Ditemukan 4975 data
59 — 2
terdakwa yang terbukti bersalah melakukantindak pidana yang diatur dalam Undangundang tersebut ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimmemandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkandalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan serta dampak negatifyang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintahsedang giatgiatnya memerangi penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa ijinpenyimpanan atau dalam masyarakat dikenal dengan penimbunan
58 — 3
Petugas Kepolisian yaitu BBM jenis solar;HalamanSdari 18 Hal.....Putusan nomor 182/Pid.B/2014/PN SagBahwa saksi mendapat informasi tersebut dari masyarakat pada hari Kamis tanggalC66612 Juni 2014 sekira jam 13.00 wib dengan mengatakan om minyak Dismas yangdidalam 10 drum sudah diganti dengan air, coba om cek, dan setelah dicekternyata BBM jenis solar tersebut telah diganti dengan air;Bahwa Sepuluh drum minyak solar milik terdakwa Dismas sudah diamankandengan garis polisi, untuk penyelidikan perkara penimbunan
64 — 3
Dan bagi badan usaha dan/atau) masyarakat dilarang untuk melakukan penimbunan dan/ataupenyimpanan serta penggunaan BBM tertentu yang bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalampasal 7 ayat (2) Perpres No.15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran danKonsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar tertentu.Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannyadan tidak ada menyatakan keberatan;Menimbang bahwa, dipersidangan telah didengar keterangan terdakwaSUTRISNO
43 — 5
ingin mengambil pohon pinus yangberasal dari pohon milik Perhutani di dalam kawasan hutan milik Perhutanitersebut harus ada ijin terlebin dahulu dari Perhutani dalam hal ini SKSHH tetapiPara Terdakwa beranggapan jika pohon tersebut roboh maka untuk memilikidengan cara mengambil atau memungutnya tidak perlu SKSHH sedangkanmenurut Keterangan Ahli yang menerangkan sesuai dengan ketentuan jika kayupinus milik Perhutani roboh maka selanjutnya kayu tersebut tetap akan diproduksidan diangkut ke tempat penimbunan
104 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kebo;Barat : Tanah Milik Lukas;Bahwa selama Para Penggugat menguasai tanah tersebut serta membayarPBB, setiap tahunnya tidak pernah ada pihak yang keberatan, namun padatanggal, 5 September 2014 ketika Suami Penggugat VIII dan Penggugat Vmelintas dijalan Aroepala / Hertasning Baru Suami Penggugat VIII danPenggugat V melihat adanya aktifitas penimbunan tanah diatas tanah milikPara Penggugat, sehingga Suami Penggugat VIII dan Penggugat VMenanyakan kepada salah satu orang yang melakukan penimbunantersebut
86 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan adanya penimbunan, pemasangan plang atas namaTergugat Rekonvensi, memasang patok cor beton keliling, membuatpondok kecil diatas tanah Penggugat Rekonvensi oleh TergugatRekonvensi, maka sudah sepantasnya tTergugat Rekonvensimembongkar/mencabut patok cor beton, meroboh pondok, dan lainlainterhadap apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi diatas tanahPenggugat Rekonvensi yang dijadikan objek sengketa tersebut dengantanpa beban apapun, karena tanah tersebut merupakan hak milik sahPenggugat
MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, SH
Terdakwa:
BUNTARI BIN TARMIN
109 — 9
Bahwa dalam proses kegiatan mengangkut kayu hasil hutanmiik negara atau hutan hak wajib disertai/ dilengkapi surat yangsah, dalam kegiatan mengangkut kayu jati hasil hutan milik negaraatau hasil hutan hak harus dilengkapi surat surat diantaranyaapabila melakukan pengangkutan kayu hasil hutan milik negaraharus dilengkapi dengan suratsurat/ dokumen yang sah, dan untukproses pengangkutan di bagi menjadi 2 (dua) macam, yaituPengangkutan dari Hutan ke Tempat Penimbunan dan yang ke duayaitu pengangkutan
dari tempat penimbunan ke konsumen.
160 — 99
Dengan Nomor Pengajuan: 04030000005720200805001354, Nomor Pendaftaran PIB: 354999;Bahwa adapun mekanisme selanjutnya yang berlaku di Indonesia/kewajiban Penggugat ,setelah barangbarang sampai dan diturunkan dariKapal (shipping) barangbarang Import Penggugat yaitu 3 (tiga) kontainerpeti kemas Penggugat, faktanya telah diturunkan dari kapal dan telah disimpan di lokasi gudang penimbunan sementara yang dikenal umumnyabernama TPS (Tempat Penampungan Sementara) casu aquo Gudangmilik PT.
,Lianyungang Branch serta pembayaran sebesar Rp.6.925.000 pun bukanuntuk penerbitan B/L sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 5butir 7, halaman 6 butir 9 dan 10, halaman 7 butir 11 dan halaman 8 butir16 adalah dalil yang sangat keliru, salah, dan kabur/rancu, oleh karenanyaharuslah ditolak seluruhnya;Bahwa terkait dalil Penggugat pada butir 14 dan 15 mengenai barangbarangnya yang saat ini disimpan dilokasi gudang penimbunan sementara(TPS/Tempat Penampungan Sementara) milik PT.
Terbanding/Penggugat : PT.Putra Sarana Transborneo
Turut Terbanding/Tergugat II : Harwo,
Turut Terbanding/Tergugat III : Sifan Triyono
219 — 164
Pekerjaan pemindahan lapisan batuan = atas(overburden/OB) yang meliputi pekerjaan:pemberaian,pemuatan,pengangkutan dan penimbunan OBdidumping area,serta penimbunan kembali (backfilling) danpenataan area ke areal bekas tambang (eks pit) sesuai dengandesain tambang ;d. Pekerjaan pemboran;e. Pekerjaan penggalian,pembersihan parting dan pemuatanbatu bara ke atas truk (Coal Getting);f.
110 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi kalau kita melihatpada penjelasan undangundang tersebut maka kita akan mendapatkangambaran yang jelas pelanggaran seperti apa yang terkena dalam Pasal 5555 UndangUndang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumitersebut, yakni orang dan atau badan hukum yang melakukan penimbunan,pengoplosan dan penjualan minyak ke luar negeri.Bahwa dalam proses persidangan yang berlangsung di balige maupundipangururan tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan bahwaTerdakwa telah melanggar salah
84 — 11
Informasi mengenai rencana dan syarat tehnis berkaitandengan kegiatan usaha;Bahwa perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan,penimbunan / penyimpanan dan niaga migas bersifatkeekonomian (Non Subsidi) tidak ada perizinan lainnya, tetapiapabila untuk usaha BBM bersubsidi pemerintah maka badanusaha perseorangan harus memiliki izin berupa penugasanlangsung (PSO) dari kepala badan hilir;Bahwa suatu badan usaha / industri perorangan tidakdiperbolehkan apabila membeli BBM bersubsidi pemerintahkemudian
148 — 9
Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwadengan cara di berikan secara langsung kepada terdakwa dengan di buatkankwitansi penerimaan dengan di lampiri materai dan di tandatangani olehterdakwa sendiri.Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2013, terdakwa kembali lagimendatangi saksi Liana Minarni dan meminjam uang kepada saksi LianaMinarni sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dengan dalihuntuk tambahan operasional proyek yang sedang di kerjakan terdakwa yakniproyek penimbunan
sumpah, di depanpersidangan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi telah kenal lama dengan Terdakwa;Bahwa Terdakwa sering main ke rumah saksi;Bahwa saksi mengerti sekarang Terdakwa disidang karena telahmembujuk saksi untuk menanam modal kedalam proyek yang dikatakanTerdakwa kepada saksi;Bahwa awalnya karena pertemanan saksi dengan Terdakwa, laluTerdakwa sering ke rumah saksi dan pada sekitar bulan April 2013,Terdakwa menyebutkan kalau dirinya mempunyai proyekpengurukan/penimbunan
143 — 26
Abbastelah menerima uang dari saksi korban melalui ahli waris Alm.Mohadi BinYusug bertempat di rumah saksi korban telah menerima uang sebesarRp.150.000.000, ( seratus lima puluh juta rupiah ) ;Behwa setelah membeli lokasi tanah tersebut, saksi koroban menguasaidengan melakukan penimbunan dan = mendirikan rumahrumah dandijaga oleh saksi Haan Basri, bahkan saksi korban pernahmempercayakan lokasi tersebut dijaga oleh Syamsul Dg Tola ;Bahwa selanjutnya pada bulan Maret terdakwa telah menjual lokasi tanahmilik
intinya berisikanpahwa benar dan sah tanah yang terletak di Jl.Hertasning /Jl.AroepalaKota Makassar, adalah milik Alm.Mohadi Bin Yusuf dan setelah membuatsurat pernyataan tersebut, terdakwa , Sdr.Syamsul Dg Tola danMuh.Abbas telah menerima uang dari saksi korban melalui ahli warisAlm.Mohadi Bin Yusuf bertempat di rumah saksi korban telah menerimauang sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).Bahwa setelah membeli lokasi tanah tersebut, saksi korban pernahmenguasai dengan melakukan penimbunan
142 — 20
7777W7W77 777Bahwa pada saat itu Oey Soei Ping dan Fong Lam inisudah ada di rumah masingmasing diatas tanahsengketa tersebut ;7377 3735 5Bahwa pada saat Penggugat mengurus suratsurattanahnya tersebut, penggugat tidak pernah mintatanda tangan saksi sebagai saksi batas;Bahwa kalau kolam tersebut terletak dikiri kanan danditengahnya jalan menuju keatas; Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kolamterse but 3 === eeBahwa sekarang ini, kolam tersebut sudah ditimbunatau ditutup; ~~~==Bahwa yang melakukan penimbunan
GF HrBahwa saksi menikah tahun 1955, dan saksi tidak tahuSsiapa yang menjadi Bos antara Oey Soei Ping denganFong Lam tersebut oor rrBahwa dahulu selain kolam yang ada diatas Tanahsengketa tersebut, juga ada Bengkel disamping kolamPersebut fmsBahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bengkel yangada disebelah kolam tersebut ; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yangTergugat kuasai saat ini pemberian dari Oey Soeie Bahwa yang membuat jalan menuju keatas tersebutyaitu anak saksi, karena pada saat penimbunan
101 — 9
masyarakat Kawasan Hutan Tenorial (Magersari) petak 48 a blokGilang boleh menanam pohon jenis tanaman kehutanan, namun harus mintaijin dulu pada Perhutani dan harus ada surat persetujuan dan surat perjanjiandari Perhutani yang berisi mulai dari perencanaan sampai pemanenan hasil.Bahwa pohon jenis tanaman kehutanan yang di tanam oleh masyarakattersebut hanya boleh ditebang oleh Perhutani, masyarakat tidak boleh.Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wibbertempat di tempat penimbunan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LIBREK IPAKIT,SH alias IBEK Diwakili Oleh : EDWARD DIAZ. SH. MH
236 — 115
Penimbunan pengaman talud sungai 200 m sebesar Rp47.750.000,00 ;g. Pengadaan buku bacaan sebesar Rp3.300.000,00 ;3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp29.992.500,00 terdiri dari:Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2020/PT AMBa. Sosialisasi Kamtiomas dan bahaya miras sebesar Rp8.392.500,00 ;b. Pelayanan pendidikan keagamaan sebesar Rp21.600.000,00 ;4.
Pembangunan lapangan bola voly 9 x 18 m (konstruksi beton) sebesar Rp31.665.000,00 ;Penimbunan pengaman talud sungai 200 m sebesar Rp47.750.000,00 ;Pengadaan buku bacaan sebesar Rp3.300.000,00 ;3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp29.992.500,00 terdiri dari :a.b.Sosialisasi Kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp8.392.500,00 ;Pelayanan pendidikan keagamaan sebesar Rp21.600.000,00 ;4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp410.562.000,0 terdiri dari :abGdef..
Pembangunan rumah tidak layak huni keluarga miskin (ibuibu janda 4unit) sebesar Rp87.800.000,00 ;Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2020/PT AMBf.Q.Pembangunan lapangan bola voly 9 x 18 m (konstruksi beton) sebesarRp31.665.000,00 ;Penimbunan pengaman Talud sungai 200 m sebesar Rp47.750.000,00 ;Pengadaan buku bacaan sebesar Rp3.300.000,00 ;3.
86 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
sepengetahuan Penggugat dan para ahli waris lainsehingga tindakan Tergugat II yang telah mengalinkan/menghibahkan tanahobjek sengketa kepada Tergugat III adalah tidak sah dan tanpa hak sertaperbuatan melawan hukum dan harus pula dinyatakan batal demi hukum;Bahwa atas dasar penyerahan tanah objek sengketa oleh Tergugat Ilkepada Terguga III maka saat ini tanah objek sengketa dalam penguasaanTergugat Ill dan sejak tahun 2012 Tergugat Ill telan melaksanakan proyekpembangunan tahap awal dengan melakukan penimbunan
menerapkanhukum menguatkan putusan Pengadilan Negeri memberikan amar"Menghukum Turut Terbanding Tergugat II serta Turut Terbanding II semulaTergugat Ill untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepadaTerbanding semula Penggugat yaitu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh limajuta rupiah)' padahal objek sengketa ini bukanlah tanah kebun jagungmelainkan tanah rawa, sehingga pada saat Pemohon Kasasi/Turut TerbandingI/Tergugat Ill hendak membangun Gedung Kantor Pengadilan Agama Marisamelakukan penimbunan
CHRISMIATY SAY, SH.,MH
Terdakwa:
ALBERTINO NUNES Als. LIBER
156 — 69
Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat(2) Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusiandan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usahadan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan sertapenggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan. dan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 menyebutkanBadan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuansebagaimana dimaksud
62 — 26
perceraianMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat yangdidukung oleh alatalat bukti berupa surat P.1. serta keterangan 2 (dua) orangsaksi, Majelis Hakim telah menemukan faktafakta sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sahyang menikah pada tanggal 02 April 2000 tercatat pada KUA KecamatanJebus; Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masukpenjara karena melakukan tindak pidana penimbunan
193 — 70
dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Buol (Turut Tergugat)tidak mengabulkan surat Permohonan Penggugat (Gunawan I'sDaimanguju dkk), Justru Badan Pertanahan mengeluarkan seritikatpengganti pada bulan April 2016;Bahwa para Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang taat terhadapHukum serta tidak melawan Hukum, tidak seperti yang dituduhkan olehPenggugat melalui kuasa hokum, justru sebaliknya pada saat perkara inidiproses di tingkat Kecamatan Biau Penggugat telah melakukanpemarasan, pemagaran, dan penimbunan

