Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum
Register : 04-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Psr
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ERMA NURJANAH, SH
Terdakwa:
SESILIA EVO DWI KRISTIANA
100 — 23
  • terdakwa;Bahwa selama menjaga toko jelita, sepengetahuan terdakwa Balai Pom tidak pernah datangke toko;Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual kosmetik yang disita tersebut adalah illegal;Bahwa terdakwa mengetahui kalau kosmetik yang tidak terdaftar di POM memberikandampak tidak baik bagi kesehatan;Bahwa karena konsumen banyak yang membeli kosmetik tersebut sehingga terdakwamenjual kosmetik tersebut;Bahwa cara terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara mengecer sehingga terdakwatidak menjual dalam partai
Pengadilan PN TERNATE TUN Pilkada
Register : 16-12-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tte
Tanggal 28 Desember 2020 — Penuntut Umum: RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH Terdakwa: FAHMI BASA AMIN, SH
232 — 104
  • dengan melakukan keputusan seperti kegiatankegiatan serta program diKecamatan di Kelurahan dan atau di desa dan juga melakukan perbuatan atautindakan yang mengarah keberpihnakan kepada salah satu pasangan calon KepalaDaerah yang terindikasi merugikan pasanngan calon lain misalnya ikut serta dalamkegiatan kampanye ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak terlibat, dalam artitidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadipeserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 10-05-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 92/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
SUYOTO, S.T.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
193 — 87
  • Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d.
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 30-06-2014 — Putus : 15-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN MUARO Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN Mrj
Tanggal 15 Agustus 2014 — ADRIMON Pgl AD
395 — 11
  • yang dipakai oleh Bapak RudiHartono, selaku Pimpinan/Ketua DPRD Kab.Dharmasraya, yang menjadi barang bukti dalam perkaraini;Bahwa Plat Dinas/merahnya mobil Fortuner itu adalahBA 2 V dan untuk plat rahasianya/plat hitam BA 1022BS;Bahwa statusnya mobil Fortuner tersebut adalah milik/aset sebagai Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya,dengan hak pakai sebagai fasilitas jabatan untuk MobilDinas Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;Bahwa benar Ketua DPRD Dharmasraya adalah BapakRudi Hartono, S.Sos, dari Partai
Pengadilan PN SINTANG Perdata Pembagian Harta
Register : 19-12-2013 — Putus : 19-05-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN SINTANG Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Stg
Tanggal 19 Mei 2013 — Hj. ENNY JAMILAH MELAWAN AMINAH R. W, Dkk
157 — 31
  • Dalamgugatan Penggugat adalah gugatan Contentiosa yang mengandung sengketadiantara pihak yang berpekara pemeriksaan penyelesaiannya diajukan kepadaPengadilan dengan posisi para pihak :Ada yang bertindak sebagai Penggugat.Ada pihak lawan yang bertindak sebagai Tergugat.Permasalahan hukum yang diajukan kepengadilan mengandung sengketa.Sengketa teijadi antara para pihak, setidaknya ada 2 (dua) pihak.Bersifat partai, yang satu berkedudukan dan bertindak selaku Penggugat dan lainberkedudukan sebagai Tergugat.Berdasarkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juni 2016 — FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos ; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
80 — 39
  • Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNJKT Bahwa, berkaitan dengan Pasal 87 ayat (4) Undangundang ASN, yang berbunyiPegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat : a) Melakukanpenyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. b) Dihukum kurunganpenjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karenamelakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak PidanaYang Berkaitan Dengan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Umum. c) Menjadianggota atau pengurus partai
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Gto
Tanggal 18 September 2017 — - ABDUL HAKIM HAFID LAWAN - PT. MANDIRI TUNAS FINANCE KOTA GORONTALO
31 — 8
  • Mandiri Finance);Bahwa Saksi mengetahui mengenai penarikan mobil tersebut yaitupada saat itu Saksi menjadi Calek partai, Kemudian ada pembicaraandengan Penggugat bahwa Saksi akan menyewa mobil milik Penggugattersebut untuk dipakai kampanye, lalu pada saat Saksi akan mengecekmobil tersebut ternyata sudah tidak ada, terus Saksi bicara denganPenggugat bagaimana pembicaraan tersebut, kemudia Penggugatmenyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Penggugat sudah ditarik olehTergugat;Bahwa setahu Saksi mobil Penggugat
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum Penipuan
Register : 31-08-2015 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANYUMAS Nomor 02/Pid.B/2013/PN Bms
Tanggal 21 Maret 2013 — - SUJONO Bin ARSAWIKRAMA - MUSLICH Bin MADKOSIM
52 — 14
  • Saksi SUWATNOBahwa saksi menjadi anggota DPRD Pemalang, tanggal 7 September2009 dari Partai Patriot ;Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2005 di tempatpengajian;Bahwa awal mulanya pada tahun 2005, saksi kenal dengan H.UMAR KUMPUL SUTRISNO yang waktu itu menjabat sebagaiKetua DPRD Kab.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 13-07-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 28/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
TEUKU HAFNIBAR
Tergugat:
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH
359 — 182
  • Dengan demikian LPJKNasional dan LPJK Provinsi bukanlah entitas yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, melainkan sebagai Lembaga Paguyuban MasyarakatJasa Konstruksi sama halnya dengan Lembaga Kamar Dagang danIndustri (KADIN), GAPENSI, PERADI, dan Organisasi Partai Politikyang tupoksinya adalah memberikan pelayanan bagi anggotanyamasingmasing, namun semua organisasi tersebut dibentukberdasarkan peraturan perundangundangan;Keanggotaan LPJKN dan/atau
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum
Register : 07-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ALIRAN DUHA
107 — 13
  • Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3042 K/Pdt/2013
Tanggal 29 April 2014 — PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD VS ETHNA JUNA SIBY
355 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus151.4.3.perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yangharus diputus secara contentious.
