Kemudian antara bulan Februari dan Maret Penggugatdipanggil menghadap Inspektorat Kabupaten Lamongan utuk dimintaidata, dimana Inpektorat melakukan penekananpenekanan psikologiskepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas.Lebih lanjut pada sekitar bulan Maret 2020 Penggugat diminta menghadiriRapat Tindaklanjut Hasil Audit Investigasi.

Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi oleh Inspektorat KabupatenLamongan, tanggal 21 Januari 2020, Nomor 700/02/413.201/2020,total transaksi Perumda AULJ. melakukan kerjasama jual beli berasdengan PT. Buka Pengadaan Indonesia (Bukalapak) terhitung sejakbulan Oktober 2019 adalah sebesar Rp.16.914.102.599,00 (enambelas miliar sembilan ratus empat belas juta seratus dua ribu lima ratussembilan puluh sembilan rupiah).

Aneka Usaha LamonganJaya Tahun 2019, tanggal 03 Januari 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Inspektorat KabupatenLamongan Nomor : 700/02/413.201/2020, tanggal 21 Januari2020, Perihal : Laporan Audit Investigasi PD Aneka UsahaLamongan Jaya, ditujukan kepada Bupati Lamongan;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Bulapak kepada DinasInspektorat Kabupaten Lamongan, dalam rangka untukmembantu klarifikasi dan investigasi pada PD AnekaLamongan;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara RapatTindaklanjut

Saksi AVIV AMAL HAMZAH, S.Si., yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja di Inspektorat sejak tahun 2015 ;Bahwa Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)Kabupaten Lamongan, Saksi bertugas melakukan Audit, Evaluator,Monitoring, Review, dan pengawasan tujuan tertentu (Investigasi);Bahwa audit reguler dilakukan secara rutin namun apabila ada kasus makakita melakukan investigasi;Bahwa dasar dilakukan pemeriksaan terhadap Perumda AULJ adalah hasilpada

Hal ini sebagaimana tertuang dalam LaporanAudit Investigasi PD.

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :1) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kasadkepada Danpuspomad pada tanggal 16 April2020 tentang menindaklanjuti perkara hilangnyaHelly MI17 Noreg HA5138.2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintahtanggal 10 Februari 2020 dari Aspam kepadaTim Investigasi Helly MI17 Noreg HA5138.3) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dariAspam Kasad kepada Kasad tanggal 25Februari 2020 tentang ilaporan hasilpemeriksaan investigasi hilangnya MI17Noreg HA5138. 4) 1 (satu) lembar

fotocopy Nota Dinas dariAspam Kasad kepada Kasad tanggal 6 April2020 tentang laporan hasil pemeriksaaninvestigasi dari tim investigasi Soamad.5) 13 (tiga belas) lembar fotocopy Resumehasil pemeriksaan tim investigasi Spamadtanggal 23 Maret 2020.6) 14 (empat belas) lembar fotocopy BAP daritim investigasi Spamad terhadap Kolonel InfJerry Harahap Tua Simatupang, Letkol InfHendry Ginting, Mayor Kav Ketut Artha Negara,Kapten Cpn Kadek Udi Suardiasa, Lettu CpnMada Febri Ananda, Lettu Con Budi Utomo danSerka

Putusan Nomor : 5K/PMU/BDG/AD/III/2021b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintahtanggal 10 Februari 2020 dari Aspam kepadaTim Investigasi Helly MI17 Noreg HA5138.c. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dariAspam Kasad kepada Kasad tanggal 25Februari 2020 tentang tlaporan hasilpemeriksaan investigasi hilangnya MI17 NoregHA5138.d. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dariAspam Kasad kepada Kasad tanggal 6 April2020 tentang laporan hasil pemeriksaaninvestigasi dari tim investigasi Soamad.e. 13 (tiga belas

) lembar fotocopy Resumehasil pemeriksaan tim investigasi Spamadtanggal 23 Maret 2019.f. 14 (empat belas) lembar fotocopy BAP daritim investigasi Spamad terhadap Kolonel InfJerry Harahap Tua Simatupang, Letkol InfHendry Ginting, Mayor Kav Ketut ArthaNegara, Kapten Cpn Kadek Udi Suardiasa,Lettu Cpn Mada Febri Ananda, Lettu Cpn BudiUtomo dan Serka Dwi Shandi KusumaWardana.g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PerintahTerbang (SPT) beserta manifest dariDansatgasud Silaspapare Sentani kepada CrewHelly MI17

Rehabilitasi personel.Pasal 31Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hurufa dilaksanakan melalui tahapan:a. audit investigasi;b. pemeriksaan; danc. pemberkasan.Pasal 32(1) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf adilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah.(2) Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada:a.

Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUNPbrInformasi yang dibuat oleh pengemban fungsi Wabprof yang diregistrasipada fungsi pelayanan pengaduan Propam.(5) Audit investigasi terhadap Laporan Polisi Model B dan LaporanInformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakanpaling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah.(6) Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yangdiikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum,dan fungsi

Pejabat pembuat surat perintah menerima rekomendasikesimpulan hasil gelar, maka Pejabat pembuat surat perintah menerbitkansurat perintah penutupan pemeriksaan.(4) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima suratperintah penutupan pemeriksaan, Akreditor menerbitkan penetapanpenutupan pemeriksaan.(5) Format surat perintah penutupan pemeriksaan dan penetapanpenutupan pemeriksaan tercantum dalam lampiran D yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.Pasal 35(1) Audit investigasi

dilaksanakan oleh Akreditor Divpropam Polri,Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres sesuai dengan kewenangannya.(2) Akreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Kompetensistandar kualifikasi dengan sertifikat yang ditetapkan oleh KadivpropamPolri.(3) Dalam hal tertentu, audit investigasi dapat dilaksanakan bersamapengemban fungsi terkait di lingkungan Polri.Pasal 36(1) Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara: a. wawancara terhadapterduga Pelanggar dan Saksi; b. mencari, mengumpulkan dan

mencatatbuktiobukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP; c.memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungandengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan d. mendatangi tempattempatyang berhubungan dengan pelanggaran KEPP.(2) Pelaksanaan audit dibuat dalam bentuk laporan hasil audit investigasi,dan dilaporkan kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah.(3) Format laporan hasil audit investigasi tercantum dalam lampiran Eyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

Bahwa kerugian yang dialami PENGGUGAT untuk periode tahun 2008 sajatelah berhasil dilakukan Audit Investigasi, berdasarkan LAPORAN AUDITINVESTIGASI UNTUK PERIODE TAHUN 2008, dibuat oleh Drs.

J.B.AMIRANTO & REKAN, Management Consultants di Surabaya, dimana dalamLAPORAN AUDIT INVESTIGASI dimaksud terdapat "Temuan yangmembutuhkan perhatian, yang perlu untuk ditindak lanjuti karena adanya potensikerugian perusahaan yang didukung oleh bukti yang cukup, yakni sebesarRp. 3.957.102.198 dan USD. 13.831", dengan perincian sebagai berikut: Selisih antara jumlah tagihan yang tercatat dan yang seharusnyaditerima perusahaan Rp. 711.740.000;Nilai tersebut merupakanpenerimaan kas dari tagihan yang tidak

Bahwa kerugian total dari PENGGUGAT, apabila mengacu pada hasilLAPORAN AUDIT INVESTIGASI UNTUK PERIODE TAHUN 2008tersebut di atas, yaitu sebesar Rp. 3.957.102.198 dan USD. 13.831, halmana untuk tahun 2006, 2007, 2009 dan 2010 belum sempat dilakukan audit,maka perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT terhitung dari tahun 2006sampai dengan tahun 2010, dapat diperkirakan total kerugian keseluruhanyang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut: Rp. 3.957.102.198 x 5 (2006,2007,2008,2009 dan 2010)

Foto copy Laporan Audit Investigasi Untuk Periode Tahun 2008 yang dibuatoleh Drs. J. B. AMIRANTO & REKAN yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya, diberi tanda P2;3. Foto copy Akta Pendirian Perseroan PT Perusahaan Pelayaran MajukarsaJaya Line tanggal 21 Juli 1999 Nomor: 76 dibuat oleh H.A Kadir Usman,Notaris di Jakarta, tidak ada aslinya, diberitanda P3;4. Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT Majukarsa Perdana Jaya LineNomor:27, tanggal 14 Juli 2004 dibuat oleh R.

periode Tahun 2008 yang dibuat oeh J.B, AMIRANTO &REKAN tersebut majelis menilai bahwa Laporan Audit investigasi tersebut bukan24dilakukan oleh lembaga yang resmi, akan tetapi dilakukan oleh perseorangan yangtidak memiliki sertifikasi serta tidak pernah disumpah sehingga hasil Laporan Auditinvestigasi tersebut perlu adanya validasi dan ternyata pula dipersidangan tidakada datadata dan bukti yang mendukung tentang Laporan Audit investigasi ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi J.B, AMIRANTO dan

Bahwa, hubungan hukum yang sebenarnya antara Penggugat danTergugat adalah terkait penggarapan penulisan dan pemberitaan yangdimuat dalam Laporan Utama Tabloid Dwi Mingguan Investigasi, atasdugaan kasus korupsi yang melibatkan kandidat Drs. H.

Awang Faroekterkait pembangunan Bukit Pelangi sebagai Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Timur, dalam 3 (tiga) edisi berturutturut, dengan oplagyang dicetak ulang hingga total mencapai 150.000 eksemplar;Melakukan pengiriman dan penyebaran ke seluruh wilayah KalimantanTimur atas peredaran Tabloid Dwi Mingguan Investigasi, yang memuattulisan dugaan kasus korupsi yang melibatkan kandidat Drs. H.

Asli Buletin Investigasi; (bukti T2);3. Fotokopi sesuai dengan asli Akte No.8 tanggal 21 Nopember 2014 NotarisNurul Larasati, SH. (bukti T3);Menimbang, bahwa terhadap buktibukti Surat Tergugat tersebut pihakPenggugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas,Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut;1. Saksi Ir.

Sukandar, MM. dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat berkaitandengan ayahnya Penggugat akan menyalonkan Gubernur di KalimantanTimur;Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung pertemuan pembicaraanantara Penggugat untuk melakukan Proyek pemberitaan dugaanKorupsi Awang Farouk Ishak, untuk dimuat di dalam Bulletin Berita DwiMingguan INVESTIGASI sebagai NEGATIVE CAMPAIGN karena orangtua Penggugat bermaksud untuk maju

sebagai bakal calon GubernurKalimantan Timur;Bahwa dugaan Korupsi Awang Farouk Ishak, untuk dimuat di dalamBulletin Berita Dwi Mingguan INVESTIGASI sebagai NEGATIVECAMPAIGN ;Hal. 18 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.SelBahwa apabila dugaan Korupsi Awang Farouk Ishak dimuat di dalamBulletin Berita Dwi Mingguan Investigasi sebagai Negative CampaignPak Adnan menjaanjikan uang 10 Milyard, maka itu yang dijadikanjaminan adalah 3 (tiga) sertifikat;Bahwa akhirnya saksi yang menerima 3 (tiga) sertifikat

Pelaksana SubDirektorat Investigasi Internal,Direktorat Kepatuhan Internal danTransformasi Sumber DayaAparatur ; 24. RANGGA SOLIH, S.S.T., Ak. PelaksanaSub CODiirektorat Investigasi Internal,Direktorat Kepatuhan Internal danTransformasi Sumber DayaAparatur ; Halaman 5 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUNJKT.kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamatdi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak,berkedudukan di Jl. Jend.

SUTAAT, selaku pribadi maupun sebagai mantan KepalaBidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, beralamat di KantorBadan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten KulonProgo, Komplek Pemkab Kulon Progo, Jalan Perwakilan Nomor1 Wates, Kabupaten Kulon Progo;3. M. HASAN RIYADI, SE, selaku pribadi maupun sebagai AuditorAhli Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan DIY, beralamat Jalan P. Wirosobo 651D,Umbulharjo, Kota Yogyakarta;4.

S87/PWI2/5/2006 tanggal 19 Juni 2006,dimana Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut oleh para Tergugatdilakukan dengan tidak mengindahkan prinsipprinsip Audit/standar audit/PedomanPengelolaan Bidang Investigasi BPKP tahun 2005 sebagaimana mestinya, antaralain dengan caracara melawan hukum, tidak patut, tidak profesional dan tidakmengindahkan normanorma itikad baik sebagai berikut:a)Para Tergugat telah sengaja memalsukan dan atau memanipulasi hargataksiran IKAPI DIY, kemudian harga yang palsu

Sutaat, baik selaku pribadi diri sendiri maupun sebagai mantanKepala Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, beralamat di Kantor BadanPengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulon Progo, KomplekPemkab. Kulon Progo Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kabupaten KulonProgo;M. Hasan Riyadi, SE, baik selaku pribadi diri sendiri maupun sebagaiAuditor Ahli Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan DIY beralamat di JI. P.

Muhdori MasukoHaryono bin Wiji Suharno tersebut adalah agar Pengadilan NegeriYogyakarta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :Menyatakan tidak berkekuatan hukum atau setidaktidaknya tidakmempunyai akibat hukum apapun juga hasil audit investigasi atau setidaktidaknya Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasPengadaan Buku SD, SMP, dan SMA pada Dinas Pendidikan KabupatenSleman tahun 2004 dan 2005 dan oleh Kepala BPKP Perwakilan ProvinsiD.I.

Kerugian Materiil;Untuk keperluan pembelaan dalam perkara perdata a quo, Negara in casu BPKPPusat harus mengeluarkan biaya bantuan hukum berupa biaya perjalanan dinasbagi kuasa hukum Penggugat dalam Rekonvensi yang berasal dari BPKP Pusatdi Jakarta (Biro Hukum dan Humas, dan Deputi Bidang Investigasi), dan KantorPerwakilan BPKP Provinsi D.l.

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kepada bendahara Baznas Kota Gorontalo tahun 2015.38. 12 (duabelas) lembar kwitansi penyetoran zakat, infaq dan sedekah periode bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014 dari Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (BP4K) Kota Gorontalo kepada Bendahara BAZNAS Kota Gorontalo IYAM RAZAK39. 1 (Satu) Lembar buku kontrol muzakki BAZNAS Kota Gorontalo atas nama BP4K Kota Gorontalo tahun 2015.40. 1(satu) Bundel laporan hasil investigasi

HJ. lyam Razak,S.AP alias lyam (Terdakwa), dan dari hasil rapattersebut dibuatlah tim investigasi oleh Ketua, dan menurut teman temanyang tergabung dalam tim investigasi tersebut sempat menyarankankepada sdri. HJ. lyam Razak,S.AP alias lyam (Terdakwa) untukmelaporkan tentang musibah kecurian yang dialaminya kepada pihakKepolisian namun hingga saat ini sdri.

Harris Moha, Hi,Mansyur Ronosumitro (saksi sendiri), Bapak Hendrik Saidi dan BapakAmin Dima; Bahwa Tim Investigasi melakukan Investigasi kurang lebih 1 (Satu)Minggu, dan kesimpulan hasil investigasi adalah: Para Pengurus Bazda yang lama tidak mengetahui adanyapenyelewengan dana yang dilakukan oleh bendahara lbu lyamRadjak. Bendahara lbu lyam Radjak mengakui bahwa dirinyamenggunakan dana Bazda Kota Gorontalo secara pribadi.

Harris Moha, Hi,Mansyur Ronosumitro , Bapak Hendrik Saidi dan Bapak Amin Dima;Bahwa Tim Investigasi melakukan Investigasi kurang lebih 1 (Satu)Minggu, dan kesimpulan hasil investigasi adalah: Para Pengurus Bazda yang lama tidak mengetahui adanyapenyelewengan dana yang dilakukan oleh bendahara lbu lyamRadjak.Halaman 38 dari 113 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Gto Bendahara lbu lyam Radjak mengakui bahwa dirinyamenggunakan dana Bazda Kota Gorontalo secara pribadi.

Haris Moha, Hi,Mansyur Ronosumitro , Bapak Hendrik Saidi dan Bapak Amin Dima;Bahwa Tim Investigasi melakukan Investigasi kurang lebih 1 (Satu)Minggu, dan kesimpulan hasil investigasi adalah: Para Pengurus Bazda yang lama tidak mengetahui adanyapenyelewengan dana yang dilakukan oleh bendahara lbu lyamRadjak. Bendahara lbu lyam Radjak mengakui bahwa dirinyamenggunakan dana Bazda Kota Gorontalo secara pribadi.

Laporan Hasil Investigasi Internal tentang PenyalahgunaanKeuangan Bazda Kota Gorontalo Periode Agustus sampaidengan Desember 2014 tanggal 11 Januari 2016.

Simon, Ahli tersebut dibawah sumpah sesuai denganagamanya telah menerangkan sebagai berikut;e Bahwa tugas wartawan adalah meliput kegiatanpemberitaan yang dilaksanakan secaraprofessional;e Bahwa pedoman bagi wartawan dalammelaksanakan tugasnya adalah kode etikjurnalistik dan Undangundang pers;e Bahwa dalam suatu rapat yang tertutup tidakboleh diliput oleh pers;e Bahwa wartawan yang melakukan investigasiharus dilakukan professional dan harus panadaimenunjukkan jati dirinya;e Bahwa untuk melakukan investigasi

Agincourt Resources (PT.AR);Bahwa orang yang memiliki kartu pers belumtentu. wartawan, karena seorang barudinamakan wartawan bila ia teratur melakukankegiatan jurnalis dan menghasilkan berita;Bahwa wartawan dalam melakukan peliputanharus profesional dengan menunjukkanidentitas diri apalagi kalau ditanya kecualidalam investigasi report;Bahwa Investigasi Report adalah carainvestigasi diluar caracara normal, dan harusdisetujui atasannya/redaksinya;Bahwa bila seseorang melakukan investigasireport bila

ketahuan maka bisa dikenakansanksi pidana umum, misalnya Pasal 551 KUHP;Bahwa bila seorang wartawan dalam melakukanpeliputan menggunakan Bed Wartawan berartidia tidak melakukan investigasi report karenadia mendeklarasikan dirinya, yang seharusnyabila dia melakukan investigasi report dia harusmenyembunyikan identitas dirinya;Bahwa bila seorang wartawan dalam melakukanpeliputan menggunakan Bed Wartawan makaberlaku Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik yaitu harusbersikap profesional dengan cara menunjukkanidentitas

BB No.101 : 1 (satu) bundel copy warna dokumen Laporan HasilPenelitian Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) InspektoratJenderal Kementerian Keuangan RI Nomor : LAP13/U.9/P/2014 tanggal30 Juni 2014 atas penyimpangan oleh tim pemeriksa pajak pada KPPPratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.102.

Ratu Febriana Erawati pada kurunwakiu tanggal tersebut adalah untuk kepentingan penelitian / investigasi.104.

penelitian /investigasi.103. 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Surat Pernyataan atas nama RatuFebriana Erawati pada kurun waktu 25 Maret s.d April 2014 yang menyatakanbahwa segala tindakan,aktifitas dan/atau perkataan yang dilakukan oleh Sdri.Ratu Febriana Erawati pada kurun waktu tanggal tersebut adalah untukkepentingan penelitian / investigasi.104. 2 (dua) lembar copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C 53.

EDMI Indonesia.1 (satu) bundel copy warna dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi InspektoratBidang Investigasi (IBI) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor :LAP05/lJ.9/2014 tanggal 29 April 2014 atas penyimpangan oleh tim pemeriksapajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.1 (satu) lembar copy legalisir dokumen pajak nomor: EVKEU/IV/2014/0043tanggal 2 April 2014 perihal Permohonan Transfer Rekening SKPLB PPh BadanTh. 2012 kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.1

Ratu Febriana Erawati pada kurun waktu tanggaltersebut adalah untuk kepentingan penelitian / investigasi.104. 2 (dua) lembar copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C 53.

Inspektorat Investigasi : Inspektorat Investigasi melaksanakan wasrik DAK untuk peningkatanmutu SD dengan kegiatan: (1) Penyusunan SOP Wasrik DAK. ; (2) Rakor SOP Wasrik DAK. (3) Pelaksanaan Wasrik DAK. ; (4) Jasa Profesi Tim Narasumber. ; (5) Penyusunan Executive Summary.; (6) Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Nasional. ; ad.(1) Penyusunan SOP Wasrik DAK ; = Terdakwa memerintahkan kegiatan penyusunan SOP wasrik Dak dilaksanakan diBogor dalam 4 tahap yang antara lain diikuti oleh Terdakwa dan Abdul

Kegiatan Sasaran/ Tanggal Jumlah BiayaPerjalananDinas (Rp)1 Sertifikasi Guru Riau 20.862.800,00 (1 s/d 15 Oktober 2009) Inspektorat Investigasi No.

) sebesar Rp.500.000, ;M.Khobir (star TU Itjen Depdiknas) sebesar Rp.500.000. ; Herawati (staf TU Itjen Depdiknas) sebesar Rp.500.000, ; Wahyudi (staf Insp IT) sebesar Rp.500.000, ; Wiwit Pratiwi (Staf Insp II ) sebesar Rp.500.000, ; Sarwidi (staf Insp II) sebesar Rp.500.000. ; Tono (staf Insp Investigasi) sebesar Rp.500.000. ; Bahwa uanguang ini dikumpulkan dari hasil joint audit Inspektorat IIdan Inspektorat Investigasi. ; e Bahwa setelah ada diperiksa BPK RI, diputuskan dalam rapat Depdiknasbahwa

Bahwa uang sebesar Rp. 88.000.000, sudah saksisetorkan ke kas negara. ; Pengelolaan pemotongan 5 % diserahkan ke Bagian Umum yaitu IdaNurbani.; Untuk kegiatan Inspektorat I,,I,V dan Investigasi saksi menerima honordan menandatangani kuitansi tanda terima uang tetapi saksi tidakmelaksanakan kegiatannya. ; Total yang saksi terima dari kegiatan joint audit baik Inspektorat I, I,01LIVdan Investigasi yang tidak saksi laksanakan adalah sekitar Rp. 70 juta.

;Bahwa kegiatan pada Inspektorat Investigasi yang saksi ikuti sebagai Inspekturadalah kegiatan penyusunan SOP dikantor tetapi dipertanggungjawabkan diBogor. Bahwa untuk di Inspektorat Investigasi saksi tidak mendapat laporandari BBP nya. ; 23224252627282930313233343536373839Bahwa untuk Rakor SOP saksi masih sebagai PPK tetapi ada PelaksanaHariannya. ; Bahwa yang membuat SPPD dan yang menandatangani adalah saksi.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;

lebih lanju Pasal 6ayat (2) a Ketentuan Khusus Polis ini, Penanggung berhak melakukanproses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baik lisan atau puntertulis kepada Tertanggung.

Proses investigasi dimaksud dapatmeneyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.Setelah selesainya, proses investigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6ayat (2).o Ketentuan Khusus Polis ini, Penanggung memberitahukan secaralisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran ataupenolakan klaim terhadap tertanggung.berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka adalah hak mutiak dari Tergugatuntuk =menentukan untuk menerima atau menolak ktarm yang diajukanPenggugat hal mana merupakan kesepakatan

Dalam hal klaim yang diajukan memerukan investigasi lebih lanju Pasal6 ayat (2) a Ketentuan Khusus Polis inu, Penanggung berhakmelakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baiklisan atau pun tertulis kepada Tertanggung. Prosesinvestigasidimaksud dapat meneyebabkan penundaan penyelesaian proses klain.c.

Telah dilakukan dengan terlebin dahulu melakukan investigasi danpenelusuran atas atas informasi yang disajikan dalam Formulir Klaimsebagaimana ditentukan dalam Pasat 8 ayat 2 butir b dan c KetentuanKhusus pada Polis,b.

Dalam hal klaim yang diajukan memertukan investigasi lebih laniu Pasal6 ayat (2) a Ketentuan Khusus Polis inu, Penanggung berhakmelakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baikisan atau pun tertulis kepada Terlanggung. Proses investigasidimaksud dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.c.

Pelalawan perihal Laporan Sementara Hasil Audit ;70. 1 (satu) buku Berita Acara Hasil Investigasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Pelalawan Pekerjaan Pembangunan Islamic Center di Pangkalan Kerinci (Multi Years) tanggal 17 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Team Independen Peneliti Kondisi Lapangan Perencanaan Pembangunan Islamic Center di Pangkalan Kerinci ; 71. 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit atas Pengadaan Barang/Jasa pada Pembangunan Islamic Center di Pangkalan

Indikasi Kegagalan Bangunan pada241.Kegiatan Pembangunan Islamic Center di Kabupaten Pelalawandengan Surat Keputusan Nomor : KPTS. 600/PU/2009/366 tentang :PembentukanTim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan padaKegiatan Pembangunan Islamic Center di Kabupaten Pelalawan ;e Bahwa tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan tersebut terdiridari : Ir.

pada Perwakilan BPKPProvinsi Bengkulu.4) Tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dengan jabatan AuditorMadya, ahli adalah Pengendali Teknis Bidang Investigasi di BPKPPerwakilan Provinsi Bengkulu.5) Tahun 2007 sampai 2009 dengan jabatan Auditor Madya, ahliadalah Pengendali Teknis Bidang Akuntabilitas PemerintahDaerah di Perwakilan BPKP Provinsi Riau.6) Mulai April tahun 2009 sampai sekarang, ahli ditugaskan sebagaiPengendali Teknis Bidang Investigasi di BPKP Perwakilan ProvinsiRiau.Bahwa yang menjadi

Setelah adapernyataan tersebut maka baru dikeluarkan oleh PLTKadis Kimpraswil Surat Perintah Membayar (SPM) ;e Bahwa dasar dibentuknya Tim Investigasi bangunanIslamic Center yang dibentuk dengan Keputusan KadisKimpraswil Kab. Pelalawan No. : KPTS.600/Kimpraswil/2008 tanggal tanggal 30 Oktober 2008,dengan personil : T. Asman ST., T. Said Nisyafruddin,Baihagi Rahmat, ST, Ir.

Pada bulanNopember 2008 Tim Investigasi telan menyusunlaporannya dengan hasil antara lain :1. Pondasi bangunan mengalami penurunan tidak seragam.2. Dijumpai retak pada sebagian balok sloop dan dindingpasangan bata retak.Halaman 363 dari 462 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. PBR3.

Saransaran :e Pembesaran balokbalok sloof.e Perkuatan dengan tiang dan balok s/oof.e Bahwa selain Tim tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2009, Terdakwamembentuk Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan padaKegiatan Pembangunan Islamic Center di Kabupaten Pelalawandengan Surat Keputusan Nomor : KPTS.600/PU/2009/366 tentang :PembentukanTim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan padaKegiatan Pembangunan Islamic Center di Kabupaten Pelalawan ;e Bahwa tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan tersebut

Nomor 795 K/Pdt/2020Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT Araya Bumi Megah tahun bukuyang berakhir pada Tahun 2018:Memerintahkan kepada segenap pemegang saham, direksi dan anggotadewan komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sahamtersebut:Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan (audit investigasi) denganpenetapan pengadilan terhadap PT Araya Bumi Megah, untukmendapatkan datadata, keterangan maupun dokumen laporankeuangan Termohon Tahun

Nomor 795 K/Pdt/202011) Menyatakan Direksi PT Araya Bumi Megah (Termohon) dan pihakpihakmanapun tidak boleh menghalangi investigasi yang dilakukan oleh ahiyang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan;12) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut ditolak olehPengadilan Negeri Surabaya dengan Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PNSby tanggal 14 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian danPengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaranmerangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal 22 Februari 2017 ;4.

Menyatakanttap sah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor10/M tertanggal 22 Pebruari 2017 tentang Pemberhentian danPengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan PelayaranMerangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi ;3.

No. 18/B/2018/PT.TUN.JKTHasil audit tertentu secara jelas menyatakan pada tanggal 19 November2015 Penggugat/Terbanding di Hotel Ina Simpang Surabaya mengakui telahmenerima uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) daripimpinan perusahaan KM Wihan Sejahtera dengan dalih untuk biayapenyelaman TNI AL, padahal tim penyelam untuk investigasi kecelakaan KMWihan Sejahtera tersebut menggunakan anggaran perjalanan dinas DIPA KNKT Tahun 2015.2.

Putusan Sela Nomor 32/Pdt.SusPHI/2021/PNSbyHumanCapitalDivisionHeadagarmenundaprosesearlyretirementterhadap Penggugat untuk dilakukan investigasi menyeluruh terhadap yangbersangkutan dan dilanjutkan prosesnya ke jalur hukum;d. Bahwa pada tanggal 29 September 2020, Direktur Tergugat memberikanSurat Kuasa kepada Tim Internal Audit untuk melaksanakanpemeriksaan, pengecekan, pengaksesan database di seluruh komputerkaryawan Tergugat, termasuk milik Penggugat.e.

Bahwa hasil investigasi pada tanggal 30 September 2020 padakomputer milik Penggugat ditemukan adanya file/ dokumen berbentukexcel (tabel) yang berisi informasi invoicemanual/fiktif/palsudandeliverynotes(Suratjalan)manual/fiktif/palsuuntuktransaksipenjualanprodukTergugatyangditerbitkankepadacustomerbaik yangterdaftardi databasecustomer maupunyangtidakterdaftar.Bahwadatadata manual/ fiktif/ palsu tersebut diketahui dibuat sejaktahun 2017 s.d. 2020.f.

Bahwa tidak lama setelah mengetahui hasil investigasi, Tim InternalAudit melakukan pemanggilan dilakukan terhadap Penggugat perihaltemuan audit adanya invoice manual/palsu/fiktifdandeliverynotes(suratjalan)manual/palsu/fiktifyangdibuatyangbersangkutansecarasadardandengansengajatidakmelaluisistemAxapta,yaitu sebanyak529invoicemanual.Invoicetersebutditerbitkandenganmemanfaatkanskemadiskon customer project yang mana sejak tahun 2017 hingga 2020tersebut nilai transaksi barangnya mencapai Rp 3.600.000.000

Putusan No. 32/Pdt.SusPHI/2021/PN.Sby.27.28.29.16sejak tahun 2017 s.d. 2020.Bahwa tidak lama setelahn mengetahui hasil investigasi, Tim InternalAudit dari Tergugat melakukan pemanggilan terhadap Penggugat perihaltemuan audit adanya invoice manual/ palsu/ fiktif dan delivery notes (Suratjalan) manual/ palsu/ fiktif yang dibuatoleh Penggugatsecara sadar dandengansengajatidakmelaluisistem Axapta, yaitu. sebanyak 529invoicemanual.

Head dan Human Capital Div.Head untuk melakukan investigasi Ssecara menyeluruh terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T7 berupa Report ofInternal Audit No. 01.IVG/IAD/VIII/2020, diperoleh fakta bahwa berdasarkanhasil investigasi yang dilakukan pada tanggal 30 September 2020 sampaidengan tanggal 2 Oktober 2020 oleh Internal Auditor PT Mowilex Indonesiatersebut, telah ditemukan adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan olehPenggugat yaitu berupa pelanggaran atas SOP perusahaan

Bahwa Penggugat merasa tidak puas dengan jawaban ataualasan dari Tergugat I, sehingga Penggugat berinisiatif mencari ahikontruksi bangunan untuk melakukan investigasi dan berdasarkan hasillaporan Investigasi Kasus Terjadinya Retak Pada dinding TembokVilla ( Villa Lashana), yang dibuat oleh Ir. A.A.Wiranata, M.T., dariJurusan Teknik Sipil Universitas Udayana, yang dikeluarkan tanggal 10Juni 2019, bahwa retak retak pada dinding/ tembok terjadi akibat:a.

pada ketentuan hukumyang berlaku maka penunjukan Penilai Ahli tidak dapat dilakukansecara sepihak, karenaya hasil laporan investigasi yang diprosessecara sepihak tidak dapat dijadikan suatu dasar yang sah/kuatdalam pembuktian perkara a quo.

Tergugat II mendapat informasi dari Tergugat untukmencoba melakukan analisa atas laporan investigasi tersebut,ternyata investigasi yang dilakukan didasari atas kajian teoritissemata, tanpa melakukan tahapantahapan pengecekan secaraHalaman 41 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Padt.G/2021/PN.Dps.empiris dengan menggunakan metode dan standar alat sesuaidengan ketentuan yang berlaku, sehingga atas hal tersebut makapenunjukan Penilai Ahli jelas tidak dapat dilakukan secara sepihak,karenaya hasil

laporan investigasi yang diproses secara sepihaktidak dapat dijadikan suatu dasar yang sah/kuat dalam pembuktianperkara a quo.

Hasil laporan investigasi oleh Penggugat tersebutnyatanyata dilakukan setelah terjadi keretakan konstruksibangunan villa, sehingga hasil investigasi tersebut patut diragukankeabsahannya dan perlu dilakukan investagi ulang yangseharusnya melibatkan ahli yang independent yang ditunjuksecara bersamasama atas persetujuan pihakpihak terkait;d.

Kemudian Tim Audit membuat suratBukti T2 dan T3, dengan maksud melaporkan kepada Bapak Menteri ;Bahwa Saksi menyatakan, dalam Sertifikat No. 17 dan No. 20 ada tandatanganKepala Lab dan tandatangan Dekan, sedangkan di Sertifikat No. 11 dan No. 12hanya tandatangan Kepala Lab ; Bahwa Saksi menyatakan, setelah Saksi melakukan investigasi, maka Saksi hanyamelaporkan saja, sedangkan tindakan selanjutnya tergantung kepada kebijakanMenteri ; Bahwa Saksi menyatakan, Saksi melakukan audit investigasi berdasarkan

Untuk Paket B sudah ada pemenangnya,sedangkan untuk Paket A belum~ ditentukan pemenangnya ;Bahwa Saksi menyatakan, Saksi juga melakukan audit investigasi terhadapperusahaan lain dengan cara membuat tabel karena banyak perusahaan yang ikutpelelangan, diantaranya PT. Formitra Multi Prakarsa, PT. Cakra Surya Mandiri,PT.

danmelakukan audit investigasi apabila ada pengaduan dari masyarakat.

Dasarnyaadalah Permentan No.66 Tahun 2011 ; Bahwa Saksi menyatakan, tidak ada Berita Acara tentang investigasi yang Saksilakukan terhadap Dr. Nia dan Dr. Ratu, yang ada surat pernyataan yang dbiuatoleh Dr.

Lestari Cipta Anugrah denganDirektur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dibatakan ; Bahwa Saksi menyatakan, tidak melakukan Audit Investigasi sendiri, Saksibertiga datang ke Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Padjajaran ; Bahwa Saksi menyatakan, dari pihak Laboratorium yang menerima adalah Dr. Niadan Dr.

kepadasaksi bahwa para terdakwa telah melakukan pelanggaran kode etik.27adalahBahwa pelanggaran yang dilakukan para terdakwa sudah termasukkategori pelanggaran berat dan sangsinya dilakukan pemutusan hubungankerja (PHK) serta tidak diberi uang pesangon.Bahwa kerugian bank Danamon mencapai Rp. 12.000.000.000..Bahwa menurut di dalam catatan Bank Danamon para terdakwa ini tidakpernah melakukan pelanggaran hanya terakhir ini yang melakukanpelanggaran berat.Bahwa temuan dari tim investigasi ditemukan

para terdakwa tidakmelakukan investigasi terhadap Debitur dan terhadap setatus kepemilikanusaha dan jaminan, dan usaha bukan milik debitur serta ditemukan jaminantida layak.Bahwa saksi selaku Devisi SDM hanya endapatkan Laporan dari teamFraud Investigasi Unit (FIU) bahwa para terdakwa ini tidak melakukan JobDescripion ssuai dengan SOP Bank Danamon.Bahwa yang mejadi pimpinan tertinggi adalah Unit Manager kalau di UnitKejapanan di jabat saat itu adalah Sdr.

KRISTIANUS TAMBUNAN.Bahwa para debitur sejak saksi mengeluarkan stop landing yaitu setelahdilakukan verifikasi kredit sudah macet dan ada sekitar 68 debitur yangmacet kreditnya.29Bahwa saksi melakukan investigasi di Cluser Pasuruan sejak Oktober 2012sampai dengan awal Desember 2012.Bahwa sebelum saksi melakukan investigasi saksi tidak memanggil paraterdakwa karena saksi langsung cek and balan ke lapangan barumemanggil para terdakwa.Bahwa dasar dari pengaduan ini adalah berdasarkan laporanhasilinvestigasi

) tahun.Bahwa selain itu harus melengkapi syarat, KTP, KK, SKU, NPWP dan adajaminan.30Bahwa berdasarkan hasil investigasi jaminan itu bukan milik debitur tapimilik Pak Gunawan yang dibaliknama kepada debitur.Bahwa berdasarkan hasil apprisel kami jaminan debitutr Ridy Kris Hartantomenurut CO harganya 214.000.000, (dua ratus empat belas juta rupiah),menurut hasil team yang melakukan investigasi terhadap lingkungan sekitartanah yang dijaminkan harganya hanya Rp. 65.000.000,(enam puluh limajuta rupiah

debitur ini sudah tidakmelakukan kewajibannya untuk mengangsur, bahkan hanya membayar 2(dua) bulan saja.Bahwa perkara di Unit Bank Danamon Kejapanan ini adalah Prosesnyayang jadi masalah .Bahwa kebanyakan para debitur menyatakan tidak pernah bertemu denganPimpinan unit Bank.Bahwa yang mengisi blanko pengajuan kredit adalah debitur sendiri.Bahwa sesuai dari hasil On The Spot kami debitur, AO dan ke UM.Bahwa saksi tidak tahu dari hasil investigasi harga jaminan debitur RIDYKRIS HARTANTO oleh karena