Ditemukan 3402 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 948/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Ris Piere Handoko, SH
Terdakwa:
Gusti Als Atan
252
  • akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 25-09-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 957/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Iwan Kurniadi
307
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 12-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Iqbal Alfitra Taufik Saragih
222
  • perludipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 18-02-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 1 April 2019 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Riani
223
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 149/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 12 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan
Terbanding/Tergugat I : PT. Daindo Internasional Finance
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Hukum dan HAM Kanwil
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan
5744
  • Pasal 28 yang berbunyi: Pembuktian terhadap ada tidaknya unsurkesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalamPasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.Bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas melanggar pasal 18juncto pasal 62 ayat (1) UndangUndang No.8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,(duamiliar rupiah) dan tidak berlebinan apabila
    Hasyim Ashari No. 35 A Lantai 5 Jakarta Pusat.Halaman 16 Putusan No 149/Pdt/2019/PT.DKI.20.lesBahwa dikarenakan TERGUGAT Ill adalah sebuah lembaga negarayang di beri amanat oleh UndangUndang No. 21 tahun 2011 tentangOtoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang tugas dan wewenangOtoritas Jasa Keuangan, dalam memberikan peringatan danmemberikan sangsi apabila Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJkK)dalam menjalankan usahanya melanggar apa yang diatur dalamUndangundang No.21 tahun 2011 tentang OJK dan Peraturan
Register : 10-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 47/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
AYI SUNDHANA
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
11550
  • PEMANGGILAN point 1 telah secara tegasmengatur : PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggilsecara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalamAnak Lampiran Ia Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ;Pada kenyataannya Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksamengenai pelanggaran disiplin dalam perkara ini, oleh karena jelasbahwa proses penjatuhan sangsi terhadap Penggugat tidak sesuai
    Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapifaktorfaktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan daripelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yangakan dijatuhkanberbeda ;Bahwa, Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Tim yang ditunjuk untuk itu, sehingga dengandemikian jelas bahwa proses penjatuhan sanksi terhadap Penggugattidak sesuai dan telah melanggar prosedur penjatuhan sangsi terhadapPegawai Negeri Sipil yang melakukan
Register : 19-02-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 05-04-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln
Tanggal 31 Maret 2020 — Penuntut Umum:
GUYUS KEMAL, S.H.
Terdakwa:
1.TONI SAPTA ADI bin alm DARSONO
2.TJHIN KHIAUW SEN alias KARTONO SUSANTO alm TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG
3.MARGONO, ST Bin alm KUSNAN
586147
  • atau tahun takwim kecuali laporan dwimingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Dokumen RKAB, LaporanTahunan dan Laporan Triwulan dibuat dan disampaikan kepadabupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengan kewenangannya,dilakukan sebagai bahan evaluasi kegiatan usaha pertambangan untukditindaklanjuti.Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Berdasarkan Undangundang 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Pasal111 Ayat (1) Sangsi
    bagi pemilik IUP OP yang tidak membuat RKAB danLaporan Triwulan akan dikenakan sangsi administratif.
    Sangsi administratifberupa :a. Peringatan tertulis;b. Penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi mineral atau batubara; dan/atau;c.
Putus : 18-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — ENDANG SUHERMAN VS PT KRAKATAU WAJATAMA,
3323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam surat pembebastugasan ini tidak menjelaskansecara kongrit dan jelas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat,sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan PKB Pasal 86 tentangMekanisme Pemberian Sangsi, Pasal 93 tentang Bantuan Hukum dan Pasal94 tentang Pengaduan Keluh Kesah (bukti P6);Bahwa upah Penggugat yang hanya diberikan 75% (tujuh puluh lima persen)dan hakhak Penggugat yang seharusnya diberikan dihentikan oleh Tergugatadalah tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang
Register : 12-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 865/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Rizki Zulfahmi Als Sangkot
535
  • menuruthemat Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telahmengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 01-04-2011 — Putus : 18-05-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 103-K/PM II-08/AU/IV/2011
Tanggal 18 Mei 2011 — Serda Liswanto
3923
  • Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadarimembeli kendaraan sepeda motor yang tidak dilengkapidengan surat surat yang syah seperti STNK, BPKB,Faktur dan Kwitansi pembelian apalagi dengan hargayang sangat murah dan tidak wajar adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan bagi pelakunyadapat dikenakan sangsi berupa penjatuhan pidana, namunTerdakwa tetap melakukannya.2.
Putus : 28-09-2012 — Upload : 18-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/Pdt.sus/2012
Tanggal 28 September 2012 — KETUT SUSILA vs H.MUHAMMAD YASIN, SH., dkk.
3329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peraturan Perundangundang RepublikIndonesia Nomor : 2 Tahun 2011 perubahan atas Undangundang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai politik Pasal 16 ayat 1 huruf d, ayat 2 dan ayat 3dan AD/ART Partai Pakar Pangan sehingga tentang pemberhentianPenggugat dari keanggotaan partai dan sebagai Anggota DPRD Kab.Buleleng yang berwenang tentang hal tersebut adalah Partai KaryaPerjuangan (Pakar Pangan) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat 4 AD/ART Partai Pakar Pangandisebutkan Anggota dan/atau Pengurus yang dikenakan sangsi
Register : 27-11-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 224-K / PM.II-09 / AD / XI /2014
Tanggal 27 Januari 2015 — BONGGO WINARSO, SERDA
6725
  • Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
Register : 17-04-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 23/PID/2018/PT KDI
Tanggal 19 Maret 2018 — - MUSTANIL alias TANIL bin H.MUH. AMIN.
5016
  • pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yangdemikian menurut hemat kami Penuntut Umum adalah keliru.Sehubunganhal tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dariaparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpaldengan perbuatan terdakwa untuk membuat jera(bukan hanya bagiresidivis) dengan tidak mengurangi keadilan, kepastian hukum, dankemanfaatan hukum bagi masyarakat lain sehingga hal ini merupakanShock Therapy bagi terdakwa maupun masyarakat lain bahwa perbuatantersebut ada sangsi
Register : 15-03-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 28-02-2012
Putusan PA SIDOARJO Nomor 663/Pdt.G/2010/PA.Sda
Tanggal 3 Maret 2011 — PEMOHON VS TERMOHON
212
  • Dari kejadian tersebut diatas selainmereka berdua diberi sangsi untuk segera meninggalkankost oleh aparat RW setempat, mereka juga diberisanksi dari pihak Bank. Dimana posisi Termohon yangsebelumnya sebagai Relation Manager diturunkansebagai Sales Officer, sedangkan PIL sebagai Relation10Officer dikeluarkan dengan tidak hormat dari Bank.3. Pemohon keberatan kalau anak bernama ANAK diasuh olehTermohon.
Putus : 30-08-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN CIBINONG Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Cbi
Tanggal 30 Agustus 2016 —
5517
  • Bahwa sangat disayangkan penggugat adalah sebuah perusahaan besar yangmenggugat perusahaan kecil yang sudah tidak mempunyai kemampuan denganmeletakan bunga dan sangsi begitu besar, yang seharusnya perusahaan yangberstatus seperti ini dapat menjadi bapak angkat bagi perusahaan kecil.12.
Register : 07-02-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/2020
Tanggal 22 April 2020 — Oditur:
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Andri Herdiana
6744
  • Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang menginggalkan dinasbegitu lama tidak mempengaruhi pola pembinaan di satuannyadan ditiru serta terulang oleh Prajurit yang lain maka Terdakwaharus diberikan sangsi yang tegas dan dipisahkan denganprajurit lain dengan cara dipecat dari dinas militer.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena
Register : 15-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 681/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : KATMIRAN Diwakili Oleh : RUMADHONO SUMANTO.SH
Terbanding/Tergugat : AMIR YAHYA
9140
  • Bahwa dengan mengadakan Ujian Perangkat Desa, namun yang lulus tidakdiangkat / dilantik dan yang dilantik yang tidak lulus Bahwa selanjutnya tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan yangtelah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka adalah bukti yang kuatbahwa Penggugat / Kepala Desa Nanggungan, adalah melakukanPelanggaran Administrasi sebagaimana di atur dalam Ketentuan PP No. 48Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sangsi Administratif kepadaPejabat Pemerintahan7.1.Bahwa dalam Ketentuan Pasal 7
Register : 17-09-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 291/Pid.Sus/2015/PN Yyk
Tanggal 5 Nopember 2015 —
7114
  • tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dihukum, makasesuai ketentuan pasal 222 KUHAP ia harus dibebani membayar biaya perkaraMenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu puladipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan kesalahanTSPOBKWE,, YaITU nn nnn nnn nnn nine een mnn nnn amannmnnnamanmnmaninmnmnnmmnmrininHalhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;e Perbuatan Terdakwa bila tidak dikenai sangsi
Register : 10-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Muhammad Syahrul Bahri
264
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 16-09-2013 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 22/PDT.G/2013/PN.LB.BS
Tanggal 23 Juni 2014 — - MUCHLIS DT. RAJO SIKAMPUNG DKK ( Penggugat ) ; - MUCHTAR SAUFI Gelar DT. PALEMBANG DKK ( Tergugat ) ;
625
  • Bahwadan jika perbuatan yang dilakukan oleh paraPenggugat yang dengan sengaja mempergunakanhak, yang tidak hak dari padanya atau dengansengaja mempergunakan suatu barang yang tidakberhubungan dengan haknya, adalah perbutan yangbertentangan dengan hukum atau melawan hukum,maka tidak salah dan dianggap benar yang telahpara Tergugat terangkan pada poin 1 (satu)sebelumnya jawaban para Tergugat, para Penggugatdapat dikenakan sangsi hukum pasal 263 KUHP(mempergunakan bukti atau suatu barang palsu ataudengan