Ditemukan 3402 data
Ris Piere Handoko, SH
Terdakwa:
Gusti Als Atan
25 — 2
akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Iwan Kurniadi
30 — 7
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Iqbal Alfitra Taufik Saragih
22 — 2
perludipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Riani
22 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Terbanding/Tergugat I : PT. Daindo Internasional Finance
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Hukum dan HAM Kanwil
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan
57 — 44
Pasal 28 yang berbunyi: Pembuktian terhadap ada tidaknya unsurkesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalamPasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.Bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas melanggar pasal 18juncto pasal 62 ayat (1) UndangUndang No.8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,(duamiliar rupiah) dan tidak berlebinan apabila
Hasyim Ashari No. 35 A Lantai 5 Jakarta Pusat.Halaman 16 Putusan No 149/Pdt/2019/PT.DKI.20.lesBahwa dikarenakan TERGUGAT Ill adalah sebuah lembaga negarayang di beri amanat oleh UndangUndang No. 21 tahun 2011 tentangOtoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang tugas dan wewenangOtoritas Jasa Keuangan, dalam memberikan peringatan danmemberikan sangsi apabila Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJkK)dalam menjalankan usahanya melanggar apa yang diatur dalamUndangundang No.21 tahun 2011 tentang OJK dan Peraturan
AYI SUNDHANA
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
115 — 50
PEMANGGILAN point 1 telah secara tegasmengatur : PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggilsecara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalamAnak Lampiran Ia Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ;Pada kenyataannya Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksamengenai pelanggaran disiplin dalam perkara ini, oleh karena jelasbahwa proses penjatuhan sangsi terhadap Penggugat tidak sesuai
Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapifaktorfaktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan daripelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yangakan dijatuhkanberbeda ;Bahwa, Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Tim yang ditunjuk untuk itu, sehingga dengandemikian jelas bahwa proses penjatuhan sanksi terhadap Penggugattidak sesuai dan telah melanggar prosedur penjatuhan sangsi terhadapPegawai Negeri Sipil yang melakukan
GUYUS KEMAL, S.H.
Terdakwa:
1.TONI SAPTA ADI bin alm DARSONO
2.TJHIN KHIAUW SEN alias KARTONO SUSANTO alm TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG
3.MARGONO, ST Bin alm KUSNAN
586 — 147
atau tahun takwim kecuali laporan dwimingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Dokumen RKAB, LaporanTahunan dan Laporan Triwulan dibuat dan disampaikan kepadabupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengan kewenangannya,dilakukan sebagai bahan evaluasi kegiatan usaha pertambangan untukditindaklanjuti.Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Berdasarkan Undangundang 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Pasal111 Ayat (1) Sangsi
bagi pemilik IUP OP yang tidak membuat RKAB danLaporan Triwulan akan dikenakan sangsi administratif.
Sangsi administratifberupa :a. Peringatan tertulis;b. Penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi mineral atau batubara; dan/atau;c.
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam surat pembebastugasan ini tidak menjelaskansecara kongrit dan jelas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat,sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan PKB Pasal 86 tentangMekanisme Pemberian Sangsi, Pasal 93 tentang Bantuan Hukum dan Pasal94 tentang Pengaduan Keluh Kesah (bukti P6);Bahwa upah Penggugat yang hanya diberikan 75% (tujuh puluh lima persen)dan hakhak Penggugat yang seharusnya diberikan dihentikan oleh Tergugatadalah tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Rizki Zulfahmi Als Sangkot
53 — 5
menuruthemat Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telahmengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
39 — 23
Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadarimembeli kendaraan sepeda motor yang tidak dilengkapidengan surat surat yang syah seperti STNK, BPKB,Faktur dan Kwitansi pembelian apalagi dengan hargayang sangat murah dan tidak wajar adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan bagi pelakunyadapat dikenakan sangsi berupa penjatuhan pidana, namunTerdakwa tetap melakukannya.2.
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan Perundangundang RepublikIndonesia Nomor : 2 Tahun 2011 perubahan atas Undangundang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai politik Pasal 16 ayat 1 huruf d, ayat 2 dan ayat 3dan AD/ART Partai Pakar Pangan sehingga tentang pemberhentianPenggugat dari keanggotaan partai dan sebagai Anggota DPRD Kab.Buleleng yang berwenang tentang hal tersebut adalah Partai KaryaPerjuangan (Pakar Pangan) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat 4 AD/ART Partai Pakar Pangandisebutkan Anggota dan/atau Pengurus yang dikenakan sangsi
67 — 25
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
50 — 16
pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yangdemikian menurut hemat kami Penuntut Umum adalah keliru.Sehubunganhal tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dariaparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpaldengan perbuatan terdakwa untuk membuat jera(bukan hanya bagiresidivis) dengan tidak mengurangi keadilan, kepastian hukum, dankemanfaatan hukum bagi masyarakat lain sehingga hal ini merupakanShock Therapy bagi terdakwa maupun masyarakat lain bahwa perbuatantersebut ada sangsi
21 — 2
Dari kejadian tersebut diatas selainmereka berdua diberi sangsi untuk segera meninggalkankost oleh aparat RW setempat, mereka juga diberisanksi dari pihak Bank. Dimana posisi Termohon yangsebelumnya sebagai Relation Manager diturunkansebagai Sales Officer, sedangkan PIL sebagai Relation10Officer dikeluarkan dengan tidak hormat dari Bank.3. Pemohon keberatan kalau anak bernama ANAK diasuh olehTermohon.
55 — 17
Bahwa sangat disayangkan penggugat adalah sebuah perusahaan besar yangmenggugat perusahaan kecil yang sudah tidak mempunyai kemampuan denganmeletakan bunga dan sangsi begitu besar, yang seharusnya perusahaan yangberstatus seperti ini dapat menjadi bapak angkat bagi perusahaan kecil.12.
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Andri Herdiana
67 — 44
Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang menginggalkan dinasbegitu lama tidak mempengaruhi pola pembinaan di satuannyadan ditiru serta terulang oleh Prajurit yang lain maka Terdakwaharus diberikan sangsi yang tegas dan dipisahkan denganprajurit lain dengan cara dipecat dari dinas militer.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena
Terbanding/Tergugat : AMIR YAHYA
91 — 40
Bahwa dengan mengadakan Ujian Perangkat Desa, namun yang lulus tidakdiangkat / dilantik dan yang dilantik yang tidak lulus Bahwa selanjutnya tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan yangtelah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka adalah bukti yang kuatbahwa Penggugat / Kepala Desa Nanggungan, adalah melakukanPelanggaran Administrasi sebagaimana di atur dalam Ketentuan PP No. 48Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sangsi Administratif kepadaPejabat Pemerintahan7.1.Bahwa dalam Ketentuan Pasal 7
71 — 14
tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dihukum, makasesuai ketentuan pasal 222 KUHAP ia harus dibebani membayar biaya perkaraMenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu puladipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan kesalahanTSPOBKWE,, YaITU nn nnn nnn nnn nine een mnn nnn amannmnnnamanmnmaninmnmnnmmnmrininHalhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;e Perbuatan Terdakwa bila tidak dikenai sangsi
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Muhammad Syahrul Bahri
26 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
62 — 5
Bahwadan jika perbuatan yang dilakukan oleh paraPenggugat yang dengan sengaja mempergunakanhak, yang tidak hak dari padanya atau dengansengaja mempergunakan suatu barang yang tidakberhubungan dengan haknya, adalah perbutan yangbertentangan dengan hukum atau melawan hukum,maka tidak salah dan dianggap benar yang telahpara Tergugat terangkan pada poin 1 (satu)sebelumnya jawaban para Tergugat, para Penggugatdapat dikenakan sangsi hukum pasal 263 KUHP(mempergunakan bukti atau suatu barang palsu ataudengan