Ditemukan 3405 data
33 — 13
No. 106/Pdt.G/2019/PA.Skwmenjadi korban penipuan Tergugat, dimana pada bulan November 2017saksi memesan sebuah barang melalui Tergugat dan saksi sudahmembayar sejumlah Rp.30.0000.000, (tiga puluh juta rupiah) kepadaTergugat, namun sampai bulan Februari 2018 barang yang saksi pesantersebut tidak pernah ada, kemudian saksi melaporkan kasus ini kepadapihak yang berwajio dan akhirnya Tergugat ditahan dengan sangsi 2tahun penjara; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulanFebruai
103 — 31
juga telah diberi Kesempatan untukmenyampaikan pendapatnya, dan Para Anak Pelaku pada pokoknya menyesaliperbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan134/BKA/POLPN/IX/2020/ tanggal 21 September 2020 oleh PembimbingKemasyarakatan yang bernama FAJAR KURNIA HAQIQI yang dalamHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.SusAnak/2020/PN Kpnrekomendasinya antara lain agar Anak Pelaku Fandi Rizal Syah Putra binSutarno dapat diberi sangsi
berupa pidana penjara dan berdasarkan LaporanPenelitian Kemasyarakatan 134/BKA/POLPN/IX/2020/ tanggal 21 September2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama FAJAR KURNIAHAQIQI yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak Pelaku Fandi RizalSyah Putra bin Sutarno dapat diberi sangsi berupa tindakan pembinaan dalamlembaga di LPKA Blitar ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus
YAPEKNAS
Tergugat:
PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (PT.NSC Finance) Cabang Purwokerto
429 — 142
Untuk Memastikan kesungguhan TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT dalam menjalankan sangsinya maka PENGGUGATmeminta untuk menjatuhi hukuman Uang paksa (Dwangsom) sebesarRp 1.000.000,(satu Juta Rupiah) setiap harinya atas kealpaanyadengan tidak mematuhi sangsi tersebut;SUBSIDAIR;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lainmaka kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat
tersebut dinyatakan dalam penutupakta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap,saksi, dan Notaris, sudah jelas bahwa penerbitan akta fidusiadimungkinkan tidak dihadiri oleh pihak pemohon cukup dengan wakilatau kuasa yang mengurus pembuatan akta fidusia tersebut;g) Petitum angka ke7 bahwa menyatakan bahwa Tergugat dalammenjalankan sanksinya maka Penggugat meminta untuk menjatuhihukuman uang paksa (Dwangsom) sebesar 1.000.000 setiap harinyaatas kealpaanya dengan tidak memetuhi sangsi
Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalammenjalankan sanksinya maka Penggugat meminta untuk menjatuhihukuman uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000 setiap harinyaatas kealpaanya dengan tidak memenuhi sangsi tersebut adalah dalilyang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan isi Pasal 606adan 606b RV (Reglement op de Rechtsvordering) dan YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor: 791 K/Sip/1972;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah danmeyakinkan bahwa gugatan
21 — 20
No 10 tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil jo PP.No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, namun Pemohon hanyamenyerahkan Surat Pernyataan diatas meterai yang menyatakan bersediamenanggung segala resiko apabila mendapatkan sangsi dari istansi tempatPemohon bekerja akibat dari proses Permohon cerai yang tidak menungguizin Pejabat;Bahwa Termohon juga sebagai PNS pada Kantor Wilayah KementerianHukum dan HAM Riau telah diberitahu
No 10 tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil jo PP.No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, namun Pemohon hanyamenyerahkan Surat Pernyataan diatas meterai yang menyatakan bersediamenanggung segala resiko apabila mendapatkan sangsi dari istansi tempatPemohon bekerja akibat dari proses Permohon cerai yang tidak menungguizin Pejabat;Menimbang bahwa, Termohon juga sebagai PNS pada Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Riau telah
38 — 25
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwaTerdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikat denganaturan aturan yang harus di taati dan mempunyaikewajiban untuk melaksanakan kehadiran dan apabila haltersebut dilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapiTerdakwa tetap melakukan perbutan pelanggaran tindakpidana dan hal tersebut Terdakwa lakukan~ karenaTerdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang132.
