Ditemukan 4975 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-08-2008 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 512 / Pid . B / 2008 / PN. JMB
Tanggal 25 Agustus 2008 — H. ABDUL ROCHIM
592
  • terdakwa yang terbukti bersalah melakukantindak pidana yang diatur dalam Undangundang tersebut ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimmemandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkandalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan serta dampak negatifyang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintahsedang giatgiatnya memerangi penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa ijinpenyimpanan atau dalam masyarakat dikenal dengan penimbunan
Register : 10-11-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN SANGGAU Nomor 182/Pid.B/2014/PN Sag
Tanggal 15 Januari 2015 — Pidana -. DISMAS BIAU als DISMAS Anak BIYAU
583
  • Petugas Kepolisian yaitu BBM jenis solar;HalamanSdari 18 Hal.....Putusan nomor 182/Pid.B/2014/PN SagBahwa saksi mendapat informasi tersebut dari masyarakat pada hari Kamis tanggalC66612 Juni 2014 sekira jam 13.00 wib dengan mengatakan om minyak Dismas yangdidalam 10 drum sudah diganti dengan air, coba om cek, dan setelah dicekternyata BBM jenis solar tersebut telah diganti dengan air;Bahwa Sepuluh drum minyak solar milik terdakwa Dismas sudah diamankandengan garis polisi, untuk penyelidikan perkara penimbunan
Register : 29-08-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 165/Pid.B/2013/PN.TDN
Tanggal 26 September 2013 — SUTRISNO ALS SUTRIS BIN SISWANDI ;
643
  • Dan bagi badan usaha dan/atau) masyarakat dilarang untuk melakukan penimbunan dan/ataupenyimpanan serta penggunaan BBM tertentu yang bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalampasal 7 ayat (2) Perpres No.15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran danKonsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar tertentu.Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannyadan tidak ada menyatakan keberatan;Menimbang bahwa, dipersidangan telah didengar keterangan terdakwaSUTRISNO
Putus : 07-05-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PONOROGO Nomor 99/Pid.B/2015/PN Png
Tanggal 7 Mei 2015 — KATIMIN Bin KADEMIN dkk
435
  • ingin mengambil pohon pinus yangberasal dari pohon milik Perhutani di dalam kawasan hutan milik Perhutanitersebut harus ada ijin terlebin dahulu dari Perhutani dalam hal ini SKSHH tetapiPara Terdakwa beranggapan jika pohon tersebut roboh maka untuk memilikidengan cara mengambil atau memungutnya tidak perlu SKSHH sedangkanmenurut Keterangan Ahli yang menerangkan sesuai dengan ketentuan jika kayupinus milik Perhutani roboh maka selanjutnya kayu tersebut tetap akan diproduksidan diangkut ke tempat penimbunan
Register : 04-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/TUN/2016
Tanggal 14 April 2016 — HJ. NURAEDAH, S.Pd., DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. H. MAKKUSISSING Dg. NUNTUNG;
10493 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kebo;Barat : Tanah Milik Lukas;Bahwa selama Para Penggugat menguasai tanah tersebut serta membayarPBB, setiap tahunnya tidak pernah ada pihak yang keberatan, namun padatanggal, 5 September 2014 ketika Suami Penggugat VIII dan Penggugat Vmelintas dijalan Aroepala / Hertasning Baru Suami Penggugat VIII danPenggugat V melihat adanya aktifitas penimbunan tanah diatas tanah milikPara Penggugat, sehingga Suami Penggugat VIII dan Penggugat VMenanyakan kepada salah satu orang yang melakukan penimbunantersebut
Putus : 28-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — H. THOBRONI H.S VS HADI SUROYO
8637 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan adanya penimbunan, pemasangan plang atas namaTergugat Rekonvensi, memasang patok cor beton keliling, membuatpondok kecil diatas tanah Penggugat Rekonvensi oleh TergugatRekonvensi, maka sudah sepantasnya tTergugat Rekonvensimembongkar/mencabut patok cor beton, meroboh pondok, dan lainlainterhadap apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi diatas tanahPenggugat Rekonvensi yang dijadikan objek sengketa tersebut dengantanpa beban apapun, karena tanah tersebut merupakan hak milik sahPenggugat
Register : 06-05-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BATANG Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Btg
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, SH
Terdakwa:
BUNTARI BIN TARMIN
1099
  • Bahwa dalam proses kegiatan mengangkut kayu hasil hutanmiik negara atau hutan hak wajib disertai/ dilengkapi surat yangsah, dalam kegiatan mengangkut kayu jati hasil hutan milik negaraatau hasil hutan hak harus dilengkapi surat surat diantaranyaapabila melakukan pengangkutan kayu hasil hutan milik negaraharus dilengkapi dengan suratsurat/ dokumen yang sah, dan untukproses pengangkutan di bagi menjadi 2 (dua) macam, yaituPengangkutan dari Hutan ke Tempat Penimbunan dan yang ke duayaitu pengangkutan
    dari tempat penimbunan ke konsumen.
Register : 18-03-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 280/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16099
  • Dengan Nomor Pengajuan: 04030000005720200805001354, Nomor Pendaftaran PIB: 354999;Bahwa adapun mekanisme selanjutnya yang berlaku di Indonesia/kewajiban Penggugat ,setelah barangbarang sampai dan diturunkan dariKapal (shipping) barangbarang Import Penggugat yaitu 3 (tiga) kontainerpeti kemas Penggugat, faktanya telah diturunkan dari kapal dan telah disimpan di lokasi gudang penimbunan sementara yang dikenal umumnyabernama TPS (Tempat Penampungan Sementara) casu aquo Gudangmilik PT.
    ,Lianyungang Branch serta pembayaran sebesar Rp.6.925.000 pun bukanuntuk penerbitan B/L sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 5butir 7, halaman 6 butir 9 dan 10, halaman 7 butir 11 dan halaman 8 butir16 adalah dalil yang sangat keliru, salah, dan kabur/rancu, oleh karenanyaharuslah ditolak seluruhnya;Bahwa terkait dalil Penggugat pada butir 14 dan 15 mengenai barangbarangnya yang saat ini disimpan dilokasi gudang penimbunan sementara(TPS/Tempat Penampungan Sementara) milik PT.
Register : 03-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 470/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 20 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT.Kapuas Tunggal Persada Diwakili Oleh : PT.Kapuas Tunggal Persada
Terbanding/Penggugat : PT.Putra Sarana Transborneo
Turut Terbanding/Tergugat II : Harwo,
Turut Terbanding/Tergugat III : Sifan Triyono
219164
  • Pekerjaan pemindahan lapisan batuan = atas(overburden/OB) yang meliputi pekerjaan:pemberaian,pemuatan,pengangkutan dan penimbunan OBdidumping area,serta penimbunan kembali (backfilling) danpenataan area ke areal bekas tambang (eks pit) sesuai dengandesain tambang ;d. Pekerjaan pemboran;e. Pekerjaan penggalian,pembersihan parting dan pemuatanbatu bara ke atas truk (Coal Getting);f.
Putus : 02-02-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1437 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Ir.Freddy Edward Maringan Hutapea
11094 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi kalau kita melihatpada penjelasan undangundang tersebut maka kita akan mendapatkangambaran yang jelas pelanggaran seperti apa yang terkena dalam Pasal 5555 UndangUndang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumitersebut, yakni orang dan atau badan hukum yang melakukan penimbunan,pengoplosan dan penjualan minyak ke luar negeri.Bahwa dalam proses persidangan yang berlangsung di balige maupundipangururan tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan bahwaTerdakwa telah melanggar salah
Register : 28-08-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PN KOTABARU Nomor 291/Pid.Sus/2013/PN.Ktb
Tanggal 2 Desember 2013 — MAHSAN Als MAH Bin (Alm) SAHARUDDIN
8411
  • Informasi mengenai rencana dan syarat tehnis berkaitandengan kegiatan usaha;Bahwa perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan,penimbunan / penyimpanan dan niaga migas bersifatkeekonomian (Non Subsidi) tidak ada perizinan lainnya, tetapiapabila untuk usaha BBM bersubsidi pemerintah maka badanusaha perseorangan harus memiliki izin berupa penugasanlangsung (PSO) dari kepala badan hilir;Bahwa suatu badan usaha / industri perorangan tidakdiperbolehkan apabila membeli BBM bersubsidi pemerintahkemudian
Register : 26-07-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 281/Pid.B/2016/PN Spt
NOOR HASANAH BIN H.ANANG KASMIRAN
1489
  • Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwadengan cara di berikan secara langsung kepada terdakwa dengan di buatkankwitansi penerimaan dengan di lampiri materai dan di tandatangani olehterdakwa sendiri.Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2013, terdakwa kembali lagimendatangi saksi Liana Minarni dan meminjam uang kepada saksi LianaMinarni sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dengan dalihuntuk tambahan operasional proyek yang sedang di kerjakan terdakwa yakniproyek penimbunan
    sumpah, di depanpersidangan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi telah kenal lama dengan Terdakwa;Bahwa Terdakwa sering main ke rumah saksi;Bahwa saksi mengerti sekarang Terdakwa disidang karena telahmembujuk saksi untuk menanam modal kedalam proyek yang dikatakanTerdakwa kepada saksi;Bahwa awalnya karena pertemanan saksi dengan Terdakwa, laluTerdakwa sering ke rumah saksi dan pada sekitar bulan April 2013,Terdakwa menyebutkan kalau dirinya mempunyai proyekpengurukan/penimbunan
Putus : 22-12-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1146/Pid.B/2014/PN. Mks
Tanggal 22 Desember 2014 — - BAETA Dg. SUNGGU Binti YUSUF MANUNTUNGI Vs. - JPU
14326
  • Abbastelah menerima uang dari saksi korban melalui ahli waris Alm.Mohadi BinYusug bertempat di rumah saksi korban telah menerima uang sebesarRp.150.000.000, ( seratus lima puluh juta rupiah ) ;Behwa setelah membeli lokasi tanah tersebut, saksi koroban menguasaidengan melakukan penimbunan dan = mendirikan rumahrumah dandijaga oleh saksi Haan Basri, bahkan saksi korban pernahmempercayakan lokasi tersebut dijaga oleh Syamsul Dg Tola ;Bahwa selanjutnya pada bulan Maret terdakwa telah menjual lokasi tanahmilik
    intinya berisikanpahwa benar dan sah tanah yang terletak di Jl.Hertasning /Jl.AroepalaKota Makassar, adalah milik Alm.Mohadi Bin Yusuf dan setelah membuatsurat pernyataan tersebut, terdakwa , Sdr.Syamsul Dg Tola danMuh.Abbas telah menerima uang dari saksi korban melalui ahli warisAlm.Mohadi Bin Yusuf bertempat di rumah saksi korban telah menerimauang sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).Bahwa setelah membeli lokasi tanah tersebut, saksi korban pernahmenguasai dengan melakukan penimbunan
Register : 11-06-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN TARAKAN Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Trk
Tanggal 26 Februari 2014 — Penggugat -FRANSIS LIONG WIJAYA Tergugat -JUNAIDI FERRY (dahulu bernama FONG TJI JAN
14220
  • 7777W7W77 777Bahwa pada saat itu Oey Soei Ping dan Fong Lam inisudah ada di rumah masingmasing diatas tanahsengketa tersebut ;7377 3735 5Bahwa pada saat Penggugat mengurus suratsurattanahnya tersebut, penggugat tidak pernah mintatanda tangan saksi sebagai saksi batas;Bahwa kalau kolam tersebut terletak dikiri kanan danditengahnya jalan menuju keatas; Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kolamterse but 3 === eeBahwa sekarang ini, kolam tersebut sudah ditimbunatau ditutup; ~~~==Bahwa yang melakukan penimbunan
    GF HrBahwa saksi menikah tahun 1955, dan saksi tidak tahuSsiapa yang menjadi Bos antara Oey Soei Ping denganFong Lam tersebut oor rrBahwa dahulu selain kolam yang ada diatas Tanahsengketa tersebut, juga ada Bengkel disamping kolamPersebut fmsBahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bengkel yangada disebelah kolam tersebut ; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yangTergugat kuasai saat ini pemberian dari Oey Soeie Bahwa yang membuat jalan menuju keatas tersebutyaitu anak saksi, karena pada saat penimbunan
Register : 21-10-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 150/Pid.sus/2015/PN.TL
Tanggal 2 Desember 2015 — TUMARI Bin GUMIN
1019
  • masyarakat Kawasan Hutan Tenorial (Magersari) petak 48 a blokGilang boleh menanam pohon jenis tanaman kehutanan, namun harus mintaijin dulu pada Perhutani dan harus ada surat persetujuan dan surat perjanjiandari Perhutani yang berisi mulai dari perencanaan sampai pemanenan hasil.Bahwa pohon jenis tanaman kehutanan yang di tanam oleh masyarakattersebut hanya boleh ditebang oleh Perhutani, masyarakat tidak boleh.Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wibbertempat di tempat penimbunan
Register : 06-05-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PT AMBON Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB
Tanggal 27 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LIBREK IPAKIT,SH alias IBEK Diwakili Oleh : EDWARD DIAZ. SH. MH
236115
  • Penimbunan pengaman talud sungai 200 m sebesar Rp47.750.000,00 ;g. Pengadaan buku bacaan sebesar Rp3.300.000,00 ;3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp29.992.500,00 terdiri dari:Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2020/PT AMBa. Sosialisasi Kamtiomas dan bahaya miras sebesar Rp8.392.500,00 ;b. Pelayanan pendidikan keagamaan sebesar Rp21.600.000,00 ;4.
    Pembangunan lapangan bola voly 9 x 18 m (konstruksi beton) sebesar Rp31.665.000,00 ;Penimbunan pengaman talud sungai 200 m sebesar Rp47.750.000,00 ;Pengadaan buku bacaan sebesar Rp3.300.000,00 ;3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp29.992.500,00 terdiri dari :a.b.Sosialisasi Kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp8.392.500,00 ;Pelayanan pendidikan keagamaan sebesar Rp21.600.000,00 ;4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp410.562.000,0 terdiri dari :abGdef..
    Pembangunan rumah tidak layak huni keluarga miskin (ibuibu janda 4unit) sebesar Rp87.800.000,00 ;Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2020/PT AMBf.Q.Pembangunan lapangan bola voly 9 x 18 m (konstruksi beton) sebesarRp31.665.000,00 ;Penimbunan pengaman Talud sungai 200 m sebesar Rp47.750.000,00 ;Pengadaan buku bacaan sebesar Rp3.300.000,00 ;3.
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt/2016
Tanggal 1 September 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA, cq. GUBERNUR GORONTALO DI GORONTALO, cq. BUPATI POHUWATO DI MARISA, dk. vs. RONI LATEKA, dkk
8686 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sepengetahuan Penggugat dan para ahli waris lainsehingga tindakan Tergugat II yang telah mengalinkan/menghibahkan tanahobjek sengketa kepada Tergugat III adalah tidak sah dan tanpa hak sertaperbuatan melawan hukum dan harus pula dinyatakan batal demi hukum;Bahwa atas dasar penyerahan tanah objek sengketa oleh Tergugat Ilkepada Terguga III maka saat ini tanah objek sengketa dalam penguasaanTergugat Ill dan sejak tahun 2012 Tergugat Ill telan melaksanakan proyekpembangunan tahap awal dengan melakukan penimbunan
    menerapkanhukum menguatkan putusan Pengadilan Negeri memberikan amar"Menghukum Turut Terbanding Tergugat II serta Turut Terbanding II semulaTergugat Ill untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepadaTerbanding semula Penggugat yaitu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh limajuta rupiah)' padahal objek sengketa ini bukanlah tanah kebun jagungmelainkan tanah rawa, sehingga pada saat Pemohon Kasasi/Turut TerbandingI/Tergugat Ill hendak membangun Gedung Kantor Pengadilan Agama Marisamelakukan penimbunan
Register : 03-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb
Tanggal 5 Maret 2020 — Penuntut Umum:
CHRISMIATY SAY, SH.,MH
Terdakwa:
ALBERTINO NUNES Als. LIBER
15669
  • Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat(2) Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusiandan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usahadan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan sertapenggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan. dan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 menyebutkanBadan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuansebagaimana dimaksud
Register : 06-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA MENTOK Nomor 0263/Pdt.G/2020/PA.MTK
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
6226
  • perceraianMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat yangdidukung oleh alatalat bukti berupa surat P.1. serta keterangan 2 (dua) orangsaksi, Majelis Hakim telah menemukan faktafakta sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sahyang menikah pada tanggal 02 April 2000 tercatat pada KUA KecamatanJebus; Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masukpenjara karena melakukan tindak pidana penimbunan
Register : 27-05-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BUOL Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul
Tanggal 21 Nopember 2016 — 1. Gunawan, Umur 49 tahun, Tempat Tanggal Lahir 3 Juni 1967 di Buol, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta,Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 10 RW 005 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol; 2. Ony GY. Unu, Umur 54 tahun, Tempat Tanggal Lahir 17 April 1962 di Kotamubagu, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan PNS ,Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kotamubagu Kabupaten Bolaang mongondo Sulawesi Utara; 3. Hadija Unu, Umur 64 tahun, Tempat Tanggal Lahir 30 April 1952 di Buol, Jenis Kelamin Perempuan, status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan URT, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Alamat RT 014 RW 005 Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol; 4. Samsiar Unu, Umur 49 tahun, Tempat Tanggal Lahir 4 Agustus 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan URT, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Alamat di RT 011 RW 006 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol; 5. Salmia Unu, Umur 47 tahun, Tempat Tanggal Lahir 8 September 1969, Jenis Kelamin Perempuan,Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SMP, Kewarganeraan Indonesia, Alamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisnawati, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 5 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat; Lawan: 1. Nasam Dai Manguju, Umur 81 tahun, Tempat Tanggal Lahir 27 Juli 1935 di Buol, Jenis Kelamin Perempuan, Status Janda, Agama Islam, Pendidikan SR (Sekolah Rakyat), Pekerjaan URT, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat I; 2. Hartini B. Unu, Umur 60 tahun, Tempat Tanggal Lahir 9 November 1956 di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Tidak Kawin, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat II; 3. Rosna B. Unu, Umur 57 tahun, Tempat Tanggal Lahir 17 November 1959 di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan Sarjana B.A, Pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat III; 4. Abdullah B. Unu, Umur 58 tahun, Tempat Tanggal Lahir 9 Maret 1958 di Leok II, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat IV; 5. Abd Rahman B. Unu, Umur 55 tahun, Tempat Tanggal Lahir 27 Desember 1961 di Leok II, Jenis kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan Diploma, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat V; 6. Daiman B. Unu, Umur 54 tahun, Tempat Tanggal Lahir 15 November 1962 di Leok II, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 9 RW 6 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat VI; 7. Jarima B. Unu, Umur 53 tahun, Tempat Tanggal Lahir 25 November 1963 di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 9 RW 6 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat VII; 8. Hartati B. Unu, Umur 50 tahun, Tempat Tanggal Lahir 11 November 1966 di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan URT, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat VIII; 9. Andriani B. Unu, Umur 43 tahun, Tempat Tanggal Lahir 30 Desember 1973 di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Janda, Agama Islam, Pendidikan Diploma, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 9 RW 6 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat IX; 10. Lili Suryani B. Unu, Umur 47 tahun, Tempat Tanggal Lahir 3 November 1969 di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan Akademi Keperawatan, Pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat X; 11. Noneng B. Unu, Umur 38 tahun, Tempat Tanggal Lahir 14 Juni 1978 di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Janda, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat XI; Dalam hal ini memberikan Kuasa Isidentil kepada Hi Abdurahman B. Unu (Tergugat V) dan Andriani B. Unu (TergugatIX), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W21-U6/19/Hd.03.06/VII/2016/PN.Bul tanggal 19 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat; 12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, berkududukan di Jalan Bhayangkara Kelurahan Kali Kabupaten Buol, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Jaya selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik/Perkara Pertanahan, beralamat di Jalan Bayangkara Nomor 45 Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W21.U6/36/Hk.03.06/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
19370
  • dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Buol (Turut Tergugat)tidak mengabulkan surat Permohonan Penggugat (Gunawan I'sDaimanguju dkk), Justru Badan Pertanahan mengeluarkan seritikatpengganti pada bulan April 2016;Bahwa para Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang taat terhadapHukum serta tidak melawan Hukum, tidak seperti yang dituduhkan olehPenggugat melalui kuasa hokum, justru sebaliknya pada saat perkara inidiproses di tingkat Kecamatan Biau Penggugat telah melakukanpemarasan, pemagaran, dan penimbunan