Pengadilan PA WONOSARI Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PA WONOSARI Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Wno
Tanggal 19 Juli 2017 — PEMOHON & TERMOHON
16 — 4
  • Bahwa perlu Pemohon sampaikan disini, segala upaya Pemohonuntuk menyelamatkan rumh tangganya telah dilakukan Pemohontermasuk dengan cara untuk meningkatkan ekonomi dan martabatkeluarganya yaitu pada tahun 2014 Pemohon mencoba ikutmencalonklan anggota DPRD Gunung Kidul melalui Partai XXX danatas keinginan dan kerja yang kuat serta dukungan dari keluargaPemohon terutama orang tuanya baik itu dukungan moril maupunmateriil ditambah doa restu dari kedua orang tuanya maka atasrahmat Allah SWT Pemohon berhasil
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 23-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 20/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
FADLI MAMULATY
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
300 — 370
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia di atas Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinasKepolisian Negara Republik Indonesia apabila: pada huruf b,disebutkan bahwa melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapatmerugikan dinas kepolisian.yang dalam penjelasannya ditegaskan berperilaku merugikan antaralain
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 14-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 18-11-2018
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 19/Pdt.G/2018/PN sml
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
JULIANA KEMPIRMASE, S.Pd.
Tergugat:
1.FRANSINA SURLILI
2.KASPAR SAMPONU
148 — 105
  • Namun sebagaimana didalilkan Penggugatsendiri bahwa Peralihan hak atas sebidang Tanah antara Penggugat danTergugat dimaksud dalam perkara a quo, maka berdasarkan PrinsipKontrak Partai (Party contract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihakyang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara,hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, sehingga gugatanPenggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah amalat;Bahwa dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-07-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 9 Juli 2013 — PT. SIEMENS INDONESIA, yang diwakili oleh Presiden Direktur dan CEO, Hans Peter Haessleins serta Direktur dan CFO, Wolfgang Hofmann vs STEPHEN MICHAEL YOUNG, Warga Negara Australia, Pekerjaan Karyawan Swasta
266 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan", halaman 546 s/d 547, agar pada akta bawah tangan melekatkekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil danmateriil:dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak)tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.Hal. 35 dari 42 hal. Put.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 190/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUSIATI
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
121 — 81
  • Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.
    Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut
    Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-04-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/PID.SUS/2012
Tanggal 11 April 2012 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan SAMUEL F. MATUTINA
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk tahun 2008adalah Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.Bahwa Pos Anggaran Bantuan Keuangan adalah dipergunakan untukbantuan kepada organisasi, partai politik, LSM.Bahwa ada pemanfaatan dana atau anggaran di luar ketentuan/ tidaksesuai dengan peruntukannya pada TA. 2005 pada Setda Ende yaitudiambil dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kode Rekening2.01.03.4.Bahwa sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan KerjaBagian Keuangan Setda Kabupaten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — BUPATI TANGERANG vs ACENG KODIR
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2016 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 196/ Pdt.G/2015/PN.Skt
Tanggal 28 Januari 2016 — ANDI NUGROHO, SH, dk vs PT. BANK MEGA Tbk, alamat Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean Kav.-12-14 A Jakarta Cq Kantor Cabang Surakarta, dkk
30 — 22
  • Kerugian immaterial akibat Perbuatan Melawan HukumPARA TERGUGAT membuat PENGGUGAT I yangmerupakan seorang ketua DPC Partai MHanuraKab.Wonogiri yang memiliki banyak pengurus ,pengikutlebih dari puluhan ribu massa yang tersebar di 25kecamatan,seorang Advokad Muda dari Peradi yangharus selalu taat pada hukum dan bagian dari penegakhukum,danPENGGUGAT II yang sebagai seorang karyawanRumah Sakit MARGA HUSADA Wonogiri merasasangat malu kehilangan hak, harkat dan martabatnyayang tidak dapat dinilai dengan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 06-02-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1863/Pid.B/2016/PN.Plg
Tanggal 6 Februari 2017 — Lukman Sundana Als Luk King Sun Als Asun
55 — 8
  • Pigkalau dalam partai besar saksi korban tidak sanggup, dan terdakwa berkata barangbarang apa saja yang ada ditoko korban yang terdakwa butuhkan tolongdikirim, kalau tidak ada ditoko saksi korban tolong diambilkan ditoko lain danpembayarannya akan dibayar lunas setiap barang yang sudah diterima danterdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek BankSumsel Babel, dan tabungannya tersebut tidak pernah kosong dan selalu lancardalam bertransaksi karena terdakwa adalah seorang pemborong dan