Sudah tidak bisa dibina lagi oleh Kesatuan sehingga patutdiberikan sangsi yang tegas agar memberikan efek cegah bagianggota lain.Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas makaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusanPengadilan Militer Tingkat Pertama hal tersebut sudah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu perludikuatkan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, makabiaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.Menimbang

Tidak disepakati dalam perjanjian standar jual beli tenaga listrik PT PLN.2 Karena tidak disepakati dalam perjanjian, maka pembebanan biaya administrasimerupakan ingkar janji, aturan baru, tambahan, lanjutan dan auatu pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkanjasa yang dibelinya.3 Sekalipun kalau ada perubahan Keputusan Direksi bahwa biaya administrasipembayaran dibebankan kepada pelangan, hal ini melanggar pasal 18 ayat (1) huruf gUUPK.Dapat dikenai sangsi

Bank Bukopin dan pihak pengelola data pelanggan (melihat kebenaran materiil isisurat Bank Bukopin) (pasal 3 d, 4 c, 7 b),2 Pengembalian semua uang biaya administrasi yang dipungut bank atas transaksipembayaran rekening listrik PLN.3 Sesuai Pasal 60 (1) UUPK, Pelaku usaha wajib dikenai sangsi administrative sebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah.)4 Dan saya mohon kepada Majelis BPSK Kota Padang yang menyidangkan perkara ini,menjatuhkan sanksi pidana sesuai pasal 62 (1) UUPK, dan merekomendasikan

Memberikan sangsi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/oburuh dan pengurus serikat pekerjal serikat burun selama dansesudah melakukan mogok kerja ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungsupaya memberikan putusan sebagai berikut :1.2.Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;Memandang dan menilai bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan Tergugat dalam Perkara ini terkait erat dengan

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2006, Selain Pemohon Kasasi yang dikenakanPHK sepihak oleh Termohon Kasasi, Termohon Kasasi juga saat yangbersamaan mengeluarkan surat skorsing dan surat peringatan ketiga terakhirdalam jangka waktu relative hanya 1 bulan, di mana sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat 2 jelasmenyatakan masa berlaku surat peringatan untuk pembinaan adalah 6 bulandengan total yang terkena sangsi tersebut sejumlan 46 pekerja yangkesemuanya dalam kondisi terPHK

kekeliruan yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB);1 Bahwa kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IABandung di dalam menerapkan sangsi

Melakukan mogok kerja tanpa proseduryang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/ peraturanperundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak jugadiwajibkan mengikuti Pasal 70 PKB tetapi mogok kerja dapatdilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan, bahwaselanjutnya kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tidak sesuai peraturan perundangundanganmaka sangsi

yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB);1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung didalam menerapkan sangsi

Melakukanmogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/peraturan perundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkan mengikuti Pasal 70 PKBtetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan, bahwa selanjutnya kalaupun mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai peraturan perundangundanganmaka sangsi

Pasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkan mengingat di dalam UUNo. 13 Tahun 2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yangtidak sah telah diatur di dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan MenteriNo.

hukuman tersebut tidak akan dapat melakukan interaksi sosialdengan saksi korban sehingga penderitaan batin saksi korban dapat teratasi ;Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum di dalamtuntutannya menghukum Pembanding/Terdakwa untuk dijatuhi uqubat cambuk125 kali di muka umum, tetapi dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno MahkamahAgung RI tahun 2016 yang intinya Hakim Mahkamah Syariyah di Aceh dalamputusannya boleh memilih jenis sangsi

(uqubat) yang berbeda dengan sangsi(uqubat) yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, misalnya cambuk, dendaatau kurungan ;Menimbang, bahwa Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayatmenyebutkan : setiap orang yang dengan sengaja melakukanJarimah Pemerkosaan diancam denganuqubattazir cambuk paling sedikit 125(seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima)kaliatau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emasmurni, paling banyak 1.750

pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilaikontrak awal (Lampiran Bab II point g Keppres Nomor 80 Tahun 2003)27.Bahwa hal tersebut juga didukung oleh Keterangan Ahli LKPP yangantara lain menyatakan bahwa:Kontrak/Addendum Kontrak harus menjadi pedoman bagi penyedia barang/jasa dalam melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan di lapangan.Konsekuensinya pekerjaan yang dilaksanakan diluar dari pada yangtercantum dalam kontrak adalah tidak dapat dibayarkan dan penyedia12barang/jasa dapat dikenakan sangsi

karena cidera janji atas kontrak yangdiperjanjikan;Jika hasil kKonsultan perencana yang telah dituangkan dalam perjanjiankontrak diabaikan oleh penyedia barang/jasa maka Penyedia barang/Jasatersebut telah melanggar hukum berupa cidera janji atas kontrak yang telahditandatangani bersama dengan PPK dan dapat dikenakan sangsi;28.29.30.Bahwa karena telah terjadi kerusakan dan keretakan bangunan gedungIslamic Centre, setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan,maka disarankan agar pembangunan

dengan nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 per bulan, saya tidak yakindan tidak mau kalau tidak ada sangsi yang tegas kepada Pemohon, apalag!jangka waktunya sampai anak dewasa, saya mohom ada sangsi yangtegas karena menyangkut masa depan dan hidup anak saya;1. Kalau Pemohon benar, buat apa bawa pengacara dan ngoyakperempuan bodoh seperti saya;2.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denjasa Kompi Angmorkebetulan dipiketan ada Dandenjasa (Letkol Cba Arief Budianto)dan diperintahkan keruangan Dandenjasa untuk dimintaiketerangan, selanjutnya Terdakwa diberikan Sangsi berupapenahanan Kantor selama satu Minggu tidak boleh meninggalkanKesatuan, melaksanakan lari siang dan korve' dimarkasMabekangdam XII/Tpr sampai pencabutan5, Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014Terdakwa diperintahkan oleh

Bahwa benar Terdakwa setelah kembali ke Kesatuan padatanggal 9 September 2014 lalu diberi sangsi berupa penahananKantor selama satu minggu dengan kegiatan korve dan pada hariSenin tanggal 16 September 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomuntuk diproses.Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 54K/PM.I05/AD/X/2014MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidakpernah memberitau Satuan tentang keberadaannya dan Terdakwatidak membawa barang inventaris.10.

(Pasal I.A. prosentase dasar komisi Internal sebagaipenghargaan) karena apabila Pasal I.C ingin dimaksudkan sebagai faktorpenghargaan dan atau sangsi maka pasal tersebut pasti harus ditulis keterangantambahan yakni "sebagai penghargaan dan atau sebagai sangsi" seperti yangditerapkan didalam Pasal I.A dan I.B tersebut.Mengkategorikan apakah kedalam "sangsi" atau "penghargaan" atau bukan keduaduanya adalah penting mengingat peraturan tentang besarnya komisi penjualan iniditujukan sebagai faktor penghargaan

dan sebagai faktor sangsi seperti yang ditulisdi pasal atau bagian I ("Bagian I.

Rumus.: ...Mengacu kepada penghargaan dansangsi)" sehingga apabila tidak dituliskan maka tidak bisa dianggap sebagai faktorpenghargaan maupun faktor sangsi. Dampak dari mengkategorikan sebagai "sangsi"dan/atau sebagai "penghargaan" adalah pada saat perusahaan memberikan penilaiansebagai faktor sangsi atau penghargaan maka hasil total nilai SCR tersebut bisakurang dari 100% dan selisih atas pengurangan tersebut akan kembali ke perusahaanatau diberikan kepada pihak lain diluar para salesman unit.

Akan tetapi faktanyatidak dituliskan sebagai sangsi dan/atau sebagai penghargaan sehingga pasal (I.C)tersebut tidak dimaksudkan dan tidak bisa digunakan sebagai faktor sangsi dan ataupenghargaan. Penjelasan lebih lanjut dan pengertian diatas adalah:a.

Karena pasal I.C tidak mencantumkan sebagai sangsi maka ProsentaseKontribusi Penjualan (SCR) bukan dimaksudkan sebagai faktor sangsi sehinggaperusahaan tidak bisa mengurangi nilai komisi dari faktor SCR tersebutsementara nilai pengurangannya itu sendiri kembali ke perusahaan seperti yangberlaku pada Prosentase Penagihan di pasal I.B. yang mencantumkan kalimatsebagai sangsi.Contohnya apabila faktor SCR dimaksudkan sebagai faktor sangsi makaperusahaan bisa memberikan sangsi kepada Salesman unit sehingga

Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNIAU telah mengetahui danmemahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuantanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yangbewenang, demikian pula dengan Terdakwa telah memahami pulajika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sangsi hukumnya.3.

Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNIAU telahmengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak bolehmeninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari KomandanKesatuan atau atasan lain yang bewenang, demikian pula denganTerdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggarakan ada sangsi hukumnya2.

Bahwa, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara inisecara sukarela agar dinyatakan mendapat sangsi moral dari seluruh rakyat/masyarakat Kabupaten Pekalongan terhitung mulai sejak putusan dalamperkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampaidelaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya ;6.

Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusandalam perkara ini secara sukarela mereka harus menerima sangsi moral dariPara Penggugat; Mantan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan MasaBhakti 1999 s/d 2004 ; dan dari Rakyat / Masyarakat Kabupaten Pekalonganterhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkracht van gewijsde) sampai dlaksanakan isi putusan dalam perkaraini untuk seluruhnya ;6.

merupakan jenisyang dilindungi, diketahuinya dari Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 dalam daftarLampiran Jenis Satwa yang dilindungi pada kelompok Bivalvia yang tercantum dalamnomor urut 228 yang mana kerang Nautilus Pompillius tidak dapat diperjualbelikan,disimpan, dimiliki atau dikeluarkan dari suatu tempat di Indonesian ke tempat lain didalamatau diluar Indonesia karena statusnya telah dilindungi oleh UndangUndang pasal 21 ayat(2) huruf D UU RI No 5 Tahun 1990 dan apabila dilanggar akan dikenakan sangsi

Terdakwa merasa terlindungi olehAtasan terbukti hingga mempunyai 2 (dua) orang anak dan perkara ini sekiantahun baru diproses, bahkan sampai persidangan inipun Terdakwa masihberhubungan dengan isteri keduanya sehingga diragukan adanya perceraianTerdakwa dengan isteri keduanya.Bahwa perbuatan poligami termasuk kejahatan yang merusak tatanandan pembinaan personil di Satuan, hal ini sematamata karena tabiat yangbersangkutan, oleh karena itu agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang Majelisperlu memberikan sangsi

Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru dan dilakukan oleh prajurit TNIdi wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan ini banyak berpengaruh padaharmoni kehidupan prajurit TNI serta mempengaruhi tatanan disiplin prajurit,oleh karena itu agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagiprajurit TNI lainnya, Majelis perlu. memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatan demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi

dariSdr.Bahron Walidin saja dan Terdakwa juga selamamembeli sabusabu tersebut belum pernah ketemudengan Sdr.Bahron Walidin salama melakukan transaksi.Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelahmengkonsumsi barang Narkotika jenis sabusabu yaituyang pertama Terdakwa merasakan reaksi samangatmenambah satamina tubuh dan reaksi yang kedua matamaunya melek saja artinya Terdakwa tidak bisa tidur,Terdakwa juga mengerti dan tahu apabila seoranganggota TNI telah menyalahgunakan barang Narkotikaakan dikenai sangsi

Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwa setelahmengkonsumsi barang Narkotika jenis sabusabu yaituyang pertama Terdakwa merasakan reaksi samangatmenambah satamina tubuh dan reaksi yang keduamata maunya melek saja artinya Terdakwa tidak bisatidur, Terdakwa juga mengerti dan tahu apabilaseorang anggota TNI telah menyalahgunakan barangNarkotika akan dikenai sangsi hukum yang tegas.11.

Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwasetelah mengkonsumsi barang Narkotika jenissabusabu yaitu. yang pertama Terdakwamerasakan reaksi Samangat menambah sataminatubuh dan reaksi yang kedua mata maunya meleksaja artinya Terdakwa tidak bisa tidur, Terdakwajuga mengerti dan tahu apabila seorang anggotaTNI telah menyalahgunakan barang Narkotikaakan dikenai sangsi hukum yang tegas.10.

Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwasetelah mengkonsumsi barang Narkotika jenissabusabu yaitu. yang pertama Terdakwamerasakan reaksi Samangat menambah sataminatubuh dan reaksi yang kedua mata maunya meleksaja artinya Terdakwa tidak bisa tidur, Terdakwajuga mengerti dan tahu apabila seorang anggotaTNI telah menyalahgunakan barang Narkotikaakan dikenai sangsi hukum yang tegas.2.

melainkan dari cerita Pemohon saat samasama bekerja di kebun ;Bahwa, menurut Pemohon yang menjadi penyebabpertengkaran keduanya adalah karena Termohonpemalas, tidak mau mengurusi rumah tangga, seringpergi dari rumah tanpa pamit ;Bahwa, selain dari sebab sebab tersebut di atassekitar tahun 2011 Termohon telah ketahuanselingkuh dengan laki laki lain yang bernama xxx,dan atas pengakuan Termohon dan laki laki tersebutsaat diproses di kepolisian keduanya mengaku telahberzina, sehingga akhirnya dikenakan sangsi

Sudarsono ; Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wibsaat Saksi sedang tidur di rumah, Saksi dibangunkan oleh wargadengan diberitahu kalau Terdakwa digerebek oleh warga karena adalakilaki yang ada dirumahnya dan waktu Saksi datang ke rumahTerdakwa sudah banyak warga ; " 20905222 202 Bahwa Saksi kemudian melihat seorang lakilaki yakni Saksi Sudarsonoyang duduk dikursi hanya memakai sarung tidak memakai baju danorang tersebut mengakui telah melakukan kesalahan dan sanggupmenerima Sangsi

apapun dan setelah diadakan musyawarah orangtersebut diberi sangsi bantuan ke lingkungan dan karena sudah malamorang tersebut di suruh pulang ; Bahwa sikap Terdakwa waktu digrebek biasa saja dan tidak marah ; Bahwa pada waktu Saksi Tanya kepada Saksi Sudarsono kenapa tidurdi rumah Terdakwa, dan Saksi Sudarsono hanya bilang numpang tidur,dan tahunya Saksi Sudarsono kerja dirumah Terdakwa ; Bahwabenar Terdakwa masih punya suami tapi sudah pisah agak lama,dan Terdakwa dengan suaminya Saksi Hariono

Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tersebutHim. 7 dari 19 him, Penetapan Nomor 107/Padt.P/2020/PA.MbImempunyai hubungan sangat dekat (pacaran);Bahwa anak Pemohon tersebut berpacaran sejak 1 (satu) tahunyang lalu;Bahwa hubungan mereka tersebut sangat erat sekali sehinggaakibat dari hubungan tersebut, mereka telah melakukan hubungandi luar nikah sehingga calon isteri anak Pemohon saat ini telahhamil 7 (tujuh) bulan;Bahwa apabila mereka tidak cepat dinikahkan, maka mereka akandikenakan sangsi

8 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Padt.P/2020/PA.MbIBahwa anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tersebutmempunyai hubungan sangat dekat (pacaran);Bahwa anak Pemohon tersebut berpacaran sejak 1 (satu) tahunyang lalu;Bahwa hubungan mereka tersebut sangat erat sekali sehinggaakibat dari hubungan tersebut, mereka telah melakukan hubungandi luar nikah sehingga calon isteri anak Pemohon saat ini telahhamil 7 (tujuh) bulan;Bahwa apabila mereka tidak cepat dinikahkan, maka mereka akandikenakan sangsi

Saksi JHONSON NIXON KALANGI, Lahir di Manado, Tanggal 09September 1964, Umur 55 Tahun, Agama Kristen, Jenis kelamin Lakilaki,Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Telemow RT.013, KelurahanTelemow, Kecamatan Sepaku :Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja sejak tahun 2006;Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai Trainer atau Training Centersatu departemen dengan Penggugat;Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja dari tahun 2006 sampai dengantahun 2016;Bahwa saksi menerangkan saksi keluar karena kena sangsi

saksi tidak tahu pada tahun 2017 posisiPenggugat apakah di PHK atau di Scorsing;Bahwa saksi menerangkan saksi tahu Penggugat belum terima uangpesangon dari perusahaan dari teman yang bilang;Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian Penggugatsetelah saksi di PHK;Bahwa saksi menerangkan saksi tahu karena Penggugat pernahmenelfon saksi memberitahukan permasalahannya;Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 30/Padt.SusPHI/2020/PN SmrBahwa saksi menerangkan Penggugat bilang bahwa Penggugatdiberikan sangsi

;Bahwa saksi menerangkan Penggugat Cuma satu kali bilang kepadasaksi lewat telpon kalau Penggugat kena sangsi;Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu alamat rumah Penggugat diBalikpapan;Bahwa saksi menerangkan Penggugat pernah memberitahukan kepadasaksi kalau Penggugat sudah di PHK;Bahwa saksi menerangkan Penggugat kerjanya bagus;Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu berapa lama Penggugatsakit;Bahwa saksi menerangkan saksi diberi pesangon + Rp.20.000.000, (duapuluh juta rupiah) selama 10 tahun

Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikahpada tahun 2008; Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup rukundan damai, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tanggatelah dikaruniai 1 orang anak; Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon denganTermohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihnan danpertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon danTermohon saksi tidak tahu persis, namun sangsi

Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikahpada tahun 2008; Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup rukundan damai, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tanggatelah dikaruniai 1 orang anak; Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon denganTermohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan danpertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon danTermohon saksi tidak tahu persis, namun sangsi

;Bahwa apabila suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah bathinterhadap istri dan anak selama berturutturut 3 (tiga) bulan maka hal tersebutdapat di katakan sebagai penelantaran dan ada sangsi pidananya mengacu padaUndangundang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalamrumah tangga Pasal 49 huru (a) "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup

;e Bahwa apabila suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah bathinterhadap istri dan anak selama berturutturut 3 (tiga) bulan maka hal tersebutdapat di katakan sebagai penelantaran dan ada sangsi pidananya mengacu padaUndangundang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalamrumah tangga Pasal 49 huru (a) "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup