Ditemukan 3381 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-03-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rhl Tanggal 7 April 2021 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
2.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN,S.H.
Terdakwa:
NASIP Bin Alm. MISDI
52 — 16
1.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
2.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN,S.H.
Terdakwa:
NASIP Bin Alm. MISDI
52 — 16
melakukan perbuatannya Terdakwa tidakmemiliki izin untuk mengambil buah kelapa Sawit dari Saksi Donny Naibahoselaku pemiliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO)dan Kombet (DPO) yang mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan dimalam hari, dan pada perkarangan yang tertutup sebagaimana kebun milikSaksi Donny Naibaho tersebut dibatasi dengan parit bekoan sebagai batas,yang menandakan bahwa tidak sembarangan
Register : 07-07-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1750/Pdt.G/2020/PA.Dpk Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 28
38 — 28
Bahkan Wahatssapp Penggugat sudah di blokir oleh keluargaTergugat (kakak ipar Tergugat yang mana no handphone tersebutmerupakan penjembatan komunikasi Penggugat dengan ibu dan keluargaTergugat) saat Penggugat menanyakan keberadaan gelang mas kawin yangsudah di jual olen Tergugat dan kakak Tergugat.Penggugat tidak pernah sembarangan menyebarkan aib rumah tangga.Penggugat berusaha mencari jalan keluar akan permasalahan rumahtangga yang dialami oleh Penggugat.
Register : 19-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 30/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
Drs. Rudolf Manurung
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
49 — 38
Drs. Rudolf Manurung
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
49 — 38
Oleh karena itu, penerapannya haruslahbenarbenar bersifat sangat terbatas, dan penentuan waktu mulaiberlakunya tidak ditetapkan sembarangan. misalnya, dalam hal ketentuanberlaku surut itu akan dimuat dalam undangundang, maka sebaiknyawaktu mulai berlakunya itu haruslah ditentukan dengan tegas;Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor 24/PID.SUS.K/2014/PN.MDN tanggal 7Agustus 2014 adalah hukuman pidana penjara dan denda tanpa adanyahukuman tambahan berupa
Register : 07-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BATULICIN Nomor 258 / Pid. Sus / 2015 / PN Bln Tanggal 22 September 2015 — HERIYANOR Bin DARLAN
43 — 22
43 — 22
PAISAL RIZA Bin JAMALUDIN Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan sejaktahun 1998, dan Ahli ditugaskan membawahi bidang kehutanan dan hasil hutan; Bahwa hasil hutan bermacammacam jenisnya, salah satunya kayu; Bahwa masyarakat atau perusahaan tidak boleh sembarangan mengambil kayuhutan karena ada banyak jenis kayu hutan di Kalimantan yang dilindungi,termasuk kayu ulin; Bahwa dalam mengambil hasil hutan, masyarakat atau perusahaan harusmemenuhi syaratsyarat yaitu:1.
Register : 18-11-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN KANDANGAN Nomor 280/Pid.B/2013/PN.Kgn Tanggal 7 Januari 2014 — SURYADI Als. ISUR Als. ICUI bin SAHRAN
33 — 4
33 — 4
ICUI binSAHRAN tersebut terdakwa telah dengan sadar dan pasti dalam memperjual belikan obatjenis Carnophen dan Dexitab ternyata terdakwa telah tahu obatobatan tersebut dilarangatau harus dengan ijin peredarannya di masyarakat tidak sembarangan dan terdakwa jugatidak mempunyai keahlian dalam bidang obat serta maksud terdakwa memperjualbelikannya obat tersebutpun bukan untuk kesehatan atau bukan untuk tujuan pencegahan,penyembuhan atau pemulihan sebagaimana kegunaan obat yang di atur dalam Undangundang
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Ktb Tanggal 24 Mei 2017 — ABDUL WAHAB Bin (Alm) NAPSIAH
32 — 5
32 — 5
ataukemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan ahli, danketerangan Terdakwa diperoleh faktafakta hukum yang menjelaskan bahwa syaratuntuk mendistribusikan obat bebas dan bebas terbatas adalah toko obat yang telahmempunyai ijin, dimana pendistribusian harus sesuai dengan kondisi si penderitadan hanya ditunjukkan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan, jadipendistribusian juga tidak asal sembarangan
Putus : 20-03-2012 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 140/Pdt G/2011/PN Slmn Tanggal 20 Maret 2012 —
58 — 4
58 — 4
Bahwa objek sengketa tersebut pernah menjadi perkara dan telah diputus di PTUNYogyakarta Nomor : 04/G.TUN/2006/PTUN YK dan dalam gugatannya Penggugattidakn dapattasnya dan tidak menunukkan persilpersil mana yang digugat, namunsekarang dalam perkara ini dengan sembarangan penggugat telah mendakumenunjukkan batasbatas bidang yang seolaholah telah memastikan bahwa bidangbidang tanah tersebut adalah milik Penggugat , padahal sejak tahun 1987 objek tersebuttelah sah menjadi milik Pemerintah Propinsi DIY
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA
178 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwadalam proses produksinya, suppliersupllier tersebut meminjam aktivamesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)beserta teknologi produsinya agar sesuai dengan spesifikasi yangdipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding);9.8.Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapat menggunakanHalaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2014mesin yang memiliki teknologi tertentu dalam memproduksi subsubkomponen pesanan Termohon Peninjauan Kembali (Semula
Bahwadalam proses produksinya, suppliersupllier tersebut meminjam aktivamesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)beserta teknologi produsinya agar sesuai dengan spesifikasi yangdipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);g) Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapat menggunakanmesin yang memiliki teknologi tertentu dalam memproduksi subsubkomponen pesanan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mengingat teknologi produksi subsub komponen
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955/B/PK/PJK/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JIDECO INDONESIA
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali(semula Pemohon Banding) adalah PT YamatogomuIndonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi SteelIndonesia, PT Suma Adi Karya, dan PT Cabinindo Putra.Bahwa dalam proses produksinya, suppliersupllier tersebutmeminjam aktiva mesin milik Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) beserta teknologiprodusinya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipesanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding);Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 955/B/PK/PJK/20159.8.9.9.9.10.Bahwa tidak sembarangan
Bahwa dalamproses produksinya, suppliersupllier tersebut meminjam aktivamesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) beserta teknologi produsinya agar sesuai denganspesifikasi yang dipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapatmenggunakan mesin yang memiliki teknologi tertentu dalammemproduksi subsub komponen pesanan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) mengingatteknologi produksi subsub komponen
Register : 24-03-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 27 September 2011 — Ir. Sri. Bintang Pamungkas, MSISE., PhD;Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI
81 — 60
81 — 60
:Menanggapi pernyataan Penggugattersebut di atas, tidak benar bahwa Tergugatmengambil alih kewenangan Menter i PendidikanNasional, bahwa sesuai dengan kewenangan yang adaberdasarkan peraturan perundang undangan yangberlaku sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jelasbahwa Tergugat dalam menjalankan kewenanganHalaman 43 dari 131 halaman, Putusan Nomor : 70/G/2011/PTUNJKT.4444tersebut tidak sembarangan dan ada dasarhukum yang melandasinya, serta telah sesuai denganketentuan
Putus : 06-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 PK/PDT/2011 Tanggal 6 Desember 2011 —
90 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasan Pemohon Kasasi poin 1 tersebut, PemohonPeninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/semulaPenggugat Asal secara tegas menolak, karena Keputusan MahkamahAgung RI yang para Pemohon Kasasi/Sekarang para TermohonPeninjauan Kembali kutip sama sekali tidak jelas apa isi dari PutusanMahkamah Agung RI tersebut, karena banyak Putusan Mahkamah AgungRI dan belum tentu tentang putusan yang sama dengan perkara yangdimohonkan kasasi oleh para Pemohon Kasasi, sehingga bisa jadimengadaada dan hanya sembarangan
Register : 18-12-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 245/Pid.B/2014/PN.Kgn Tanggal 10 Februari 2015 — MUHAMMAD NAWAWI Als. INU bin AHMAD HUSIN
41 — 5
41 — 5
kesalahanyang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea atau dalambahasa Belanda dikenal dengan Geen straf zonder schuld atau di Indonesia dikenaldengan istilah tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa MUHAMMAD NAWAWI Als.INU bin AHMAD HUSIN tersebut terdakwa telah dengan sadar dan pasti dalam menjualobatobatan jenis Dextro dan Carnophen terdakwa telah tahu obatobatan tersebutdilarang atau harus dengan ijin peredarannya di masyarakat tidak sembarangan
Register : 08-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN SUMEDANG Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Smd Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
RIKA FITRIANIRMALA, SH
Terdakwa:
RIDWAN ALAMSYAH BIN SOMAD
65 — 42
RIKA FITRIANIRMALA, SH
Terdakwa:
RIDWAN ALAMSYAH BIN SOMAD
65 — 42
Apotek atau sarana lainnya tidak bolehmengedarkan sediaan farmasi baik berupa obat yang tidak memiliki izin edar,karena berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Sediaan Farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Bahwa untuk obatobat tertentu seperti Stronginal harus melalui jalur resmitidak boleh dijual sembarangan yaitu dari Pabrik Parmasi kepada Distributorkemudian kepada Pabrik Besar Farmasi dan kepada
Register : 16-10-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN KANDANGAN Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Kgn Tanggal 19 Nopember 2014 — PENCURIAN
115 — 2
115 — 2
HARI binMUHTAR (Alm) tersebut terdakwa telah dengan sadar dan pasti dalam menjual obatobatan jenis carnophen dan jenis dextro tersebut, terdakwa telah tahu obatobatantersebut dilarang atau harus dengan ijin dari pihak yang berwenang, peredarannya dimasyarakat tidak sembarangan dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalambidang obat atau kefarmasian serta maksud terdakwa memperjual belikannya obattersebutpun bukan untuk kesehatan atau bukan untuk tujuan pencegahan, penyembuhanatau pemulihan sebagaimana
Register : 01-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 11-11-2018
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.LB Tanggal 18 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 4
18 — 4
pertengkaran antaraPemohon dan Termohon; Bahwa setahu Saksi penyebabnya adalah karena Termohon sukamengumbar aib masalah rumah tangga kepada orang lain, sehinggasemua orang dikampung mengetahui masalah rumah tanggaPemohon dan Termohon seperti menuduh Pemohon berselingkuhdengan perempuan lain; Bahwa Saksi mengetahuinya karena Termohon pernah menelponSaksi dan menceritakan kalau Pemohon telah berselingkuh denganwanita lain kKemudian Saksi menasehati Termohon agar berubah dantidak menuduh Pemohon sembarangan
Putus : 21-01-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 601/Pid.B/2013/PN.PSP. Tanggal 21 Januari 2014 — ASHARY SUHERI HASIBUAN
82 — 10
82 — 10
Paker sebagaimana dikutipoleh Aminal Usman, SH.MH (Varia Peradilan Nomor : 295 Juni 2010, hal: 17) bahwapenggunaan sanksi pidana secara sembarangan atau menyamaratakan(indiscriminately) dan digunakan secara paksa (coercively), justru akanmenyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama (primethreatener), juga berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2009 diPalembang antara lain pada pokoknya menyatakan : Hakim dapat menjatuhkanpidana di bawah pidana minimum khusus asalkan didukung
Register : 15-07-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN KANDANGAN Nomor 131/Pid.B/2014/PN.Kgn Tanggal 24 September 2014 — KHADIJAH Als. ANDIS binti (Alm) UTUH
36 — 14
36 — 14
ANDIS binti(Alm) UTUH tersebut terdakwa telah dengan sadar dan pasti dalam menjual obatobatanjenis carnophen dan jenis dextro tersebut, terdakwa telah tahu obatobatan tersebutdilarang atau harus dengan ijin dari pihak yang berwenang, peredarannya di masyarakattidak sembarangan dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam bidang obat ataukefarmasian serta maksud terdakwa memperjual belikannya obat tersebutpun bukanuntuk kesehatan atau bukan untuk tujuan pencegahan, penyembuhan atau pemulihansebagaimana
Register : 19-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN RANTAU Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Rta Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
1.Pungky Jati Aji Suprabawa,SH
2.Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, SH
Terdakwa:
Amat Bin Mahat Alm.
37 — 5
1.Pungky Jati Aji Suprabawa,SH
2.Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, SH
Terdakwa:
Amat Bin Mahat Alm.
37 — 5
bahwaTerdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotikatersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu danteknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensialaboratorium, selain itu terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukanmemiliki narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerjasebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selainitu terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan
Register : 07-05-2019 — Putus : 10-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 543/Pid.Sus/2019/PN Dps Tanggal 10 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Ida Ayu Nyoman Surasmi, SH
Terdakwa:
Halik
153 — 29
Ida Ayu Nyoman Surasmi, SH
Terdakwa:
Halik
153 — 29
Apabila obat tradisional yang mengandung bahankimia obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan sertapenggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dari seorangdokter/tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan halhal yang tidakdiinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan,muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4jam).Bahwa Dampak secara ekonomi dari mengedarkan produk obattradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI adalahterjadinya penurunan
Putus : 27-05-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN MEULABOH Nomor 27/ Pid.B/ 2013/ PN-Mbo Tanggal 27 Mei 2013 — 1.ADIANAS Alias WAKYAN Bin M. NASIR
2. M. SAAT Bin MAH ABAH
3. RIDWAN JABAR Bin JABAR
30 — 4
30 — 4
baikalasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagiPara Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para Terdakwadinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannyayang telah dinyatakan terbukti tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman sematamatabukan sebagai sarana balas dendam, melainkan lebih diutamakan sebagai saranaintrospeksi diri agar dikemudian hari Para Terdakwa lebih bersabar dan dapatmenahan emosi tidak sembarangan