Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1253 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — Ny. LISTIJANI SASMITO, dk VS ASIA COATINGS ENTERPRISES PTE.LTD.
362 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam gugatan perdata yang bersifat partai/contentiosa, penyelesaian yang dijatuhkan dalam bentuk putusan/vonis;Merujuk pada ketentuan hukum yang dinyatakan dalam PedomanTeknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 dan doktrin Bpk.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-01-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 19/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 9 Juni 2015 — ARNES SEMBIRING, S.T., M.Kom;KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
53 — 32
  • Penetapan Formasi TA;ljazah/STTB;Daftar Riwayat Hidup;Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002, berisikan tentang:Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan;Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri;Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/PegawaiNegeri Sipil ;Bersedia ditempatkan diseluruh RI;Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;Bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memilikipengalaman kerja;Surat keterangan Catatan Kepolisian
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
131 — 44
  • Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuaidengan jumlah berat
    , jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalamSPPB/ DO.(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 26 Putusan No.67/Pid.Sus.
    Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat
    , jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 42 Putusan No.67/Pid.Sus.
    jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenpenyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang.(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar OperasionalProsedur Administrasi
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 78/Pdt.Bth/2020/PN Cbi
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat:
1.Kusmana
2.Bani Istanto
3.Nanang Sulaeman
4.Faruk
5.Ahmad Saiful Roni
6.Muhamad Ridwansyah
7.Joko Siswanto
8.Achmad Sofian
9.Lazib
10.Sugito
Tergugat:
1.M Said Zakaria
2.ZALDY SOFYAN,SH
3.Direktur Utama Pengembang Pembangunan Rumah Green Citayam City PT. Tjitajam
4.Eko Supriyadi Kepala Desa Ragajaya
5.Ajaji Azis
6.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
7.Walikota Madya Depok
8.Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Cibinong
9.Bupati Kabupaten Bogor
10.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
11.CAMAT BOJONG GEDE
12.CAMAT CIPAYUNG
13.Rotendi
141 — 114
  • Prinsipkontrak partai (Party Contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdatayang menegaskan penanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam Proses Penyelesaian Perkara. Hanyamengikat kepada para pihak Pelawan dan Terlawan. Tidak bolehmerugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihakdalam perkara yang bersangkutanhalaman 11 dari 41 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.Bth/2020/PN Cbi5.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 144/PID/2020/PT BJM
Tanggal 15 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : APRILELY MARIANIE Als LELY Binti BUNYAMIN Diwakili Oleh : APRILELY MARIANIE Als LELY Binti BUNYAMIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZULKHAIDIR, SH
218 — 93
  • Fery Wijaya apakah kenal orang diBanjarmasin yang bisnis sarang burung walet lalu di jawab supir an.Fery Wijaya ada tetangganya yaitu terdakwa seorang pebisnis sarangburung walet partai besar karena mendengar cerita supir an. FeryWijaya tersebut saksi korban Jeany Salim mengatakan kepada supiran. Fery Wijaya ya sudah dikenalkan saja kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 supir an.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 29-04-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 46/Pdt.G/2014/PN. Arm
Tanggal 22 Oktober 2014 — Penggugat 1. Fachrudin Ali, 2. Yeni Ali, 3. Ismet Ali, 4. Ratna Ali, 5. Sumiati Ali, 6. Haslinda La Djolo, 7. Ani Ali, Tergugat Hj.ABDULLA TAHIRUN
38 — 23
  • Bahwa menghubungkan dengan Pasal 1875KUHPerdata bahwa nilai kekuatan pembuktian untuk akta di bawah tanganmenurut Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 546harus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak) tanoa campur tangan pejabatyang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnyadan isi dan tanda tangan diakui sehingga jika syarat tersebut terpenuhi barulahnilai kekuatan pembuktiannya sama
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2015 —
373 — 790
  • ABDUL RAHIM FABANYOBahwa pada saat pilkada di Kabupaten Morotai tahun 2011 pada saatitu hubungan saksi dengan Pemohon dari dulu sangat kenal denganPemohon kemudian saksi dari tahun 2010 saksi merupakan KetuaDPW Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku Utara setelah itu saksiditarik ke DPP Pan sebagai salah satu Ketua DPP Pan periodekepemimpinan Bapak Hatta Rajasa dari tahun 2010 s.d tahun 2015untuk itu saksi yang menyeleksi calon dari Partai dan saksi yangmencalonkan Pemohon sebagai Calon Bupati Morotai
    tahun 2011 ;Bahwa yang saksi ketahui tentang hubungan antara Pemohon denganSyahrin Hamid sebenarnya Pemohon dengan Syahrin Hamid tadinyatidak ada hubungan, saksi kenal dengan Syahrin Hamid karena diasalah satu pengurus Partai Amanat Nasional di Pusat, makamomentum Pilkada dia mengambil kesempatan untuk mendekatiPemohon lalu dia mengirim orangorangnya untuk memantau Pilkadamungkin dengan targettarget tertentu ;Bahwa Pemohon mengkuasakan kepada saudara Syahrin Hamidterkait sengketa Pilkada di Mahkamah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/Pdt/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — Drs. TAMAN RATA SINGARIMBUN, vs EFFENDI. O, dkk
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan pada saat dipasangpagar ada reaksi, larangan dari pihak Dasijem dan anakanaknya, tapi bisadiredam oleh aparat, apalagi diintimidasi dan dikait kaitkan dengan issuketurunan partai terlarang, sudah pasti Dasijem sebagai janda yang miskin,juga sudah tua, apalah dayanya. Kiranya dari uraian secara kronologis ini,Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, berkenan meninjau kembali perkara aquo secara teliti;Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 174 PK/Pdt/20162.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-04-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/Pdt/2015
Tanggal 30 April 2015 —
78 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika halhaltersebut dituangkan dalam kesepakatan atau perjanjian yang kemudiantimbul suatu sengketa, maka merupakan masalah internal diantara ParaPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II;Sesuai dengan asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal 1338 jo.Pasal 1340 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, perjanjian berlaku danhanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 28-01-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 45
  • Tidak benar saya menghabiskan biaya pencalonan Rp. 200.000.000,(dua ratusS juta rupiah) karena saya tidak pernah melihat apalagimemegang uang sebesar itu, kalau memang benar biaya pencalonansebesar itu dimana didapat oleh Tergugat dan perlu pembuktian, apakahuang itu Tergugat serahkan kepada Partai atau pihak lain. Mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat menghadirkan pihakpihakyang menerima uang dari Tergugat hadir untuk memberikan kesaksiandihadapan Majelis Hakim dan dibawah sumpah.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2016 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 189 / Pdt.G / 2014 / PN.Skt
Tanggal 23 September 2015 — MAH SUUN vs MUHAMMAD FAHMI, dkk
48 — 8
  • Prinsip kontrak partai ( partycontract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yangmenegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkaradan hanya mengikat kepada para pihak Penggugat danTergugat. tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yangtidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutandoktrin hukum Yahya Harahap hal 299 Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1419 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — EKO PRAWOTO S.Si Bin SUHARTONO
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepoh, Kec.Nguter, Kabupaten Sukoharjo;Bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2007 TentangPedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 dalam angka IVhuruf B menentukan bahwa Bantuan Sosial adalah salah satu bentukinstrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikankepada kelompok/anggota masyarakat (Lembaga Pendidikan/Keagamaan, Komite Sekolah Swasta, Yayasan/LSM, Perseorangan) danjuga diperuntukkan bagi bantuan partai
Pengadilan PT JAYAPURA
Register : 14-05-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 38/PDT/2014/PT JAP
Tanggal 16 Juli 2014 —
48 — 34
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat25kepada para pihak penggugat dan tergugat.
Pengadilan PN TAKALAR Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN TAKALAR Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tka
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 24
  • dengan surat itu ataudengan suatu cara yang sah dipandang sebagai telah diakui kebenarannya,menimbulkan pembuktian yang lengkap yang sama dengan akta otentik bagipihakpihak yang menandatanganinya serta ahli waris mereka dan yangmendapat hak dari pada mereka;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1875 dan Pasal 288 RBg haltersebut di atas menentukan bahwa, agar akta dibawah tangan melekatkekuatan pembuktian harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan meteriilyaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
Safuan, S.Sos., M.si
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
234 — 105
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau; d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yangHalaman 47 dari 52.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 45/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
IR.MAXIMUS RONDIDAN
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
138 — 66
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau; c. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengantrENCANA; nn 2a nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn ene n en en nee8.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat: TONI SUHARTONO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
118 — 36
  • Saksi ANDI MUSTARI,SH:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRD KotaBontang dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan 2009di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan reses tersebutdiserahkan kepada Pemkot Bontang melalui Ketua DPRD;Bahwa reses tidak
Pengadilan PN MUARA TEWE Pidana Umum
Register : 24-07-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mtw
Tanggal 26 September 2018 — Penuntut Umum:
MARINA TRESYA AYU MEIFANY,SH
Terdakwa:
JONI JORAM Bin JUKI
85 — 31
  • MtwWonorejo (Sekretariat Partai Perindo), Kelurahan Melayu, Kecamatan TewehTengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkanSurat Penetapan tanggal 09 Agustus 2018 Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mtw;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor103/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 25Juli 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1966/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 8
  • bin Sanwardi; sedangkanTergugat mengajukan bukti T.7, T.16, T.17 dan saksisaksi bernama Rasidibin Madasum, Munardi bin Sanmuria, dan Yuda Agung Frantoro bin AbuWardi;Menimbang, bahwa tentang bukti surat P.3/T.7 baik mengenai isimaupun daya kekuatan formilnya dan nilai Kekuatan pembuktiannya sebagaiakta di bawah tangan (ABT) sebagaimana telah dipertimbangkan di atasberlaku pula dalam pembuktian ketiga objek sengketa ini;Menimbang, bahwa bukti T.16 merupakan akta di bawah tangan (ABT)yang bersifat partai
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 248/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat III : DENDI HERYANDI Diwakili Oleh : JANUS T. SIMANJUNTAK, SH.
Pembanding/Penggugat I : KOMARUDIN Diwakili Oleh : JANUS T. SIMANJUNTAK, SH.
Pembanding/Penggugat II : MUHAMMAD TOHARI Diwakili Oleh : JANUS T. SIMANJUNTAK, SH.
Terbanding/Tergugat I : ABAT HIDAYAT
Terbanding/Tergugat II : H. UNANG BUNYAMIN Bin IA
47 — 24
  • membuktikannya mohon kiranya Majelis Hakim untukmenolak gugatan ini .Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan pekerjaan PARAPENGGUGAT , yang seolaholah ingin menyembunyikan pekerjaan dariPENGGUGAT II dan PENGGUGAT Ill , yang status pekerjaannyasebagai TNI AL Aktif , agar dapat menghindari Pasal 39 UndangundangPutusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 12dari47No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia , yang secarategas menetapkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam :1) kegiatan menjadi anggota partai