28 — 13
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela danagar tidak ditiru) oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
38 — 22
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwaTerdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus di taati dan mempunyai kewajiban untukmelaksanakan kehadiran dan apabila hal tersebut dilanggar makaakan di kenakan sangsi tetapi Terdakwa tetap melakukanperbutan pelanggaran tindak pidana dan hal tersebut Terdakwalakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.2.
88 — 73
Penjatuhan sangsi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapandengan hukum.e. Pemantauwan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yangberhadapan dengan hukum.f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua ataukeluarga.g.
108 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenanya untukmemaksa Tergugat tetap tunduk, taat dan mematuhi putusan ini dikemudianhari maka atas pengabaian Tergugat melaksanakan putusan perkara iniseharusnya kepadanya dikenakan sangsi membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiapharinya, yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai,menyeluruh dan sekaligus terhitung sejak hari ke8 (delapan) putusan atasperkara ini dibacakan hingga Tergugat benar benar melaksanakan putusan;Bahwa adalah
26 — 17
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa sebagaiseorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus di taati danmempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran dan apabila hal tersebutdilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapi Terdakwa tetap melakukanperbutan pelanggaran tindak pidana dan hal tersebut Terdakwa lakukan karenaTerdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.2.
116 — 63
pihaktelawan kami di perkara kami sebelumnya yakni pada perkara Perdata Nomor28/Pdt.G/2004/PN.SRG dalam hal ini pihak Lambertus Buarnirun karena pihakLambertus Buarnirun masih menguasai sepenuhnya tanah yang sudah menjadihak kami berdasarkan putusan pengadilan tersebut ;Berdasarkan halhal sebagaimana terurai di atas, dengan ini kami sebagai pihakTerlawan memohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorongmemeriksa dan mengadili perkara ini seadiladilnya dan berkenan menghukum danmenjatuhnkan sangsi
pihaktelawan kami di perkara kami sebelumnya yakni pada perkara Perdata Nomor28/Pdt.G/2004/PN.SRG dalam hal ini pihak Lambertus Buarnirun karena pihakLambertus Buarnirun masih menguasai sepenuhnya tanah yang sudah menjadihak kami berdasarkan putusan pengadilan tersebut ;Berdasarkan halhal sebagaimana teruraidi atas, dengan ini kami sebagai pihakTerlawan memohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorongmemeriksa dan mengadili perkara ini seadiladilnya dan berkenan menghukum danmenjatuhnkan sangsi
231 — 29
Bahwa sangsi pidana yang dapat dilakukan kepada terdakwa adalahpada UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo pasal 4, pasal 8Perpu No.8 tahun 1962 Tentang Perdagangan BarangBarang DalamPengawasan Jo Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang DalamPengawasan. Bahwa keterangan Ahli dibenarkan terdakwa;2.
Bahwa sangsi pidana yang dapat dilakukan kepada terdakwa adalahpada UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo pasal 4, pasal 8Perpu No.8 tahun 1962 Tentang Perdagangan BarangBarang DalamPengawasan Jo Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang DalamPengawasan. Bahwa izin yang harus dimiliki untuk memperdagangkan pupukbersubsidi pemerintah adalah :1.
Septian Napitupulu, SH
Terdakwa:
Zulham
19 — 2
dakwaantunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
24 — 20
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela danagar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
18 — 1
Pemerintah Nomor 10tahun 1983, jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 akan tetapibelum didapatkan, kecuali surat rekomendasi dari atasan dimana Pemohonbekerja, dan selanjutnya Pemohon telah membuat surat pernyataan yangmaksudnya tetap mengurus surat izin tersebut, akan tetapi pemeriksaanperkara tetap dilanjutkan dan diputuskan tanpa harus menungguh terlebihdahulu. keluarnya surat tersebut, dan oleh Majelis Hakim dapatdipertimbangkan setelah terlebin dahulu kepada Pemohon telahdiberitahukan tentang sangsi
58 — 24
Bahwa terhadap pengangkutan kayu/pohon yang tidak disertai dengan notaangkutan atau nota angkutan penggunaan sendiri atau surat keterangan asalusul (SKAU) maka dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asalusul...usul hutan hak. sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikankeabsahannya dikenakan sangsi administratif berupa pembinaan melaluitegoran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten / kota, hal tersebutsesuai dengan Permenhut : P.30/MenhutIl/2012 tenang penataan hasil hutanyang berasal
76 — 32
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efekcegah terhadap prajurit lainnya.10Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuaifalsafah Pancasila dan Sapta Marga
41 — 22
karenamelakukan perselingkuhan, yang mana =mengenai lokasipenangkapan atau penggerebekan tersebut saksi tidakmengetahuinya, kemudian setelah digerebek oleh istri Tergugatkemudian Penggugat dan Tergugat dibawa ke lembaga adat disekolag darat ; Bahwa kemudian di lembaga adat saksi ikut melakukan mediasiatas kejadian tersebut yang mana saat mediasi tersebut Penggugatdan Tergugat samasama mengakui kalau mereka berduaberselingkuh, hingga akhirnya lembaga adat memberikan hukumankepada mereka berdua yaitu hukuman sangsi
adat ;Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN SdwBahwa sangsi denda adat tersebut sudah dipenuhi Penggugat danTergugat yang mana masingmasing diantara mereka dikenakandenda sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ;Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat T1 dan T2 danterhadap bukti surat tersebut saksi mengetahuinya karena buktisurat tersebut berupa surat pernyataan kedua belah pihak ;Bahwa saat di lembaga adat tersebut tidak ditanyakan mengenaisudah berapa lama Penggugat
389 — 379
Perarem yang mana2222, dan dikomentari lagi oleh saksi GUSTI NGURAH ALIT melaluiakun Goes Arelit dengan katakata Haha nike sampun kata ya tgl25 akan datang ambil uang nya selanjutnya Terdakwa berkomentarlagi dengan katakata Nike Pungli karna Perarem itu tidak sah cacathukum orang yang kena dan sepuluh menit kemudian Terdakwaberkomentar lagi dengan katakata Arogansi BENDESA sudahkelewatan banyak melakukan tindakan melanggar awig desa siapayang bisa memberi dia sangsi ????
Artinyabahwa Bendesa tidak dapat melakukan pelaporan/pengaduantanpa persetujuan warga desa Keramas (Krama Desa).MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH MENYANGKUT NAMADESA DI DESA PAKRAMAN KERAMASMemperhatikan komentar yang disajikan Jaksa Penuntut Umumsenyatanya terdapat permasalahan tentang Pararem dan Siapa yangmemberikan sangsi bagi Bendesa. Terhadap permasalahan seperti itu,Hal 26 dari 36 hal. Put.
126 — 61
karenamelakukan perselingkuhan, yang mana =mengenai lokasipenangkapan atau penggerebekan tersebut saksi tidakmengetahuinya, kemudian setelah digerebek oleh istri Tergugatkemudian Penggugat dan Tergugat dibawa ke lembaga adat disekolag darat ; Bahwa kemudian di lembaga adat saksi ikut melakukan mediasiatas kejadian tersebut yang mana saat mediasi tersebut Penggugatdan Tergugat samasama mengakui kalau mereka berduaberselingkuh, hingga akhirnya lembaga adat memberikan hukumankepada mereka berdua yaitu hukuman sangsi
adat ;Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN SdwBahwa sangsi denda adat tersebut sudah dipenuhi Penggugat danTergugat yang mana masingmasing diantara mereka dikenakandenda sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ;Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat T1 dan T2 danterhadap bukti surat tersebut saksi mengetahuinya karena buktisurat tersebut berupa surat pernyataan kedua belah pihak ;Bahwa saat di lembaga adat tersebut tidak ditanyakan mengenaisudah berapa lama Penggugat