Gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);3. Gugatan kabur (obscuur libel);Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa);2.

seorang muslimdan muslimah yang taat, dan keduanya tetap sebagai pasangan suamiistri yang rukun dan harmonis;Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah initujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA karena sejakdulu tidak pernah diberikan kutipan akta nikah disebabkan paraPemohon belum memenuhi persyaratan administrasi numpang nikahdi KUA, karena Pemohon tinggal di Jakarta;Bahwa para Pemohon sudah berupaya memenuhi persyaratanadministrasi namun ditolak oleh KUA karena sudah kadaluwarsa

muslimdan muslimah yang taat, dan keduanya tetap sebagai pasangan suamiistri yang rukun dan harmonis;e Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah initujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA karena sejakdulu tidak pernah diberikan kutipan akta nikah disebabkan paraPemohon belum memenuhi persyaratan administrasi numpang nikahdi KUA, karena Pemohon tinggal di Jakarta;e Bahwa para Pemohon sudah berupaya memenuhi persyaratanadministrasi namun ditolak oleh KUA karena sudah kadaluwarsa

Mengenai hal ini Terbanding/dahulu Tergugat dalamuraian eksepsinya pada angka 1 (satu) menyatakan bahwa pengajuan gugatanke pengadilan telah kadaluwarsa karena obyek sengketa telah diketahuiPembanding/ dahulu Penggugat pada bulan Juni 2016.

Akan tetapi setelahpengadilan tinggi meneliti buktibukti dan keterangan saksi yang diajukan parapihak yang bersengketa terkait dengan hal itu, tidak ditemukan adanya faktahukum yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Pembanding/dahulu Penggugat telah mengetahui obyek sengketa pada bulan Juni 2016.Oleh karena itu dalil eksepsi tentang kadaluwarsa pengajuan gugatan kepengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga eksepsitersebut juga harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang

Maret 2008 sedangkanperselisinan a ouo dicatatkan ke lembaga mediasi pada tanggal 24 Januari 2010atau setelah melewati tenggang waktu 2 (dua) tahun 24 hari dari perkara a ouodidaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2011 atau setelahmelewati wakiu 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, maka mengacu pada ketentuanpasal 96 Undangundang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, MajelisHakim harus menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluwarsa

Bahwa pasal pasal 96 Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan pasal 96 Undangundang No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaanberbuny pasal 96 Undangundang No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaani, sebagai berikut : "Tuntutan pembayaran upahpekerja/ourun dan segala pembayaran yang timbul dan hubungan kerjamenjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahunsejak timbulnya hak";Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 183 K/Pdt.Sus/20123.

rupiah ) dan mendapatkan Pil Doubel L sebanyak 3 butir,sedangkan untuk Saksi Tomsa Tafarel adalah sebesar Rp. 30.000, ( tiga puluhribu rupiah ) dan mendapatkan Pil Doubel L sebanyak 9 ( sembilan ) Butir danteam juga berhasil menemukan uang hasil penjualan pil doubel L dari dalamdompet terdakwa sebesar 110.000 ( seratus sepuluh ribu rupiah);Bahwa pada kemasan / pembungkus pil yang telah di beli oleh saksiJoko Harianto dan saksi Tomsa Tafarel tersebut tidak tertera label yang berisiketerangan tanggal kadaluwarsa

rupiah ) dan mendapatkan Pil Doubel L sebanyak 3 butir,sedangkan untuk Saksi Tomsa Tafarel adalah sebesar Rp. 30.000, ( tiga puluhribu rupiah ) dan mendapatkan Pil Doubel L sebanyak 9 ( sembilan ) Butir danteam juga berhasil menemukan uang hasil penjualan pil doubel L dari dalamdompet terdakwa sebesar 110.000 ( seratus sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa pada kemasan / pembungkus pil yang telah di beli oleh saksiJoko Harianto dan saksi Tomsa Tafarel tersebut tidak tertera label yang berisiketerangan tanggal kadaluwarsa

TOMSA TAFAREL.tersebut tidak tertera label yangberisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksatersebut adalah barang bukti yang disita;Bahwa terdakwa LUCKY DIAN ANDRIANA Bin GURITNO tidak pernahmendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki jin dari pejabatyang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian denganmengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapattulisan LL secara

Maengkomselaku penerima kuasa meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2010 ;Atas dasar uraian yuridis tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat dalammengajukan gugatan a quo didasarkan kepada Surat Kuasa yang telah kadaluwarsa,dengan deinikian Penggugat tidak memiliki "legal standing in judicio" dalammengajukan gugatan a quo;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada Surat Kuasayang telah kadaluwarsa dan Penggugat tidak meiniliki kapasitas hukum dalammengajukan gugatan a quo, maka

Dalil gugatan Penggugat didasarkan Kepada Perjanjian Bahwa Penggugatdalam Surat Gugatannya disamping mendasarkan kepada Surat Kuasa YangTidak Jelas Objeknya dan Surat Kuasa Yang salah serta Telah Kadaluwarsa,Penggugat juga mendasarkan gugatannya a quo kepada Surat Kuasa yangdirekayasa dengan Itikad tidak balk guna kepentingannya sendiriBahwa setelah Surat Kuasa tertanggal 31 Juli 2001 habis masaberlakunya,Robert L.

yang telah Tergugat ungkap a quo sekaligus membantahseluruh dalil Penggugat yang telah mengklaim tanah inilik Tergugat sebagaimiliknya berikut dalildalil yang menyebabkan tanah in casu diklaim sebagaimiliknya (Penggugat), untuk itu sudahsepatutnya baik dalildalil gugatanPenggugat untuk ditolak;1025Terhadap dalil Penggugat pada point 14 dan 15, perlu Tergugat jelaskansekaligus tegaskan, bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dan tegaskandalam ekspsinya di atas pada point 4 (empat) tentang kadaluwarsa

Maengkom sendirilahyang membentak bentak putri Tergugat dan menjelekjelekan Tergugat;28Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalildalil Penggugatuntuk selebihnya mengingat dalildalil Penggugat tersebut merupakanpemutar balikan fakta semata dan didasarkan kepada I'tikad tidak balk sertakuasa yang kadaluwarsa dan perjanjian yang tidak halal sebagaimana ditegaskandalam pasal 1337 KUHPerdata, oleh karenanya dalildalil Penggugat in casupatutlah untuk ditolakTerhadap dalil gugatan Penggugat pada

perkara ini(uitvoerbaar bij voorraad);Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Subsider:Atau:Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, Penggugat berharap mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebutTergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.Bahwa Para Penggugat keliru menjabarkan fundamentum petendidi dalam posita gugatan;Bahwa anjuran Disnaker kadaluwarsa

Menyatakan anjuran Disnaker kadaluwarsa dan cacat proseduralhukum;. Menyatakan Tergugat tidak pernah dilibatkan dalam PerundinganTripartit;. Menyatakan gugatan Para Penggugat salah meletakan alamatTergugat;. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah cacat hukumkarenanya gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard/NO),. Dalam Pokok Perkara:1.Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi untukseluruhnya;.

., MH. belum Kadaluwarsa danpengembalian Berkas Perkara dengan Surat Nomor : B10.11.523/0.5.18/Epp.1/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan di tindak lanjutikembali dengan Surat nomor B656/0.5.18/Epp.1/04/2018 tanggal 23 April2018 adalah Tidak Sah dan Tidak Mengikat;Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 April 2018 termohon mengirimkankembalikan Berkas perkara Tersangka Herman Hidajat, SH., MH. kepadatermohon II dengan melalui surat nomor : B/113.D/IV/2018/Satreskrimttanggal 17 April 2018. kemudian oleh termohon

II dikembalikan lagi melaluiSurat nomor B656/0.5.18/Epp.1/04/2018 tanggal 23 April 2018, denganalasan yang tetap sama yaitu kasus tersebut Kadaluwarsa;Bahwa Pengembalian Berkas Perkara Herman Hidajat, SH., MH. denganSurat nomor B656/0.5.18/Epp.1/04/2018 tanggal 23 April 2018, adalahtidak sah karena Bukan berisi petunjuk untuk melengkapi Berkas Perkaramelainkan berisikan Komentar dan pendapat sendiri yang tidakberdasarkan Hukum maupun peraturan perundangundangan sehinggabertentangan dengan pasal

Karena P.19 Termohon II tersebut diatas Menyatakan Kadaluwarsa tetapitidak disertai alasan yuridis hanya pendapat yang bersifat Subyektifkarena tidak dapat menjelaskan secara yuridis sejak kapan dihitungterjadinya tindak pidana Penggelapan itu dimulai ?

Belumlah Kadaluwarsa sebagimanaketentuan Hukum maupun peraturan perundang undangan pasal 78, 79KUHP jo pasal 184 KUHAP jo 1238, 1967 perdt,Dengan demikianterhadap tersangka HERMAN HIDAJAT, SH., MH..

Tersangka Herman Hidajat, SH., MH.Belum Kadaluwarsa sebagimana yang disampaikan dalam P.19 suratnomor : B523/0.5.18/Epp.1/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang tindak21lanjuti dengan Surat nomor : B656/0.5.18/Epp.1/04/2018 tanggal 23 April2018, Dengan demikian dalil posita Pemohon patut dikabulkan ;Bahwa dalil Posita pemohon sebagaimana poin 11 yang menyatakanPengembalian Berkas Perkara Herman Hidajat, SH., MH. dengan Suratnomor B656/0.5.18/Epp.1/04/2018 tanggal 23 April 2018, adalah tidak sahkarena

(tempat) penyulingan di pinggir sungai CendrawasihDistrik Mapuru Jaya Timika ; Bahwa IKSAN membeli sebanyak 3 (tiga) gen ukuran 20 liter seharga Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) awal bulan April 2016 di Kampung Cendrawasih DistrikMimika Timur Timika dan DAENG membeli sebanyak 3 (tiga) gen ukuran 20 literseharga Rp 600.000 awal November 2016 ditempat penyulingan dipinggir sungaiCendrawasih untuk minuman Sopi produksi saksi RUSDI alias UPIK yang dibuatbersama Terdakwa tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa

tanggal 29November 2016 sekitar pukul 17:00 WIT atau setidaktidaknya pada suatu waktu lainyang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016 bertempat di pinggir sungaiCendrawasih, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KotaTimika yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memperdagangkanbarang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

UBM tersebut layakkonsumsi masyarakat dan tidak kadaluwarsa serta berbentuk batangan,selanjutnya terdakwa hancurkan menjadi lembut agar tidak menyamaiproduk dari PT. UBM, dan wafer lembut atau protolan tersebut terdakwagunakan sebagai bahan campuran untuk permen cokelat.Bahwa pada saat Anggota Satres. Kriminal Polres Sidoarjo mendatangitempat usaha milik terdakwa tersebut sedang melakukan kegiatanproduksi makanan ringan jenis serbuk wafer, permen cokelat, pia dan mieremukan.

1. Menyatakan Terdakwa OKTANIUS KRISMAWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

Juli 2015 sekitar Pukul23.20 WIB atau setidaktidaknya pada bulan Juli tahun2015bertempat di Jalan Raya Ngabang Sanggau Dusun Pulau Bendu Desa Hilir TengahKecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaktidaknya pada suatu tempat dimanaPengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmemproduksi /memperdagangkanbarangdan/ataujasa yang tidak memenuhi atau tidaksesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan paraturan perundangundangan,tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

keterangan sehubungan dengan masalah 40 (empat puluh) karungdengan 3 merk yang berbeda yaitu 10 (sepuluh) karung merk Crystal White Sugarproduksi Tahiland, 20 (dua) puluh karung merk gula Pl Prai produksi negaraMalaysia dan 10 karung gula Tebu AAA produksi negara Malaysia, dengan beratmasingmasing @ 50 Kg dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan paraturan perundangundangan negara RepublikIndonesia, pada karung gula tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

sebenarnya;tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuransebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atauketerangan barang dan/atau jasa tersebut;tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

tanggal pembuatan, akibat sampingan, namadan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurutketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/ataupetunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku.Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan menyakinkan.3 Unsur Yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan, tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa

dimintai keterangan sehubungan denganmasalah 40 (empat puluh) karung dengan 3 merk yang berbeda yaitu 10(sepuluh) karung merk Crystal White Sugar produksi Tahiland, 20 (dua) puluhkarung merk gula P1 Prai produksi negara Malaysia dan 10 karung gula TebuAAA produksi negara Malaysia, dengan berat masingmasing @ 50 Kg dantidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan danketentuan paraturan perundangundangan negara Republik Indonesia, padakarung gula tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Bantuan pesawat handphone yang seharusnya diterima sebesarRp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pertahun, menjadi hilang (tidak diberikan)sama sekali;Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13tahun 2003, yaitu:Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua)tahun sejak timbulnya hak;Hal. 5 dari 32 hal.Put.Nomor 723 K/Pdt.Sus/2012.maka cukup beralasan secara hukum bagi

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor13 tahun 2003, yaitu:Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua)tahun sejak timbulnya hak;maka cukup beralasan secara hukum bagi Penggugat II untuk menuntut Tergugatmembayarkan hakhak Penggugat I sebagaimana tersebut di atas untuk masa 2 (dua)tahun ke belakang;28.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor13 tahun 2003, yaitu:42.12Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua)tahun sejak timbulnya hak;maka cukup beralasan secara hukum bagi Penggugat III untuk menuntut Tergugatmembayarkan hakhak Penggugat III sebagaimana tersebut di atas untuk masa 2(dua) tahun ke belakang;Bahwa dalam setahun, Penggugat III dan pegawaipegawai

Bantuan pesawat handphone yang seharusnya diterima sebesarRp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun, menjadi hilang (tidak diberikan)sama sekali;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor13 tahun 2003, yaitu:Hal. 15 dari 32 hal.Put.Nomor 723 K/Pdt.Sus/2012.1655.56.57.16Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua)tahun sejak timbulnya hak;maka cukup beralasan

Penggugat I) Rp113.280.000,00b Pemohon Kasasi2 (dahulu Penggugat I) Rp113.280.000,00c Pemohon Kasasi3 (dahulu Penggugat III) Rp182.000.000,00d Pemohon Kasasi4 (dahulu PenggugatIV) Rp141.280.000,00Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai permohonan dari Pemohon Kasasi I, II, dan IV tersebut:1 Bahwa tuntutan mengenai mutasi sebelum tahun 2009 sesuai dengan ketentuanpasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah melebihi waktu 2 (dua)tahun sehingga telah kadaluwarsa

Padahal, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan : Pasal 80 ayat (1) KUHP : Setiap tindakan penuntutan itu menghambatkadaluwarsa, asal saja tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntutatau diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan didalamperaturan umum ; Pasal 80 ayat (2) KUHP: Setelah adanya hambatan itu, mulai berlakulahsuatu tenggang waktu kadaluwarsa yang baru ; Menurut putusan Hoge Raad tanggal 11 Januari 1937 No.781 menyatakanbahwa :masalah, dimana suatu surat tuduhan itu telah menyebabkan

Dengan demikian secara hukum tidak ada alasan gugurnyahak menuntut atas diri Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tyjhing,dengan alasan Kadaluwarsa oleh Majelis Hakim Pengadilan TinggiJawa Timur ;Bahwa didalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriKediri dalam putusannya No. 65/Pid.B/2003/PN.

dapat disimpulkan bahwa alasanalasan yangdikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur didalamputusannya, sama sekali tidak didasarkan atas faktafakta hukum yangterungkap di sidang Pengadilan baik keterangan saksisaksi, keteranganahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan denganadanya barang bukti berupa suratsurat barang tidak bergerak dan barangbergerak, yang secara rinci sudah kami uraikan dalam tuntutan pidanatanggal 04 Desember 2003 lalu ;Sedangkan menyangkut kadaluwarsa

Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama TerdakwaSlamet Riadi als Sie Ping Tjhing tersebut lebih mempertimbangkan alasanalasan yuridis sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusanPengadilan Negeri Kediri Nomor: 65/PID.B/2003 dan Memori Banding42serta Kontra Memori Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum, makaTerdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing tidak mungkin akan lepas darisegala tuntutan hukum, hanya berdasarkan pertimbangan lewat waktu(kadaluwarsa

Kediritersebut Gadi dimulai tenggang kadaluwarsa baru Vide Pasal 80 (1) dan (2)KUHP) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timurdi Surabaya tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 77/Pid/2004/PT.Sby, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 5 Januari 2004 Nomor :65/Pid.B/2003/PN.Kdr, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sertaMahkmah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum PengadilanNegeri

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut: Kompetensi Absolut; Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa; Kerugian Yang Dialami Penggugat Tidak Dapat Dibebankan atauDimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor4/G/2017/PTUNBL, tanggal

, danpekerjaan (vide Pasal 143. ayat (2)KUHAP)3 Apabila dakwaan tidak menyebut tempatdan waktu kejadian dimana tindak pidanatersebut terjadi (vide Pasal 143 ayat(2) huruf (b) KUHAP) bahwa penyebutanatau penulisan waktu) dalam suatu suratdakwaan adalah sangat penting sekalikarena waktu berkaitan dengan hal hal Berlakunya pasal 1 ayat (1) dan atau ayat (2)KUHP ; Penentuan tentang recidive (pasal 486 488KUHP) ; Penentuan tentang alibi yang berkaitan denganwaktu dan atau tempat ; Penentuan mengenai kadaluwarsa

dan jelas mengenai cara tindakpidana dilakukan secara utuh sebagaimanapula dimaksud dalam ketentuan pasal 143ayat (2) huruf (b) KUHAP dan jelasnyauraian secara cermat yang dimaksudkanadalah surat dakwaan iharus bersikapcermat/teliti terutama yang berkaitandengan penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku, agar tidakterjadi kekurangan atau kekeliruan yangmengakibatkan batalnya surat dakwaanatau unsur unsur dalam dakwaan tidakberhasil dibuktikan mengenai hal haldelik aduan, ne bis in idem,kadaluwarsa

Bahwa, gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, berdasarkan ketentuanpasal 82, Undangundang Nomor. 2 tahun 2004, tentang Ketenagakerjaan,dimana menurut Tergugat hubungan kerja Antara Penggugat denganTergugat telah berakhir tanggal. 1 Januari 2016, sedangkan gugatan yangdiajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tertanggal. 13 Maret 2017 ;2.

No.29/Pat.SusPHI/2017/PN.Sby23Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil dari para pihak berkenaandengan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, pertama tentangeksepsi gugatan kadaluwarsa, Majelis Hakim memberikan pertimbangansebagai berikut :1Bahwa, daluwarsa dalam hukum ketenagakerjaan diatur didalam pasal 96UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yangmana atas pasal tersebut telah diuji materinya olen Mahkamah Konstitusi,dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor

. 100/PUUX/2012, yang Amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa pasal96 UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 tersebut, dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan tidak berlaku lagi,ttyang mana isi dari pasal tersebut adalah bahwa Tuntutan pembayaranupah pekerja/ouruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungankerja, menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahunsejak timbulnya hak artinya dengan telah di nyatakannya oleh MahkamahKonstitusi bahwa pasal

Bahwa, dengan demikian maka dengan pertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim menyimpulkan dan menyatakan bahwa gugatandalam perkara ini tidaklah kadaluwarsa, dengan demikian eksepsi Tergugatterkait gugatan Penggugat yang dianggap kadaluwarsa juga harusdinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak ;Menimbang, bahwa kemudian atas eksepsi Tergugat terkait gugatankabur karena tidak jelas, sebagaimana telah dipertentangkan para pihak,Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal

Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa;a. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu untuk dapatdiajukan Gugatan atau Kadaluwarsa, dengan uraian penjelasan sebagaiberikut:1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya posita Nomor 6 halaman 2secara tegas dan jelas mengakui bahwa Penggugat sudahmengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 466/C.R. sudah beralihkepada Nyonya Shanti Refda sejak Tahun 2012;2.

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa JudexFacti tidak benar/tidak tepat dalam melaksanakan hukum danmenerapkan hukum yang berlaku terhadap putusannya denganmenolak Eksepsi Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/PenggugatSudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa;a.Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu untukdapat diajukan Gugatan atau Kadaluwarsa, dengan uraianpenjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalamgugatannya posita Nomor 6 halaman 2 secara

Gugatan Termohon' Kasasi/Terbanding/Penggugat sudahLampau Waktu atau Kadaluwarsa;Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2017Dalam Pokok Perkara1.Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menolak seluruhpernyataan, dalildalil dan tuntutan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, kecuali dalam halhal yang secara tegas diakui kebenarannyaoleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Bahwa segala Eksepsi yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugatkemukakan di atas, mohon dianggap termuat dan

Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa, karena obyeksengketa dalam perkara Nomor : 045/G/2015/PTUN.SMG adalahkeputusan Tergugat berupa :""A. Sertipikat (Pengganti Ketiga) Hak Milk Nomor : 7/Cebongan, diterbitkan padatanggal 12 Mei 2008 seluas 4.350 M? sebagaimana diuraikan dalam SuratUkur Nomor. 14/CBG/2008 tanggal 17 April 2008 tercatat atas nama LilianaIndarti Kumia Sugiarto ; B.

Putusan No. 045/G/2015/PTUN.SMGPenggugat telah kadaluwarsa.

Mestinya Para Penggugat bisamempermasalahkan rencana akan diterbitkannya sertipikat penggantipada waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman tersebutdiatas, namun Para Penggugat tidak memanfaatkan waktu yangdiberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 untukmengajukan keberatan, sehingga apabila Para Penggugat barumengajukan keberatan sekarang dengan mengajukan gugatan kepadaTergugat atas terbitnya surat keputusan Tergugat yang menjadi obyeksengketa adalah sudah kadaluwarsa

Bahwa gugatan Para Penggugat juga telah kadaluwarsa berdasarkan Pasal32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah yang berbunyi sebagai berikut : dalam hal atas suatu bidang tanahsudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukumyang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyataHalaman 29 dari 69 hal.

Mengacukepada ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997 diatas maka gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa;.

tersebut dalam Surat KeputusanNomor 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24Oktober 2008, sehingga gugatan yang berisi tuntutan hak yang disampaikanoleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU No. 13/2003),selengkapnya berbunyi :Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa

setelah melampaui jangka waktu 2(dua) tahun sejak timbul hak" ;Sehingga tuntutan hak Para Penggugat yang tertuang dalam gugatan ini tidakmenjadi kadaluwarsa oleh karena diajukan sebelum tanggal 29 Oktober 2010Hal. 3 dari 24 hal.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapatperfawanan, ataupun permohonan kasasi (u/tvoerbaar bij voorraad) ;Atau :Apablia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exa quo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa karena tenggangwaktu dalam mengajukan gugatan sudah lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkanPasal 171

sehingga berkaitan dengan batasantenggang waktu pengajuan gugatan harus berdasarkan ketentuanketentuan dari Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU No. 13Tahun 2003 yaitu 1 (satu) tahun sejak dilakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK);Bahwa dalam perkara a quo pertimbangan Judex facti untuk menentukanbatasan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuanPasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan pembayaran upahpekerja/burun dan segala pembayarannya yang timbul dari hubungankerja menjadi kadaluwarsa