Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Putus : 11-12-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1153 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH
901 — 750 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ramli Lallo, saksiSyamsu J dan saksi H.Abd Halim Sitaba yang mengerjakan ke 7 (tujuh)paket proyek tersebut bukanlan pengusaha yang berprofesi sebagaipengusaha pengadaan barang/jasa kecuali saksi SUHARTO yangmerupakan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Jeneponto denganjabatan Sekretaris sehingga penyelesaian beberapa pekerjaan proyektersebut dapat diragukan hasilnya;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agungberpendapat:a.Bahwa permohonan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 11-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
SEMUEL KATUCHE
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KUYANGA, KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
187 — 95
  • Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;c.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 69/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
SETIAWAN PUTRA, S.Pd.SD.
Tergugat:
BUPATI KAUR
84 — 44
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;,d.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 96/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
AGUS SUGIARTO, S.H., M.H.
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
112 — 57
  • bahwa setelan Penggugat (AGUS SUGIARTO)mengajukan permohonan pensiun dini dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia sejak tanggal 7 Juli 2008 ( vide Bukti P7 = T4) dan setelahpermohonan pensiun dini Penggugat dikabulkan oleh Wakapolres Lembata,Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan No. 96/G/2019/PTUNKPGPenggugat mengajukan ijin untuk mengurus segala administrasi pencalonanPenggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil Vdan sekaligus mendaftar sebagai Calon anggota DPRD dari Partai
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-04-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Kpg.
Tanggal 27 April 2015 — JOHNY LIMARDI LAWAN 1. MARTHA NDOLU EOH-LENA; 2. DANIEL LOUK FANGGI 3. MUDJI SANTOSO HADI WIJONO 4. BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG,
62 — 37
  • Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam perkara ini telahbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUH Perdata yakni keliru telah menempatkan Tergugat dan Tergugat Ildalam perkara ini karena tidak ada hubungan hukum sama sekali denganPenggugat;. Bahwa dengan demikian maka Fundamentum petendi atau dasar hukum(Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) yang wajib diuraikandalam surat gugatan yakni tentang :.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
NURISWANSYAH, SH
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
245 — 132
  • berbuatsewenang wenang merujuk pasal 87 ayat (4) karena isinya sebagai berikutPasal 87 ayat (4) PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena :1) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452) Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganJabatan dan atau Pidana Umum.3) Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 93/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
SOLISTIS PO DACHI, S.H., M.Hum
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
91 — 71
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau;Hal. 15 Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukandengan berencana;22.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 13-08-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
272 — 214
  • Dan bila dikaitkan denganbadan hukum meliputi: Perseoran Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, BadanUsaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PerusahaanUmum Badan Usaha Milik Daerah (PUBUMD), Partai Politik, Organisasi masa,dan lainnya, yang mengajukan perkara, maka harus diperhatikan kedudukanorang yang mewakili dan anggaran dasar badan hukum tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2, 4 dan 5mendalilkan bahwa kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadapTergugat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
351 — 255
  • pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.(4) PNS diberhentikan tidak hormat karena :Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBYHalaman 10 dari 49 Halamana. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 130/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
MANGSUR/ MUHAMMAD MANSYUR
Tergugat:
KEPALA DESA BATANG-BATANG DAYA
113 — 68
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dank.
Pengadilan PN LABUHA Perdata Tanah
Register : 22-07-2013 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 11/Pdt.G/2013/PN LBH.
