MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANTO WUKA MBILIYORA alias ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

Peradilan PidanaAnak, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To TheConvention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child ProstitutionAnd Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi HakHak Anak MengenaiPenjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi

Peradilan PidanaAnak, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To TheConvention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child ProstitutionAnd Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi HakHak Anak MengenaiPenjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi

UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dipertegas denganKetentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 04Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SistemPeradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 26 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 5 UndangUndang No.39 Tahun 1999tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 1 angka (4) UndangUndang No. 44 Tahun2008 tentang Pornografi

perubahan atas UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawabpemerintah dan lembaga negara lainya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada := Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; # Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); Anak yang menjadi korban pornografi

Dalam batasan undangundang disebutkan bahwa Informasi melalui penyiarantelevisi dibatasi dalam bentuk larangan untuk menyiarkan siaran yang mengandung unsurkekerasan, unsur pornografi atau halhal yang bersifat negatif lainnya sebagaimana merujukpada ketentuan pasal 36 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tujuan penyiaransebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiarandapat tercapai.

Pengangkut membawabarang impor:1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak SaranaPengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masukyang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikanpembebasan bea masuk dan cukai;2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal darihewan, ikan, dan tumbuhan;3) Berupa narkotika, psikotropika, prekursor, obatobatan, senjata api, senjataangin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 3,Pasal 4 dan Pasal 5 Jo 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atauPasal 363 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau dan/atau Pasal 82dan 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 55KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi NomorLP/B/973/VIII/2018/Bareskrim, tanggal 08 Agustus 2018;Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan serta pengalaman atau keahliansaksi di bidang Pornografi

Tidak semua pornografi atauketelanjangan itu melanggar kesusilaan, harus dilihat konteks sosial budayadan tujuan muatan itu.

Dalam salah satu poin risalah Yogyakarta yangdisampaikan dalam Kongres Umat Islam Indonesia ke6, disampaikankepada seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai danmenghindarkan diri dari budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam,dan budaya luhur bangsa seperti penyalahgunaan Narkoba, minumankeras, pornografi dan pornoaksi, pergaulan bebas dan perdaganganbebas. "Dalam risalah itu sudah jelas bahwa Narkoba sudah sangatmembahayakan bangsa dan negara. Karena itu, kami mendukunghukuman mati.

hukum atas lagulagu atau video klip yangbertanggung jawab adalah pembuat franchaise.Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti invoice di Room 003 dengan bukti invoiceNo.B 08387 dan saksi tahu setelah di Penyidik, namun kalau diperhatikanmemang ada logo tertulis Vista, diambil darimana saksi tidak tahu.Bahwa yang membedakan untuk lagu Bara bere dengan kode 10000 dan kode10327 adalah lirik lagu dan video klipnya berbeda, untuk yang kode 10000liriknya tidak sesuai dengan aslinya karena mengandung unsure pornografi

Vizta Sarinah yang mempunyai cirri khusus dengan dua layar yangatas dipergunakan untuk video klip karaoke sedangkan yang layar bawahdipergunakan untuk memilih lagu karaoke dan didalam list lagu tersebutterdapat dua judul lagu Bara bere dengan kode 10000 dan kode 10327 denganpenyanyi Siti Badriah.Bahwa yang membedakan untuk lagu Bara bere dengan kode 10000 dan kode10327 adalah lirik lagu dan video klipnya berbeda, untuk yang kode 10000liriknya tidak sesuai dengan aslinya karena mengandung unsure pornografi

Pasal 1 angka 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwaanak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas)tahun.e. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa anak adalah seseorangyang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yangmasih dalam kandungan.5. Dalam pemeriksaan hakhak Tersangka, sbb:a. a.n.

Saksi, dan belumpernah membaca sendiri isi artikel Terdakwa yang jadi permasalahan ini,saksimengetahuinya justru dari berita televisi, ada laporan dari SultanHamengkubuwono X;Bahwa .saat Terdakwa ingin bergabung di google adsense miliknya sudahdiberitahu supaya tidak memuat halhal pornografi, vulgar, isu SARA dansebagainya., saksi mengingatkan hal tersebut agar tidak di blokir olehGoogle;Bahwa saksi membuatkan website gratis, dan saksi tidak pernah menerimabagian dari hasil postingan Terdakwa;Bahwa

telahditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait di tingkat provinsi; Khusus buku panduan pendidik, dapat menuntun dan mengembangkankecakapan akademik dan professional guru serta mengembangkankreativitas dan motivasi guru dalam memperkaya materi pelajaran; Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan; Menunjang pemenuhan kebutuhan perpustakaan sekolah; Tidak bias jender, dan menghindari halhal yang mengadu domba karenaperbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan); Tidak memuat halhal yang bersifat pornografi

telahditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait di tingkat provinsi;105 Khusus buku panduan pendidik, dapat menuntun dan mengembangkankecakapan akademik dan professional guru serta mengembangkankreativitas dan motivasi guru dalam memperkaya materi pelajaran; Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan; Menunjang pemenuhan kebutuhan perpustakaan sekolah; Tida bias jender, dan menghindari halhal yang mengadu domba karenaperbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan); Tidak memuat halhal yang bersifat pornografi

telahditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait di tingkat provinsi;Khusus buku panduan pendidik, dapat menuntun dan mengembangkankecakapan akademik dan professional guru serta mengembangkankreativitas dan motivasi guru dalam memperkaya materi pelajaran;Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan;Menunjang pemenuhan kebutuhan perpustakaan sekolah;Tidak bias jender, dan menghindari halhal yang mengadu dombakarena perbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan);Tidak memuat halhal yang bersifat pornografi

Pasal 1 angka 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwaanak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas)tahun.e. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa anak adalah seseorangyang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yangmasih dalam kandungan.5. Dalam pemeriksaan hakhak Tersangka, sbb:a. a.n.

2005; Bahwa pekerjaan yang tidak boleh dipekerjakan dilakukan oleh anaksebagaimana dimaksud dalam pasal 74 Undang Undang nomor 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan yaitu :a) Ayat (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak padapekerjaanpekerjaan yang terburukb) Pekerjaanpekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :1) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya2) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anakuntuk pelacuran, produksi pornografi

Tahun 2019 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkaratindak pidana pornografi dan atau tindak pidana kesusilaan (vide Pasal10 UU No. 44 Tahun 2008 jo Pasal 281 Ke1 dan Ke2 KUHPw.

ditetapbkan kelayakannya oleh Dinas terkait ditingkat provinsi; Khusus buku panduan pendidik, dapat menuntun danmengembangkan kecakapan akademik dan professional guru sertamengembangkan kreativitas dan motivasi guru dalam memperkayamateri pelajaran; Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan; Menunjang pemenuhan kebutuhan perpustakaan sekolah; Tidak bias jender, dan menghindari halhal yang mengadu dombakarena perbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan); Tidak memuat halhal yang bersifat pornografi

telah ditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait ditingkat provinsi;Khusus buku panduan pendidik, dapat menuntun danmengembangkan kecakapan akademik dan professional guruserta mengembangkan kreativitas dan motivasi guru dalammemperkaya materi pelajaran;Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan;Menunjang pemenuhan kebutuhan perpustakaan sekolah;Tida bias jender, dan menghindari halhal yang mengadu dombakarena perbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan);Tidak memuat halhal yang bersifat pornografi

ditetapbkan kelayakannya oleh Dinas terkait ditingkat provinsi;Khusus buku panduan pendidik, dapat menuntun danmengembangkan kecakapan akademik dan professional guruserta mengembangkan kreativitas dan motivasi guru dalammemperkaya materi pelajaran;Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan;Menunjang pemenuhan kebutuhan perpustakaan sekolah;Tidak bias jender, dan menghindari halhal yang mengadudomba karena perbedaan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan);Tidak memuat halhal yang bersifat pornografi

RONALD OMMY YULYANTHO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informasi Nusa Tenggara Barat dengan jabatan Fungsional PranataKomputer.Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalahpengiriman SMS yang berisi pengancaman melalui Hand Phone.18Bahwa sebelum perkara ini, ahli pernah ditunjuk sebagai ahli terkait tindak pidana dibidang ITE yakni dalam perkara Pornografi

Bahwa perbuatan Terdakwa yang jelasjelas merusak kesopanan di muka umumdiatur cukup jelas dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku di negara RIyang antara lain KUHP, UU IT, dan UU Pornografi tinggal menyesuaikan danmencocokkan saja mana ketentuan hukum yang lebih tepat diterapkan atas perbuatanTerdakwa dan menurut hemat kami KUHP dalam Pasal 281 ke1 sudah tepat dansesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 28K/PMTI/AD/V/2020d.