Ditemukan 5050 data
37 — 10
PDS telah merugikan Penggugat, karena DPP.
PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tersebut di atasmengirim surat kepada Ketua DPW. PDS seluruh Indonesia dan Ketua DPC. PDSseluruh Indonesia, melalui surat Nomor 40/SI/DPP PDS/IX/2013, Perihal : Penegasan,tertanggal 13 September 2013, pada pokoknya menyatakan, .....bahwa dengan ini kamimeminta kepada seluruh ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darnai Sejahtera(DPW. PDS) dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC.
PDS) untukmewaspadai hal tersebut yang merupakan tindakan dari beberapa orang yang tidakDads26.27.28.bertanggungjawab dan kami akan proses secara hukum yang melakukan PAW tanpasepengetahuan DPP. PDS yang sah....dan surat tersebut oleh DPP. PDS ditemubuskankepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. (vide bukti P19) ;Bahwa DPP.
Yefta Berto, S.Th (Penggugat) dan Surat Keputusan 023/SK DPP PDS/VIII/2013tentang Pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yangmemberhentikan dengan hormat Arthya Fathra Marthin, SE (Penggugat) serta SuratKeputusan Nomor 024/SK DPP PDS/VII/2013 tentang Pemberhentian AnggotaDPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat32335M.M.
Yefta Berto, S.Th ;e 023/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang pemberhentian Anggota DPRDutusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan denganhormat Arthya Fathra Martin, S.E ;e 024/SK DPP PDS/VII/2013 tentang Pemberhentian Anggota DPRDutusan PDS Provinsi Kalimatan Timur yang memberhentikan denganhormat M.M.
56 — 27
Nikanor Saguruk,S.Th,M.Si kepada Penggantinya Erol Sondakh, Surat Ketua DPRD KabupatenKepulauan Mentawai Nomor : 171/66/Umum/2013, tanggal 23 September 2013,selanjutnya surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (PDS)Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 004/DPCPDS/MTW/VI1/2013 tanggal 16Juni 2013, dan surat DPP PDS Nomor 018/SK DPP/PDS/VI/2013, tertanggal 11Juni 2013 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenKepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat Dari Nikanor SAguruk,
tidak lolos verifikasiFaktual, sehingga PDS tidak dapat ikut/sebagai pesertapemilu tahun 2014 ; Bahwa saksi mengatakan aggota DPR/DPRD yang berasal dari PDS yang inginmencalonkan diri kembali, oleh partai disalurkan dalam bentuk konfederasi ataubentuk lainnya dengan salah satu partai sahabat ; 2 ISARTAILELEU,S.PAK ;Bahwa saksi adalah Sekretaris DPC PDS KabupatenKepulauan Mentawai sejak tahunBahwa setahu saksi persoalan antara Penggugatdengan Tergugat adalah Sengketa PAW Pengugat olehPartai Damai
) tunggakan yang lalu sertakewajiban lainnya sampai berahirnya masabaktisebagai angota DPRD PDS, calon Legislatif yangsudah direkrut akan diprioritaskan disalurkan dalambentuk konfiderasi atau bentuk lainnya dengan salahsatu partai sahabat ;Bahwa setahu saksi Penggugat belum diberhentikandari Kepengurusan DPC PDS, karena DPC tidakpernah dilakukan Muscab yang membahaspenggantian Pengurus DPC PDS ;Bahwa saksi pernah menerima dan membaca SuratDewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera NO.018/SKDPP
PDS/VI/2013tanggal 11 Juni 2013,tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai dari Sdr.
(vide bukti T.3) ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera(PDS) Nomor : 016/SK DPP PDS/VI/2013 dan Surat DPC Partai Damai Sejahtera(PDS) Nomor : 004/DPCPDS/MTW/VI/2013 tersebut, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menerbitkan Surat Nomor : 172/56/Umum/2013 perihal Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai Saudara Nikanor Saguruk, S,Th yang ditujukan kepada Ketua KPUKepulauan Mentawai, tanggal 14 Agustus 2013.
80 — 29
Adapun 22 (dua puluh dua)SKD yang ssaDesa t ertuah yang seluruhnya tertanggal 4 Oktober 2013 sebagaiberik CSKS Keo Desa Nomor 181/PDS/RB/X/110 An. IRAWAN SHIA. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/125 An. IRAWAN SHIA3. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/119 An. ANDIYUSLANORSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/129 An. WIDIYANTOSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/114 An. WIDIYANTOSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/130 An.
SUYENNISurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/115 An. SUYENNISurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/135 An. NILA WATYSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/120 An. NILA WATYh terdakwa terletak di Km. 41 sampai dengan Km. 47 2 ae 2Hal 3 dari 14 hal. Put.No.4/PID.B/201 7/PT.PBR10.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 An. SUWANDY11.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/122 An. SUWANDY12.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/136 An.
MERY13.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/121 An. MERY14.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/126 An. SHELLY15.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/111 An. SHELLY16.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An. BUD YUNG17.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/113 An. YUNI LIA18.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/112 An. YENTY PAI19.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/127 An. YENTY20.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/118 An.
IRWA xe21.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/117 An. NY22.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/92 An.
1230 — 565
Menyatakan dakwaan Penuntut Umum dengan Register Perkara Nomor : PDS-04 / KBGU / Ft.1 / 06 / 2015 terhadap Dra. Hj. Marlina Moha Siahaan Batal Demi Hukum ;3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;
Marlina Moha Siahaan.diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manado, berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum dengan Nomor Register Perkara : PDS 04 / KBGU / Ft.1 /06/2015tanggal 27 Januari 2016, sebagai berikut :KESATUPRIMAIR :aaa Bahwa terdakwa Dra. Hj.
44 — 19
Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama Hindu yang telah dilangsungkan Dusun Pagutan, Desa Padangsambian Kaja, Kabupaten Badung pada tanggal 18 Nopember 2001, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 36/Pds/XII/2003 tanggal 4 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.
Menyatakan hukum anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK AGUNG GEDE SURYANEGAR, laki laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Desember 2001, sesuai dengan surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : 36/Pds/XII/2003, tanggal 4 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja, Berada dibawah asuhan Penggugat dengan Tergugat selaku orang tuanya sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya sendiri, dengan tanpa mengurangi hak-hak Penggugat
Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2001secara sah menurut Agama Hindu sesuai dengan Surat KeteranganPerkawinan Umat Hindu/Budha, No. 36/Pds/XII/2003 tertanggal 4Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PadangsambianKaja ( fotocopy terlampir ) adalah sah ;3.
Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2001secara sah menurut Agama Hindu sesuai dengan Surat KeteranganPerkawinan Umat Hindu/Budha, No. 36/Pds/XII/2003 tertanggal 4Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PadangsambianKaja ( fotocopy terlampir ) adalah sah dan putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ;4.
Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keterangan Perkawinan Hindu,No. 836/PDS/XII/2003, yang ditandatangani oleh Kepala DesaPadangsambian Kaja tanggal 4 Desember 2003, diberi tanda P2;3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pernyataan pisah dariTERGUGAT, tanggal 27 April 2015, diberi tanda P3;4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pernyataan Cerai, tanggal 28 Mei2015, diberi tanda P4;5.
Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keterangan Kenal Lahiran Nomor: 86/Pds/XI/2003, tanggal 4 Desember 2003, diberi tanda P5;6.
Dps.dilangsungkan Dusun Pagutan, Desa Padangsambian Kaja, KabupatenBadung pada tanggal 18 Nopember 2001, sesuai dengan SuratKeterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 36/Pds/XII/2003 tanggal 4Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PadangsambianKaja, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.
1.Sumidi,SH
2.DWI AGUS SETYONINGRUM SH MH
3.NUR LIDIA SARI, SH
4.ARY IQBAL SETIO NASUTION, SH
Terdakwa:
RATNA BUDHIWATY
451 — 205
. : PDS-10/JKT.BRT/12/2019 tertanggal 20 Februari 2020 BATAL DEMI HUKUM ;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum ; Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Sumidi,SH
Terdakwa:
Ratna Budhiwaty
206 — 34
MENGADILI : Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ratna Budhiwaty diterima ; 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomort Reg.Perkara : PDS 10/JKT.BRT/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 batal demi hukum ; Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum ; Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
44 — 23
Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untukmemasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karenasejatinya perkara ini adalah perselisihan internal didalam Partai PDS.3.2. Bahwa dalil dalil Penggugat sangat tidak jelas(obscuur libel), karena antara posita dan petitumtidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisipersoalan yang melibatkan antara Penggugat denganpengurus Partai PDS, bukan dengan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia.4. Eksepsi Error in Persona : gugatan salah pihak.4.1.
perubahan berdasarkan hasil Munas dan MunaslubHalaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN JKT.sebagai berikut: Perubahan AD/ART PDS berdasarkan hasil Munas PDS tahun2006 di Hotel Red Top pada tanggal 23 s/d 27 Mei 2006,sebagaimana telah diaktanotariskan dengan AktaPernyatan Keputusan Musyawarah Nasional Partai DamaiSejahtera Nomor: 2 tanggal 15 Juni 2006, oleh EvelineGandauli Siagian Rajagukguk, S.H., Notaris JakartaPenyempurnaan AD/ART PDS berdasarkan hasil Munaslub PDStahun 2007
Dalam hal ini AD/ART PDS sebagaimana hasil Munaslub PDStahun 2007 di Bali telah nyatanya telah disampaikankepada Departemen Kehakiman (Bukti T ofl Bahwa atas perubahan AD/ART PDS hasil Munas PDS tahun2006 di hotel Red Top, pada pokoknya telah diterimapendaftarannya oleh Menteri WHukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, sebagaimana surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM11.UM.06.08 Tahun 2006, yang dalam amar putusannyamenyebutkanMenerima Pendaftaran Susunan
Ruyandi Mustika Hutasoit, S.Pu.mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku KetuaUmum DPP PDS sebelum masa kepengurusannya berakhir tahun2011 (Bukti T Il 6);Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Dr RuyandiHutasoit, S.PU dan untuk menghindari kekosongan karenaKetua Umum DPP PDS, maka Munaslub PDS tahun 2010 diManado dilakukan pemilihan Ketua Umum baru yangdilakukan oleh para peserta Munaslub tersebut, danMunaslub di Manado telah memilih secara aklamasi KetuaUmum PDS yang baru untuk mengisi
SekretarisJenderal PDS di duga terjadi manipulasi dan pemalsuantandatangan atas Surat Keputusan Dewan PertimbanganPusat (Deperpu) PDS Nomor 002/SK.DEPERPU.PDS/IV/2010tentang pengangkatan Pejabat Sementara Ketua Umum,Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umumdan Ketua OKK DPPPDS, dugaan ini diperkuat denganadanya pernyataan dari Sdr.
79 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
/VIII/2012 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD PDS KotaBalikpapan dari Sdr.Nova B.Pangau kepada penggantinya Sdr.Mardan,SE..
Bahwa amar putusan Dewan Kehormatan Partai DamaiSejahtera No.08/2009 tanggal 26 Mei 2009 adalah sebagai berikut:9.).1 Memutuskan hak menduduki kursi DPRD Kota Balikpapan harusdilaksanakan melalui lembaga PAW oleh karena Pengadu (Sdr.Mardan,SE.) dan Teradu (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) sebagaicalon anggota legislative adalah kader PDS yang adil dan patut untukmelaksanakan visi dan misi PDS di DPRD Kota Balikpapan;9,.).2 Memutuskan urutan PAW untuk calon anggota legislatif PDS dalamPemilihan
Legislatif tahun 2009 untuk mengisi kursi di DPRD KotaBalikpapan dengan sisitim PAW dengan urutan kesempatan sebagaiberikut:9.).2.a Periode pertama adalah CALEG PDS No.Urut 2 Dapil Balikpapanatas nama Nova B.Pangau (Tergugat Rekonvensi/ PenggugatKonvensi) mendapat kesempatan untuk mewakili PDS selama 2 (dua)tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal bulan pelantikan;9.).2..6 Periode kedua adalah CALEG PDS No.Urut 1 Dapil Balikpapanatas nama Mardan,SE., mendapat kesempatan untuk mewakili PDSselama
menangguhkanpelaksanaan putusan ini, maka Ketua Umum DPP PDS wajibmenangguhkan Surat Penangguhan diikuti uraian tertulis denganalasan kebijakan yang berlaku umum dalam PDS;10.
Dewan PimpinanPusat PDS, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 49 ayat (3) ART PDS,bahwa surat yang pernah dikirimkan oleh DPC PDS (Dewan PimpinanCabang Partai Damai Sejahtera) Kota Balikpapan (Termohon Kasasi semula Tergugat ) kepada Dewan Pimpinan Pusat PDS (TermohonKasasi II semula Tergugat II) hanyalah Surat Nomor: 016/DPCPDS/BPP/X/2011, tertanggal 26 Oktober 2011 dengan perihal: Surat Pengantar,bahwa surat ini bukanlah surat usulan untuk dilakukan Pergantian AntarWaktu, sebagaimana yang tercantum
27 — 8
Bahwa setelah Penggugat memperoleh kepastian akandiadakan Pemilukada pada tanggal 10 Oktober 2013 danPendaftaran KPUD akan dimulai pada tanggal 01 Juli 2013,sebagai kader PDS melalui prosedur secara resmiPenggugat mengajukan Surat tertanggal 04 April 2013,dengan perihal : MOHON DUKUNGAN KURSI PDSUNTUK PEMILUKADA DI TAPANULI UTARA TAHUN2013, yang ditujukan kepada : Yth, 1. Ketua Umum PDS /Tergugat I, 2. Ketua Pembina PDS, 3. Ketua DewanPenasehat PDS, 4. Ketua Bidang Pilkada PDS, 5.
KetuaDPW PDS Propinsi Sumatera Utara dan 6.
dalam Peraturan Partai PDS dan AD / ART yaitu :1.
Bahwa TERGUGAT merupakan Ketua Umum PartaiDamai Sejahtera (KETUM PDS) sebagaiman SuratKeputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai DamaiSejahtera No. 07/MUNASLUBII/PDS/V/2010 tentangPengesahan Ketua Umum DPP PDS Periode 2010 2015;dan TERGUGAT II merupakan Sekretaris Jenderal PartaiDamai Sejahtera (Sekjen PDS) yang ditunjuk oleh KetuaUmum terpilih..
AH44 bukan milik/kekayaan PDS.
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sleman senilai Rp.19.500.000, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar surat No. 101/DPCSLMN/PDS/V/2006, tanggal 22 Mei 2006perihal permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik DPC PDS Slemanbeserta rencana perincian penggunaan keuangan parpol DPC PDS Sleman dan1 (satu) lembar disposisi dari Kepala BPKKD tanggal 22 Mei 2009.1 (satu) bendel fotocopy surat No. 78/DPCPDSSLMN/VIII/2007, perihalpermohonan bantuan keuangan untuk partai politik PDS Sleman yang telahdilegalisir.1
JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA untuk menjalankankegiatan Partai Damai Sejahtera (PDS) DPC Sleman.Copy Surat SK DPP PDS Nomor : 213/SK.DPP.PDS/XI/2007 tanggal 22Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDS Dr. RUYANDIHUTASOIT tentang Susunan Pengurus DPW PDS DIY.Copy Surat SK DPP PDS Nomor : 105/SK.DPP.PDS/IV /2008 tanggal 1 April2008 yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDS Dr.
RUYANDI HUTASOITtentang Susunan Pengurus DPC PDS Kabupaten Sleman.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.1 (satu) unit Komputer dan Printer Merk Cannon.Dikembalikan Kepada DPC PDS Kab. Sleman dibawah Ketua Sdr. Oriantono.6.
RACHMAT MANULLANG, MSc.1 (satu) lembar surat pengunduran diri.1 (satu) lembar Surat DPW PDS Yogyakarta Nomor : 101/DPWY PDS/III/2007,tanggal 21 Maret 2007 dan Surat berupa Susunan pengurus DPC PDS Kab.Sleman Periode 20052010 tanggal 10 Agustus 2005 dengan Ketua J.
152 — 72
PERKARA : PDS-03/K.Bahi /02/2017 tanggal 20 Februari 2016 3. Menangguhkan biaya perkara sampai Putusan Akhir;
No : PDS 03/K.BAHV02/2017, dengan nomor Perkara: 14 / Pid.SusTPK / 2017 / PN.KPG An.Terdakwa URSINUS BERNATS ATAPAY adalah BATAL DEMI HUKUM (Null andVoid).3. Menyatakan hukum bahwa dengan adanya surat peryataan pengembalian uangdengan jaminan tanah dan rumah milik Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2014,maka perkara ini adalah merupakan perbuatan hukum perdata dan bukanmerupakan perbuatan pidana korupsi,4. Menyatakan sidang dakam pemeriksaan perkara pidana No : 14 / Pid.SusTPK /2017 /PN.KPG An.
286 — 13
.618/Pdt.G/2013/PN.MdnHalaman 21 dari 53 HalamanBahwa dalam RAPIMNAS tersebut menghendaki agar partai PDSdapat bergabung ke Partai PKPI atau PAN atau HANURA.akan tetapihal ini batal dilaksanakan sehingga partai PDS tidak jadi bergabungpada partaipartai tersebut.Karena itu Partai PDS mengambil sikap bagi Penggugat yang telahditetapkan dalam daftar Caleg Tetap (DCT) untuk pemilu 2014 dantelah keluar dari keanggotaan partai PDS dibenarkan untuk dilakukanPergantian Antar Waktu sebagaimana yang telah
Bukti T 110 : berupa foto copy Surat Dewan Pimpinan PusatPartai Damai Sejahtera Nomor: 015/SI/ DPP PDS/X/2013 tanggal 02Oktober 2013;11.Bukti T 111 : berupa foto copy Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 050/SK DPP PDS/X1/2013 tanggal 03 Nopember 2013;12. Bukti T 112 : berupa foto copy Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 001/SK DPP PDS/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013;Bukti Tergugat II:.
REGAR e Bahwa saksi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menjabat sebagaiBendahara Umum;e Bahwa PLH Ketua Umum diangkat karena Ketua Umum PDS sekolah keAmerika ;e Bahwa dalam AD/ART tidak ada diatur Jabatan PLH . yang ada adalahCarteker ;e Bahwa isi Rapimnas ke 8 tahun 2013 adalah karena ada rencanabeberapa Partai ingin bergabung dengan PDS , maka Anggota Dewandari PDS dapat mengajukan ppermohonan menjadi Caleg dari partai lainsebagai Calon Sementara ;e Bahwa setelah para Penggugat pindah partai , mereka
WALSEN NAPITUPULUBahwa saksi adalah anggota PDS yang memiliki Kartu Anggota tetapitidak memiliki jabatan di PDS;Bahwa saksi adalah penerima PAW menggantikan Drs PaulusSinulingga di DPRD Kota Medan Periode 20092014;Bahwa dalam Rapimnas ditentukan PDS akan bergabung dengan PartaiHanura , PAN atau PKPI , akan tetapi tidak jadi sehingga anggotaLegislatif dikenakan biaya kontribusi yang wajib dibayar ke PDS ;Bahwa sesudah Rapimnas tidak jadi bergabung, dan PDS belum bubar,maka PDS berhak memberhentikan
para Penggugat ;Bahwa menurut informasi para Caleg dari PDS sudah membayarkontribusi ;Bahwa dalam Struktur organisasi PDS ada Mahkamah Partai yangberkedudukan di Pusat ;Bahwa setahu saksi para penggugat pernah mengajukan keberatan keMahkamah Partai , tapi Mahkamah Partai belum melaksanakanpersidangan ;Bahwa dalam Anggaran Dasar, apabila anggota pindah partai akandiberhentikan tapi dalm Rapimnas diizinkan mendaftar ke Partai lain;Bahwa para penggugat sudah mengundurkan diri dari PDS ;Bahwa SK PLH
19 — 2
Mulia, telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor : 472.47/PDS-X/2011 tanggal 10 Oktober 2011;
3. Menetapkan bahwa Musni bin A. Muin, telah meninggal dunia tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor : 472.47/PDS-2016 tanggal 22 Februari 2016;
4. Menetapkan ahli waris dari Musni bin A.
NILLLA ALDRIANI, S.H., M.H
Terdakwa:
ALI ROFI
288 — 177
MENGADILI:
- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ali Rofi tersebut diterima;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 batal demi hukum;
- Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini beserta seluruh barang bukti kepada Penuntut Umum;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;wenn nnnnnn nena nnn === Berkas perkara dan SuratSurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;Setelan mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat HukumTerdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut UmumNomor Register Perkara : PDS
Jaksa Penuntut Umumkembali mengajukan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS 02 /Pkrto/Ft.2/01/2020 atas nama Terdakwa: Ali Rofi tertanggal 31 Agustus2020 (Dakwaan Kedua) terhadap Terdakwa Ali Rofi.Seharusnya, Penuntut Umum menggunakan register nomor perkara yangbaru, oleh karena, nomor register perkara yang lama sudah dinyatakantidak pernah ada (never existed) oleh Pengadilan;Maka, dengan munculnya nomor register perkara yang sama justrumerupakan pembangkangan Penuntut Umum bukan hanya terhadap
Surat DakwaanNomor Register Perkara: PDS 02/Pkrto/Ft.2/01/2020, yang telah dinyatakanbatal demi hukum oleh Majelis Hakim perkara no. register 31/Pid.B/2020/PNPwt adalah bertanggal 12 Pebruari 2020.
Sedangkan Surat Dakwaan NomorRegister Perkara: PDS 02/Pkrto/Ft.2/01/2020 dalam perkara no register155/Pid.Sus/2020/PN Pwt, adalah bertanggal 31 Agustus 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas MajelisHakim berpendapat Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS 02/Pkrto/Ft.2/01/2020, yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis HakimHal 86 dari 101 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pwt.perkara no. register 31/Pid.B/2020/PN Pwt adalah tidak sama dengan SuratDakwaan Nomor
Register Perkara: PDS 02/Pkrto/Ft.2/01/2020 dalam perkarano register 155/Pid.Sus/2020/PN Pwt;Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penasihat HukumTerdakwa sepanjang mengenai penggunaan Surat Dakwaan yang telahdibatalkan harus ditolak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatanPenasihat Hukum Terdakwa selanjutnya, yaitu:C.1.c.
2.HAFIDZ MUHYIDIN, SH
3.AGUS FIKRI, S.H.
Terdakwa:
ALI ROFI
175 — 29
Perkara : PDS-02/Ft.2/01/2020 atas nama Terdakwa Ali Rofi tidak dapat diterima karena daluwarsa atau lampau waktu;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;
401 — 239
Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDS-41/JKT.PST/ 07/2015, tanggal 30 Juli 2015 Prematur : -----------------------------------------------------2. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet onvakekijke verklaard) ; ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Terdakwa Handoko Lie dikeluarkan dari tahanan ; -------------------4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
36 — 7
selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan / disampaikan kepada pihak Penggugat pada tanggal itu juga, yangberisi pada pokoknya mohon agar permohonan banding Pembanding diterima danmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado a quo, denganalasan yang dapat disingkat sebagaiberikut :1 KEBERATAN PERTAMABahwa eksepsi tentang kekurangan pihak tidak dipertimbangkan secara tepatdan jelas oleh judex factie, oleh karena : e Gugatan sengketa ini berkaitan dengan internal Partat PDS
KabupatenMinahasa Utara dan ternyata pemberhentian Penggugat/Terbandingsebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara diusulkan olehPartai PDS, sehingga Partai PDS wajib ditarik sebagaie DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang telah melakukan peresmianPemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenMinahasa Utara, yang menurut pasal 1 angka 12 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 juga merupakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara, sehingga wajar dan beralasan hukum untuk ditarik sebagaie Bupati Kabupaten
Bahwa apabila dihubungkandengan ketentuan pasal 54 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, makaPengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atas diterbitkannyaobyek sengketa; 2 Tentang eksepsi gugatan kurang pihak;Bahwa Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat yang hanyamenjadikan Gubernur Sulawesi Utara sebagai Tergugat adalah sudah benar,karena suratsurat keputusan yang dikeluarkan oleh DPW PDS, surat DPCPDS ( Vide bukti T.4
;2 Apakah Partai Damai Sejahtera( PDS ) menarik Penggugat/Terbandingdari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara ? =;3 Apakah dari Partai Damai Sejahtera ( PDS ) masih terdapat kader yangmemenuhi syarat untuk diusulkan sebagai pengganti Penggugat/Terbandinguntuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa ?
Bahwaberdasar bukti T.2, T.3, T.4dan T.8 dapat ditarik kesimpulanbahwa Partai Damai Sejahtera (PDS) masih mempunyaikepengurusan partai;2 Bahwa berdasar bukti T.2, T.3 dan T.4 terbukti Partai Damai Sejahtera( PDS ) telah menarik / mengusulkan penggantian antar waktu bagiPenggugat/Terbanding dari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utaradan pengusulan tersebut telah ditindaklanjuti oleh DPRD KabupatenMinahasa Utara ( vide T.5 ) dan Bupati Kabupaten Minahasa Utara ( vide3 Bahwa berdasar bukti T.2, T
AGUS FIKRI, S.H.
Terdakwa:
UMAR HUSNI
361 — 132
MENGADILI:
- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Umar Husni tersebut diterima;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 batal demi hukum;
- Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini beserta seluruh barang bukti kepada Penuntut Umum;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;wana nnn nena =n nnn === = === Berkas perkara dan SuratSurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;Setelahn mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat HukumTerdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut UmumNomor Register Perkara : PDS 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020,Terdakwa telah didakwa
Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS 01 /Pkrto/Ft.2/01/2020,yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim perkara no. register30/Pid.B/2020/PN Pwt bertanggal 12 Pebruari 2020.
Sedangkan Surat DakwaanHal 84 dari 99 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt.Nomor Register Perkara: PDS 01/Pkrto/Ft.2/ 01/2020 dalam perkara noregister 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt, bertanggal 31 Agustus 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas MajelisHakim berpendapat Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS 01/Pkrto/Ft.2/01/2020, yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakimperkara no. register 30/Pid.B/2020/PN Pwt adalah tidak sama dengan SuratDakwaan Nomor Register
Perkara: PDS 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 dalam perkarano register 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt;Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penasihat HukumTerdakwa sepanjang mengenai penggunaan Surat Dakwaan yang telahdibatalkan harus ditolak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatanPenasihat Hukum Terdakwa selanjutnya, yaitu:C.1.c.
tersebut hanya ada pada UndangUndangNomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Hal 86 dari 99 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt.Menimbang, bahwa seharusnya Penuntut Umum cukup menuliskanpasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i UndangUndang Nomor 28 tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanpa menuliskan lagiUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS
110 — 23
KetuaUmum PDS/Tergugat , 2). Ketua Pembina PDS, 3). Ketua Dewan Penasihat PDS,4). Ketua Bidang Pilkada PDS, 5). Ketua DPW PDS Propinsi Sumatra Utara dan6).
Ketua DPC PDS Tapanuli Utara;Menimbang, bahwa ternyata maksud dari Penggugat untuk ikut Pemilukadaterhalang dengan adanya rapat DPP PDS pada tanggal 6 Mei 2013, Tergugat dalam rapat menyatakan telah diterbitkan Surat Rekomendasi No. 09/REK/DPPBPKD/II/2013, yaitu tentang Penetapan calon Bupati dan wakil Bupati Kab.Tapanuli Utara Provinsi Sumatra Utara kepada Tergugat Il yang ditandatanani olehTergugat dan Tergugat Il; 20+ 20+ 22 2222222222 ==Menimbang, bahwa dengan demikian yang mejadi persoalan kedua
Menimbang, bahwa mempelajari surat gugatan Penggugat maka MajelisHakim berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan paraTergugat dipicu. dengan keluarnya Surat Rekomendasi No.09/REK/DPPBPKD/IIV2013 sehingga Penggugat berpendapat bahwa para Tergugat telahmelanggar Peraturan Partai PDS No. 004/PP.PDS/VIIV/2010, tanggal 26 Agustus2) oooMenimbang, bahwa karena para Tergugat telah melakukan pelanggaranterhadap Peraturan Partai PDS No. 004/PP.PDS/VII/2010, tanggal 26 Agustus2010, yang tentu
saja Peraturan Partai PDS tersebut berbasis pada AD/ARTPartai, maka para Tergugat juga telah melanggar AD/ART Partai;Menimbang, bahwa karena para Tergugat telah melanggar AD/ART Partaimaka penyelesaiannya dilakukan melalui internal Partai Politik yang bersangkutandan karenanya, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya.