RAMLImelalui surat Nomor : 973/5822 tanggal 20 April 2004 tentang Penetapan NJOP PBB, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Terdakwa melalui surat yang dibuat danditandatanganinya Nomor : S758/WPJ.01/KB.0602/2003 tanggal 20 April 2004perihal Penetapan NJOP PBB dan isi surat tersebut berupa penyampaian 3 (tiga)SPPT tahun 2004 sebagai berikut :Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 1966 K/PID.SUS/20111 Bagian depan seluas 4000 M? an. PD PKM Sub Unit Kb.

:e NJOP 4000 M? x Rp. 1.573.000, Rp. 6.292.000.000,e Harga pasar 4000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 5.400.000.000,e Nilai Rp. 5.846.000.000,Tanah bagian tengah seluas 10.000 M?:e NJOP 10.000 M? x Rp. 200.000, Rp. 2.000.000.000,e Harga pasar 10.000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 13.500.000.000,NilaiRp. 7.750.000.000,Tanah bagian belakang seluas 15.900 M? :Harga 15.900 M? x Rp. 160.000, Rp. 2.544.000.000,Harga pasar 15.900 M?

:e NJOP 4000 M? x Rp. 1.573.000, Rp. 6.292.000.000,e Harga pasar 4000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 5.400.000.000,e Nilai Rp. 5.846.000.000,Tanah bagian tengah seluas 10.000 M?:NJOP 10.000 M? x Rp. 200.000, Rp. 2.000.000.000,Harga pasar 10.000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 13.500.000.000,Nilai Rp. 7.750.000.000,Tanah bagian belakang seluas 15.900 M? :Harga 15.900 M? x Rp. 160.000, Rp. 2.544.000.000,Harga pasar 15.900 M?

Hasbiyah Elriani ;121 Copy legalisir Surat Lurah Simalingkar B No. 973/0122 tanggal 19 April 2009tentang Harga Pasar Tanah dan NJOP 2004 di JI.

GEMILANG KREASI UTAMA No. 539/7497dan No. 01/PK/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 973/5822 tanggal 20 April 2004perihal Penetapan NJOP PBB ditujukan kepada Kantor PelayananPBB Medan ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 970/5822 tanggal 26 Maret 2004perihal Permintaan Data NJOP PBB dan Harga Pasaran Tanah ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 973/4911 tanggal 30 Maret 2004perihal Permintaan Data NJOP PBB dan Harga Pasaran Tanah ;Asli 1 (satu) bundel surat dari PD Pembangunan Kota

Alasan penolakanHalaman 2 dari 45 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tjsyang sangat jelas dari PEMOHON adalah disebabkan nilai yang ditawarkandi bawah NJOP yang ditetapbkan Pemerintah Kabupaten Bulungan.Hal ini yang menjadi dasar keberatan PEMOHON tentang Nilai GantiKerugian yang ditetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah PelabuhanPesawan yang nilainya hanya mencakup 40% dari NJOP yang ada. Tidaksampai setengah dari NJOP kawasan yang ada.

Tentu hal ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat awam yangdituntut patun membayar pajak di lahan yang dikuasainya, namun ketikalahan tersebut diambil untuk kepentingan umum, nilai ganti ruginya dibawah NJOP yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah KabupatenBulungan. Bahkan di dalam logika umum masyarakat, nilai ganti kerugiansepatutnya berada di atas NJOP yang ada.Dalam pemahaman PEMOHON, TERMOHON pasti sudah menghubung!

kantor pajak setempat (BP2RD) untuk memperoleh data NJOP kawasanyang akan dibebaskan untuk Pelabuhan Pesawan. Dengan fakta bahwanilai ganti kerugian yang ditawarkan Panitia Pelaksana PengadaanPelabuhan Pesawan yang nilainya berada di bawah NJOP yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang PBBnya dibayarsecara reguler oleh para pemilik lahan garapan, maka hal ini PEMOHONmenyimpulkan bahwa ganti kerugian yang diberikan tidaklayak dan tidakadil.4.

, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 29Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, NJOP adalah dasar daripengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan,sehingga apabila kita pahami secara a contrario, NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual belli tanah, melain dasar dari pengenaan Pajak Bumidan

Pemohon Keberatanmenyatakan bahwa Termohon Keberatan pasti sudah menghubungikantor pajak setempat (BP2RD) untuk memperoleh data NJOP kawasanyang akan dibebaskan untuk pelabuhan pesawan lalu menetapkan nilaiganti kerugian yang nilainya berada di bawa NJOP;Bahwa asumsi Pemohon Keberatan tersebut Sunggu keji dan bahkandapat berakibat fatal terhadap proses pengadaan tanah pelabuhanpesawan karena fitnah tersebut sama saja dengan menyatakan bahwapengadaan tanah pelabuhan pesawan telah dilaksanakan tidak

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 2.428.516.891.6332. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 2.428.511.891.6334. NJKP 971.404.756.653). PBB yang terutang 4.857.023.7836. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 4.818.968.6087. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 38.055.1758. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 9.513.7949. PBB yang masih harus dibayar 47 568.969 Bahwa penjelasan perhitungan:a. PBB yang masih harus dibayar sebesar Rp 47.568.969;b.

NJOP Bumi Produktif 4.408.411.186.059B. NJOP di luar Bumi Produktif 2.487.586.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.410.898.772.0592. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 4.410.893.772.0594. NJKP (40%) 1.764.357 .508.8245. PBB yang terutang (0,5%) 8.821.787 .5446. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 4.818.968.6087. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 4.002.818.9368. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 1.000.704.7349.

NJOP Bumi Produktif 4.408.411.186.059B. NJOP di luar Bumi Produktif 2.487.586.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.410.898.772.0592. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 4.410.893.772.0594. NJKP (40%) 1.764.357.508.8245. PBB yang terutang (0,5%) 8.821.787.5446. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 4.818.968.6087. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 4.002.818.9368. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 1.000. 704.7349.

Putusan Nomor 373 B/PK/Pjk/2019menambah PBB terhutang dari yang Pemohon Banding ajukan atas SPPTPBB Nomor PTB.NM.63.02.000.734.324.0002.3 tahun pajak 2013 tertanggal16 Juni 2013 atas nama PT Bahari Cakrawala Sebuku dapat dibatalkan danhasil penetapan atas SPPT PBB tahun pajak 2013 menjadi sebagai berikut(dalam Rupiah):NJOP di luar bumi produktif Rp229.694.180.800,00 NJOP bumi produktif Rp 82.930.310.609,00Jumlah Rp312.624.491.409,00Dikurangi: NJOPTKP Rp (7.000.000,00)Jumlah Rp312.617.491.409,00NJKP

2014 tentang Keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor PTB.NM.63.02.000.734.324.0002.3 tanggal 16 Juni 2013 Tahun 2013, atas nama PTBahari Cakrawala Sebuku, NPWP 01.609.929.3734.001, beralamat di KEMTower 17th Floor Suite AB, Jalan Landasan Pacu Barat Blok B.10 Kav. 2Kotabaru, Bandar Kemayoran Jakarta 10610, dengan perhitungan menjadisebagai berikut:NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Rp 315.152.180.800,00 BangunanNJOP Tidak Kena Pajak (Rp 7.000.000,00)NJOP

Putusan Nomor 373 B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif NJOP PBB Tahun 2013 yang Berasaldari Koreksi terkait Penentuan Biaya Produksi Galian Tambang sebagaiDasar Untuk Menentukan Hasil Bersih Produksi Galian Tambangsebesar Rp186.819.751.840,00 (dari total koreksi seluruhnya adalahRp191.644.810.253,00) yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali

buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang diawali dengan UjiBukti olen Para Pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu baikberupa penentuan angka kapitalisasi maupun penentuan biaya produksidalam menentukan NJOP

Putusan Nomor 373 B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp630.290.361,00; dengan perincian sebagai berikut:NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan = Rp315.152.180.800,00 NJOP Tidak Kena Pajak (Rp 7.000.000,00)NJOP untuk penghitungan PBB Rp315.145.180.800,00NJKP (40%) Rp126.058.072.320,00Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang (0,5%) Rp 630.290.361,00Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 630.290.361,00Menimbang, bahwa berdasarkan

dengan kelas bumi 186, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp820/m?Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1913/B/PK/Pjk/2021dengan Ketetapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesarRp335.356.000,00, tanggal 11 Mei 2016; Bahwa koreksi Terbanding atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesarRp167.678.000.000,00 tetap dipertahankan, karena besarnya Nilai JualObjek Pajak (NJOP) atas Nomor Objek Pajak (NOP) 14.13.010.219.2100011.2 sebesar Rp820/m? sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.

Alasan Pemohon Banding adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) untuk objek Pajak NOP.14.13.010.219.2100011.2 yangdikuasai Pemohon Banding adalah Rp0,00/m?

, besarnya Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) a quo hanya berdasarkan pernyataan Pemohon Bandingdengan asumsiasumsi dan teoriteori dan argumenargumen tanpadidukung faktafakta dan data yang menyatakan adanya harga rataratadari transaksi jual beli objek pajak atau dengan perbandingan denganobjek pajak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi danBangunan;Menimbang, bahwa dalam musyawarah

bahwa alasan peninjauan kembali a quo terutamamengenai perbedaan penafsiran tentang pengklasifikasian lahan Pemohonbanding;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena sudah jelasbahwa lahan IUPHHKRE atas nama Pemohon Banding adalah berupa lahantidak produktif sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER42/PJ/2015 pada Pasal 1 angka 10, sehingga tidak dapatditerapkan pengitungan Nomor Objek Pajak (NOP) terhadap lahan produktif.Bahwa atas penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

) PT Global AlamNusantara dan PT The Best One Unitimber tersebut pada faktanya juga sedangdalam proses sengketa banding di Pengadilan Pajak, sehingga Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) dari PT Global Alam Nusantara dan PT The Best One Unitimbertidak dapat menjadi rujukan dalam sengketa banding pada perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusanJudex Facti harus dibatalkan, sehingga banding dikabulkan seluruhnyasebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 4404 B/PK/Pjk/2020,

SPPT PBB Tahun 2011 versi KPP PBB setempat; was NJOPObjek Pajak Kelas Per M2 Jumlah(M) (Rp) (Rp)Bumi 21.525 B.34 14.095.000 303.394.875.000Bangunan 1.198 A.22 968.000 1.159.664.000 NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)= 40% X NJOP untuk perhitungan 303.554.539.00012.000.000303.542.539.000121.817.015.600PBBPBB yang terutang = 0,5% X NJKP 609.085.078Pajak Bumi dan Bangunan yang harus =dibayar 609.085.078 Pokok Masalah

Tanah dan Bangunan yang dikelola oleh Badan PengelolaGelora Bung Karno Senayan (yang dikuasai Sek.Neg RI) adalah telahdibebaskan atas objek PBB nya;Bahwa Pemohon Banding tetap menolak dan keberatan jika NJOP (NilaiJual Objek Pajak) Bumi Tanah yang dibebankan dalam SPPT PBB adalahsebesar NJOP dikalikan dengan luas 21.525 M?

terdapat Nilai Sengketa sebesar Rp 236.210.513.000,00;Bahwa NJOP atas Bumi seluas 21.525 M?

Kelas NJOP/M?

Kelas; NJOP/M?

Putusan Nomor 831/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00071/NKEB/WPJ.14/2017 tanggal 19 Januari 2017Tentang Pengurangan Ketetapan PBB yang Tidak Benar atas SPPT PBBTahun Pajak 2011 NOP: 64.05.000.000.0000050.3 tanggal 30 November2015, sehingga perhitungan pajak PBB yang masih harus dibayar adalahsebagai berikut:Menurut Penggugat Keterangan(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 90.468.405.929Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Uraian Jumlah RupiahPBB yang Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 123.522.758.965,2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,3 NJOP untuk Perhitungan PBB 123.516.758.965,0) Halaman 2 dari 7 halaman.

buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casuterkait dengan nilai kKewajaran bumi dan/atau bangunan yang lebihmengedepankan asas kebenaran materiel dan klasifikasi bumi yangmelandaskan Klasifikasi Bumi menurut NJOP

Uraian RpPBB yang Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 123.522.758.965,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,003 NJOP untuk Perhitungan PBB 123.516.758.965,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 49.406.703.586,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 247.033.518,007 Pembayaran tanggal 28 Juni 2016 685.571.449,008 Lebih Bayar (438.537.931,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP3074/WPJ.28/KB.0207/2008 tanggal 8 September 2008 tentang KeberatanWajib Pajak atas SPPT/SKP Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor (NOP)17.06.000.000.000.0006.1 tanggal 05 Mei 2008;Dasar Formal;Surat Ketetapan Pajak;Perhitungan SPPT/SKP Pajak Bumi dan Bangunan terhutang untuk Tahun 2008Nomor 17.06.000.000.000.0006.1 tanggal 05 Mei 2008 adalah sebagai berikut: No Peruntukkan Objek SPPT PBB Tahun 2008SIT Jumlah Kelas NJOP

Hutan Li 880.000Total Bumi 15.150.000Sarana Olahraga/RekreasiPoliklinikSosialPesawat Udaraalan Di di Lokasilainotalotal NJOP Kebun +OP TKPOP NJOPTKP40%)BB Terutang (0,5 %)Surat Keberatan;17.528.027.0004801.440.000.00029.051.500.0001.440.000.000579.527.000527.000579.527.00018.631.810.800.054 Bahwa terhadap Pajak terhutang dalam SPPT/SKP PBB Tahun 2008 Nomor17.06.000.000.000.0006.1 tanggal 05 Mei 2008 tersebut, Pemohon Banding telahmengajukan keberatan dengan Surat Pemohon Banding Nomor G.341/08 tanggal

25Agustus 2008 ke KPP Bumi dan Bangunan Curup namun Keberatan Pemohon Bandingditolak seluruhnya dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP3074/WPJ.28/KB.0207/2008 tanggal 8 September 2008;Alasan Permohonan Banding;Bahwa perhitungan besarnya PBB bagi sektor Perkebunan Tahun 2008khususnya bagi Pemohon Banding sangat memberatkan terutama dengan kenaikanNJOP untuk areal perkebunan yang sangat tinggi (lebih dari 100 %), seperti yangtercantum berikut ini: Jenis SPPT PBB 2008 SPPT PBB 2006 KenaikanNJOP (M2) Kelas NJOP

(M2) Kelas NJOP (M2)KelasKelapa 41 2.450 44 910 r 169%Sawit 41 2.450 44 910 3 169%41 2.450 44 910 3 169%41 2.450 44 910 3 169%41 2.450 44 910 3 169%44 910 45 660 1 38%46 480 48 270 2 18% Tanaman MenghasilkanTanaman Berumur 3 TahunTanaman Berumur 2 TahunTanaman Berumur Tahun KaretTanaman Berumur 6 TahunAreal sudah diolah belum ditanamiTanah tidak dapat ditanami

Bank Sri Partha (namaTermohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebelumnya);Bahwa dalam transaksi penjualan inventaris tanah dan ataubangunan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menetapkan nilai (harga) jual yang lebihrendah jika dibandingkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)yang wajar;Dengan adanya nilai (harga) jual yang lebih rendah dari Nilai JualObyek Pajak (NJOP) yang wajar maka dapat disimpulkan bahwaterdapat penghasilan atau keuntungan dari penjualan

) dari masingmasing Properti yang dijual;179 Dengan mempertimbangkan pengertian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Pajak Bumi danBangunan, maka Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari masingmasingProperti yang dijual dapat dipergunakan sebagai data pembanding karenanilai tersebut ditentukan berdasarkan nilai jual wajar di masingmasinglokasi dimana obyek pajak terletak.

Gatha adalah data Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) dari masingmasing Properti yang dijual.Dengan demikian maka penentuan nilai transaksi yang wajar atas PenjualanKembali Properti yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan pada data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) darimasingmasing Properti yang dijual, adalah telah sesuai dengan pengakuannilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan menurut ketentuanperundangundangan yang berlaku;11 Dengan mempertimbangkan faktafakta dan

menghitung besarnya nilai keuntungan atau labapenjualan tanah dan/atau bangunan adalah dengan membandingkan nilaijual berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar dengan nilaisisa buku dari tanah dan/atau bangunan yang dijual.Faktanya, nilai jual berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajaradalah sebesar Rp11.451.660.170,00, dan faktanya, nilai sisa buku atas tanahdan/atau bangunan yang dijual adalah sebesar Rp7.637.727.546,00.Sehinggadengan demikian terdapat keuntungan atau laba

NilaiJual Obyek Pajak (NJOP) dari masingmasing Properti yang dijual, dapatdipergunakan sebagai data Pembanding karena nilai tersebut ditentukanberdasarkan nilai jual wajar di masingmasing lokasi dimana obyek pajakterletak.

Oleh karena itu, apabila pemeriksa menggunakanNJOP atas tanah sebagai harga jual tanah, maka pemeriksa juga harusmenggunakan NJOP atas bangunan sebagai harga jual bangunan;Bahwa selanjutnya, NJOP atas bangunan/m2 berdasarkan SPPT PBB selamatahun 20082009 adalah dibawah Rp3.000.000,00 dimana jika NJOP atasbangunan tersebut digunakan oleh Pemeriksa sebagai harga jual bangunan,maka seharusnya harga jual bangunan tersebut bukan merupakan objekPPnBM sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali berpendapat PemohonPeninjauan Kembali tidak konsisten dalam menentukan NJOP sebagaiharga jual bumi dan bangunan. Apabila Pemohon Peninjauan Kembalimenggunakan NJOP atas tanah sebagai harga jual tanah, makaPemohon Peninjauan Kembali juga harus menggunakan NJOP atasbangunan sebagai harga jual bangunan.

NJOP atas bangunan/m2berdasarkan SPPT PBB selama tahun 2008 2009 adalah di bawahRp3.000.000,00 dimana jika NJOP atas bangunan tersebut digunakanoleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai harga jual bangunan, makaseharusnya harga jual bangunan tersebut bukan merupakan objekPPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor620/PMK.03/2004..

Termohon Peninjauan Kembali melakukan analisis untuk menghitungharga jual bangunan dengan cara memperhitungkan total harga jualtanah dan bangunan yang sebenarnya terjadi selama tahun 2008 dantidak menggunakan NJOP tanah dan bangunan karena NJOP bukanmerupakan DPP PPnBM. Berikut merupakan hasil analisis PemohonHalaman 17 dari 27 halaman.

Bahwa penggunaan NJOP untuk nilai tanahlebin fair dan penentuan NJOP itu sendiri telah diatur berdasarkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP533/PJ./2000 yaitudalam sistem nilai NJOP Bumi dihitung berdasarkan Nilai IndeksRataRata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).Dalam Keputusan tersebut disebutkan juga bahwa yang dimaksuddengan Nilai Indeks RataRata (NIR) adalah Nilai Pasar rataratayang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah..

Bahwa dalam transaksi penjuala tanah dan/atau bangunan antara duabadan hukum yang usaha pokoknya bukan penyerahan tanah dan/ataubangunan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dimungkinkanterjadinya transaksi penjualan dengan nilai yang lebih rendah dari NJOP.Dalam hal nilai transaksi lebin rendah daripada nilai NJOP, PajakPenghasilan yang harus dibayar oleh penjual adalah 5% dikalikandengan nilai tertinggi antara nilai transaksi dengan NJOP.

Dengandemikian jelas bahwa yang digunakan sebagai acuan menentukankeuntungan adalah nilai transaksi, bukan NJOP..

Bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)menggunakan NJOP sebagai penetapan harga jual (menggantikannilal pasar) untuk menghitung laba penjualan aktiva serta DPP PPN.Namun berdasar rekaman data SPPT PBB, nilai NJOP Bangunanuntuk tahun 1999 2008 tampak sebagai berikut : LUASTAHUN NJOP BANGUNAN KELAS NJOP PER M2BANGUNAN Tahun 1999 Rp. 6.557.495.000 05 11.021 M2 Rp. 595.000 Tahun 2000 Rp. 6.557.495.000 05 11.021 M2 Rp. 595.000 Tahun 2001 Rp. 7.714.700.000 04 11.021 M2 Rp. 700.000

Dengandemikian penggunaan NJOP sebagai dasar menentukan harga jualaktiva yang terjadi pada tahun 2007 akan mencerminkanketidakadilan.. Bahwa dalam uraian Pendapat Majelis pada halaman 28 alinea ke4,Majelis menyatakan bahwa menurut Terbanding supaya laporanappraisal dapat diterima ada ketentuan yang harus dipenuhi yaituHalaman 14 dari 18 halaman.

Namun dalam kenyataan sepertitampak pada tabel di atas, NJOP yang telah ditentukan tidakmencerminkan harga pasar seperti yang telah diargumentasikan olehpihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).Bahwa dengan memaksakan penggunaan NJOP tersebut untukmengkoreksi nilai transaksi penjualan tanah dan bangunan yang telahdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah memaksakan suatu putusan yang tidakmencerminkan

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2010 ke Tahun2015 atas Unit V, lantai 11, Tower A telah mengalamikenaikan sebesar lebih dari 100 % maka selisihtersebut jika dihitung adalah sebagai berikut :(1) Tahun 2010 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT1 tersebut adalah sebesar Rp.

Hal 126 dari 362 Put No.88/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR 5 % X Rp. 319,388,000 = Rp. 15,969,400,(2) Tahun 2015 NJOP atas unit dibeliPENGGUGAT 2~ adalah sebesar Rp.778,750,000 Rp. 80,000,000 (NPOPTKP) =Rp. 698,750,0005 % X Rp. 698,750,000 = Rp. 34,937,500,Rp. 34,937,500 Rp. 15,969,400 = Rp.18,968 ,100,Sehingga selisin kenaikan NJOP atas Unit dibeli Rp. 18,968,100,PENGGUGAT 2 tersebut antara Tahun 2010 ke Tahun2015 adalah sebesar, (b) Selisih NJOP antara bulan Maret 2015 s/d Nopember2015 untuk Unit U Tower

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2010 s/d Tahun2015 atas Unit U, Lantai 12, Tipe 2 Bedroom, TowerA dibelli PENGGUGAT 4 dari TERGUGAT telahmengalami kenaikan sebesar + 100 % maka selisihtersebut jika dihitung adalah sebagai berikut :(1) Tahun 2010 NJOP atas unit dibeli PENGGUGATA tersebut adalah sebesar 399.388.000 Rp.80,000,000 (NPOPTKP) = Rp. 319,388,000.5 % X Rp. 319,388,000 = Rp. 15,969,400,(2) Tahun 2015 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT4 adalah sebesar Rp. 778,750,000 Rp.80,000,000 (NRPOPTKP

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2010 s/d Tahun2015 atas Unit D, Lantai 21, Tipe 1 Bedroom, TowerB, dibeli PENGGUGAT 8 dari TERGUGAT telahmengalami kenaikan + 99 % maka selisih tersebutjika dihitung adalah sebagai berikut : (1) Tahun 2010 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT Hal 136 dari 362 Put No.88/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR 8 tersebut adalah sebesar Rp. 249.000.000 Rp. 80,000,000 (NPOPTKP) = Rp. 169,000,000.5 % x Rp. 169,000,000 = Rp. 8,450,000,(2) Tahun 2015 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT8 tersebut

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2013 s/d Tahun2015 atas Unit V, Lantai 8a, Tipe 3 BedroomCorner, Tower B dibeli PENGGUGAT 56 dariTERGUGAT telah mengalami kenaikan berkisar 40 %maka selisih tersebut jika dihitung adalah sebagaiberikut :(1) Tahun 2013 NJOP atas unit dibeliPENGGUGAT 56 tersebut adalah sebesar Rp.

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP311/WPJ.26/2014 tanggal 11 Agustus 2014, tentang Keberatan atasSurat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunPajak 2013 Nomor 12.21.130.028.9000001.1 tanggal 30 Juli 2013,sebesar Rp24.300/m2 dan menetapkan kembali NJOP atas bumi sesuaiSPPT Tahun 2013 sebesar Rp23.100/m2, sehingga perhitungan PBByang terutang menjadi: .

Luas (m2) NJOP (m2) PBB TerutangUraian Rp)Bumi Bangunan Bumi Bangunan (RpSPPT 2013 31.698.500 37.282 23.100/ 180.000 1.477.882.220,00Keberatan 24.538.500 37.282 23.100/ 180.000 1.147.090.220,00Ketetapan 24.538.500 37.282 24.300/ 180.000 1.205.982.620,00PBB Yg Telah 1.477.882.220,00DilunasiBanding Alzs 24.538.500/ 37.282 ~23.100+ 180.000) 1.147.090.220,00Ketetapan ;Kurang (Lebih) Bayar Seharusnya (330.792.000,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal

Putusan Nomor 1120/B/PK/Pjk/2018penghitungan PBB terhutang menjadi sebagai berikut: Nilai Jual Objek PajakObjek Pajak Luas (m2) Kela (Rp)Per m2 JumlahBumi 24.538.500 23.100,00 566.839.350.000,00Bangunan 37.282 180.000,00 6.710.760.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB573.550.110.000,00 NJOP Tidak Kena Pajak5.000.000,00 NJOP untuk penghitungan PBB573.545.110.000,00 Nilai Jual Kena Pajak 40% x 229.418.044.000,00Rp573.545.110.000,00PBB yang terutang 0,5% x 1.147.090.220,00Rp229.418.044.000,00PBB yang

putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 yanglebin dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp330.792.000,00;dengan perincian sebagai berikut: Nilai Jual Objek PajakObjek Pajak Luas (m2) Kelas (Rp)Per m2 JumlahBumi 24.538.500 23.100,00 566.839.350.000,00Bangunan 37.282 180.000,00 6.710.760.000,00 NJOP

sebagai dasar pengenaan PBB573.550.110.000,00 NJOP Tidak Kena Pajak5.000.000,00 NJOP untuk penghitungan PBB573.545.110.000,00 Nilai Jual Kena Pajak40% x Rp573.545.110.000,00229.418.044.000,00 PBB yang terutang .............cccceeeeeeeees 0,5% x Rp229.418.044.000,001.147.090.220,00 PBB yang telah dibayar1.477.882.220,00 PBB yang kurang / (lebih) dibayar (330.792.000,00) Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman

NJOP pada lokasitanah rumah dinas pada tahun 2007adalah sebesar Rp. 48.000,00 perM?

, NJOP Rp.64.000, ;20)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2007 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.64.000, ;21)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2006 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.48.000, ;22)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2005 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.36.000, ;23)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2004 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT.

, NJOP Rp.27.000, ;24)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2003 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.27.000, ;25)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2002 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.27.000, ;26)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2001 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.20.000, ;27)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2000 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT.

, NJOP Rp. 64.000, ;20)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2007 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 64.000, ;21)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2006 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 48.000, ;22)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2005 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 36.000, ;23)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2004 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT.

Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;24)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2003 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;25)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2002 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;26)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2001 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 20.000. ;Hal. 65 dari 57 hal. Put.

No. 2826 K/Pid.Sus/2015diterima Terdakwa dan dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya, Terdakwaditangkap oleh Aparat Polres Malang Kota untuk diproses hukum.Bahwa tujuan Terdakwa dalam meminta biaya pengurusan peningkatanhak atas tanah sebesar 1 % (satu persen) dari NJOP padahal seharusnyatidak dipungut biaya adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sebagaitambahan keperluan kantor.Bahwa biaya pengurusan peningkatan hak atas tanah sebesar 1 % (satupersen) dari NJOP tidak termasuk dalam lingkup PP Nomor

No. 2826 K/Pid.Sus/2015mengatakan untuk penandatanganan suratsurat tersebut, adabiayanya yaitu sebesar 1% dari NJOP atau kurang lebih sebesarRp8.400.000,00 ;Bahwa saksi merasa keberatan dengan adanya biaya tersebut danmeminta keringanan namun Terdakwa tidak bersedia ;Bahwa saksi keberatan dengan biaya tersebut karena saksimengetahui bahwa untuk pengurusan administrasi tersebut di tingkatKelurahan tidak ada biayanya dan tidak ada aturan nilai biaya 1%dari NJOP ;Bahwa saksi meminta Terdakwa menunjukkan

dan Saudara Suparno merasa keberatan kemudianSaudara Suparno keluar dari ruangan Terdakwa dengan berkasberkas administrasi yang belum ditandatangani oleh Terdakwa ;Bahwa setelah Saudara Suparno keluar ruangan, Saudara Suparnomengatakan ada biaya 1% dari NJOP yang diminta Terdakwa lalusaksi mengatakan pada Saudara Suparno "tidak usah dibayar,karena 1% dari NJOP tersebut tidak ada aturannya lalu SaudaraSuparno menitipbkan berkasberkas administrasi pengurusanpeningkatan SHGB menjadi SHM tersebut pada

Kemudian SaudaraSuparno dan saksi Aman masuk ke ruangan Terdakwa ;Bahwa obyek peningkatan hak tersebut adalah rumah milik SaudariMAYLANIE LOKADUJAJA ;Bahwa untuk pengurusan peningkatan hak tidak ada biayanya dantidak ada ketentuan yang mengatur mengenai biaya 1% dari NJOP ;Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 2826 K/Pid.Sus/2015e.

No. 2826 K/Pid.Sus/2015ruangan, dan menitipkan berkasberkas pada saksi Sonny Yuliwarsasambil mengatakan ada biaya 1 % dari NJOP yang diminta Terdakwa lalusaksi Sonny Yuliwarsa mengatakan pada Saudara Suparno "tidak usahdibayar, karena 1% dari NJOP tersebut tidak ada aturannya. Setelah itu,sebagai wujud rasa keterpaksaan dan keberatan dari saksi Suparno atasbiaya tidak resmi yang diminta Terdakwa tersebut, saksi Suparnomelapor pada Polres Malang Kota.

394.120.000 NJOP Bumi/m? (Rp) 0Luas Bangunan (m) )NJOP Bangunan /m?

(Rp) 0Total NJOP Bumi 0Total NJOP Bangunan 0Total NJOP 0NJOPTKP 12.000.000NJOP untuk Penghitungan PBB 0NJKP (40%) 0PBB Terutang (0,5%) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001749.18/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal

Jalan TelukBetung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat), alamatkorespondensi Jalan Teluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta Pusat, dengan Nomor Objek Pajak 14.04.041.222.2100027.2,Alamat Objek Pajak Teluk Meranti, Pelalawan, Riau, sehingga Pajak Bumidan Bangunan (PBB) dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Objek Luas(m2) Kelas NJOPperm2(Rp) Total NJOP (Rp) Halaman 2 dari 8 halaman.

yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena in casu yang menjadi dasar perhitungan PBB adalahkondisi obyek dalam keadaan per 1 Januari Tahun yang bersangkutan,sehingga perhitungan NJOP berdasarkan Klasifikasi Nasional denganKlas 197 NJOP Rp 230,per M* adalah sudah tepat dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak

(Rp)Bumi 394.120.000 197 230 90.647.600.000Bangunan 0 0) 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 90.647.600.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000NJOP untuk menghitung PBB = 90.635.600.000NIJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% Rp 36.254.240.00090.635.600.000 =Pajak yang terutang 0,5% Rp 181.271.20036.254.240.000 = Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 6 dari 8 halaman.

JAKARIAH danditaksir dengan NJOP seharga + Rp. 70.000.000 (tujuhpuluh juta rupiah);6.9. Tanah Tegalan , seluas 10.607 M2, Nomor SPPT 0910yang terletak di So Doro Toi watasan Desa PandaiKecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan tanah : H.

Muhammad.Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagaiTanah Obyek Sengketa XXIII, yang sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD dan ditaksir dengan NJOP seharga+ Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus riburupiah);6.24 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300 M2, Nomor SPPT0237 yang terletak di SO.

Muhammad.Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagaiTanah Obyek Sengketa XXIll, yang sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD dan ditaksir dengan NJOP seharga+ Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus riburupiah);7.24 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300 M2, Nomor SPPT0237 yang terletak di So.

Jakariah (Almh) yangmerupakan ibu dari P1, P2 dan P3 dan sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD (P2) dan ditaksir dengan NJOP seharga+Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);8.24.

No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bmditaksir dengan NJOP seharga + Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta limaratus ribu rupiah);. Terhadap obyek gugatan 6.24 berupa Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300M2, Nomor SPPT 0237 yang terletak di So. Rade Maju watasan DesaPandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima tercatat atas nama H. MALIKBin H.

Koreksi atas NJOP Bumi sebesar Rp231.771.280.000,002.

Koreksi atas NJOP Bangbunan sebesar Rp77.797.420.000,00Koreksi Nilai Jual Objek Pajak tanah (bumi) sebesar Rp231.771.280.000,00: bahwa berdasarkan Rincian Penghitungan Nilai dari KPP Pratama Bangko diketahuibahwa kebun sawit Pemohon Banding sudah dalam kondisi menghasilkan semua;: bahwa menurut Pemohon Banding kelas tanah tersebut terlalu tinggi untuk jenisusaha perkebunan sehingga Pemohon Banding mohon agar kelas tanah tersebutdisesuaikan menjadi kelas 168 dengan nilai Rp3.500,00/m2;: bahwa koreksi

PT Kresna Duta Agroindo NOP15.03.070.011.9990001.1 Alamat Objek Pajak Desa Tanjung, Kelurahan Tanjung,Kecamatan Batin VIII, Sorolangun, Jambi, Tahun Pajak 201 1;bahwa dalam Laporan Analisa Nilai Dasar Tanah tersebut di atas dinyatakan bahwaKlasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi Sektor Perkebunan Tahun2011 dengan NOP 15.03.070.011.9990001.1 Alamat Objek Pajak Desa Tanjung,Kelurahan Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Sorolangun, Jambi, Tahun Pajak 2011masuk ke dalam kelas bumi 157 dengan NJOP

PER64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan BangunanSektor Perkebunan disebutkan bahwa: Dalam hal Wajib Pajak meminta informasirinci perhitungan nilai tanah dan nilai bangunan objek pajak PBB sektor perkebunan,KPP Pratama harus menerbitkan RPN sebagaimana ditetapbkan pada Lampiran VIIISurat Edaran Direktur Jenderal ini, sehingga apabila Pemohon Banding inginmengetahui dasar perhitungan atas SPPT PBB dapat meminta penjelasan ke KPPPratama Bangko;Menurut PemohonMenurut Majelis: bahwa kenaikan NJOP

Sarolangun Tahun 2010;Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Tahun 2011 untuk Kabupaten /KotaSorolangun;bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis atas data yang ada dalam berkasbanding diketahui bahwa penetapan klasifikasi nilai Bangunan yang dilakukan olehTerbanding ke dalam kelas 61 dengan Nilai NJOP Bangunan/m2 sebesar = Rp1.410.000,00 didasarkan pada Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Tahun2011 yang berlaku untuk Kabupaten Sorolangun yang telah diolah sedemikian rupadengan memperhitungkan

Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/2013 BumiA.24 = 11.127 m2 x Rp 285.000/m2 = Rp 3.171.195.000, Bangunan A.13 = 2.257 m2 x Rp 162.000/m2 = Rp 365.634.000,Jumlah NJOP = Rp 3.536.829.000, NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp 3.536.829.000, NJOP tidak kena pajak Rp8.000.000, NJOP untuk perhitungan PBB Rp 3.528.829.000, NJKP 40 % x Rp 3.528.829.000 = Rp 1.411.531.600, PBB yang terutang 0.5= Rp7.057.658, Dengan perincian penghitungan sebagai berikut :Uraian ass m a a KeteranganBumi Bangunan Bumi BangunanSemula

Tentang penetapan NJOP Bumi per meter persegi atas Pajak Bumi danBangunan Tahun 2008 dengan Kelas A13 Rp1.274.000/m2.1.

FTP DC33K/35 Sei Rengas, Medan Ampias, Medan,Sumatera Utara telahditerbitkan dengan perhitungan sebagai berikut: Objek Pajak (M2) NJOP (Rp)JumlahBumi = Luas 1.127m2 xRp1,274,000 Kelas A13 14.175.798.000Bangunan = Luas 2.257m2 xRp310.000 Kelas A09 699.670.000NJOP dasar pengenaan PBB 14.875.468.000NJOPTKP 8.000.000NJOP Penghitungan PBB 14.867.468.000NJKP = 40% x NJOP Penghitungan PBB 5.946.987.200PBB Terutang = 0,5% x NJKP 29.734.936Faktor Pengurang/Stimulus =PBB yang Harus Dibayar 29.734.936 Bahwa

Bumi Raya/Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dengan NOP 12.75.021.001.0140145.0dimana telah ditetapbkan NJOP atas Bumi kelas A13 adalah Rp.1.274.000/m2 dan Bangunan kelas AO9 NJOP Rp,310.000/m2 yangditetapbkan oleh KPPBB Medan Kota/Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding);Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/201315.

Bahwa tahuntahun sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan ataspenetapan NJOP bumi yang dapat diartikan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah setuju dantelah membayarnya, dan permohonan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) meloncat jauh daritahuntahun sebelumnya dimana tahun sebelumnya NJOP bumidalam kelas A20, A14, A13;20.6.

Lalu saksi AIDA SANTI mengirim pesansingkat atau SMS kepada terdakwa untuk menanyakan apakahterdakwa dapat menurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak Miliknomor 3992 atas nama NURMASIAH dan Hak Milik nomor 3993 atasnama NURMASIAH itu tetapi saat itu terdakwa belum menyanggupi.Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengirimkan pesansingkat atau SMS kepada saksi AIDA SANTI bahwa terdakwa bisamenurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak Milik nomor 3992 atasnama NURMASIAH dan Hak Milik nomor 3993 atas

Lalu saksi AIDA SANTI mengirim pesansingkat atau SMS kepada terdakwa untuk menanyakan apakahterdakwa dapat menurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak MilikHalaman 26 dari 44 Halaman Putusan No.17/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRnomor 3992 atas nama NURMASIAH dan Hak Milik nomor 3993 atasnama NURMASIAH itu tetapi saat itu terdakwa belum menyanggupi.Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengirimkan pesansingkat atau SMS kepada saksi AIDA SANTI bahwa terdakwa bisamenurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak Milik