Ditemukan 11601 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Rks Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
11Oktober 1986 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 07-10-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 337/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 327/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
31 — 5
31 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinanMs.Ssebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 04-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Tgm Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 7
10 — 7
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumahOrang tua Penggugat di Dusun Waypring, Pekon Waypring, KecamatanPugung, Kabupaten Tanggamus, hingga akhirnya berpisah;4.
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2018/PA.RksNovember 2004 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Putus : 05-01-2017 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 180/PID/2016/PT.PLG Tanggal 5 Januari 2017 — REGANEVO bin PANDAIS
34 — 26
34 — 26
Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua riburupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21Nopember 2016 pada pokoknya bemendapat sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa selama dalam penyidikan pemeriksaan oleh Penyidik dilakukandengan ancaman penekanan dan penyiksaan dan hal tersebut disaksikan olehWidiyanto dan Rahmat Raufik dan dalam persidangan diajukan terda&kwa sebagaisaksi yang meringankan keterangannya semuanya benar, walaupun dengan
Register : 17-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 185/Pdt.P/2020/MS.Str Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
30 — 15
30 — 15
nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2011, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi oerkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 10-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0594/Pdt.G/2020/PA.Mt Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 3
25 — 3
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu oranganak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 11 Tahun;5.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR,
vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
187 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara
Register : 12-11-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA Pringsewu Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Prw Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 10
62 — 10
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka ,saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun ,Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus duda.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua penggugat yang beralamat di Desa Banjarejo, RT/RW: 003/002,Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, hingga akhirnya berpisah.4.
Register : 25-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0556/Pdt.G/2020/PA.Mt Tanggal 8 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 12
34 — 12
Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) bulan, KemudianPenggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1(satu) tahun dan setelah itu penggugat dan tergugat tinggal dirumahKontrakan, hingga akhirnya berpisah.4.
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 440/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 4
16 — 4
berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 07-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 25-11-2019
Putusan PA MALANG Nomor 826/Pdt.P/2019/PA.MLG Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
29 — 7
29 — 7
UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehOrang tuanya sesuai kKemampuannya, sehingga perlu penekanan
Register : 05-08-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 17-05-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 560/Pdt.P/2016/PA.Skg Tanggal 23 Agustus 2016 — Pemohon melawan Termohon
19 — 7
19 — 7
hal Pen.No 560/Pdt.P/2016/PA.Skgataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jikadidasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan padausia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 759/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 5
21 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 24-05-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 181/Pid.B/2019/PN Sbr Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
LYNA MARLIANA.SH
Terdakwa:
SUGIYANTO Als ENCEK Bin ASO
39 — 3
LYNA MARLIANA.SH
Terdakwa:
SUGIYANTO Als ENCEK Bin ASO
39 — 3
Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk person) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur ini bertitik tolak dari kKemampuandan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sugiyanto alias Encekbin Aso dengan identitas sebagaimana ditulis
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 663/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
25 — 6
25 — 6
perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/dPasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 05-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN METRO Nomor 166/Pid.B/2019/PN Met Tanggal 28 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.Dwi Nanda Saputra, SH.
2.Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H.
Terdakwa:
Egi Sanjaya Bin Suparjo
104 — 8
1.Dwi Nanda Saputra, SH.
2.Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H.
Terdakwa:
Egi Sanjaya Bin Suparjo
104 — 8
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanpenadahan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalahmanusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalamdakwaan penuntut umum, oleh karena itu. penekanan
Putus : 29-06-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 669/Pid.Sus/2015/PN.Bks Tanggal 29 Juni 2015 — ANDREAS AGUNG PRIYANTO
24 — 5
24 — 5
Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 404/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 7 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
23 — 7
23 — 7
persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Hal.8 dari 12 hal Penetapan.No 404/Pdt.P/2016/MSLskMenimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (38) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan