Jakarta, diberitahukan terhitung mulai tanggal 29 Januari2016 Termohon / Penyidik 3 SubDitHarda Ditreskrimum Polda Metro Jaya,penyidikan perkara pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalamakta authentik sebagai dimaksud dalam pasal 266 KUHP yang terjadi padatanggal 17 Desember 2009 di jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Rempoa KecamatanHal 6 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel24.Ciputat Tangerang selatan atas nama Pelapor / Pemohon / H.

Menolak untuk melanjutkan penyidikan perkra tindak pidana menyuruhmenempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik sebagaimanadimaksud dengan pasal 266 KUHP;4. Menolak untuk melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Penuntut Umumdan Pengadilan agar PEMOHON selaku korban tindak pidana perkara aquo lebih cepat mendapat keadilan dan kepastian hukum;D.

M NASAN dan terlapor ZAENAL bin NASAN makatidakditemukan adanya perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta authentik sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP hal ini didukungadanya alat bukti dengan sebelumnya membuat surat perintah penyitaan, BeritaHal 26 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.SelAcara penyitaan dan surat permohonan ijin penyitaan yang ditujukan kepadapengadilan negeri Jakarta Selatan berupa ;a. kwitansi.b.

Dimana tindakan TERLAPOR bukan merupakantindak pidana memasukan keterangan palsu kedalam akta authentik melainkanAdalah sengketa kepemilikan antara H. JASWAR CHATIB melawan NASRONbinti NAHLAN bukan dengan ZAENAL binti H. M.

Bahwa Pemohon mendapat surat dari Termohon Nomor B/1845/1/2016/Datropada tanggal 29 Januari 2016 Perihal Penghentian Penyidikan kepada KepalaKejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diberitahukan terhitung mulai tanggal 29 Januari2016 Termohon / Penyidik 3 SubDitHarda Ditreskrimum Polda Metro Jaya,penyidikan perkara pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalamakta authentik sebagai dimaksud dalam pasal 266 KUHP yang terjadi padatanggal 17 Desember 2009 di jalan Ir. H.

Bahwa dasar peroleh hak Penggugat atas obyek tanah Petok D No.13838 (yang berasal dari Petok D No. 230), Persil 35, Klas DII, Luas +7.680 M2, telah Sesuai dengan Bukti Authentik yang ada dan berlaku diKelurahan Lontar, sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkanLurah Lontar, tentang Riwayat Tanah, baik Nomor : 590/172/402.06.31.04/2002 yang diterbitkan Lurah Lontar, tanggal 30 April 2002 dan jugaSurat Keterangan No. 593.21/41/436.11.31.4/2014 yang diterbitkanLurah Lontar, tanggal 21 Januari 2014

Sesuai bukti authentik yang ada, yaitu: Surat Keterangan No.590/172/402.06.31.04/2002 yang diterbitkan Lurah Lontar,tanggal 30 April 2002 dan juga Surat Keterangan No.593.21/41/436.11.31.4/2014 yang diterbitkan Lurah Lontar,tanggal 21 Januari 2014, yang diterbitkan Lurah Lontar, telahsangat jelas terkait riwayat tanah, yaitu : KlaSiPAN .....ceeeeeeeseceeees11.12Klasiran Tahun 1973, Ipeda Nomor 230, Persil 35, Klas DII,Luas + 7.680 M2 atas nama KARNAWI P.

Dan Penggugat belum pernah memindahkan hakmaupun mengajukan sertifikasi atas tanah tersebut ; CATATAN:Sesuatu yang Tidak Benar secara hukum, apabila Obyek Sengketa(yang berasal dari SHM No. 511/Kelurahan Lontar) yang diterbitkanTergugat tanggal 28 September 1993 TETAPI menunjuk LOKASIobyek tanah Milik Sah Penggugat, Petok D No. 13838 (yang berasaldari Petok D No. 230), Persil 35, Klas DII, Luas + 7.680 M2 ; Bahwa terbukti berdasarkan bukti authentik yang sah dan berlaku diDesa/Kelurahan Lontar, sejak

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat jelasmengandung Cacat Hukum Administrasi, yaitu : terjadi kesalahan /kekeliruan data yuridis dan data fisik atas tanah ; > Kekeliruan data Yuridis adalah : 16Terbitnya Obyek Sengketa, (SHM No. 709, SHM No. 902, danSHM No. 1049 yang merupakan pecahanpecahan dari SHM No.511/Kelurahan Lontar) Tidak didasarkan bukti authentik yangsah dan berlaku di Kelurahan Lontar, yaitu : Berdasarkan bukti authentik yang sah obyek tanah Petok D No.230, Persil 35, Klas

Bahwa Tergugat telah mengabaikan informasi dan dokumenberupa buktibukti authentik yang sah dan berlaku (BukuLeter C dan Buku Krawangan maupun keterangan riwayattanah) Desa/Kelurahan Lontar, yaitu : > 24 Oktober 1974 Karnawi P.

ASMAN;2 Berdasarkan bukti authentik yang ada, ketika tanah Petok D No.976 Persil 40 Klas dII pada tanggal 18 Juli 1976 dijual kepadaMASTUR luas tanah adalah tetap, yaitu + 7.810 M2;Mohon Perhatian:1e Berdasarkan buktibukti authentik Tanah Hak Milik Bekas Hak Yasan PetokD No. 976 Persil 40 Klas dII sejak Tahun 1973 adalah seluas + 7.810 M2;e Berdasarkan hasil pengukuran tanah yang dilakukan oleh Tergugat II sesuaiGambar Situasi No. 4605/1995, tanggal 27 April 1995 adalah seluas 7.825M2;Sehingga bagaimana

Bahwa penyerahan penguasaan tanah dilakukan pada tanggal 25Oktober 1979, sebagaimana termuat dalam Akta No. 61;Padahal Faktanya:Berdasarkan bukti authentik, yaitu berdasarkan klasiran tahun 1973 tanah PetokD No. 976 Persil 40 Klas dII seluas + 7.810 M2 adalah milik sah Tiami B.Asman;Berdasarkan Bukti authentik tanah Petok D No. 976 Persil 40 Klas dII seluas +7.810 M2 telah dijual kepada Mastur pada tanggal 18 Juli 1976;Berdasarkan bukti authentik jelas sejak tanggal 18 Juli 1976 sampai dengan saatini

Bahwa berdasarkan bukti authentik telah jelas Tanah Hak MilikBekas Hak Yasan Petok D No. 976 Persil 40 Klas dII seluas +7.810 M2, hingga saat ini (Tahun 2012) statusnya adalah tanahbekas hak yasan;c. Bahwa berdasarkan buktibukti authentik sejak tanggal 18 Juli 1976sampai dengan saat ini masih tercatat atas nama Mastur, artinyasecara hukum tanah tersebut adalah milik sah Penggugat yangberasal dari ayah kandungnya (almarhum Mastur), sehingga tanahtersebut jelas bukan tanah Negara;d.

Padahal berdasarkan buktibukti authentik telah jelassejak tanggal 18 Juli 1976 sampai dengan saat ini tanah tersebut adalah milik sahPenggugat selaku ahli waris yang sah dari Mastur.

Padahal berdasarkan buktibukti authentik tanah Hak Milik Bekas Hak Yasan Petok D No. 976 Persil 40Klas dII seluas + 7.810 M2 adalah milik sah Penggugat dan bukan TanahNegara.

berikutBahwa Pengadilan Negeri Manado yang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebutdiatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut,telah melakukan kekeliruan dengan alasan yaitu Bahwa putusan tersebut adalah merupakan putusanpembebasan yang tidak murni, dengan alasanpembebasan tersebut didasar pada penafsiran yangkeliru terhadap unsur unsur' tindak pidana yangdidakwakan yaitu) pasal 22 ayat (1) KUHP yaituBarang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsukedalam sesuatu) akta authentik

sebenarnya,maka kalau dalam mempergunakannya itu dapatmendatangkan kerugian ;Bahwa Terdakwa sendiri dan tidak diwakili oleh oranglain datang di Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Manado yang dilengkapi dengan berkas lainnyadikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat danditandatangani oleh Terdakwa bermohon menyuruhmenempatkan atau memasukkan nama Terdakwa ke suratauthentik kta kelahiran atas nama Terdakwa kepadapetugas/Pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah, sehinggakeluarlah/terbit surat authentik

saksi korbanABIMELEK KATIANDAGHO bersaudara sebagai Hak Warissedangkan Terdakwa tidak pernah merawat BENEDIKTUSKATIANDAGHO alias BENE dengan perempuan bernama ANNASITENTJE SALIANTI pada masa tuanya ; Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal266 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum dan mengacu pada buku Kitab UndangUndang Hukum = Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal oleh R.SOESILO dalam penjelasan halaman 197 yangberbunyie "Yang dinamakan akta authentik

putusan tindakpidana tersebut adalah Terdakwa telah melakukantindak pidana sesuai pasal 266 ayat (1) KUHP yangtelah didakwakan dimana Terdakwa telah mengetahuipersis bahwa Terdakwa bukan anak kandung = dariBenediktus Kantiandagho dan Ana Salainti, namunTerdakwa tetap ngotot datang sendiri tidakdiwakilkan oleh orang lain datang di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Manado membuat suratpernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa danbermohon untuk memasukkan/menempatkan nama Terdakwapada surat authentik

akta kelahiran sehingga terbitsurat authentik akta kelahiran No. 37/2003 atasnama Terdakwa ;Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Manadotelah salah melakukana.

No. 66 atas nama BonggasEdy Butarbutar dan tidak mempermasalahkan akte authentik No. 65milik Tergugat IV/Terbanding IV/Pemohon Kasasi sehingga dapatdibuktikan bahwa :Judex facti tidak dapat membedakan Bonggas Edy Butarbutar/TV/Terbanding V/Pemohon Kasasi II selaku pemilik akte authentik No.66 dengan Mangandar Butarbutar/Tergugat IV/ TerbandingIV/Pemohon Kasasi selaku pemilik tanah akte Authentik No. 65,padahal orangnya berbeda dan cara kepemilikannya pun berbeda.Di bawah ini dibuatkan kronologis

Bahwa pertimbangan hukum Ketua judex facti pada halaman 8 alinea 9s/d 17 yang menyatakan : Bahwa akta tersebut dibuat belakangan, setelah akta authentik No. 1tertanggal 4 November 2003 dibuat di hadapan Notaris RizalSudarmadi, SH.Hal. 33 dari 46 hal. Put.

Justru sebaliknya padapengikatan jual beli No. 1 tanggal 4 November 2003 tidak ada sejelasclausula akta authentik No. 65 dan No. 66.Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut semakin tidak benardan keliru karena secara jelas mengesampingkan kepemilikan PemohonKasasi selaku Pemilik Akta Authentik No. 65 atas tanah seluas 240 M2atas nama Mangandar Butarbutar, padahal dasardasar buktikepemilikannya adalah jelas dan lengkap.Hal. 34 dari 46 hal. Put. No.1031 K/Pdt/2008.

Bahwa pertimbangan hukum judex facti, jelas tidak dapat membedakanantara Bonggas Edy Butarbutar selaku Pemilik Akte Authentik No. 66dengan Akte Authentik No. 65 atas nama Mangandar Butarbutar,padahal judex facti menggabungkan Akta No. 65 dan No. 66 atas namaBonggas Edy Butarbutar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebutadalah tidak sempurna, cacat dan keliru. Oleh karenanya harus bataldemi hukum.

Bahwa pertimbangan hukum judex facti pada halaman 8 alinea 18 s/d 20yang menyatakan ; Menimbang, bahwa akta authentik No. 49 tertanggal 10Nopember 1997 dibuat dihadapan Notaris E.

Bahwa Judex Factie, didalam pertimbangan / Putusannya yang telahmenyatakan bahwa PEMBANDING/TERDAKWA terbukti secara SahMeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyuruhmenempatkan keterangan palsu ke dalam surat authentik, adalahmerupakan Pertimbangan yang tidak didasarkan bukti bukti dan faktafakta yang terungkap dipersidangan, karena Sdr.

Akta Authentik No.23, tanggal 18 Nopember2010, yaitu mengenai Akta Berita Acara Rapat Umum Luas BiasaPemegang Saham, yang isinya menerangkan bahwa OEYCHEUW MING setuju = menjual saham miliknya diPT.SARIYUNIKA JAYA sebanyak 825 lembar saham kepadaHalaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 83/PID/2018/PT.BDG1.3.1.4.TERDAKWA, dan dan Akta Jual Beli No.24 Tahun 2010, tanggal18 Nopember 2010, yang isinya menerangkan bahwa OEYCHEUW MING, telah menjual sahamnya sebanyak 825 lembarkepada TERDAKWA.o Notaris

yang dibuat dihadapan Notaris YOHANNAMANGGALA,SH tersebut adalah PALSU/ NON IDENTIK, yangharus dibuktikan dengan hasil LABORATORIUM FORENSIK dariKepolisian, dan bukti tersebut tidak pernah ada didalam berkasperkara, sehingga apa dasar hukum Judex Factie untukmenyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara SAH danMEYAKINKAN Melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yangdiatur dalam pasal 266 ayat 1 KUHP.Bahwa yang dipermasalahkan didalam putusan Judex Factie adalahmengenai keabsahan akte authentik yang

menyatakan bahwa tandatatangan yang ada diatas kedua akte tersebut bukan tandatangan OEY CHEUW MING.Untuk memastikan penyangkalan dari OEY CHEUW MINGmengenai tandatangan tersebut, maka seharusnya Judex Factieuntuk memberikan putusannya mengenai keabsahan tandatanganOEY CHEUW MING yang tertera di atas Akte No. 23 dan No. 24diperiksa secara ilmiah di /aboratorium forensik, namun JudexFactie telah mengenyampingkan bukti tersebut.Bahwa untuk mengungkap faktafakta yang sebenarnya ataskebenaran akte authentik

No. 23 dan No.24, masingmasing tertanggal 18 Nopember 2010, yang mana sebenarnyakedua akta Authentik tersebut dibuat dihadapan Notaris YOHANNAMANGGALA.SH, pada bulan Agustus 2010, dan bukan tanggal 18Nopember 2010, dan hal tersebut secara tegas dinyatakan olehPEMBANDING/TERDAKWA/OEY HAN BING, pada saatpemeriksaan sebagai TERDAKWA dihadapan persidangan padatanggal 12 Desember 2017, bahwa PEMBANDING/TERDAKWAmencabut BAP yang dibuat di Penyidik (Polda Jawa Barat ), danHalaman 14 dari 20 halaman Putusan

WAWAN Bin SRIYANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Akta Authentik Secara Bersama-sama ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

Menyatakan Terdakwa Wahyu Sulistiawan als Wawan bin Sriyanamasingmasing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Pemalsuan akta authentik,sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Prmair Pasal 264ayat (1) huruf ke1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.

Unsur dimana perbuatan itu dilakukan mengenai suratauthentiek ;Menimbang, bahwa yang dinamakan akte authentik yaitu suatu suratyang di buat menurut bentuk dan syaratsyarat yang ditetapkan oleh UndangUndang, oleh pegawai umum. Dan berdasarkan faktafakta terungkap dipersidangan ijasah dan transkrip nilai Universitas Islam Indonesia hanyadapat dikeluarkan dan dibuat oleh Biro Akademik kampus UII Yogyakarta danditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta danDekan Fakultas.

WAWAN BinSRIYANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pemalsuan Akta Authentik Secara Bersamasama 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

Bahwa terhadap pernikahan tersebut Pemohon dengan Pemohon II tidakmempunyai bukti authentik/Akta Nikah, sedangkan Pemohon danPemohon II sangat membutuhkan bukti authentik/akta nikah tersebut;6. Bahwa, Pemohon dengan Pemohon Il bermaksud mengajukanpermohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk keperluanlainnya;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohon dan II mohonkepada Ketua Mahkamah Syariyah Sigli C/q. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk dapat :1.

Glumpang Tiga,Kabupaten Pidie, PemohonPemohon tidak mempunyai bukti pernikahanberupa Akta Nikah/ bukti authentik, karena pada saat itu wilayah Aceh dalamkeadaan Konflik dan sekarang PemohonPemohon sangat membutuhkannyaagar ada bukti nikah/ bukti authentik untuk bahan pengurusan Akta KelahiranAnak dan untuk keperluan lainnya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, menurut Majelis alat buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan

No. 822 K/Pid/201 1(KK) melalui Kepala Lingkungan V, Desa/Kelurahan Paal Dua, KecamatanTikala, Kota Manado dan menggunakan nama Donny Kristian KaligisMewengkang kemudian berdasarkan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tinggi Manado berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14serta Pasal 1 angka 14, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bukan merupakan akta authentik,oleh karena itu unsur

menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalamsuatu akta authentik dan dengan sengaja menggunakan akta itu, secara sahdan meyakinkan tidak terbukti sedangkan dasar untuk membuat Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) harus ada akte Kelahiran, kalautidak ada boleh pakai ljazah dengan demikian dasar untuk terbitnya suatu(KTP) dan Kartu Keluarga (KK) harus ada Akte Kelahiran, kalau tidak adaboleh pakai llazah ;Bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, AkteKelahiran yang

diajukan oleh Terdakwa sebagai dasar terbitnya Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terlihat nama Terdakwa adalahDony Kristian kemudian di antara nama yang tertera tersebut pada awal danakhir dari nama telah diberi tanda garis datar ( ) dan tanda titik dua ( : )sehingga apakah dalam sebuah akta authentik dapat dilakukan penambahannama tanpa dilakukan perubahan/pembuatan akta authentik kembaliberdasarkan tata cara/ketentuan yang telah diatur secara sah ?

, kemudianapakah dalam sebuah akta authentik yang lazim dikeluarkan oleh pejabatyang sah menurut undangundang dapat digaris bawahi seperti terlihat didalam akte kelahiran Terdakwa ?

Authentik Kel. Kampong PondokKec.

Authentik Kel. Kampong Pondok Kec. Padang Baratkota Padang saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit Hp Oppo A5s warna hitamBahwa berawal ketika saksi yang merupakan security di Hotel M.

Authentik Kel. Kampong Pondok Kec.

Authentik Kel. Kampong Pondok Kec. Padang Barat kota Padang terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit Hp Oppo Ads warna hitam milik saksiBoni.e Bahwa berawal ketika terdakwa berjalan dari Simpang Pondok Kota Padangdimana pada saat terdakwa melewati Hotel M. Authentic terdakwa memasuki halaman Hotel M. Authentic dimana pada saat melewati mushola Hotel M.Halaman 4 dari 8 putusan pidana No.634/Pid.B/2020/PN.PdgAuthentic terdakwa melihat saksi Pgl Boni yang sedang tertidur didalam mushola Hotel M.

:TBL/2841/VIII/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2012 di SentraPelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, telah melaporkan adanya tindakpidana menempatkan keterangan palsu kedalam Akta Authentik dan Penggelapan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang dilakukanTerlapor.Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan penyidikan dengan memeriksasaksisaksi dan Terlapor, namun setelah dilakukan penyidikan Penyidik berpendapatbahwa dari hasil penyidikan bahwa perkara

LP/2841/VIII/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2012 atas nama Pelapor FAIZAL ADNOES denganTerlapor FERIALDY ADNOES dan ANDREAS ADNOES yang diduga melakukantindak pidana Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Authentik danPenggelapan sebagaimana di maksud Pasal 266 KUHP dan Pasal 372 KUHP denganalasan tidak cukup bukti adalah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa Praperadilan adalah merupakan wewenang PengadilanNegeri untuk memeriksa dan memutus menurut tatacara yang diatur dalam KUHAPtentang

LP/2841/VII/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2012 terhadap Terlapor FERIALDYADNOES dan ANDREAS ADNOES dengan dugaan melakukan tindak pidanaMenempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Authentik dan Penggelapansebagaimana di maksud Pasal 266 KUHP dan Pasal 372 KUHP (Bukti T1) ;e Bahwa atas laporan Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan penyidikandengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan denganmemeriksa Pelapor (Pemohon), saksisaksi dan memeriksa Terlapor (Bukti T2sampai

S.Tap/1082/XI/2013/Ditreskrimum tanggal 30 April 2013 dengan alasan karena tidak cukup bukti(Bukti T23) ;Menimbang, bahwa apakah alasan penghentian penyidikan yang dilakukan olehTermohon tersebut adalah sah atau tidak menurut hukum ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan yangmenjadi dalil pokok dari Laporan Polisi Pemohon adalah menempatkan keteranganpalsu kedalam Akta Authentik dan penggelapan yaitu Akta Kuasa No. 14 tanggal 16Mei 2002 di hadapan Notaris Syafril Lubuk, SH.

ANAK KE3, umur 7 bulan;Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secaratertulis (Akta Nikah) karena konflik melanda Aceh;Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan IsbatNikah dari Mahkamah Syariyah Sigli adalah untuk adanya bukti authentik (AktaNikah) dan untuk pengurusan Akte kelahiran anak dan keperluan lainnya;Bahwa Penggugat seorang yang tidak mampu sesuai dengan surat Miskin Nomor:13/AB/AP/IV/2013, tanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2013/MS.Sgi Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk adanyabukti authentik pernikahan mereka dan mengurus akte kelahiran anak dankeperluan lainnya;.

Penetapan Nomor 36/Padt.P/2013/MS.Sgimereka menikah Aceh dalam keadaan konflik; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk adanyabukti authentik pernikahan mereka dan mengurus akte kelahiran anak dankeperluan lainnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannyamenyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan buktibuktinya serta mohon penetapan Majelis;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini MajelisHakim

bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syaratsyaratyang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Mahkamah Syariyah sesuai dengan caracara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapatditerima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalahPemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yangdilaksanakan pada di , Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahanberupa Akta Nikah/ bukti authentik

Bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon Il tidakmempunyai surat/buku nikah, sedangkan Pemohon dan PemohonI Sangat membutuhkan bukti authentik sebagai bukti keabsahanpernikahan dan untuk membuat Buku Nikah dan akta kelahiran ke2 anak Pemohon dan Pemohon II yang bernama : 1. ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT I, laki laki, umur 7 tahun; 2. ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT Il, laki laki, umur 1 tahun; Makaatas dasar itu.

Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini ke Pengadilan Agama Palembang Kelas IA gunamemperoleh penetapan pengesahan nikah;Bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyaisurat/obuku nikah, sedangkan Pemohon dan Pemohon Il sangatmembutuhkan bukti authentik sebagai bukti keabsahan pernikahantersebut, maka atas dasar itu Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini ke Pengadilan Agama Palembang guna memperolehpenetapan pengesahan nikah;Berdasarkan dalildalil diatas, mohon kepada Ketua

ANAK PENGGUGATDAN TERGUGAT II; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II adalah isterisatusatunya Pemohon demikian juga sebaliknya P.I suamisatusatunya Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam; Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyaisurat/obuku nikah, sedangkan Pemohon dan Pemohon Ilsangat membutuhkan bukti authentik sebagai buktikeabsahan pernikahan serta untuk mebuat Akte Kelahirananakanak mereka serta untuk mebuat Akte Kelahiran anakanak

ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT II: Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon II adalah isteri satusatunya Pemohon demikian juga sebaliknya P.lsuami satusatunya pemohon II Bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidakpernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak mempunyaisurat/buku nikah, sedangkan Pemohon dan Pemohon II sangatmembutuhkan bukti authentik sebagai bukti keabsahanpernikahan ;Halaman 7 dari 13 Penetapan no. 43/Pdt.P/2016/PA.PlgBahwa selanjutnya Pemohon dan Il menyatakan

Bahwa pada waktu aqad nikah Pemohon tersebut Kantor Urusan Agamatidak aktif sebagaimana biasa karena keadaan Daerah Istimewa Acehwaktu tersebut dalam keadaan konflik, sehingga terhadap pernikahanPemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti authentik/Aktanikah ;7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Paspor dan keperluanlainnya;8.

Bahwa, oleh karena PemohonPemohon tidak mempunyai Akta Nikahsebagai bukti authentik dari pernikahan PemohonPemohon tersebut,sedangkan PemohonPemohon sekarang sangat membutuhkanPenetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syariyah Sigli sebagai bahanadministrasi dalam pengurusan Paspor ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon II mohonkepada Ketua Mahkamah Syariyah Sigli C/q.

pernikahanPemohon dan Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Pemohon IIserta keterangan dua orang saksi di persidangan terungkap fakta bahwaPemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2001bertempat di di SIGLI, namun karena Aceh di landa konflik maka Kantor UrusanAgama tidak aktif sebagaimana biasa karena keadaan Daerah Istimewa Acehwakiu tersebut dalam keadaan konflik, sehingga terhadap pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti authentik

Pemohonpeninjauan Kembali adalah bukti pethok dalam buku Tanah Desa Tahun1952, dan sejak itu tanahtanah sengketa telah dikuasai pihak PemohonPeninjauan Kembali selama lebih dari 40 tahun hingga gugatan in casudiajukan;bahwa satusatunya bukti kepemilikan hak tanah adat sebelum berlakuUUPA No. 5/1960, adalah pethok C dari Buku Tanah Desa, yangmempunyai fungsi ganda, selain bukti subjek wajib pajak, sekaligus jugasebagai bukti milik hak tanah adat objek pajak, sehingga pethok Cmerupakan bukti akta authentik

Pada waktu (1952)belum ada tanda kepemilikan hak tanah adat, selain pethok C;Penguasaan dan pemilikan tanahtanah sengketa oleh pihak PemohonPeninjauan Kembali didukung bukti pethok C 1952, secara hukum adatmerupakan bukti authentik (pasal 165 HIR) dengan kekuatan pembuktianHal. 11 dari 15 hal. Put.

No. 116 PK/Pdt/2001yang tidak dapat disanggah, kecuali jika ada bukti melawan (tegenbewiljs)yang sangat kuat; Karena itu pihak Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali harus diberibeban dahulu untuk membuktikan cacat dan kesalahan akta authentik itu,bukan sebaliknya, yakni malah memberi beban kepada PemohonPeninjuan Kembali untuk membuktikan kebenaran eksistensi aktaauthentik T. 1, T.3, T.4; Dalam perkara ini, judex facti dalam melaksanakan pembagian bebanpembuktian terhadap akta authentik, terjungkir

balik total yaitu justruPemohon Peninjauan Kembali yang malah dibebani lebih dahulumembuktikan kebenaran bukti akta authentik.

Padahal judex factiseharusnya memberikan beban terlebih dahulu kepadaPenggugat/Termohon Peninjaun Kembali untuk membuktikan cacat dankesalahan akta authentik milik Pemohon Peninjauan Kembali. SedangkanPemohon Peninjauan Kembali secara hukum tidak harus menerimabeban membuktikan kebenaran bukti authentiknya;3.

Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentik tentangsesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu,3.

yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusiasebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelakutindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini ternyata benarterdakwa mempunyai identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu,Ely Rihandaniati Binti Imam Mashud (alm), oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;Ad.2 Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentik

tentangsesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu,Menimbang, bahwa yang dimaksud surat Authentik adalah surat yang dibuat olehatau dihadapan pejabat umum atau yang berwenang membuatnya dalam bentuk dan isiyang telah ditentukan oleh undangundang dan surat authentik tersebut dapat menerbitkansesuatu hak.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan keterangan palsuadalah orang yang memberikan keterangan tidak sebagai mana yang sebenarnya.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

terhadapterdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umumdipersidangan pada pokoknya Majelis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umumbahwa oleh karena barang bukti tersebut ....Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpaldengan kesalahan terdakwa perlu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yangmeringankan terdakwa ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap akta authentik

Malang,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Malang di Kepanjen, memalsukan surat mengenai akta authentik dilakukan dengan carasebagai berikut :e Bermula ketika Ny. Dwijo Sudibyo telah membeli sebidang tanahseluas kurang lebih 600 m2 tahun 1970 Petok D No. 13 persil No. 2Klas D.1. yang terletak di Desa Krebetsenggrong Kec. Bululawang,Kab. Malang dengan saudara Moch. Sueb dan pada saat itu tanahyang dibelinya tersebut oleh Ny.

Terdakwadengan luas 241 M2 padahal tanah terdakwa hanya 110 M2mengakibatkan Gereja Bethel Tabernakel Kristus GembalaBululawang mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,( dua ratus juta rupiah ) atau sekitar jumlah itu ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat 1KUBHP ;LEBIH SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwan primair,sengaja menggunakan akte authentik itu solaholah isinya cocok dengan hal sebenarnya jikapemakaian

;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah sedemikianrupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam perkaraini akta authentik yang ada adalah 1 ( satu ) buku Sertifikat Hak Milik No, 00112 atas nama YayasanBethel Tabernakel Kristus Gembala dan ( satu ) buku Sertifikat Hak Milik No. 00111 an.

Dakwaan Subsidair : melanggar Pasal 266 ayat ( 1) KUHP, yang unsurunsurnyaadalah :1 Barang siapa ;2 Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentik tentangsesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akte itu ;3 Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akteitu seolaholah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya ;4 Kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian ;Unsur ke1 : Barang siapa :Menimbang, bahwa unsur barang siapa

yang dimaksud dengan akta authentik adalah suatu surat yang dibuatmenurut bentuk dan syaratsyarat yang ditetapkan oleh undangundang, oleh pegawai umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam perkaraini akta authentik yang ada adalah 1 ( satu ) buku Sertifikat Hak Milik No, 00112 an.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar buku nikah warna hijau dengan nomor 253/16/VII2003; - 1 (satu) lembar akta cerai No : 0229/AC/2016/PA ME;- 1 (satu) lembar baju kaos warna crem merk authentik;- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru donker merk burlois, dan;- 1 (satu) lembar surat nikah warna coklat dengan No : 765/4/1991;- 1 (satu) lembar baju suiter warna abu-abu;- 1 (satu) tablet pil yang bungkusnya telah disobek dibagian tengah dan bertuliskan kapsul super tiongkok

Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa YANI BINT BUSNI denganpidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah supaya terdakwaYANI BINTI BUSNI segera ditahan;3. barang bukti: 1 (satu) lembar buku nikah warna hijau dengan nomor 253/16/VII2003;1 (satu) lembar baju kaos warna crem merk authentik, dan; 1 (satu) lembar akta cerai No : 0229/AC/2016/PA ME;1 (satu) tablet pil yang bungkusnya telah disobek dibagian tengah dan)satu) lembar celana jeans pendek warna biru donker merk burlois;)satu) lembar

tidak pernah mendapat kasih sayang dari saksi LENDRIsebagai suami sedangkan dari saksi KURNIADI terdakwa mendapatkan kasihsayang;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :1 (satu) lembar akta nikah warna hijau dengan nomor 253/16/VIl2003; 1 (satu) lembar akta nikah warna coklat dengan No : 765/4/1991; 1 14 14 1 (satu) lembar akta cerai No : 0229/AC/2016/PA ME; 1 (satu) tablet pil yang bungkusnya telah disobek dibagian tengah dan))satu) lembar baju kaos warna crem merk authentik

dapat menyadari kesalahannya bukanlah sebagai upaya pembalasankepada Terdakwa sehingga pemidanaaan yang akan dijatuhnkan kepadaTerdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adalah adilsesuai dengan kesalahannya baik dilihat dari aspek kepentingan hukum,masyarakat maupun Terdakwa;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukunikah warna hijau dengan nomor 253/16/VII2003, 1 (satu) lembar akta cerai No :0229/AC/2016/PA ME, 1 (satu) lembar baju kaos warna crem merk authentik

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar buku nikah warna hijau dengan nomor 253/16/V1I2003; 1 (satu) lembar akta cerai No : 0229/AC/2016/PA ME; 1 (satu) lembar baju kaos warna crem merk authentik;satu) lembar celana jeans pendek warna biru donker merk burlois, dan;))1 )1 )((satu) lembar surat nikah warna coklat dengan No : 765/4/1991;( 1 (satu) lembar baju suiter warna abuabu;1 (satu) tablet pil yang bungkusnya telah disobek dibagian tengah danbertuliskan kapsul super tiongkok kuno NG Sank

No. 1386 K/Pid/2010Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yangmembebaskan Terdakwa dari semua dakwaan bukan merupakanpembebasan murni karena :Majelis Hakim salah menafsirkan sebutan / bunyi unsur tindak pidana yangdidakwakan dalam hal ini adalah unsur membuat surat authentik palsuyang dimuat dalam dakwaan Kesatu ;Unsur Membuat Surat Autentik Palsu.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, dalampertimbangannya menyatakan :Menimbang, bahwa intisari dari pendapat Sarjana tersebut

Banyumas Nomor 100/Pid.B/2004/PN.Bmshalaman 77 alinea ke2);Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip pendapat sarjanamengenai definisi membuat surat authentik palsu tersebut di atas, maka ada2 perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai membuat surat palsu yakni :1. Pejabat Pegawai Negeri unum membuat surat atau akta akan tetapi isisurat / akta tersebut bukan yang semestinya (tidak benar), atau ;2.

Pejabat / Pegawai umum membuat suatu surat / akta sedemikian rupasehingga menunjukkan asal surat / akta tersebut yang tidak benar;Sedangkan pengertian sertifikat tanahn yang termasuk dalam pengertiansurat authentik secara umum adalah Surat bukti kepemilikan hak atastanah, yang berarti bahwa dengan dikeluarkannya sertifikat hak milik makaberarti tanah tersebut secara fisik sudah dalam kepemilikan pemegangsertifikat yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim

Oemar Said dan keluarganya yang juga merasa berhakatas kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga akhirnya terbitlah HakMilik Nomor M.159 atas nama Raden Joedjono tanggal 30 Juni 1977;Bahwa apabila dicermati dengan seksama, pertimbangan Majelis Hakimtersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian dan pemahamanmemalsukan surat authentik dan pengertian surat authentik yang terdapatdalam unsur Pasal 264 ayat (1) KUHP maka diperoleh adanya hal yang tidaklogis yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau

Oemar Saiddan keluarganya semenjak tahun 1960an atas dasar Hibah dari Ny.Samsinah Soemodihardjo;Bahwa dari uraianuraian di atas maka nyata sekali bahwa Majelis Hakimtelah salah / keliru menafsirkan unsur membuat Surat Authentik Palsudalam dakwaan Pasal 264 ayat (1) KUHP;Dengan demikian putusan dalam perkara ini seharusnya adalah bukanputusan yang bebas murni;.

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 13015/DesaJimbaran, seluas 7.590 m, yang keduanya atas namabersama tiga orang, yaitu Loeana Kanginnadhi, MiraChandra dan Lara Puspita Tjan (Pelawan), untukdiangkat terlebih dahulu;13 Bahwa, oleh karena perlawanan eksekusi ini diajukanberdasarkan buktibukti authentik, maka patut menuruthukum apabila Pelawan mohon agar putusan inidinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipunada upaya hukum verzer, banding ataupun kasasi;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut

sertipikat lain yaitu SHM Nomor 13014 dan SHM Nomor 13015yang bukan merupakan objek sengketa;Bahwa oleh karena tanah yang disita adalah bukan SHM Nomor 4038 tetapiSHM Nomor 13014 dan SHM Nomor 13015 dan bukan merupakan objeksengketa maka sita tersebut adalah salah dan layak kalau Pelawan sebagaipemilik yang sah berhak mengajukan perlawanan tersebut karena sesuai hukumacara perdata perlawanan hak dapat dilakukan berdasarkan bukti kepemilikanyang sah dan oleh karena kepemilikan Pelawan adalah sah dan authentik

Penyesatan Hukum Oleh Pengadilan Dengan Mengabaikan Bukti Authentik.1.Bahwa prinsip penegakan hukum berdasarkan konstitusi Negara RepublikIndonesia adalah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,dimana hukum adalah instrumennya sedangkan substansinya adalah Keadilan;Bahwa prinsip hukum perikatan jual beli harus ditindaklanjuti dengan jual beli,dan jual beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli telah menghapuskan perikatanjual beli tersebut karena AJB yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat

AktaTanah (PPAT) merupakan bukti authentik;Bahwa dalam proses penjualan sebagian dari tanah SHM Nomor 4038/DesaJimbaran seluas 14.160 m?

Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut telahdikelabui atau HakimHakim tidak professional dalam memeriksa danmengadili perkara sehingga telah melahirkan putusanputusan yangmenyesatkan dan terlihat kuat ada tendensi ketidakobjektifan sebab nyatanyataPutra Masagung sendiri yang bertindak sebagai penjual dan bertindak sebagaipembeli atas sebagian tanah SHM Nomor 4038/Desa Jimbaran dan kemudian iamemecahkan sertipikat tersebut, kenapa justru Majelis Hakim mempercayainyadengan mengabaikan dokumen authentik