Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Kln
Tanggal 30 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
EVITA CHRISTIN P. SH
Terdakwa:
WAWAN PRASETYO Bin SABIMIN
45 — 3
  • ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwajib,untuk membawa, memiliki, menjual atau memakai narkotika danTerdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapatdikenakan sangsi pidana;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa:1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warnaputih diduga narkotika jenis Sabu berat 9,52 gram ditimbang besertapembungkusnya;2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-10-2017 — Putus : 15-12-2017 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 479/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 15 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Sukroni Diwakili Oleh : Muhammad Sukroni
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Cq, Wali Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
56 — 35
  • Kerugian Imateril akibat syok, ketakutan dalam mempertahankan dan syokmemikirkan kehilangan atas tanah aquo sebesar Rp. 1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah).Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No.479/Pdt.G/2017/PT.BDG10.11.12.Bahwa sebagai sangsi dengan tidak ditaatinya permohonan sebagaimanapoint tersebut diatas semoga mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa mengadili perkara ini, agar memerintahkan TERGUGAT untukmembayar uang paksa (dwangsoon) kepada PENGGUGAT setiap harinyasebesar Rp. 1.000.000,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Putus : 14-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — PT. BINAPURI NYNDIA CIPTA KARYATAMA VS MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
189 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 271 K/TUN/2009.Waktu) Penyerahan Jaminan Pelaksanaan dan JaminanPembebasan Tanah Tahap Awal (Bukti T8), menyampaikanbahwa Penggugat meminta tambahan waktu untuk penyerahanJaminan Pelaksanaan tersebut paling lambat tanggal 6 Februari2008, dan Penggugat juga menyatakan kesediaannya untukmenerima sangsi pemutusan/pencabutan pengusahaan jalan tol ;Sampai tanggal 6 Februari 2008, Penggugat tidak dapatmenyerahkan Jaminan Pelaksanaan, pembukaan rekeningpengadaan tanah penyetoran dana tanah tahap dan
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 04-06-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 18
  • apabila pihak laki yang menggugat, pihak perempuan mendapat 1(satu) bagian sedangkan apabila perempuan yang menggugat makapihak perempuan tidak dapat bagian;Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN SgrBahwa pembagian tersebut bisa lebih banyak pihak lakilaki dari padapihak perempuan karena pihak laki menanggung semua kewajibankewajiban baik mengurus anakanak hingga dewasa sampai menginjakperkawinan, sedangkan pihak perempuan hanya menunggu kesepakatanberdua;Bahwa tidak ada sangsi
Pengadilan PA DABO SINGKEP Perdata Agama
Register : 16-09-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA DABO SINGKEP Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.DBS
Tanggal 14 Desember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 7
  • Hal ini disebabkanbeberapa alasan antara lain5.1 Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu kasar danmemukul Penggugat baik itu masalah kecil jadi dibesarbesarkan5.2 Tergugat ketahuan punya selingkuhan, ketika ditanya Penggugat baikbaik Tergugat selalu marahmarah dan ujungujungnya terjadi KDRT5.3 Penggugat pernah melaporkan KDRT ke pihak kepolisian dan Tergugatpernah di proses dan dikasi sangsi kedisiplinan supaya Tergugat berubah,namun Tergugat dari dulu tidak pernah berubah sedikitpun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 17-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 K/MIL/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — RIYANTO
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 38 K/MIL/2016keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikankepentingan masyarakat banyak dan negara, sesuai dengan Ketentuan danperundangundangan Terdakwa dapat dikenakan sangsi sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 55 undangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi;Berpendapat, bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 55 UndangUndang RINomor
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 27 April 2016 — BUJANG JAMAL Als. BUJANG
201 — 32
  • tahun anggaran 2015.Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZAbewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, urea warnanya ping,Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluar ketentuanmaka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan.Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugian petaniyg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidak sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET).Bahwa sangsi
    anggaran 2015.e Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZAbewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, urea warnanya pink;e Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluar ketentuanmaka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan.e Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugian petaniyg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidak sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET).e Bahwa sangsi
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-05-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 491/Pid.B/2012/PN.Cbn
Tanggal 8 Mei 2013 — Edi Iriawadi bin Entis Suraji
55 — 68
  • menyerang denganmelemparlempar batu.Saksi dilarang oleh Rudy untuk menggunakan selangair yang akan menghalau massa, karena Rudy bilang,ini adalah asset perusahaan.Ada perwakilan buruh yang diminta massa untuknegosiasi ada 3 orang, pada saat bernegosiasi adapolisi.Saksi mendapakan kenaikan gaji 150 %Terdakwa ada di Pl jam 9, Saksi balik ke kantor SPjam 11, Terdakwa ada di PIl2 sekitar 5 menit,Rombongan terdakwa tidak ada yg bawa senjata, Saksimelihat angotaanggota SP dipukuli oleh massaSaksi diberikan sangsi
    Dalam PKBtidak boleh mengatur sangsi pidana, perda tidak boleh. Dalam konteks hubungan kerja PKBlebih penting, dari KUHP untuk masyarakat.6. Kewenangan pengadilan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial.Manajement ada dipihak perusahaan, jika ada pihak yang rnelanggarmaka PHI yangmemutuskan bukan peradilan pidana, PKB wajib di perbaiki 2 tahun.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 23-02-2011 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN KLATEN Nomor 18/Pid.Sus/2011/PN.Klt.
Tanggal 11 April 2011 — HARNO JUNEDI BIN SUPOYO
177 — 70
  • yangdiperdagangkan.g) Member kompensasi ganti rugi da atau pengantianapabila barang dan atu jasa yang diterima ataudimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.Bahwa larangan bagi pelaku usaha tercantum dalamUndang Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999pada pasal 8,9,10, 11,12,13,14,15, 16,17 dan 18.Bahwa usaha yang telah dilakukan terdakwa adalahmemproduksi dan atau memperdagangkan barang juga harusmematuhi aturan yang telah diatur dalam Undang UndangPerlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.Bahwa sangsi
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2015
Nama lengkap : RIYANTO. Pangkat/NRP : Koptu / 31930522340572. J a b a t a n : Babinsa Koramil 0906-06/Samboja. Kesatuan : Kodim 0906 / Tenggarong
53 — 27
  • Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM baikyang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UU RlNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi.Berpendapat, bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebuttelah
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 19-01-2017 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SERANG Nomor 579 / Pid. Sus / 2016 / PN. Srg
Tanggal 12 Oktober 2016 — BIKRAMJIT SINGH ANAK DARI ALM. SARJIT SINGH
104 — 14
  • paspor yang pertama terdakwaKhaira tersebut dan teknik wawancara sekarang sudah berbeda denganyang dulu;Hal 30 dari 60 hal Putusan Nomor : 579/PID.SUS/2016/PN.SrgBahwa betul barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupaformulir perpanjangan paspor dan ditanda tangani oleh pemohon, Visakunjungan barang bukti dan barang bukti Paspor terdakwa Khairapernah digunakan pada tanggal 17 Desember 2012 ;Bahwa menurut pasal 26 UU No.6 tentang keimigrasian,orang yangmencoba membantu harus diberikan sangsi
    yang sama dan saksi tidaktahu sangsi apa bagi petugas yang mencoba membantu dan saksi tidakbisa memvonis;Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;9.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata Khusus
Register : 16-04-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Krs
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
410 — 139
  • Anggota Partai yang melanggar ketentuan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 8, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dikenakansangsi.(2) Sangsi yang dijatunkan terhadap anggota partai berupa :a. Peringatan.b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan / atau jabatanatas nama Partai.c. Pembebastugasan dari jabatan partai dan / atau jabatan atasnama partai, dand. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.(3).
    Penetapan sangsi berupa peringatan dilakukan oleh DewanPengurus Partai pada masingmasing tingkatan, melalui RapatPleno.Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut sama sekali tidak melaluiprosedur rapat pleno sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar DanAnggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Pasal 15 ayat (2)Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Nomor4/Muktamar/PKB/VIII/2019, Tentang Anggaran Dasar Dan AnggaranRumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, berbuny/!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 24-10-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — I. IWAYAN GUNAWAN., II. DRA. TETI GEMINIAWATI DAN BAMBANG SUBAGYO VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Tentunya hukuman haruslah mencerminkan rasa keadilan, dalam perkaraini sanksi yang dijatunkan berupa pemberhentian dengan tidak hormatsangatlah berlebihan, hal ini terjadi karena sebelum penjatuhan sangsi,prosedural formal berupa pemeriksaan terhadap Para PemohonHalaman 24 dari 29 halaman.
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Khusus Anak
Register : 28-05-2014 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 61/Pid.Sus/A/2013/PN.Pbg
Tanggal 4 Juli 2013 — Terdakwa Anak
94 — 24
  • M ;e Bahwa atas cerita tersebut saksi bertanya kepada adik saksi yangdijawab iya yang dilanjutkan adik menangis ;e Bahwa setelah mendengar jawaban dari adiknya bersama denganibu pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa akantetapi terdakwa tidak mengakui telah berbuat tidak senonoh kepadaadik saksi ;e Bahwa kelakuan terdakwa dalam keseharian sering mengintip orangmandi yang kemudian difoto ;e Bahwa saksi memaafkan kejadian yang telah menimpa adik, akantetapi saksi berharap tetap diberi sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-06-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Deny AF. Sembiring, SH
Terdakwa:
Zulkifli
21 — 4
  • diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Khusus
Register : 08-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN ATAMBUA Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Atb
Tanggal 9 Nopember 2016 — - SEBASTIANUS BOUK Alias ANUS
94 — 49
  • saatini sebab terdakwa tidak memiliki Hanophone dan hanya istri terdakwa yangmempunyai hanphone dan selama ini istrinya terdakwa menchargehanphone di sekolah tempat istrinya mengajar.Bahwa terdakwa tidak perna datang kerumah korban untuk menyuruhbapaknya korban membersihkan kebun atau memperbaiki parang milikterdakwa.Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2006 terdakwa dituduhmemeluk istri orang hingga masalah itu diselesaikan secara adat ditingkatDusun dan dihadapan ketua adat terdakwa menerima sangsi
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 108/Pid.B/2019/PN Wsb
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
1.KABUL YUDIANTO Als DOBOL Bin AHMAD SYUKUR
2.SARPAN Als TW Bin KASBANI
149 — 15
  • yang bersikap kesatria siapmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut perlu diberikan apresiasi olehpara penegak hukum;Bahwa selain itu selama dalam proses pemeriksaan Para Terdakwa mengakuiterus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara inihingga membuat perkara menjadi terang;Bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas tindakan yang telahdilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggarhukum;Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwa sangsi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-04-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 233/Pid.B/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
ALEK SURYADARMA KESENA.
248 — 341
  • Bahwa Surat pemberitahuan yang disampaikan/ dilaporkan ke kantorPelayanan Pajak namun isinya tidak benar atau tidak lengkap yangmengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar akan dikenakansangsi sesuai peraturan Perundangundangan perpajakan.Halaman 21 dari 59 Perkara No.17/Pid.SusTPK/2018/PN.BgIP age Bahwa atas perbuatan tersebut yang mengakibatkan pajak yangterutang kurang bayar akan dikenakan sangsi seSuai denganperaturan perundangundangan perpajakan.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Anak
Putus : 13-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw
Tanggal 13 Nopember 2017 — Muhammad Syapiq Alias Apiq Bin Agus Yahya
121 — 45
  • anak agar sadar ataskesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas Il Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 09-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI
Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon:
PT. DWI ALFA SEJAHTERA
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
260 — 202
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuaidengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU