Ditemukan 5603 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-06-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pms
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
Abdul Wahid Katino
Tergugat:
Hefriansyah Noor Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid Kota Pematangsiantar
17580
  • Nama : Abdul Wahid Katino, Warga Negara : Indonesia, NIK :1272033008680001, Tanggal Lahir : 30081968, Jenis Kelamin :Lakilaki, Agama : Islam, Alamat : Jalan Singosari Gang Demak,Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar,Pekerjaan : Wiraswasta.Mewakili Class Action Kelompok Warga Gang Demak Korban Covid19 Kota Pematangsiantar yang menjadi korban atas pernyataanGugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 KotaPematangsiantar;Selanjutnya disebut Sebagal .................
    Nama : Abdul Wahid Katino, Warga Negara : Indonesia, NIK :1272033008680001, Tanggal Lahir : 30081968, Jenis Kelamin :Lakilaki, Agama : Islam, Alamat : Jalan Singosari Gang Demak,Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar,Pekerjaan : Wiraswasta.Mewakili Class Action Kelompok Warga Gang Demak Korban Covid19 Kota Pematangsiantar yang menjadi korban atas pernyataanHalaman 6 dari 9 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN.PMSGugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 KotaPematangsiantar;Selanjutnya
Register : 11-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 39/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 5 Desember 2016 — B.M. HAFRIZAL,SH.M.SI.Bin Z. HASAN
8357
  • MALINDO/V2012tanggal 11 Januari 2012;Rencana anggaran biaya program penelitian papeda enak nusantara;Resume draf PUD Zonniped kabupaten Mukomuko propinsi Bengkulu;Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 36.a Tahun 2012 tanggal 19Januari 2012 tentang Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan BupatiPenelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan Papeda EnakNusantara dan Penelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan Minyakdan cita rasa ikan lele pada Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Mukomuko Tahun
    Perkara No.3 9Pid.Sus.TPK/2016/PN.BeglPenelitian terapan (action reseach) pembuatan Minyak dan cita rasaikan lele dari bahan baku ikan lele Produk unggulan DaerahMukomuko, Nomor: 03/B.7/SKB/2012 dan Nomor011/LP.Malindo/V2012.209)Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko(Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang perubahan (Addendum)Penelitian terapan (action reseach) pembuatan Papeda EnakNusantara dari bahan baku Ubi kayu, Jagung, Ikan, Cabe dan MinyakLele Produk Unggulan Daerah MUkomuko
    Perkara No.39/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglMenimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sebelumnya berupa1)Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 36.a Tahun 2012 tanggal 19Januari 2012 tentang Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan BupatiPenelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan Papeda EnakNusantara dan Penelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan Minyakdan cita rasa ikan lele pada Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Mukomuko Tahun
    Belanja Penelitian Terapan (action search) 153.000.000,00Pembuatan Papeda Enak NusantaraMukomuko PUD 2. Belanja Penelitian Terapan (action research) 159.000.000,00 Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele Hal 158 dari 223 Halaman. Perkara No.39/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl dari bahan baku kan Lele PUD Pangan Mukomuko3. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 37.650.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukpembinaan dan penertiban penghuni rumahnelayan di Kel. Bandaratu, Mukomuko4.
    Terapan (Action reseach) PembuatanMinyak dan cita rasa ikan lele pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;Surat keputusan kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor :006.c Tahun 2012 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada belanjabantuan khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan penelitian terapan(action reseach) pembuatan Papeda enak nusantara dan penelitianterapan (action reseach) pembuatan minyak dan cita rasa
Putus : 16-02-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/PID.SUS.TIPIKOR/2011/PTipikorPN.Gtlo
Tanggal 16 Februari 2012 — ALFATRA LATIEF, Amd. Kep
5110
  • BOK Puskesmas Limboto (foto Copy);- 1 buah buka kas bantuan operasional kesehatan (BOK) tahun 2010;- 1 buah buku kas Jamkesmas tahun 2008 (asli);- 1 buah buku kas Jamkesmas tahun 2009/2010 (asli);- 1 buah buku kas Askes tahun 2010 (asli);- 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Nomor: 800/Dikes/2079-XII/2010 beserta lampiran (asli);- 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Nomor: 800/Dikes/976-V/2010 beserta lampiran (asli);- 1 lembar Planning Of Action
    (POA) Puskesmas Limboto selang bulan juni tahun 2010 (asli);- 3 Lembar POA Dana BOK Puskesmas Limboto bulan juli-september 2010;- 1 lembar Planning Of Action (POA) BOK Puskesmas Limboto bulan Desember tahun 2010 (asli);- 1 lembar Surat Laporan Pemanfaatan Dana BOK tanggal 10 Januari 2011 (asli);- 1 bundel Daftar Rekapitulasi Santunan Duka Perkelurahan di wilayah kecamatan Limboto tahun 2008;- 1 (satu) bundle Daftar Rekapitulasi Santunan Duka Perkelurahan di Wilayah Kecamatan Limboto tahun 2009
    Pemilik rekening BOK PuskesmasLimboto (foto Copy);1 buah buka kas bantuan operasional kesehatan (BOK) tahun 2010;1 buah buku kas Jamkesmas tahun 2008 (asli);1 buah buku kas Jamkesmas tahun 2009/2010 (asli);1 buah buku kas Askes tahun 2010 (asli);1 Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Nomor:800/Dikes/2079XII/2010 beserta lampiran (asli);1 Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Nomor:800/Dikes/976V/2010 beserta lampiran (asli);1 lembar Planning Of Action (POA
    ) Puskesmas Limboto selang bulan junitahun 2010 (asli);3 Lembar POA Dana BOK Puskesmas Limboto bulan juliseptember 2010; 1 lembar Planning Of Action (POA) BOK Puskesmas Limboto bulanDesember tahun 2010 (asli); 1 lembar Surat Laporan PemanfaatanDana BOK tanggal 10 Januari 2011(asli); 1 bundel Daftar Rekapitulasi Santunan Duka Perkelurahan di wilayahkecamatan Limboto tahun 2008; 1(satu) bundle Daftar Rekapitulasi Santunan Duka Perkelurahan di WilayahKecamatan Limboto tahun 2009; 1 bundel Daftar Rekapitulasi
    meningkatkan kinerja Puskesmas dan Jaringannya serta UpayaKesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam menyelenggarakanpelayanan kesehatan promotif dan preventif;Bahwa adapun kegiatankegiatan yang dibiayai dari dana BOK meliputi :e Kesehatan lou dan Keluarga berencanae Imunisasie Gizie Promosi Kesehatane Kesehatan Lingkungane Pengendalian PenyakitBahwa mekanisme pencairan dana BOK untuk kegiatan PuskesmasyakniPuskesmas terlebih dahulu membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau POA(planing Of Action
    );Bahwa besarnya biaya untuk POA (Planning of Action) tidak ditentukan;Bahwa POA (Planning Of Action) dilaksanakan dulu baru kemudian dicairkandi Bendahara;Bahwa biasanya terdapat pembagian Jasa Askes, dan dibuatkan tanda terimaoleh bendahara akan tetapi saksi tidak pernah menerima jasa medis atau jasaparamedis;Bahwa saksi pernah menerima jasasehubungan dengan tugas saksi selakupemegang program periode 2006 sampai 2010, tetapi saksi lupa berapajumlahnya, dan sumber dananya seingat saksi berasal dari
    Pemilik rekening BOK Puskesmas Limboto(foto Copy);1 buah buka kas bantuan operasional kesehatan (BOK) tahun 2010;1 buah buku kas Jamkesmas tahun 2008 (asli);1 buah buku kas Jamkesmas tahun 2009/2010 (asli);1 buah buku kas Askes tahun 2010 (asli);1 Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Nomor:800/Dikes/2079XII/2010 beserta lampiran (asli);1 Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Nomor:800/Dikes/976V/2010 beserta lampiran (asli);771 lembar Planning Of Action
Putus : 17-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT WIJAYA KARYA BERSAUDARA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
30499 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula diperoleh petunjuk bahwa berdasarkan LHP danpenjelasan contoh barang yang dilakukan di atas diketahui bahwabarang yang diimpor adalah action figure superhero, dalam keadaanterurai lengkap dan dapat dirangkai dengan magnet yang ada padasetiap bagiannya dan terdapat beberapa bagian tubuh yang bisa digantisehingga pose yang dihasilkan berbeda, sedangkan barang importerbuat dari bahan polystone dan berdasarkan penelusuran internetdiketahui bahwa polystone merupakan compound resin.
    Putusan Nomor 408/B/PK/Pjk/2020demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa barang imporCC18150 VN Statue... dan seterusnya (50 jenis barang seusai lembarlanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 090581, tanggal 19Februari 2018, sebagai mainan action figure superhero dalam keadaanterurai lengkap dan dapat dirangkai dengan magnet yang ada padasetiap bagiannya, dan terdapat beberapa bagian tubuh yang bisa digantisehingga pose yang dihasilkan berbeda, untuk itu tidak tepat jika hanyadikategorikan
Register : 06-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 530/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Tergugat : ACHMAD DRAJAT,SH.,MH. Diwakili Oleh : M. ZAINAL ARIFIN, SH.MH.
Terbanding/Penggugat : SUKIDI
7322
  • pasal 142 RBG ayat 6 yang berbunyi kurang lebih sebagai berikut :Kompetensi Relatif berdasarkan pemilinan domisili (Para Pihak dalamperjanjian yang dapat disepakati domisili kKesepakatan untuk memilihPengadilan Negeri Tertentu yang akan menyelesaikan sengketa yangtimbul dari perjanjian).Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2008, TERGUGAT bersamatemannya yang bernama Hadi Sasmoyo, SH datang ke rumahPENGGUGAT bermaKSPd menawarkan kerja sama dalam bentukpembiayaan perkara dalam mekanisme Gugatan Cllas Action
    , (Vide :PERMA NO 1 Tahun 2002 Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok/Gugatan Class Action) melawan KSP PALAPA MANDIRI selakuTergugat, yang di ajukan di Pengadilan Negeri Ponorogo dengan nomorregister perkara 14/Pdt.G/2008/ PN.Po, yang mana pada saat ituTERGUGAT selaku kuasa dari Penggugat/ wakil kelompok (ClassRepresentatif) yang pada intinya membutuhkan bantuan dalam bentukpinjaman/talangan dana untuk mencukupi biaya perkara yang saat itusangat minim sekali menurut pengakuannya, sehingga perlu adapenyandang
    dana atau The Found istilah dalam Class Action.
Putus : 30-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — Tn. SUGIONO, DKK lawan PUSATKOPERASIKARYAWAN PROVINSI(PUSKOPKAR) JAWA TIMUR dan BUPATI SIDOARJO, DKK
219167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan modelgugatan perwakilan kelompok (Class Action) ini sesuai denganketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yaitu Pasal 46 ayat (1) huruf b yangmenyatakan "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapatdilakukan oleh sekelompok yang mempunyai kepentingan yangsama";7.
    Pasal 5 Ayat (1): "Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali,mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat";Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugatmeminta agar gugatan Class Action ini dapat ditetapbkan dan memintakepada Majelis Hakim untuk selanjutnya memeriksa seluruhpermohonan gugatan Penggugat;Tentang Kewenangan Mengadiili:Kewenangan Absolut10.Bahwa, gugatan adalah sudah tepat dan benar diajukan kePengadilan Negeri Sidoarjokarena perkara
    Kerugian Materiil dengan adanya permasalahan ini sehinggaPenggugat yang mewakili kelompoknya dengan perincian sebagaiberikut: kelompok class action tersebut terdiri dari 47 (empat puluhtujuh) orang yang setiap orangnya dirugikan sebesar @Rp5.000.000,00 x 47 orang = Rp235.000.000,00 (dua ratus tigapuluh lima juta rupiah);b.
    Kerugian materiil dengan adanya permasalahan ini sehinggaPenggugat yang mewakili kelompoknya dengan perincian sebagaiberikut: kelompok class action tersebut terdiri dari 47 (empat puluh tujuh)orang yang setiap orangnya dirugikan sebesar @ Rp5.000.000,00x 47 orang = Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima jutarupiah);b. Kerugian imaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);6.
    Menyatakan gugatan Perwakilan Kelompok (C/ass Action) tidak sah;2. Memerintahkan pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok tersebutdihentikan;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hinggasaat ini ditaksir sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu riburupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaHalamant12 dari 20hal.Put.
Register : 21-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PDT/2019/PT. DKI
Tanggal 25 April 2019 — ALEX R.POLUAN Alias ALEX CS >< KEMENTRIAN PERTAHANAN R.I (KEMENHAN R.I) CQ PANGLIMA TNI R.I CQ KSAD CQ TNI-AD KODAM JAYA/JAYAKARTA
164119
  • Akibat ancaman penggusuran tersebut, sekitar 40 kepala keluargayang bertahan dan selebihnya bersedia dipindahkan ke rumah susunsederhana sewa Rawa Bebek di Cakung yang disediakan oleh PEMDADKI Jakarta dengan alasan mereka tidak bisa menolak programpemerintah karena terpaksa dan takut.49.Bahwa atas ancaman penggusuran tersebut, beberapa warga BukitDuri RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10 Bukit Duri, Kecamatan Tebetyang rumahnya terletak di bantaran Sungai Ciliwung mengajukangugatan class action terhadap
    Asas ini menurut Prof Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H., mengandung arti : bahwa suatu tuntutanhak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakansyarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilanHal 37 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKIguna diperiksa : point d interest pint d action. (Hukum Acara PerdataIndonesia; Prof. Dr.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8Oktober 1973 No. 442K/Sip/1973 yang menyebutkan Gugatan dariseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima.10.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, gugatan Penggugatyang tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat (point ainterest point d action) harus dinyatakan batal demi hukum atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).B.
    yang diajukan oleh wargaKelurahan Bidaracina, maka seharusnya gugatan diajukan secaraclass action oleh warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan, bukanoleh Penggugat.
    Gugatan class action diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;b. Gugatan diajukan tanggal 10 Mei 2016 bukan tanggal 10 Mei 2015oleh warga di RW 10, RW 11, dan RW 12 Kelurahan Bukit Duri,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bukan wargaRT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10;c. Pada saat gugatan diajukan, warga RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW10 telah ditertibkan dan direlokasi ke rumah susun;d.
Register : 02-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 100/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 2 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat XIII : IDRUS Bin DAENG MALUSE Diwakili Oleh : SUDARMAN TUNGGIR, SH
Pembanding/Penggugat XI : AHMAD Bin DAENG MASIRI Diwakili Oleh : SUDARMAN TUNGGIR, SH
Pembanding/Penggugat IX : BAHARUDIN Diwakili Oleh : SUDARMAN TUNGGIR, SH
Pembanding/Penggugat VII : M. HASANUDIN Bin SAMSUDIN Diwakili Oleh : SUDARMAN TUNGGIR, SH
Pembanding/Penggugat V : HAMDAN A Diwakili Oleh : SUDARMAN TUNGGIR, SH
Pembanding/Penggugat III : RUSLAN WAHAB Diwakili Oleh : SUDARMAN TUNGGIR, SH
Pembanding/Penggugat I : SAIDE Diwakili Oleh : SUDARMAN TUNGGIR, SH
Pembanding/Penggugat XIV : JAMALUDIN Bin H. YUSUF Diwakili Oleh : SUDARMAN TUNGGIR, SH
Pembanding/Penggugat XII : HALIAN ISMAIL Diwakili Oleh : SUDARMAN TUNGGIR, SH
Pembanding/Penggugat X : ZAINAL ABIDIN Bin MURSALIN Diwakili Oleh : SUDARMAN TUNGGIR, SH
Pembanding/Penggugat VIII : M. TRIPO HARYONO Diwakili Oleh : SUDARMAN TUNGGIR, SH
Pembanding/Penggugat VI : H. DAENG MASIRI Bin DAENG MATAWANG Diwakili Oleh : SUDARMAN TUNGGIR, SH
P
12052
  • ParaPenggugat mewakili kelompok (Class Action) yang terdiri dari 1.168 anggotaPeserta Plasma (PP) pemilik lahan kebun kelapa sawit pada PT. CiptaLestari Sawit (Tergugat 1).2. Bahwa Para Penggugat adalah bentindak baik untuk dan atas nama dirisendiri maupun mewakili kelompok/Class Action sebagai Petani PesertaPlasma Kebun Kelapa Sawit Desa Kuala Puntian pada PT. CIPTA LESTARISAWIT (PT.
Register : 14-08-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN SELONG Nomor 91/Pdt.G/2017/PN. Sel
Tanggal 1 Nopember 2017 — - SAHLAN, dkk melawan - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk
258167
  • SelDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan perwakilan kelompok (claas action) antara :1. SAHLAN, Kepala Dusun, Warga Negara Indonesia, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiridan para anggota warga Dusun Telone, Desa Sekaroh,Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;2.
    Pengaturan mengenai gugatanclass action dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanandiatur dalam Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan bahwa Masyarakatberhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan atauBaume FU UE UI 2 He Ve Ue rk ee eemelaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yangmerugikan kehidupan masyarakat.
    Dengan demikian gugatanperwakilan kelompok yang diajukan Penggugat tentang sengketakepemilikan lahan di kawasan hutan lindung Sekaroh tidakmemenuhi criteria sebagai gugatan class action lingkup kehutanan.3.
    Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;SUBSIDAIR :Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(Ex Aquo Et Bono)Eksepsi Tergugat IllBahwa Tergugat Ill dengan ini menyampaikan eksepsi atas gugatanperwakilan kelompok (Class Action) Nomor: 91/Pdt.G/2017/PN.SEL, yangdiajukan Penggugat sebagai berikut :1.Gugatan Penggugat tidak memenuhi Persyaratan Formal GugatanPerwakilan kelompok (Class Action)Bahwa dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung
    ) yang diatur dalam PERMA Nomor1 Tahun 2002, sehingga gugatan aquo harus dinyatakan tidak sah.Bahwa oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim memerintahkanpenghentian pemeriksaan perkara aquo, karena tidak memenuhipersyaratan formal gugatan perwakilan kelompok (Class Action)2.
Register : 15-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 97/B/2019/PT.TUN.MKS
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : LUCYDINA YUSTIKA YUSEKA
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR SULAWESI TENGAH Cq. KADIS PENANAMAN MODAL DAN PTSP SULTENG
Terbanding/ Intervensi I : PT. KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA
9857
  • negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarkeputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah dengan atau tanpa disertal tuntutan ganti rugi dan/ataurehabilitasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas mensyaratkanhak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jikaia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatau keputusan tata usaha negarasesuai dengan asas Point dinteret point d action
    atau no intertest no action ;Menimbang, bahwa kepentingan dalam kaitannya berhak untukmenggugat adalah bahwa harus mempunyai kepentingan sendiri untukmengajukan gugatan (eigen belang), kepentingannya bersifat pribadi(personnenliike belang), bersifat langsung (direct belang), kepentingannyasecara objektif dapat ditentukan (objectif belang) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannyaHalaman 86,87 berpendapat bahwa berdasarkan bukti P12 = bukti TII Inthalaman 6 dari 8 halaman.
Register : 03-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 67/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : MUHAMAD FADHLY KURNIAWAN ZEIN Diwakili Oleh : KHARIS MAULANA RIATNO
Terbanding/Tergugat : Dr. H. Asyikin Noor,Sp.KJ.,M.AP
12952
  • Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membuat danmenyerahkan Action plan dan melakukan ikatan jual beli tanah pembelianobyek tanah SHM No. 1081 dan SHM No. 1082 yang mengandung cacadhukum tersebut merupakan cidera janji atau wanprestasi.3. Menyatakan Surat Kesepakatan Kerjasama tanggal 28 Oktober 2019batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.4.
    PEMBANDING tidak membuktikan tanah yang ingin dibeli telahdiakuisi, adalah tidak benar dan berdasar karena pada hakikatnyatanah yang ingin dibeli telah ada Perjanjian Pengikatan jual belliantara PEMBANDING dengan Pemilik tanah pada tanggal O1November 2019, dan proses lanjutan terkendala karenaTERBANDING tidak menyerahkan sisa modal yang telahdiperjanjikan.;23. .PEMBANDING tidak menyerahkan ACTION PLAN adalah tidakbenar dan tidak berdasar pada dasarnya ACTION PLAN telah pernahdibuat oleh PEMBANDING
    Begitu juga halnya Tergugatt Rekonvensi yang tidakmenyerahkan Action Plan kepada Penggugat Rekonvensi. Padahal ActionPlan tersebut adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai dasar bagiPenggugat Rekonvensi untuk bersedia menyetor sisa modal usaha. ActionPlan menjadi dasar Penggugat Rekonvensi untuk mempertimbangkankewajaran bisnis Tergugat Rekonvensi.
    Hal ini melanggar angka 13 SuratKesepakatan Bersama tanggal 28 Oktober 2019; (Putusan hal. 30 alinea 7sambung hal. 31)Menimbang, bahwa Action Plan yang telah dibuat oleh TergugatRekonvensi belum pernah disampaikan kepada Penggugat Rekonvensipadahal selaku investor (Pemodal) Penggugat Rekonvensi tidak pernahmendapatkan gambaran dan perencanaan terhadap proyek perumahantersebut; (Putusan hal. 31 alinea 2)Menimbang, bahwa terhadap tanah yang akan dibeli oleh TergugatRekonvensi yakni SHM No. 1081 dan
    yang paling banyak dirugikan adalah Penggugat Rekonvensi selakupemilik modal; (Putusan hal. 31 alinea 4)Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalilpokok gugatannya maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi patutdikabulkan sepanjang terkait dengan dalil pokok gugatan sebagaimanadipertimbangkan di bawah ini : (Putusan hal. 31 alinea 5)Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membuatdan menyerahkan Action
Register : 20-04-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
RAHMAT FEBRIANSYAH TRI PAMUNGKAS Als ABAY Als ABU AMAR Als IBADURAHMAN Bin SUKAMTO
242121
  • Selanjutnyaterdakwa kembali ke kontrakan terdakwa untuk membuka paket kirimantersebut yang berisi 13 celana tactical panjang berbagai warna.Bahwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa membungkus 13 celanatactical panjang berbagai warna tersebut dengan cara terdakwa gabungkandengan Goalzero dan kamera action merk sony ke dalam 2 (dua)bungkusan yaitu bungkusan paket celana dan bungkusan berisi Goalzerodan camera action merk sony yang terdakwa kemas dengan menggunakanplastik warna hitam.
    TIMtactical panjang berbagai warna tersebut dengan cara terdakwa gabungkandengan Goalzero dan kamera action merk sony ke dalam 2 (dua)bungkusan yaitu bungkusan paket celana dan bungkusan berisi Goalzerodan camera action merk sony yang terdakwa kemas dengan menggunakanplastik warna hitam.
    Kemudian ABDULLAH memberikanlist barang yang harus terdakwa beli antara lain:Goalzero (solar panel) sebanyak 1 (satu) unit terdakwa belli melaluitokopedia menggunakan akun terdakwa bernama suryo, dengan hargaRp. 1.800.000, (Satu juta delapan ratus rupiah);Kamera action merk sony sebanyak 1 (satu) unit terdakwa beli melaluitokopedia menggunakan akun terdakwa bernama suryo, dengan hargaRp. 5.500.000, (lima juta lima ratus rupiah).
    Bahwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa membungkus 13celana tactical panjang berbagai warna tersebut dengan cara terdakwagabungkan dengan Goalzero dan kamera action merk sony ke dalam 2 (dua)bungkusan yaitu bungkusan paket celana dan bungkusan berisi Goalzero dancamera action merk sony yang terdakwa kemas dengan menggunakan plastikwarna hitam. Setelah terdakwa bungkus dengan rapi, kKemudian terdakwapergi menuju kantor JNE Pekayon Jalan Raya Jatiasin Bekasi.
    Bahwa padabulan Agustus 2018 terdakwa membungkus 13 celana tactical panjangberbagai warna tersebut dengan cara terdakwa gabungkan dengan Goalzerodan kamera action merk sony ke dalam 2 (dua) bungkusan yaitu bungkusanpaket celana dan bungkusan berisi Goalzero dan camera action merk sonyyang terdakwa kemas dengan menggunakan plastik warna hitam. Setelahterdakwa bungkus dengan rapi, kKemudian terdakwa pergi menuju kantor JNEPekayon Jalan Raya Jatiasin Bekasi.
Register : 01-11-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 592/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : David M.L. Tobing, S.H.
Terbanding/Tergugat : Raffi Farid Ahmad
182128
  • Namun demikian didalam Petitum Penggugat, Penggugat meminta agar Tergugatmenyatakan permohonan maaf kepada masyarakat seolaholahPenggugat merupakan perwakilan dari masyarakat;Penting untuk diketahui oleh Penggugat, bahwa gugatan yangmewakili kepentingan kelompok dalam praktik pengadilan disebutjuga sebagai gugatan class action.
    Dalam gugatan class action,harus terdapat kesamaan tipe tuntutan dari sekelompok orang yangberkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 TentangAcara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No. 1 Tahun 2002),yang berbuny/i:Pasal 1Dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:a.
    Posita dari seluruh kelompok batik wakil kelompokMmaupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupuntidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas danterperinciBahwa dalam gugatan class action juga harus dilakukan pemeriksaandari majelis hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkankelayakan kriteria gugatan class action tersebut.
    Bahkan, apabilamajelis hakim telah menyatakan sah gugatan class action tersebutdalam suatu penetapan, pihak yang mewakili kelompok wajibmemberitahukan kepada anggota kelompok yang berkepentinganmelalui media cetak dan/atau elektronik, Kantor pemerintah (Seperti:kecamatan, kelurahan, dan sebagainya) sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat (1), (3), dan (4) jo.
    Adapun gugatan untuk mewakilikepentingan kelompok termasuk dalam gugatan class action.
Putus : 11-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2064 K/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — Penuntut Umum: pada Kejaksaan Negeri Sibolga ; JHONNI
7345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cahaya Baru;= 1 unit Radio Vertex Standar 600;7 unit GPS merk OSCA AE667KM II;unit Echosounder merk MMEC APS332MK 2;set Teropong Nikon Action;satusatusatusatusatu) buah Kompas Magnet;((((((satu) buah Fiber 500 Kg;(5((~~ ower weer sr lle= 12 (dua) buah Fiber 700 Kg; 45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik;1 (satu) set Jaring Insang;1satu) set Jaring Trawl;Hal. 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 2064 K/PID.SUS/2016dua) buah Katung Trawl;lima) meter Rantai Katung;2 (5 (lim 1 (satu) set Kompor masak;4 (empat
    Cahaya Baru;(satu) unit Radio Vertex Standar 600; 1 (satu) unit GPS merk OSCA AE667KM II;1 (satu) unit Echosounder merk MMEC APS332MK 2;Hal. 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 2064 K/PID.SUS/20161 (satu) set Teropong Nikon Action;1 (satu) buah Kompas Magnet;1 (satu) buah Fiber 500 Kg;2 (dua) buah Fiber 700 kg;45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik;satu) set Jaring Trawl;dua) buah Katung Trawl;lima) meter Rantai Katung;satu) set Kompor masak;((((5(satu) set Jaring Insang;(((((empat) buah Accu;(25149sembilan
    Cahaya Baru;unit Radio Vertex Standar 600;satu) unit GPS merk OSCA AE667KM II;tu))satu) unit Echosounder merk MMEC APS332MK 2;)))1 (sa1 (1 (1 (satu) set Teropong Nikon Action; 1 (satu) buah Kompas Magnet;1 (satu) buah Fiber 500 Kg;2 (dua) buah Fiber 700 Kg; 45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik;(satu) set Jaring Insang;(lima) meter Rantai Katung;(((satu) set Kompor masak;empat) buah Accu;549sembilan) buah Baju Pelampung;1 (satu) unit Perahu Tempel; Dokumen yang terdiri dari SIP Nomor 503.523.3a
Register : 23-03-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Blk
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penggugat:
1.H. SALAMUDDIN
2.Hj. RAHMIATY GAFFAR
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULUKUMBA
11064
  • selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:Menimbang, bahwa Perkembangan hukum acara perdata di Indonesiamengenai Hak Gugat Biasa yang sudah dikenal pada umumnya bersifatkonvensional yaitu mekanisme gugatan oleh Subyek hukum secara orangperseorangan atau Badan Hukum yang mengajukan gugatan kepada Tergugatatas kerugian kepemilikan yang dialaminya untuk diajukan penyelesaiansengketanya ke Pengadialan;Menimbang, bahwa kemudian dikenal mekanisme hak gugatorganisasi, class action
    , dan citizen lawsuit;Menimbang, bahwa secara umum pengertian Hak gugat organisasi(legal standing) merupakan mekanisme pengajuan gugatan oleh lembagaswadaya masyarakat (LSM) sebagai akibat pelanggaran atau adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain yang merupakan kegiatanperlindungan yang dilakukan LSM tersebut misalnya LSM perlindungankonsumen;Menimbang, bahwa secara umum pengertian Gugatan PerwakilanKelompok (class action) adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalammana satu orang
    atau lebih yang mewakili kKelompok mengajukan gugatanuntuk diri atau diridiri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yangjumlahnya banyak, yang memiliki Kesamaan fakta atau dasar hukum antarawakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud (Vide Pasal 1 huruf a Perma 1Tahun 2002 Tentang ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOk);Menimbang, bahwa secara umum pengertian Gugatan citizen law suitatau dikenal juga sebagai gugatan warga negara atau gugatan action popularisadalah gugatan yang diajukan oleh
    Bulukumbasedangkan sawah obyek konsolidasi tanah milik Penggugat II terletak di JalanBakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, KabupatenBulukumba;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat Gugatan Penggugat dan Penggugat II a quo harusdiajukan masingmasing sendirisendiri karena persengketaan yang terjadimenurut Majelis Hakim bersifat personal dan tidak dapat dikategorikan Hakgugat organisasi (/egal standing), Gugatan Perwakilan Kelompok (class action
    )apalagi Gugatan citizen law suit atau dikenal juga sebagai gugatan warganegara atau gugatan action popularis yang dapat diajukan dengan perwakilankelompok sepanjang ada kepentingan yang sama dan bersifat publik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapatditerima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan
Putus : 25-02-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN SUMBER Nomor 37/Pid.B/2016/PN Sbr.
Tanggal 25 Februari 2016 — MUHAMMAD BOBY SUSANTO BIN ARRY NINDYA SUSANTO
486
  • Ponds Am Deep Action Night 10 gr sebanyak 11 karton. Ponds Age Mir. Day Cream sebanyak 13 karton.Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT.
    Ponds Am Deep Action Night 10 gr sebanyak 11 karton. Ponds Age Mir. Day Cream sebanyak 13 karton.< Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. K 33 Distribusi Cabang Plered Cirebontersebut senilai Rp. 338.989.150,00 ( tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilanratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);7 Bahwa saksi SUMADI BIN KASTO membenarkan barang bukti yang diajukandipersidangan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwamembenarkannya;4.
    Ponds Am Deep Action Night 10 gr sebanyak 11 karton. Ponds Age Mir. Day Cream sebanyak 13 karton.7 Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. K 33 Distribusi Cabang Plered Cirebontersebut senilai Ro338.989.150,00( tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilanratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah );7 Bahwa saksi AHMAD SUHARTONO BIN SOLEH membenarkan barang buktiyang diajukan dipersidangan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwamembenarkannya;5.
    Ponds Am Deep Action Night 10 gr sebanyak 11 karton. n. Ponds Age Mir. Day Cream sebanyak 13 karton.Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT.
Register : 17-11-2015 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 29-01-2017
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.SAK
Tanggal 6 September 2016 — - Penggugat DARBI S.AG -Melawan Tergugat PT.ARARA ABADI
15582
  • Eksepsi tentang gugatan yang kabur, karena gugatanPenggugat seharusnya diajukan melalui gugatan Class Action(Perwakilan Kelompok) sebagaimana dimaksud dalam PERMANOMOR 1 TAHUN 2001, bukan melalui gugatan perdata biasa ;Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, disebutkan bahwaGugatan Perwakilian (Class Action) sebagai prosedur pengajuangugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompokmengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan
    sekaligussekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki Kesamanfakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dananggota kelompoknya ;= === =Bahwa apabila dilihat identititas, posita dan petitum gugatanPenggugat, maka perkara yang diajukan Penggugat memenuhi ciriciri gugatan CLASS ACTION (Perwakilan Kelompok) sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yaitu sebagaiDerik Ut: nanan anna nnn nee ence nent necesPerkara
    perbuatan melawanBahwa seharusnya gugatan Penggugat mendasarkan padaKetentuan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : Masyarakatberhak mengajukan gugatan permakilan ke pengadilan dan/atauPerkara No.24/Pdt.G/2015/PN.Sak 1314melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalahlingkungan hidup yang merugikan berkehidupan masyarakat ;Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat yang seharusnyadiajukan melalui gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action
    melaksanakan kewajibannya kepadaPenggugat, sehingga Penggugat terus mengingatkan dengan caramelakukan peneguran lisan begitu juga dengan secara tertulis, begituseterusnya bahkan sudah tahunan berlalu Tergugat tidak jugamelaksanakan kewajibannya.DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai gugatan penggugatkabur (obscur libel) yang didasarkan pada dalil Tergugat yang padapokoknya menerangkan bahwa gugatan perkara aquo kabur, karenagugatan Penggugat seharusnya diajukan melalui gugatan Class Action
    Berdasarkanhal ini maka jelaslah bentuk gugatan yang diajukan Penggugat telah tepatkarena walaupun tergugat bertugas sebagai kepala desa akan tetapisecara formil bentuk gugatan biasa,sesuai identitasnya penggugat majusebagai dirinya sendiri yang bekerja sebagai Kepala Desa RantauBertuah bukan mewakili kepentingan suatu kelompok walaupun padapositanya menjelaskan untuk kepentingan Desa Rantau Bertuah,sebabjika harus melalui gugatan class action seperti eksepsi Tergugat dalamperkara aquo haruslah jelas
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
1.Joniar M. Nainggolan
2.Benni Eduward Hsb
40
  • Nainggolan ;

    • 1 unit Notebook IBM Thinkpad dan adaptor
    • 1 buah tas body pack
    • 1 unit handycam sony HDR-CX405 dan charger
    • 1 unit action camera canon coold IX P-900 dan charger
    • 1 unit action camera B-Pro 5AE IIS dan harness
    • 1 unit action camera B-Pro 5AE 2 unit
    • 1 buah tas kamera kalibre metro shoot
    • 1 unit power bank
    • 1 unit mini tripod
    • 1 unit memori card SD sandisk 64 GB
    • 1 unit memori
Register : 13-12-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 25 Mei 2021 — Perdata Purwati, Dkk melawan Didik Budi Hermanto, Dkk
10349
  • .:1247 K/2017 tanggal 30 Agustus 2017, hal mana terhadapHalaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pat.G/2020/PN Kpnseluruh anggota kelompok terdapat kesamaan peristiwa atau faktasumber perolehan hak, dan persamaan kepentingan untuk selanjuinyamenjadikan sama dasar hukum alas haknya secara subtansial, jugakemudian persamaan jenis tuntutan diantara kesemua anggotakelompok, maka PENGGUGAT memohon agar Gugatan Class action inidapat ditetapbkan dengan Pemberitahuan dan memanggil seluruh anggotakelompok
    petani penggarap tanah Desa Selorejo Kecamatan DauKabupaten Malang, melalui media massa atau perangkat yangdisediakan untuk pengumuman dan pemanggilan tersebut untukdiberitahukan atas hak opt out atas adanya gugatan class action inisebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA No.:01/2002; dan dilanjutkandengan dilakukan pemeriksaan seluruh permohonan PENGGUGAT;B.
    KEWENANGAN MENGADILI11.Bahwa gugatan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Kepanjenkarena materi perkara class action adalah Wanprestasi yang dilakukanoleh PARA TERGUGAT;12.Bahwa seluruh domisili hukum dari Sebagian besar TERGUGAT(Tergugat Il, Tergugat Ill,) berada di wilayah Kepaniteraan PengadilanNegeri Kepanjen, maka sudah tepat juga diajukan class action inidiajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen;13.Bahwa objek utama dalam gugatan class action wanprestasi ini adalahperbuatan TERGUGAT yang
    Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimanadiuraikan di atas;Menimbang, bahwa apakah Gugatan Para Penggugat dalam bentukGugatan Class Action/Perwakilan Kelompok dapat diterima dan dilanjutkanuntuk diperiksa dan dipertimbangkan dengan acara selanjuinya, Majelis akanmempertimbangkannya sebagai
    berikut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Gugatan ParaPenggugat dalam bentuk Gugatan Class Action/Perwakilan Kelompok dapatditerima dan dilanjutkan untuk diperiksa dan dipertimbangkan dengan acaraselanjutnya, terlebin dahulu akan dipertimbangkan Jawaban dari Kuasa HukumTergugat Il dan Tergugat IIl mengenai hal diluar pokok perkara yang padapokoknya yaitu :@ Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaiGugatan Class Action dengan alasan karena tidak dapat memenuhi
Register : 28-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.Purwati
2.Dwi Sugeng Wiyono
3.Ali Machrus
4.Waliadi
Tergugat:
1.Didik Budi Hermanto
2.Bambang Soponyono
3.Kepala Desa Selorejo
14482
  • Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 25 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Karawang dibawah Register Nomor : 214/Pdt.G/2020/PN Kpntertanggal 28 Desember 2020 telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Class action ini adalah:A. LEGAL STANDING PENGGUGAT1.
    untukselanjutnya menjadikan sama dasar hukum alas haknya secarasubtansial, juga kemudian persamaan jenis tuntutan diantara kesemuaanggota kelompok, maka PENGGUGAT memohon agar Gugatan Classaction ini dapat ditetapbkan dengan Pemberitahuan dan memanggilselurun anggota kelompok petani penggarap tanah Desa SelorejoKecamatan Dau Kabupaten Malang, melalui media massa atau perangkatyang disediakan untuk pengumuman dan pemanggilan tersebut untukdiberitahukan atas hak opt out atas adanya gugatan class action
    Bahwa gugatan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan NegeriKepanjen karena materi perkara class action adalah Wanprestasi yangdilakukan oleh PARA TERGUGAT;12. Bahwa seluruh domisili hukum dari Sebagian besar TERGUGAT(Tergugat Il, Tergugat Ill,) berada di wilayah Kepaniteraan PengadilanNegeri Kepanjen, maka sudah tepat juga diajukan class action inidiajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen;13.
    Bahwa objek utama dalam gugatan class action wanprestasi iniadalah perbuatan TERGUGAT yang pada waktu itu berkedudukansebagai Kepala Desa telah membuat perjanjian dan atau kesepakatan,dan dilanjutkan oleh TERGUGAT II juga sebagai Kepala Desa yang tetapmelanjutkan perjanjian Kerjasama dengan tetap menerima uangpembayaran sewa meski Para Penggugat sama sekali tidak menikmatihasil tanaman, dan kemudian ternyata secara sepihak TERGUGAT Illyang pada mulanya juga menerima uang sewa dari PARA PENGGUGAT,
    berikut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Gugatan ParaPenggugat dalam bentuk Gugatan Class Action/Perwakilan Kelompok dapatditerima dan dilanjutkan untuk diperiksa dan dipertimbangkan dengan acaraselanjutnya, terlebin dahulu akan dipertimbangkan Jawaban dari Kuasa HukumTergugat Il dan Tergugat III mengenai hal diluar pokok perkara yang padapokoknya yaitu :@ Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaiGugatan Class Action dengan alasan karena tidak dapat memenuhi