Ditemukan 11604 data
122 — 28
Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNIserta penyuluhanhukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnyaprajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaanNarkotika, sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukungprogram pemerintah dalam hal memberantas kejahatanpenyalahgunaan Narkotika atau setidaktidaknyaTerdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dariketerlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika,bukan malah sebaliknya.3.
84 — 15
tekanan;Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umummengajukan saksi Verbalisan yaitu Saksi Ekis Sulistio Edi,di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi adalah penyidik Satnarkoba Polres Bondowoso; Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan diPolres Bondowoso; Bahwa saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa sesuaidengan prosedur (pertanyaan kemudian di jawab Terdakwa),dilakukan di Satnarkoba Polres Bondowoso; Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada penekanan
1.CHANDRA SAPUTRA, S.H.
2.DAVID LAFINSON SIPAYUNG, S.H.
Terdakwa:
1.YAKOBUS ARIANCE ATOK Bin BENYAMIN MAUK
2.KLEMENTINUS TAKELEB Als KLEMES Bin YOHANES NENO
128 — 29
voordaardelijk opzet) atau biasadisebut dengan opzet bersyarat (dolus eventualis) yaitu seseorangyang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkansuatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila iamelakukan perbuatan tersebut kemungkinan perbuatan itu akamenimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana olehperaturan perundangundangan dan terhadap akibat lain tersebutbukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanyadidasari kemungkinan terjadinya;Menimbang, bahwa penekanan
PRATOMO HADI H, S.H.,MH
Terdakwa:
SATRIA KINATA PERANGIN ANGIN
34 — 23
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
28 — 18
Selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telahmenerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinanTNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangatdilarangnya prajurit INI terlibat dalam masalahpenyalah gunaan narkotika, dan ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibatdalam masalah narkotika.
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Hadianto
50 — 29
Bahwa selaku prajurit TNI,Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan daripimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnyaprajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan maupun peredarannarkotika.3.
87 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan penekanan PejabatBea dan Cukai atas perusakan alkohol sulingan menjadi spiritusbakar hanya kepada minyak tanah.
32 — 4
Darmaji; Bahwa benar pada saat pemeriksaan tersebut, tidak pernah dilakukanpenganiayan atau penekanan terhadap Sdr. Darmaji;Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN GprBahwa benar pemeriksaan dilakukan pada pagi hari sampai dengan sorehari;Bahwa benar pemeriksaan juga sempat beristirahat dan Sdr. Darmajidiberikan makanan dan minuman;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr.
101 — 25
Belum ada definisi bakumengenai pengertian advokasi akan tetapi apabila diamati dari pola tindakanatau gerakan yang dilakukan maka gerakan advokasi dapat berupa tindakantindakan pendampingan, penekanan, dan tindakan mempengaruhi.
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
261 — 124
Mtr.gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau PejabatPemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena UndangUndang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa sebagai jaminan perlindungan kepada masyarakatdimaksud, UndangUndang menekankan adanya kewajiban bagi PejabatPemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif yang diajukanwarga masyarakat, oleh karenanya UndangUndang memberikan penekanan adanyasanksi administratif
84 — 7
Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutantuntutan apasaja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan(Petitum);Menimbang, bahwa penekanan terhadap kejadian materiil serta hubunganhukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentum petendi) sebagai salahsatu persyaratan formal dari suatu surat gugatan sebagaimana disebutkan dalampoint c di atas, maka dalam praktek peradilan perdata di Indonesia selama inijustru ketentuan ini menjadi sangat penting dan menentukan karena dari
98 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3126 K/Pdt/2013dikarenakan adanya penekanan, Penggugat tanpa membacalangsung menadatanganinya isi perjanjian tersebut. PerjanjianKerjasama tertanggal 20 November 2009 bertentangan dengan Pasal1320 BW ayat 1. yang berbunyi : Kesepakatan mereka yangmengikatkan dirinya.A.
36 — 7
selaku kreditur telah melakukan perbuatan dengan sengajatidak memberikan pelayanan secara transparan kepada Pelawan, pada masingmasing dokumen perjanjian kredit tersebut Pelawan tidak diberi salinannya dankesulitan untuk mendapatkan akses informasi tentang berapa sisa hutang Pelawanyang harus diselesaikan kepada Terlawan II;Bahwa, dalam kredit tersebut Pelawan telah melaksanakan prestasi pembayaranangsuran sejak awal kredit secara baik dan lancar, ketika angsuran menunggakTerlawan II melakukan penekanan
1.CHANDRA SAPUTRA, S.H.
2.DAVID LAFINSON SIPAYUNG, S.H.
Terdakwa:
ORDIANUS HALE Bin BALTASAR BEREK
139 — 30
voordaardelijk opzet) atau biasa disebutdengan opzet bersyarat (dolus eventualis) yaitu Seseorang yangmelakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatuakibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila iamelakukan perbuatan tersebut kemungkinan perbuatan itu akamenimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana olehperaturan perundangundangan dan terhadap akibat lain tersebutbukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanyadidasari kemungkinan terjadinya;Menimbang, bahwa penekanan
Terbanding/Penggugat XIX : Arahman
Terbanding/Penggugat II : Muhtar
Terbanding/Penggugat XVII : Nurhasan
Terbanding/Penggugat XV : Salbiyah
Terbanding/Penggugat XXX : Matsani
Terbanding/Penggugat XIII : Suryadi
Terbanding/Penggugat XXVIII : Hamdani.h.musa
Terbanding/Penggugat XI : Djunaidih
Terbanding/Penggugat XXVI : Usup Idup atau Yusuf Idup
Terbanding/Penggugat IX : Bariyah
Terbanding/Penggugat XXIV : H.Arifin
Terbanding/Penggugat VII : Mat Idjih
Terbanding/Penggugat XXII : Muhayar
Terbanding/Penggugat V : Muhadi
Terbanding/Penggugat XX : Nurhayati
Terbanding/Penggugat III : Hj Mursinah
Terbanding/Penggugat XVIII : Rumyani
Terbanding/Penggugat I : Yaman
Terbanding/Penggugat XVI : Ating Sujai
Terbanding/Penggugat XXXI : Saman
Terbanding/Penggugat XIV : Sakim
Terbanding/Penggugat XXIX : Saimah
Terbanding/Pengguga
53 — 55
Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT disertai dengan faktafaktadan buktibukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagikebenarannya maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalau terdapat upaya hukum Banding, Verzet, mapun Kasasi (Uitvoerbaar bijVorraad).19.Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TERGUGAT I,TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mematuhi dan melaksanakan isi putusanperkara a quo maka selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksaperkara a quo
42 — 19
Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhanhukum tentang bahaya narkotika maupun penekanan KomandanSatuan pada saat upacara, apel dan Jam Komandan.: Bahwa terhadap keterangan Saksi5 yang dibacakan dipersidangan adayang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah menjualNarkotika, atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakimmenganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan keterangan Saksi5 dan Terdakwa berhenti diwarung nasi daerah Perbaungan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUJENG ANAK AHEN (Alm)
80 — 31
Unsur mengambil sesuatu barang;~Yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait denganpembuktian unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa diatas yang tentunyadidasari atas rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka ada baiknyamajelis hakim perlu memberikan suatu penekanan dan kejelasan terkait dengan maksud (makna)yang
43 — 26
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotikamenunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yangbertugas di Kesatuan Denma Mabesad untuk menjauhi narkotikasebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidakterlibat dalam penyalahgunaan' narkotika, karena dampak darimengkonsumsi narkotika utamanya terhadap' diri sendiri akanmempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akandapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan.
146 — 74
mempengaruhisebagai berikut : Bahwa sifat perobuatan Terdakwa melakukan tindak pidanatersebut disebabkan karena Terdakwa salah dalam pergaulansehingga Terdakwa tidak berfikir panjang akan akibat yang akanditerima dikemudian hari Bahwa hakekatnya perobuatan Terdakwa tersebut kurangnyakesadaran terhadap aturan hukum yang berlaku dan rendahnya kadardisiplin dalam diri Terdakwa selaku seorang prajurit sehinggaTerdakwa melibatkan diri dalam peredaran Narkotika padahalTerdakwa sudah mengetahui tentang penekanan
47 — 18
Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama