SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yatiu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahteryjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang ?

sertamempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan dapat diterimasebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data / bulan lahirPemohon II dan nama ayah Pemohon Il yang sebenarnya haruslah samadengan apa yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yangtercatat dalam bukti P2 dan P3 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparaturpemerintah/pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 adalah Fotokopi kartukeluarga dan surat keterangan Kepala Sekolah

atastindakan perselingkuhan Termohon di rumah nenek Pemohon yangdihadiri oleh Pemohon,Termohon, adik kandung Pemohon yangbernama Martua Pandapotan, adik sepupu Pemohon yang bernamaAsrol, Surni Ati Hakki, anakanak Pemohon dan Pemuka adat(Hatobangon) serta Paman (Tulang) Termohon, yang mana dalamsidang keluarga tersebut Termohon telah mengakui bahwa Termohontelah selingkuh dengan lakilaki yang bernama Kuspil dan Termohonjuga telah meminta maaf pada saat sidang adat tersebut;Bahwa mengingat Pemohon merupakan Pejabat

Negara dan Termohonyang juga seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas KesehatanKota Padangsidimpuan, Pemohon tidak ingin tindakan perselingkuhanTermohon yang merupakan aib diketahui oleh khalayak umum sehinggaPemohon mengambil tindakan untuk menceraikan Termohon;Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak ridhountuk beristerikan Termohon yang telah berlaku nusyuz (durhaka)kepada suami, sehingga Pemohon sebagai suami sudah berketetapanhati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan

mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data / namaPemohon I, nama ayah (bin) Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yangsebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatat dalam Kutipan AktaNikah dengan apa yang tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah)(bukti P2) tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi(akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/pejabat

negara yangberwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Fotokopi Surat Tanda TamatBelajar (ljazah) SD atas nama Pemohon

tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan PatrangKabupaten Jember diperintahkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan atasidentitas tersebut sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, padaangka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal89

Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tindak Pidana Korupsi padaTingkat Banding akanmenghubungkan unsur unsur tersebut denganfakta fakta yang diperoleh dalam dipersidangan ;Unsur ke1 yaitu : Pegawai Negeri / Pejabat Negara :26Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negerisebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

dimaksud dengan Pegawai Negeriadalah ....adalah: setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negaralainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara menurut pasal 2 Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang27Penyelenggara Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme,adalah :Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,Menteri,Gubernur,Hakim,An fF wo NP PpPejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,de Pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagaisubyek hukumnya adalah terdakwa ABD.

TPS)Bersifat Individual: Keputusan Tata Usaha Negara itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.Bahwa Surat yang dijadikan Obyek Sengketa adalah Surat biasa yangbersifat Dinas, yang ditujukan kepada suatu Pejabat Negara yaitu MenteriKehutanan RI yang memegang suatu Departemen yaitu DepartemenKehutanan.Oleh karena Surat Tergugat yang dijadikan Obyek Sengketa dan ditujukankepada Pejabat Negara yaitu Menteri Kehutanan RI, maka dengan demikianSurat tersebut tidak

TPS) yang ditujukan kepada MenteriKehutanan R.1 : Bahwa oleh karena Surat yang dijadikan Obyek Sengketa ditujukankepada Menteri Kehutanan RI yang merupakan Pejabat Negara, adalahsangat keliru kalau Penggugat menyatakannya Surat Tergugat tersebutmerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; Oleh karena Surat Tergugat yang ditujukan kepada Pejabat Negarasehingga tidak dapat dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara, olehkarena tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Obyek Sengketatersebut ;5.3.Sejauhmana

Putusan Nomor 40 K/TUN/2013antara Tergugat yang dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara denganMenteri Kehutanan RI yang merupakan Pejabat Negara, tidak adakerugian secara langsung maupun tidak langsung yang dialami olehPenggugat ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka adalahberdasar hukum apabila Pengadilan menyatakan Gugatan tidak diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor34/G/2011/PTUNSMD, Tanggal 12

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkandipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuHalaman 41 dari 59 halaman.

Bahwa definisi putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim,sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkanHalaman 57 dari 59 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2013dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuperkara atau sengketa antara para pihak. Maka untuk itu diharapkanputusan hakim yang dijatunkan hendaknya mencerminkan nilai Keadilandan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima khususnyaoleh kedua belah pihak;7.

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata tahun lahir tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf(a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta Kelahiran anakanak para Pemohon;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan YangBaik ;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa jelasjelas bertentangan dengan ketentuanperundangundangan tentang tata cara pendaftaran tanah,sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupunmateri yang tercantum didalam objek sengketa sehinggaperbuatan Tergugat menerbitkan HGU tersebut adalahmerupakan Keputusan Pejabat Negara yang termasuk ruanglingkup pada Pengadilan Tata Usaha Negara

pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya telah sependapatatau bersesuaian dengan apa yang telah kami kemukakan dalam SuratTuntutan, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman (pidana) terhadap paraterdakwa ternyata terlalu ringan ; Bahwa hukuman yang dijatunkan kepada para terdakwa selain untukmembuat jera dan membina para terdakwa juga untuk mencegah agarorang lain tidak melakukan perbuatan pidana pemilu seperti yang dilakukanoleh para terdakwa dan memberikan pendidikan berpolitik kepadamasyarakat khususnya Pejabat

Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara,dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;Halaman 5 dari 8 halamanPutusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PT PAL Bahwa menurut kami penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa akancukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam SuratTuntan kami ; Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkaratidak mempertimbangkan Surat Tuntan kami khususnya terhadap halhalyang memberatkan dan meringankan seharusnya Majelis Hakimmempertimbangkan halhal yang

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan Negara atau daerah; ataue Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undangundang No. 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, bahwayang dimaksud Penyelenggara Negara adalah Pejabat

Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang menurut pasal 2 dari undangundang itu meliputi:1) Pejabat Negara pada Lembaga Teringgi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;7) Pejabat lain

Negara atau masyarakat;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undangundang No. 28 tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi danNepotisme, bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabatlain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraanNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang menurut pasal 2 dari undangundang itu meliputi :1) Pejabat

Negara pada Lembaga Teringgi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalampersidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaanbernama

Terdakwamengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti diamankan ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa menjual narkotika kepada rekanrekan terdakwa diDesa Meliau Hilir dengan cara bertemu di kebun kelapa sawit sekitar PMSGunung Meliau dengan harga Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) per 12gram, dan hasil keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebutTerdakwa pergunakan lagi untuk membeli shabu.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima ataumenyerahkan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1072.06.19.1630 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

MUKSIN RAMBE (Alm), 1 (Satu) dompet yang berisi uang tunaiRp. 1.365.000, (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di sakusebelah kanan belakang celana dan 1 (satu) buah timbangan digital merkCHQ serta sendok yang terbuat dari pipet didalam Jok Sepeda Motor merkHonda Vario warna Merah, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memilikisemua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktidiamankan ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1072.06.19.1631 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantong plastikberklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenisMethamfetamin (shabu).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.1072.06.19.1631 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukankesalahan kami, masalah akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepadakami, hal inilah rasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki ;Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebutsudah terjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkandalam harga pokok barang ?

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan administrasiumum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patutdikabulkan

Pemohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon danadministrasi umum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon

sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, makaoleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data tentangnama Pemohon II yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yangtercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P2, P3 dan P4 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi(akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yangberwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang;Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon

terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I s/d XIIkarena Termohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai alat bukti surat yang sahsebagai dasar pendukung hak kepemilikannya diatas Tanah sengketa, Bahwabukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat di PengadilanNegeri Dumai yang diberi tanda P.3 bukanlah merupakan alat bukti Otentiksebagai alas hak kepemilikan diatas tanah a quo, karena surat tersebut tidakmencantumkan letak tanah, batasbatas tanah, saksisaksi serta tidak ditandatangani oleh Pejabat

Negara yang berwenang, dengan kata lain bahwa bukti P.3hanya ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat pada tanggal 15 Maret1984, karena Tergugat I menerima uang dari Penggugat sebanyak Rp.30.000.000.

Pengadilan Negeri Dumai dalamPutusannya halaman 28 s/d 29 yang menyebutkan bahwa buktibukti surat ataualas hak dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat adalah tidak sah dan tidakbergharga dan tidak memiliki kekuatan hukum adalah merupakan pertimbanganhukum yang tidak benar dan atau sangat keliru dengan alasan : bahwa seluruhalat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat di PengadilanNegeri Dumai berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat

Negara dan alat bukti surat tersebut belumpernah dibatalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembagaperadilan yang berhak dan berwenang menyatakan sah atau tidaknya keputusanyang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang telah mengeluarkan seluruh suratyang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat di Pengadilan Negeri Dumai.Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq MajelisHakim Pengadilan Negeri Dumai yang dalam pertimbangan hukumnya telahmelampaui batas wewenang.

Pejabat Negara/Daerah atau Janda/Duda Pejabat Negara atau Daerah;28.Bahwa Para Penggugat juga sudah membuat surat pernyataan kesediaanmembeli rumah dan tanah yang dibuat dihadapan Kepala kantor UrusanPerumahan Kotamadya Daerah TingkatlIl Malang pada sekitar tahun 1980;29.Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Keputusan sebagai obyeksengketa dalam perkara ini pada tanggal 16 Desember 2014, maka dari itugugatan ini belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) dan 30(tiga puluh) hari seperti

Pasal 11 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status,Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas RumahNegara berbunyi, "Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan Illsebagai berikut: pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri, janda/dudapegawai negeri, janda/duda pahlawan, pejabat negara atau janda/dudapejabat negara.

permohonan Permohon mengenai penetapan perubahan namatersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama (PERMENAG)Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah Jember (setempat)sangat merugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan namanya untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun janda dari suamiPemohon almarhum SSS;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa

bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan UmbulsariKabupaten Jember diperintahkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan atasidentitas tersebut sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, padaangka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal89