Terlebihdari itu). gugatan a quo telah kadaluwarsa karena lewat dari1 tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahui Artikel tersebut.Oleh karena itu gugatan a quo harus tidak diterimaberdasarkan Eksepsi Peremptoir, khususnya Eksepsi mengenaigugatan yang kadaluwarsa ;Untuk memperjelas dalil dalil mengenai Eksepsi bahwaperkara telah/pernah diputus (Exceptie Inkracht VanGewijsde Zaak) berikut PARA TERGUGAT akan mengemukakanuraian uraian di bawah iniCPENGERTIAN DAN PENGELOMPOKAN EKSEPS!

Gugatan a quo (gugatanNo. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel. ) kemudian didaftarkan diPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei2004 ;Uraian fakta dan bukti di atas, menunjukkan denganjelas bahwa pengajuan gugatan a quo (gugatan No.282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) telah kadaluwarsa karena lewatdari 1 (satu) tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahuiArtikel TERGUGAT tersebut.

tidakdapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat karenagugatan a quo telah kadaluwarsa ;DALAM EKSEPSI LITISPENDENTIE TURUT TERGUGAT :Dasar satu satunya bagi gugatan PARA PENGGUGAT yangterdaftar di bawah No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.

Terlebihdari itu). gugatan a quo telah kadaluwarsa karena lewat dari1 tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahui Artikel tersebut.Oleh karena itu) gugatan a quo harus tidak diterimaberdasarkan Eksepsi Peremptoir, khususnya Eksepsi mengenaigugatan yang kadaluwarsa ;Untuk memperjelas dalil dalil mengenai Eksepsi bahwaperkara telah/pernah diputus (Exceptie Inkracht VanGewijsde Zaak) berikut TURUT TERGUGAT akan mengemukakan58uraian uraian di bawah iniCPENGERTIAN DAN PENGELOMPOKAN EKSEPS!

Gugatan a quo (gugatan No.282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) kemudian didaftarkan diPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei622004 ;Uraian fakta dan bukti di atas, menunjukkan denganjelas bahwa pengajuan gugatan a quo (gugatan No.282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) telah kadaluwarsa karena lewatdari 1 (satu) tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahuiArtikel TERGUGAT tersebut.

mempunyai ijin daripihak yang berwenang, sedangkan pekerjaan terdakwa yang sehariharinyaadalah pekerja swasta tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan kefarmasian danjuga bukan tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannyadalam menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warnaputih dengan logo LL, tanpa identitas/label yang melekat yakni: nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihakyang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

Gpr2.Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat menjual kepada saksi RiyanWicaksono tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa bukanlah tenagakefarmasian dan dan juga bukan tenaga kesehatan;Bahwa saksi menerangkan obat berwarna putih berbentuk pil dengan logo LL yangdijual terdakwa kepada saksi riyan Wicaksono tidak terdapat label komposisi, ijinedar, pabrik yang memproduksi serta tanggal kadaluwarsa;Bahwa saksi menerangkan pekerjaan seharihari terdakwa adalah pekerja swastayang tidak ada kaitannya

mempunyai ijin dari pihakyang berwenang, sedangkan pekerjaan terdakwa yang sehariharinya adalahpekerja swasta tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan kefarmasian dan jugabukan tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dalammenjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putihdengan logo LL, tanpa identitas/label yang melekat yakni: nama produk, daftarbahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

ijin dari pihakyang berwenang, sedangkan pekerjaan terdakwa yang sehariharinya adalahpekerja swasta tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan kefarmasian dan jugabukan tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dalammenjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putihdengan logo LL, tanpa identitas/label yang melekat yakni : nama produk, daftarbahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

ijin dari pihak yangberwenang sedangkan pekerjaan terdakwa seharihari adalah pekerja swasta tidakada sangkut paut dengan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan keahlian dankewenangannya dalam menjual , mengedarkan sediaan farmasi berupa obatberwarna putih dengan logo LL, tanpa identitas/abel yang melekat yakni: namaHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN.Gprproduk, daftar bahan yang digunakan, berat bersig atau isi bersih, nama danalamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa

medialingkungan hidup tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Dakwaan Ketiga Pasal 60 juncto Pasal 104 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONI HASIHOLAN denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;Menetapkan barang bukti berupa:1) Karung bekas kemasan Costic Soda;i)B3 Costic Soda bongkahan kadaluwarsa

SusLH/2020 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):Tetap menjadi lampiran berkas perkara; Karung bekas kemasan Costic Soda; B3Costic Soda bongkahan kadaluwarsa; Sampel tanah kontrol; Sampel tanah terkontaminasi;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor266/PID.B/LH/2019/PT.BDG tanggal 20 November 2019 yang amarlengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding

Nomor : 34 tanggal 10 Februari 2015; 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Badan HukumPerseroan: 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP);Tetap menjadi lampiran berkas perkara;Karung bekas kemasan Costic Soda;B3 Costic Soda bongkahan kadaluwarsa;Sampel tanah kontrol:Sampel tanah terkontaminasi;Dirampas untuk dimusnahkan;5.

Bahwa kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang didalilkan TermohonPeninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah menyangkutpemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan kesalahanberat, pekerja sedang menjalani proses pidana dan pekerjamengundurkan diri.Sedangkan dalam perkara a quo Para Pemohon PeninjauanKembali diputus hubungan kerjanya oleh Termohon PeninjauanHalaman 16 dari 25 hal. Put.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1),Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 dan pekerja/buruh yangbersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerjatersebut, maka pekerja/ouruh dapat mengajukan gugatan kelembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalamwaktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannyapemutusan hubungan kerjanyaDengan demikian menurut hukum jika Judex Juris mengadili perkaraa quo mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 perihal kadaluwarsa

boleh diambil secara sewenangwenangoleh siapapun baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuanperaturan perundangundangan oleh karenanya menurutMahkamah Pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan terbuktibertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Dasar 1945;Ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yangdilakukan uji materiil pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaranyang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa

Nomor 93 PK/Pdt.SusPHI/2016menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukanpembayaran pesangon kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor012/PUUI/2003 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor100/PUUX/2012 jelaslah terobukti norma hukum kadaluwarsasebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 yang mensyaratkan kadaluwarsa mana padaketentuan Pasal 171 dan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 yang sebelumnya telah dibatalkan

oleh MahkamahKonstitusi serta ketentuan kadaluwarsa Pasal 96 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 juga telah dibatalkan oleh MahkamahKonstitusi, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim PeninjauanKembali menolak dalil Peninjauan Kembali Peninjauan Kembaliterkait kadaluwarsa dan membatalkan putusan Judex Juris tersebutyang sejak semula telah mengandung kekhilafan atau kekeliruanyang nyata;C.

perlindungan upah dan pasal 96UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, daluwarsa 2 tahun yang apabila tidak adatuntutan dari Pekerja/Buruh, dengan kata lain Pekerja/Buruh tidak menuntut dalamtenggat waktu 2 tahun sejak timbulnya hak (berlaku bagi Pekerja/Buruh yang diPHK) ;Bahwa didalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentangperlindungan Upah dan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, tuntutanpembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungankerja menjadi kadaluwarsa

LHP : 029/5PI/PAM/XII/1998, tanggal 30 Desember 1998) ;Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi masih mempunyai hubungan hukum/kerja dengan Termohon Kasasi I, sehingga hakhak kepegawaian dari PemohonKasasi tidaklah kadaluwarsa ;3 Skorsing Pemohon Kasasi telah dicabut oleh Termohon Ksasi I dan TermohonKasasi II (Bukti P5) surat Termohon Kasasi IJ kepada Termohon Kasasi I,tanggal 9 Agusutus 1999, Nomor : 668/072, hal : Pencabutan Skorsing Atas NamaDondi Syahtriandi ;e Bahwa skorsing atas Pemohon Kasasi

a Bahwa ternyata surat dari Termohon Kasasi II Nomor : 482/072 tanggal 24September 2001 belum juga direalisasikan oleh Termohon Kasasi I,sehingga hakhak kepegawaian dari Pemohon Kasasi belum juga diterima ;b Bahwa sesuai isi surat agar Termohon Kasasi I membayar semua hakhakkepegawaiannya yang ditunda/dihentikan akan tetapi Termohon Kasasi Itetap tidak memberikan hakhak kepegawaian tersebut sampai dengan BulanDesember2002 ;c Bukti surat ini memperjelas bahwa hakhak kepegawaian Penggugattidaklah kadaluwarsa

Sepanjang Hubungan Hukum/Hubungan Kerja Dengan Termohon Kasasi I Dan Termohon Kasasi II BelumPutus ;Bahwa gugatan Pemohon Kasasi tidaklah kadaluwarsa/gugur sebagaimana pertimbanganJudex Facti dalam putusan Pengadilan a quo dengan pertimbangan hukum dan penerapanhukumnya berdasarkan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentangPerlindungan Upah, dengan dasar sebagai berikut :e Bahwa penyebab dari tidak dibayarnya hakhak

berdasarkan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 30 Peraturan PemerintahNomor 8 Tentang Perlindungan Upah, oleh karena penyebab tidakdiberikannya hakhak kepegawaian bukanlah dari Pemohon Kasasi akantetapi dari Termohon Kasasi I sendiri yang tidak mau memberikannyamaka gugatan Pemohon Kasasi tidaklah dapat disebut kadaluwarsa ;8 Bahwa oleh karenanya yang tepat digunakan dalam perkara a quo adafahPasal 8 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang PerlindunganUpah

Permohonan pemohon kadaluwarsa waktunya terhadap obyekpermohonan pembatalan nikah.Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.8 dari 24 hal.2.1. Bahwa apa yang diuraikan Termohon Il, berkaitan denganEksepsi Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohonperkara Pembatalan Nikah sebagaimana pada angka 1 (satu) diatas, diberlakukan pula pada hal ini, sehingga merupakan satukesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam perkara ini;2.2.

., yang pada Amar Penetapannya,pada angka 2 (dua) menyebutkan bahwa menyatakan orang yangbernama XX adalah juga orangnya sama dengan XX sehinggaPermohonan Pemohon Kadaluwarsa Waktunya TerhadapPermohonan Pembatalan Nikah;2.3.

Bahwa Pemohon pada dalil Posita angka 4 & 5 (empat danlima) mengakui secara terangterangan anak dari hasil perkawinanXX / XX dengan XX bernama XX yang lahir pada tanggal 12September 1993, yang didalilkan secara jelas dan tegas olehPemohon beserta Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No.06/PPA/2006, tanggal 13 Juni 2006, sebagai cucu dari Pemohon,karena tidak ada bantahan, sangkalan maupun keberatan terhadapanak yang lahir XX dan XX dalam dalil Pemohon, sehinggaPermohonan Pemohon Kadaluwarsa Waktunya

Bahwa permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan olehPemohon semestinya ditolak, karena telah melampaui jangka waktuatau kadaluwarsa waktunya, dikarenakan sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal27 ayat (3), Pengajuan Pembatalan Nikah dapat dilakukan dalamjangka waktu 6 (enam) bulan, dan jika tidak mempergunakan haknyauntuk mengajukan permohonan Pembatalan Nikah, maka haknyaakan gugur dengan sendirinya, sehingga Permohonan Pemohonkadaluwarsa waktunya terhadap

Bahwa apa yang diuraikan Termohon Il, berkaitan denganEksepsi Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohonperkara Pembatalan Nikah sebagaimana pada angka 1 (satu) diatas, dan Eksepsi permohonan Pemohon kadaluwarsa waktunyaterhadap obyek permohonan Pembatalan Nikah sebagaimana padaangka 2 (dua) di atas, serta Eksepsi permohonan Pemohon salahPutusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.10 dari 24 hal.mengajukan obyek sengketa terhadap obyek permohonanPembatalan Nikah sebagaimana pada angka 3 (tiga

Jadi terbukti tidak ada alasan menurut hukumbagi Pengadilan Tata Usaha Negara kendari untuk tidakmembatalkan KTUN Tergugat.Alasan Kedua: Dengan Alasan SeolahOlah Melaksanakan PutusanPengadilan, Tergugat Tidak Dapat Mengeluarkan Ktun YangMemberlakukan Sk No. 267/2007 Sebab Terbukti Saat Ini Sk No.267/2007 Sudah Kadaluwarsa (Lampau Waktu);Halaman 19 dari 42 halaman.

DIPM (vide diktumKedua KTUN Tergugat) juga terbukti tidak sah dari sisi objekKTUN itu sendiri sebab SK No. 267/2007 yang dinyatakansah dan berlaku kembali berdasarkan KTUN Tergugatternyata terbukti sudah kadaluwarsa sejak tahun lalu, yaitusejak tanggal 29 September 2010.Hal tersebut terbukti dari Diktum Pertama dari SK No.267/2007 dimana tertulis bahwa jangka waktu pemberianKuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT.

DIPM (vide diktum Kedua KTUNTergugat), padahal SK tersebut saat sudah tidak lagi berlakuatau sudah kadaluwarsa, sehingga terbukti KTUN Tergugatadalah tidak sah dan cacat hukum sebab:Halaman 22 dari 42 halaman.

DIPM yangsudah kadaluwarsa. Jadi terbukti KTUN a quo telahbertentangan dan karenanya telah melanggar UU Minerbadan PP No. 23/2010 yang nyatanyata sudah tidak lagimengakui KP sebagai instrumen perijinan pada sektorpertambangan dan sekaligus merupakan bukti adanyapelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum yangmerupakan bagian dari Asasasas Pemerintahan yangBaik.Halaman 28 dari 42 halaman.

DIPM, maka hal ituberarti Tergugat telah membenarkan aktivitas pertambangansecara ilegal atas dasar kuasa pertambangan yang secara hukumsudah tidak berlaku lagi (kadaluwarsa).Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan PT. DIPM tersebuttidak saja merugikan Penggugat secara ekonomis, namun hal itujuga membahayakan keselamatan para karyawan Penggugatdalam melakukan aktivitas penambangan di lapangan/areatambang Penggugat.

Nomor 504 K/Pdt.SusBPSK/2021hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusanJudex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang;Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah 1(satu) kaleng Richeese Nabati WFR KJ kemasan 350 gram yang dijualoleh Pemohon yang kemudian dibeli oleh Termohon merupakanproduk yang telah kadaluwarsa;Bahwa ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa 1 (satu)kaleng Richeese Nabati WFR KJ kemasan 350 gram dengan masakadaluwarsa

tanggal 9 Februari 2020 tersebut bukan dibeli dariPemohon, sebaliknya Termohon telah berhasil membuktikan bahwaTermohon benar telah membeli 1 (Satu) kaleng Richeese Nabati WFRKJ kemasan 350 gram pada tanggal 30 September 2020 dengan masakadaluwarsa tanggal 9 Februari 2020 dari Pemohon, oleh karenanyaPemohon terbukti telah lalai dalam melakukan manajemen penjualanbarang yang berakibat adanya produk kadaluwarsa berupa 1 (satu)kaleng Richeese Nabati WFR KJ kemasan 350 gram terjual kepadaTermohon ;Bahwa

Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa),2. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap;3. Kompetensi Absolut;Eksepsi Tergugat II Intervensi;1. Gugatan Penggugat Error In Subjecto;2.

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa):Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidakditerima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan PutusanNomor 1/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 26 Juni 2018, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dengan Putusan Nomor 184/B/2018/PT.TUN.SBY.

Mtr.Agama Mataram memandang keberatankebaratan Pembanding tidaksejalan dengan isi putusan Pengadilan Agama Selong dimaksud;Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewarisan yang telahberlangsung selama kurang lebih 80 tahun, dan dalam kurun waktu tersebutpasti telah banyak yang terjadi atas obyek sengkata tersebut yang tidakterungkap di dalam persidangan selain yang diungkap di dalam persidangan.Kalau berkaca pada hukum kadaluwarsa masalah tersebut sudah sampaipada batas kadaluwarsa walaupun sesungguhnya

persoalan kewarisan tidaktunduk pada hukum kadaluwarsa.

Eksepsi Peremtoria (Kadaluwarsa)Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat/Para Terbanding mengajukaneksepsi kedaluwarsa (exceptio temporis) bahwa berdasarkan ketentuanpasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Suami yangmengingkari anak yang lahir dari isterinya mengajukan ke Pengadilan dalamjangka waktu 180 hari sesudah kelahiran anak atau 360 hari sesudahputusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui isteri melahirkan anakdan berada di tempat yang memungkinkan suami mengajukan perkaranyaPutusan

Nomor 226/Pdt.G/2018/PTA.Smglembar 9 dari 14 halamankepada Pengadilan Agama, dengan ketentuan tersebut gugatanpengingkaran anak telah lewat waktu dengan diketahui bahwa kelahiranTERBANDING 2 (Tergugat II/Terbanding Il) pada tanggal 3 Nopember1981, maka gugatan diajukan sekitar 35 tahun sejak kelahiranTERBANDING 2 (Tergugat II/Terbanding II), dan atau gugatan juga lewat 4tahun setelah putusnya perkawinan karena kematian almarhum SUAMITERBANDING 1.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kadaluwarsa Para

Hukum Islam, oleh karena ituberdasarkan ketentuan dalam Pasal 102 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, makagugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,maka eksepsi kedaluwarsa (exceptio temporis) yang diajukan ParaPutusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PTA.Smglembar 10 dari 14 halamanTergugat/T erbanding dapat dikabulkan;Menimbang, dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat/ParaTerbanding dalam eksepsi eror in persona dan eksepsi Peremtoria(kadaluwarsa

Gugatan Penggugat kurang pihak;4Gugatan Penggugat kadaluwarsa;Eksepsi Tergugat II:Kompetensi absolute;Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;Gugatan Penggugat kurang pihak;WN >Gugatan Penggugat kadaluwarsa;Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluarsa):2.

berupaDekstrometorfan;Bahwa obat tersebut diatas merupakan obat batuk, dan apabila dikonsumsidalam jumlah yang berlebihan maka akan mengganggu susunan syaraf pusat;Bahwa obat tersebut dijual bebas di apotik tetapi dalam jumlah pembelianterbatas, yaitu maksimum 20 (dua puluh) butir;Bahwa obat tersebut mempunyai kemasan asli berupa kaleng, yang berisi1000 (seribu) butir setiap kalengnya;Bahwa obat tersebut apabila dibeli dari apotik, maka akan dikemas dalamplastik dengan menyantumkan nama apotik, aturan pakai, dan kadaluwarsa

;Bahwa obat yang dijual oleh terdakwa tidak menyantumkan nama apotik,aturan pakai, dan kadaluwarsa;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakantidak tahu dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa terhadap saksi AGUS SETIAWAN, karenasetelahdipanggil secara sah dan patut, namun tidak juga menghadap di persidangan dan tidakmemberi alasan yang sah, maka atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan karenaterdakwa tidak keberatan, maka selanjutnya keterangan saksi tersebut dibacakan,

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan; Bahwa dalam mengedarkan barangbarang tersebut hanya bertujuan untukmemperoleh keuntungan belaka; Bahwa obat tersebut diual bebas di apotik tetapi dalam jumlah pembelianterbatas, yaitu maksimum 20 (dua puluh) butir; Bahwa obat tersebut mempunyai kemasan asli berupa kaleng, yang berisi1000 (seribu) butir setiap kalengnya; Bahwa obat tersebut apabila dibeli dari apotik, maka akan dikemas dalamplastik dengan menyantumkan nama apotik, aturan pakai, dan kadaluwarsa

; Bahwa obat yang diual oleh terdakwa tidak menyantumkan nama apotik,aturan pakai, dan kadaluwarsa; Menimbang, bahwa telah pula diajukan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa:13. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada dalil angka 6 dikemukakandalam pokoknya kalau sudah selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sampaidengan sekarang, Tergugat sama sekali tidak pernah melaporkan kepadaalmarhumah atau ahli warisnya atau menyetorkan keuntungan;14.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1967 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yakni:Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnyawaktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akanadanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak,lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yangdidasarkan kepada itikadnya yang buruk;16.Bahwa pada sisi lain Pasal 1963 Kitab UndangUndang HukumPerdata

Bahwa dengan demikian maka Tergugat berpendapat kalau gugatanPenggugat telah kadaluwarsa, satu dan lain hal telah dapat Tergugatbuktikan kebenarannya melalui dalil yang telah dikemukakan sendiri olehpihak Penggugat dalam gugatannya;Berdasarkan uraian dalildalil sebagaimana tersebut di atas makaTergugat telah dapat membuktikan kebenaran dalildalilnya kalaugugatan Penggugat adalah:a. Kabur dan tidak jelas (Obscuur libel);b. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;e.

Telah kadaluwarsa;Dengan demikian maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalamperkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyauntuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangitelah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 13/PDT.G/2010/PN.BWItanggal 7 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:e Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;Dalam Pokok Perkara:e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

AD1820VP yang digunakan untuk mengangkutarak jawa tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Purwanto, beralamat diDesa Jetak, Kelurahan Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, yangterdakwa sewa perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);e bahwa dari menjual arak jawa kepada Wiwik, terdakwa mendapatkan keuntungansejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jurigen;e bahwa dalam kemasan arak jawa yang terdakwa jual kepada Wiwik, tidak dicantumkankomposisi, tanggal kadaluwarsa

AD1820VP yang digunakan untuk mengangkutarak jawa tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Purwanto, beralamat di DesaJetak, Kelurahan Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, yang terdakwa sewaperhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Bahwa dari menjual arak jawa kepada Wiwik, terdakwa mendapatkan keuntungansejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jurigen;Bahwa dalam kemasan arak jawa yang terdakwa jual kepada Wiwik, tidak dicantumkankomposisi, tanggal kadaluwarsa

dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar11,25 % dan Metanol dengan kadar 0,103 %;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, perbuatan terdakwa menjual arak jawakepada Wiwik, pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014, sekira pukul 19.00 WIB, sebanyak12 (dua belas) jurigen, masingmasing isi 30 (tiga puluh) liter, seharga Rp225.000,00 (dua ratusdua puluh lima ribu rupiah) per jurigen, dimana dalam kemasan arak jawa tersebut tidak terdapatlabel yang berisi komposisi, tanggal kadaluwarsa

dengan kesimpulan: barang bukti nomor: 0843/2014/KKF. : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar11,25 % dan Metanol dengan kadar 0,103 %;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, perbuatan terdakwa menjual arak jawakepada Wiwik, pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2014, sekira pukul 18.30 WIB, sebanyak 20(dua puluh) jurigen, masingmasing isi 30 (tiga puluh) liter, dimana dalam kemasan arak jawatersebut tidak terdapat label yang berisi komposisi, tanggal kadaluwarsa

Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dimaksudPasal 8 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen ;Ad.1.

Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasayang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentusebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan KonsumenMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Barangadalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupuntidak

bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untukdiperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g UU RINomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dinyatakan bahwaPelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dinyatakan

benar didapatkan adanya kandunganEtanol dengan kadar 19,89 %.= 2869/2018/KKF, : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandunganEtanol dengan kadar 28,74 % dan Metanol dengan kadar 1,230 %.= 2870/2018/KKF, : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandunganEtanol dengan kadar 28,12 %.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MASDUKI, SE,M.Kes.menerangkan tentang perbuatan terdakwa, terdakwa dikatakan memperdagangkan /menjual minuman berakhohol tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa

mengandung kadaralkohol yang sangat tinggi yang bekerja depresan menekan susunan saraf pusat/menekan kesadaran bagi yang mengkonsumsinya, apabila dikonsumsi jangkaHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Tlg.panjang seperti kerusakan hati, ginjal, gangguan saraf mata, pencernaan sertahormon seksual dan menyebabkan adiksi.Menimbang, bahwa ahli menerangkan setiap orang perseorangan maupunbadan usaha yang melakukan usaha dibidang produksi dan perdagangan barangwajib mencamtumkan tanggal kadaluwarsa

tanggal30 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 Wib atau atau setidak tidaknya pada waktu laindalam bulan Juli tahun 2012 atau setidak tidaknya dalam tahun 2012, bertempat diToko Trijaya, di Dsn Neglipar Lor Rt 05/03, Ds Nglipar, Kec Nglipar, KabupatenGunungkidul atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Wonosari, terdakwa karena kelalaiannya mengedarkanpangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf eyaitu pangan yang sudah kadaluwarsa

Seharusnyaterdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab Toko Trijaya selalu meneliti ataucek dan recek terhadap barang yang dijual khususnya makanan yang jelasmencantumkan waktu kadaluwarsa namun hal tersebut tidak dilakukan olehterdakwa, sehingga di Toko milik terdakwa ditemukan Makanan Kadaluarsa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56huruf djo Pasal 21 huruf e Undangundang RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan.Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan pidana Jaksa

tanggal30 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 Wib atau atau setidak tidaknya pada waktu laindalam bulan Juli tahun 2012 atau setidak tidaknya dalam tahun 2012, bertempat diToko Trijaya, di Dsn Nglipar Lor Rt 05/03, Ds Neglipar, Kec Neglipar, KabupatenGunungkidul atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Wonosari, terdakwa karena kelalaiannya mengedarkanpangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 hurufe yaitu pangan yang sudah kadaluwarsa

Seharusnyaterdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab Toko Trijaya selalu meneliti ataucek dan recek terhadap barang yang dijual khususnya makanan yang jelasmencantumkan waktu kadaluwarsa namun hal tersebut tidak dilakukan olehterdakwa, sehingga di Toko milik terdakwa ditemukan Makanan Kadaluarsa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56huruf d jo Pasal 21 huruf e Undangundang RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan.Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan pidana Jaksa

(tiga puluh enam) tahun semenjak tahun 1976 sampai dengan tahun 2012,dan karena letaknya maka bila dihitung pertahunnya 2 (dua) lokasi tersebutsebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dan selama 36 tahun berjumlahRp36 X Rp5.000.000,00 = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh jutarupiah) ditambah setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)sampai dengan tanah tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat;17.Bahwa berhubung oleh pihak penyidik kepolisian perkara pidananya telahdianggap kadaluwarsa

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;Bahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa, karena jual beli yang dilakukanantara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 1976 dangugatan diajukan oleh Penggugat pada tahun 2012 sudah berlangsungselama 36 tahun, sehingga gugatan tersebut telah kadaluwarsa karenasebagaimana ketentuan yang berlaku di dalam Burgerlijik Wetbook (BW)suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Pasal 836 BWMA 19 April 1972 Nomor 26 K/Sip/1972, Yurisprudensi Jawa Barat 19691972

Batas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa karenaperalihan hak atas tanah dan bangunan dimiliki Tergugat II sudah dilakukansejak tahun 1989 (sudah lebih dari 20 tahun yakni 23 tahun) sehinggaperalinan hak yang diperoleh Tergugat II yang didasarkan pada proses jualbeli tidak dapat diganggu gugat. Terlebih dalam posita poin 16, Penggugatmengakui telah kehilangan haknya selama 36 tahun sehingga hal ini jelasmenunjukkan Penggugat sudah melepas haknya.

Bahwa Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (Kadaluwarsa) ;Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang memohon untuk dibatalkannyaSurat Keputusan Kuwu Kejiwan Kecamatan Susukan Kabupaten CirebonNomor : 141/Kep. 27Des/2016 tentang Alih Tugas Perangkat Desa KejiwanKecamatan Susukan tertanggal 16 Mei 2016 (Objek Sengketa a quo) adalahtelah lampau waktu (kadaluwarsa), hal tersebut sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang

Juni2016 sampai dengan masuknya gugatan Para Penggugat ke Pengadilan TataUsaha Negara Bandung adalah 118 (seratus delapan belas) hari setelah ParaPenggugat menerima Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Kecamatan SusukanKabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep. 27Des/2016 tentang Alih TugasPerangkat Desa Kejiwan Kecamatan Susukan tertanggal 16 Mei 2016 (ObjekSEUIKETS QUID) fpn~n nnn n mn nnn nn mn nnn ner nr mcm ri men emmaBahwa sebagaimana halhal tersebut di atas, karena gugatan Para Penggugattelah lampau waktu (kadaluwarsa

:141/Kep. 27Des/2016 tentang Alin Tugas Perangkat Desa KejiwanKecamatan Susukan tertanggal 16 Mei 2016 (Objek Sengketa a quo) padatanggal 30 Juni 2016 pada saat Para Penggugat telah menerima SuratPeringatan dari Tergugat, berarti Para Penggugat mengajukan gugatanterhadap pembatalan Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Kecamatan SusukanKabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep. 27Des/2016 tentang Alin TugasPerangkat Desa Kejiwan Kecamatan Susukan tertanggal 16 Mei 2016(Objek Sengketa a quo) telah lampau waktu (kadaluwarsa