Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
Termohon:
ZAINUDDIN T
191 — 112
  • Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi,Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer,BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi nonpemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkatprovinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 170/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
81 — 61
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2963 K/Pdt/2011
Tanggal 18 Juli 2012 — DRS. H. SOENARDI SAMIAN vs HASAN JOHNNY WIDJAJA, dkk
45 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan tidak tepat, sebab Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII tidak mempunyai hubungan hukum yang menyangkutpermasalahan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat.Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII dalam perkara ini adalah sangat bertentangan denganprinsip partai
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 16-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 27/PID.TPK/2013/PT JAP
Tanggal 21 Januari 2014 — Pembanding/Terdakwa : Yohanes Eluay, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Ismail Nahumarury, SH
89 — 36
  • ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;
  • 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Jayapura Nomor: I .b tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Jayapura , tanggal 28 Januari 2010;
  • 2 (dua) lembar foto copy daftar nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan sekretariat DPRD Kab.
    ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;56) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. JayapuraNomor: .6 tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PejabatPelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Jayapura ,tanggal 28 Januari 2010;57) 2 (dua) lembar foto copy daftar namanama pejabat pelaksana tekniskegiatan sekretariat DPRD Kab.
Pengadilan PN Ngabang Perdata Wanprestasi
Register : 14-08-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN Ngabang Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Nba
Tanggal 25 Februari 2020 — * Perdata - KSP KOPERASI KREDIT (CREDIT UNION) KHATULISTIWA BHAKTI Melawan : - HERMAN JOHANI. E.
183 — 77
  • Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (dua pihak atau lebih), tanpacampur tangan pihak yang berwenang;b. Ditandatangani oleh si pembuat atau para pihak;c.
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN GARUT Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
FIKI MARDANI
Terdakwa:
JAJANG HAERUDIN Bin ANAN
142 — 41
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 148/PID/2019/PT BNA
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IBRAHIM BIN HASAN ALIAS HONGKONG Diwakili Oleh : IBRAHIM BIN HASAN ALIAS HONGKONG
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
Terbanding/Penuntut Umum II : YUNASRUL, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ABDUL BASIR, SH
63 — 45
  • Bahwa biodata Terdakwa adalah Anggota Dewan dari Partai Nasdem KotaLangkat Sumatera Utara seharusnya Terdakwa memberikan contoh kepadamasyarakat dengan perilaku yang baik bukan menjadi pengedar Narkotika;7.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
241 — 166
  • kebenaran dan keabsahan Akta Wasiat Nomor : 103,tertanggal 20 Januari 1990 tersebut, memang benar;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004, Penggugat laporkan NotarisChufran Hamal, SH, ke Polda Metro Jaya, dengan LaporanMemasukan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik, Pasal 264Jo 266 KUHP;Bahwa pada tanggal 04 November 2009, laporan Penggugattersebut di SP3 oleh Polda Metro Jaya, karena dianggap bukanYurisdiksi Pidana, begitu juga Chufran Hamal, SH, pada masa itusebagai Anggota DPRRI, di Komisi Il dari Partai