Tanggal 18 Juni 2014 — Penggugat : PIETER SALMON Tergugat I : Ahli Waris ALMARHUM RUSLY ACHMAD yaitu RUSMINI HAYAT, NAZRI ERWIMA ACHMAD, MUDRIKA ACHMAD, CHAERUL ASRIE ACHMAD, ABO ACHMAD, WAHYU ACHMAD, NAILA ACHMAD, JULFIKAR ACHMAD, Tergugat II : ABDULLAH SAMAD
96 — 41
  • Sehingga berdasarkan pertimbanganberdasarkan buktibukti tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinanpenandatanganan surat dalam bentuk partai (dua pihak atau lebih) in casu olehalmarhum Rusly Achmad, Abdullah Samad dan Penggugat hanya dilakukan oleh ketigaorang tersebut tanpa melibatkan para saksi yang disebutkan dalam perjanjian tersebutseperti Husen Abang, Samad Kene dan A. M. Saleh;Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang Husen Abang, Samad Kene danA. M.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 70/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 46
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau; d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-07-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Juli 2013 — SAPAR, DKK VS DIREKTUR UTAMA PTPN IV (Persero)
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersih dantanah pertanian mulai tahun 1944 berlanjutlah pemiliknya kepadaPemohon Kasasi hingga saat ini sudah 66 tahun, tetapi pada tahun1966 tibatiba, muncul traktor perkebunan mentraktor lokasi 10,5 Hatersebut yang sudah perkampungan dan rumah para Pemohon Kasasi17 pintu di dalamnya rata dengan tanah dan apabila para PemohonKasasi dan orang tua Pemohon Kasasi melawan petugas Perkebunandikawal ABRI bersenjata lengkap pada saat pentraktoran tahun 1966terjadi, dituduhlan Para Pemohon Kasasi PKI (Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 209/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
152 — 60
  • Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauHalaman 50PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.5.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 19-08-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2011/PTUN.ABN.
Tanggal 28 Desember 2011 — Drs. SEMUEL LETELAY, M.Si sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU BARAT DAYA sebagai Tergugat
123 — 46
  • memerintahkanbawahannya untuk mengecek langsung dilapangan kemudian membuat laporan; e Bahwa benar sebelum saksi membuat laporan, telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Anggota Kominda yang lain ;e Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari laporan yang dibuatnya tersebut ; e Bahwa benar selain Penggugat ada 8 orang pegawai yang juga terlibat politikpraktis ; e Bahwa saksi tahu para pegawai yang terlibat politik praktis telah dijatuhi hukumandisiplin ; e Bahwa benar Penggugat tidak masuk sebagai anggota partai
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 15-01-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
RICHARD ANDRY HARRISON
Tergugat:
1.NY. LENNY SORAYA LEANG
2.IWAN DARMAWAN TANDIAWAN
48 — 13
  • tergugat;Sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi bahwa yang tarik sebagai turut tergugatyaitu IWAN DARMAWAN TANDIAWAN yang tidak ada hubunganHalaman 23 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mkshukum dengan penggugat konvensi /tergugat rekonvensi karena yangbersangkutan tidak terikat dengan perjanjian nomor 6 tanggal 12Januari 2016, sehingga tindakan penggugat konvensi/tergugatrekonvensi yang menarik dalam gugatannya sebagai turut tergugatadalah bertentangan dengan prinsip partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 139/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
1.EPI HATI LAIA
2.EPI HATI LAIA, S.Pd
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Desa Hiliwatema
85 — 42
  • diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Halaman 57Putusan No.139/G/2020/PTUNMDN. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-04-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 53/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 26 Juni 2018 — -. HENRIKUS JASCO NARUNG, DKK VS -. P. KONS BEO, SVD, DKK
80 — 41
  • Beraktivitas social lainnya saja sangatsulit, akibat propaganda rejim Orde Baru masyarakat terlanjur menerimaimage bahwa keluarga orang yang dituduh anggota partai terlarangadalah musuh Negara dan dikucilkan dalam pergaulan. Hakhak nyabanyak yang dirampas in casu tanahtanah milik bapak Nicetas Narung.Dalam hati kecil tentu ada protes dan keberatan, tapi dalam situasisedemikian Siapa yang berani mengajukan protes?.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 2/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si
Tergugat:
Bupati Kolaka Timur
222 — 120
  • Sipil Negara sebagaimana dikutip;PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena; a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi Halaman 14 dari 57 Halamanb. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-02-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — NOLDY AWUY VS I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARA., II. VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, DK;
138 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila ditinjau dariunsur Orang (natuurlijk person), Penggugat bukanlah Calon Bupati atauWakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahHalaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2017Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 atau Badan Hukum Perdata(rechtpersoon) dimana LSM Minut Connection bukan Partai