Daud Arif KualaTungkal berdasarkan ketentuan nilai jual objek pajak (NJOP) sebesarRp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per meter persegi dan hargapasaran dari masyarakat setempat sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluhribu rupiah) per meter persegi;Bahwa bila Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebutmengikuti arahan harga tanah yang ditetapkan oleh Camat Tungkal ir (M.JAMIL GUMRI, S.Ag) maka harga tanah dilokasi Rumah Sakit Daerah(RSD) KH.

Daud Arif Kuala Tungkal pada pertemuan di RumahSakit pada bulan Desember tahun 2008 tersebut tidak berupaya untukmengikuti pedoman harga NJOP harga tanah di sekitar lokasi Rumah SakitDaerah (RSD) KH. Daud Arif Kuala Tungkal yang menurut Camat TungkalTlir hanya sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per meterpersegi dan juga Terdakwa tidak mengikuti harga tanah yang diterangkanoleh Notaris DORIKA, SH serta Terdakwa bersama saksi Dr.

Daud Arif KualaTungkal berdasarkan ketentuan nilai jual objek pajak (NJOP) sebesarRp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per meter persegi dan hargapasaran dari masyarakat setempat sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluhribu rupiah) per meter persegi;Bahwa bila Terdakwa mengikuti arahan harga tanah yang ditetapkanoleh Camat Tungkal Ilir (M. JAMIL GUMRI, S.Ag) maka harga tanahdilokasi Rumah Sakit Daerah (RSD) KH.

Daud Arif Kuala Tungkal padapertemuan di Rumah Sakit pada bulan Desember tahun 2008 tersebut tidakberupaya untuk mengikuti pedoman harga NJOP harga tanah di sekitarlokasi Rumah Sakit Daerah (RSD) KH. Daud Arif Kuala Tungkal yangmenurut Camat Tungkal Ilir hanya sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empatribu rupiah) per meter persegi dan juga Terdakwa tidak mengikuti hargatanah yang diterangkan oleh Notaris DORIKA,SH serta Terdakwabersama saksi Dr.

Budihati Rasyidi, tidakmengikuti pedoman harga NJOP harga tanah di sekitar lokasi menurut Camathanya seharga Rp64.000,00/m2. Juga tidak mengikuti harga tanah yangditerangkan oleh Notaris Dorika, S.H., dan tidak mengikuti harga ganti rugitanah milik Hj. Aminah, hanya Rp130.000,00/m2.

NJOP harga Rumah:Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 748 PK/Pdt/2017Pada tahun 1996 harga NJO Perumahan di daerah KecamatanJohar Baru adalah sebesar Rp335.000,00/m?, kemudian denganasumsi terjadi kenaikan harga NJOP sebesar 10% pada tahun1997 maka diperkirakan nilai NJOP tahun 1997 adalah sebesarRp368.500,00/m?;Pada tahun 2013 harga NJOP rumah di lokasi yang sama adalahRp2.243.403,00/m? (meningkat 509%) (vide Novum 12 dan 13);e.

dengan ganti kerugian sebesarRp.15.419.950,Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut diatas dibuat tanpa adanya dasarperhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor KEP209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003,tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek (NJOP) sebagai dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untukTanah di Jl.

dengan ganti kerugian sebesarRp.15.419.950,.Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut diatas dibuat tanpa adanya dasarperhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor KEP209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003,tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek (NJOP) sebagai dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untukTanah di Jl.

yang berlaku waktu itukarena NJOP waktu itu Cuma 4.000 sampai 10.000; dan masyarakat tidak maudibebaskan dengan harga NJOP;Bahwa Penetapan pembayaran harga berdasarkan risalah tanggal 08 Oktober2003;Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.2.000.000, sebagai anggota panitia;Bahwa saksi sebagai anggota panitia tidak pernah terlibat langsung;Bahwa posisi terdakwa ini dalam kepanitiaan sebagai seketaris bukan anggota;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;7.

yang berlaku pada waktuitu karena NJOP pada waktu itu Cuma Rp.4.000 sampai Rp.10.000, sehinggamasyarakat tidak mau dibebaskan dengan harga NJOP;Bahwa Penetapan pembayaran harga berdasarkan risalah tanggal 08 Oktober2003;Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.2.000.000, sebagai anggota panitia;Bahwa Seketaris bukan anggota hanya mencatat, melaksanakan pekerjaan yangtidak mempunyai hak pungut suara;Atas keterangan saksi tersebut, tedakwa menyatakan tidak keberatan.9.Saksi Drs.

Membuat dan mengirimkan usulan SK Menteri Keuangan mengenai klasifikasidan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB ke Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak ;f.

Biaya Pengembangan (Development Charge DC), rumusannya = 0,5%dari NJOP yang berlaku/ m?/ tahun;b.

Perindo7 221 No. 0631 Development Rp. 4.000, 0,5% x 0,65% x 4% XCharge (DC) x m* x tahun NJOP x m NUOP x m*? x NJOP x m?x tahun tahun x tahun2 Sumbangan Rp. 1.500, 0,45%x 0,65% x 2,5% XPemeliharaan x m* x tahun NJOP x m NUOP x m*? x NJOP x m?Prasarana (SPP) x tahun tahun x tahun3 Administrasi 0,50% x 1% xNJOP x m* x NJOP x mtahun x tahun Lihat : PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya= 0,5% x NJOP x Luas (m*) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m*) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas (m) /tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahan berikutnya;Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh TERGUGATlberdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1 /01 Januari s/d31 Desember 2016 = 2.5% x NJOP yang berlaku x luas tanah x MasaPerjanjian = 2.5% x Rp 464,000, x 273.00 M2 x 1 tahun=Rp3,166,800,;. Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan) = 1% x NJOP yangberlaku x Luas Tanah = 1% x Rp 464,000, x 273.0 =Rp 1,266,720,Jumlah = Rp 29,767,920, PPN 10%. =Rp 2,976,792,;. Biaya Materai (Satu Kali Dalam Perpanjang) = Rp 15,000, Jumlah Total(1+24+3+4, = Rp 32,759,712,;.

Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke2 /01 Januari s/d31 Desember 2017 = 2.5% x NJOP yang berlaku x Luas Tanah x MasaPerjanjian =2.5% x Rp 464,000,x 273.00 M2 x 1 Tahun = Rp 3,166,800,PPN 10%. = Rp 316,680,Jumlah (5) = Rp 3,483,480,;.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Duamelalui surat Nomor S510/WPJ.04/KP.0503/2013 tanggal 21 Mei 2001,menerangkan bahwa Surat Keterangan NJOP No.

Surat Keterangan NJOP No.KET/WPJ.04/KP.0503/2012; danh. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2011 no.0083635.3.Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik No.1433/Kramat Pela atasnama TERGUGAT, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan.4.

Surat Keterangan NJOP No.KET/WPJ.04/KP.0503/2012 ( Bukti P17); dang. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011No.0083635 ( Bukti P 18).Hal 11 dari 17 Hal Put No.224/Pdt/2016/PT.DKI.12. Bahwa terhadap seluruh dokumen lampiran yang dijadikan dasar penerbitan SHMNo.1433/Kramat Pela atas nama TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telahmeminta klarifikasi dan validasi kepada intitusi penerbit sebagaimana tercantum didalam dokumen dimaksud.

Surat Keterangan NJOP No.KET/WPuJ.04/KP.0503/201 2; danh. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2011 no.0083635.4. Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik No.1433/Kramat Pelaatas nama TERGUGAT , yang diterbitkan Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan.5. Menyatakan batal dan tidak sah transaksi jual beli antara Tergugat danTergugat Il.6.

Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPPBB Nomor 00001/272/08/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak2008, dengan hasil sbb: Uraian Luas (m2) Bumi NJOP sebagai KetetapanSemula 28.569 800 25.998 518.000 45.934 483Meniadi 28.569.800 225.998.518.000 45.934 483 Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UndangUndang KUP, dengan iniPemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP94/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014sebesar Rp45.934.483, dengan dasar hukum

Terbanding Nomor KEP94/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Keberatan Pajak Bumi danBangunan Atas SKP PBB Nomor 00001/272/08/731/13 tanggal 2 Agustus2013 Tahun Pajak 2008, atas nama PT Agri Bumi Sentosa, NPWP 21.000.764.7731.001 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Menurut Menurut KoreksiPemeriksa Pemohon BandingData Obyek PajakLuas Bumi (m2) 28.569.800 28.569.800Kelas A44 A44NJOP per m2 (Rp) 910 . 910NJOP (Rp) 25.998.518.00 25.998.518.000Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP

sebagai dasar pengenaan PBB 25.998.518.00 25.998.518.0002 Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 25.990.518.00 25.990.518.0004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 40%5 NJKP 10.396.207.20 10.396.207.2006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 51.981 .036 51.981 .0366.b Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah 25.990.518Tertentu (50% x 6.a)7 PBB yang harus dibayar 51.981.036 25.990.518 25.990.5188 Pokok/Jumlah PBB yang masih Harus

berikut: Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP94/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PBB Nomor 00001/272/08/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2008, atas nama PTAgri Bumi Sentosa, NPWP 21.000.764.7731.001, beralamat di JalanIndragiri Citra Nomor 2 Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan,sehingga perhitungan PBB Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP

Bahwa perhitungan PBB yang masih harus dibayarberdasarkan SKP PBB a quo adalah sebagai berikut :Objek Pajak Luas NJOP (Rp)(M?) Per M2 JumlahBum 28.569.800 910 25.998.518.000Bangunan 0 0 01. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 25.998.518.0002. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 8.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 25.990.518.0004. Persentase NJKP 40%5. NJKP (3x4) 10.396.207.2006.a. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 51.981.0366.b. Pengenaan Investasi di Wilayah Tertentu (50% x 6.a) 7.

Bank Danamon), di Desa Sukodadi, Lamongan yangsekarang di tutup, telah melakukan permohonan lelang ke Ketua PNLamongan, dan kemudian dilakukan proses lelang itu, dan dimenangkanoleh Sukardi (Tergugat 2), Bukti 1;Bahwa proses lelang itu telah menetapkan harga jual lelang atas persil yangdimaksud (obyek lelang) sebesar Rp 173.000.000, (Seratus Tujuh PuluhTiga Juta Rupiah), padahal harga ini jauh di bawah harga NJOP persiltersebut maupun jauh di bawah harga pasar, (Bukti 2), sedang NPOP dasarpenggenaan

mematikanusaha Penggugat);Berdasarkan alasanalasan di atas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim,yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan memberikan putusanyang bunyi amarnya sebagai berikut :1.2.3.Membatalkan penetapan lelang No. 8/PDT EKS/2017/PN Lamongan;Menyatakan Tergugat 2 tidak sah sebagai pemenang lelang yang dimaksudMengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat baik materiil dan immateriil yangditanggung renteng oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;Menyatakan selisih harga lelang dengan harga NJOP

dan HPUbertentangan dengan prinsip kelayakan, kepatutan, dankepantasan;Menyatakan selisin harga dalam proses lelang yang dimaksud yaitu antaraharga lelang, harga NJOP dan harga HPU adalah merugikan Negara (videsetoran pajak menjadi berkurang) karena harga yang ditetapkan dalamlelang jauh dibawah harga NJOP (hak Negara memungut pajak menjadiberkurang atau timbul adanya dugaan penggelapan uang negara yang harusmasuk kekas Negara melalui pungutan pajak);ATAUKalau Majelis Hakim berpandangan lain, mohon

terletak di Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamonganyang kemudian atas jaminan telah dilakukan proses lelang yangdimenangkan oleh Tergugat II; Bahwa, harga jual lelang atas jaminan sebesar Rp173.000.000, (SeratusTujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) jauh di bawah harga NJOP persil tersebutmaupun jauh di bawah harga pasar, sedang NPOP dasar penggenaanBPHTB sebesar Rp 617.310.000, (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tiga RatusSepuluh Ribu Rupiah), dari proses lelang, terlinat disini ada dugaan kuatHalaman

oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mana dalam peraturan tersebut telah puladiatur mengenai tata cara dan syarat untuk mengajukan lelang dan diatur pulamengenai pembatalan lelang;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Penggugat tersebutadalah merupakan pembatalan lelang oleh karena harga jual lelang atas persilyang dimaksud (obyek lelang) dibawah harga NJOP

Finance), sebesar Rp. 925.000.000, (Sembilan ratus duapuluh lima juta rupiah) sehingga terjadilah hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat , yaitu hubungan antara Kreditor denganDebitur, berdasarkan akad Murabahah Nomor : 13 tertanggal 26 Agustus2013, akan tetapi terkait perjanjian perjanjian tersebut pihak Penggugat,tidak pernah mendapat salinannya;Bahwa atas pinjaman tersebut Penggugat, telah memberikan agunan/jaminan berupa: 4 (empat) bidang tanah dalam satu hamparan yang bernilaidari harga NJOP

Bahwa atas permasahan hutang Penggugat kepada Tergugat , Penggugatmeminta toleransi waktu (penjadwalan ulang terhadap hutang), dankalaupun dijual kepada pihak lain, Penggugat di berikan kesempatanmenjualnya, oleh karena seluruh tungggakan hutang Penggugat termasukbunga , denda dan angsuran tertunggak kepada Tergugat , hanya sebesarRp. 711.097.546, (Tujuh ratus sebelas juta Sembilan ribu lima ratus empatpuluh enam rupiah) sedangkan harga NJOP dan harga pasar sudahmencapai harga sebesar Rp.4.071.200.000

(Satu Milyar tujuh ratus Sembilan puluh tigajuta rupiah), sedangkan harga NJOP dan harga pasar Rp. 4.071.200.000.

Tngyang seharusnya dari nilai harga NJOP tanah dan Bangunan serta hargapasar sebesar Rp. 4.071.200.000,(Empat Milyar tujuh puluh satu juta duaratus ribu Rupiah), adalah tindakan serta merta yang mengakibatkankerugian kepada Penggugat secara materiil sebesarRp. 3.360.102.436,(tigamilyar tiga ratus enam puluh juta seratus dua ribu empat tiga puluh enamrupiah).5.

TngDengan demikian sehubungan dalil Penggugat pada point 7, 9 dan 11 yangmenyatakan nilai penjualan dibawah harga NJOP, sangat diperlukanketerangan secara rinci dari Kantor Jasa Penilai Publik, Budi, Edy, Saptonodan Rekan Property dan Business Appraisers.

Hal ini terbuktidari besarnya nilai ganti rugi atas tiaptiap bidang tanah, bangunan dantanaman tegakan diatasnya yang jauh lebih tinggi dari nilai objek pajakbidangbidang tanah dan bangunan tersebut maupun harga pasar setempat;Bahwa sebagai bukti atas dalil Termohon tersebut diatas, dapat dibuktikandari perbandingan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari beberapa warga yangterkena pembebasan dengan Nilai ganti rugi yang telah ditetapkan olehPanitia Pengadaan Tanah yang mendasarkan pada hasil perhitungan

sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi per meter persegipada tahun 2018 seharga Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dan nilai jualtertinggi sebelum adanya pengadaan tanah di kawasan pantai kijing +Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Mpwsebesar Rp. 68.181, (enam puluh delapan ribu seratus delapan saturupiah) per meter persegi sehingga keberatan pemohonterhadappenetapan harga yang terlalu rendah tidak berdasar;17.

Per Meter persegi di daerah Sungai Kunyit hanyasebesar kurang lebih Rp. 660,00 (enam ratus enam puluh rupiah), sedangkannilai yang diberikan oleh KJPP sudah jauh melebihi dari NJOP di daerahtersebut;Bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon mengenaitidak dilibatkannya Pemohon dalam penentuan nilai ganti kerugian, haltersebut telah diatur dalam pasal 34 UU No. 2 Tahun 2012 :a.

Bahwa harga yang dikeluarkan oleh penilai publik Pungs Zulkarnain danRekan berkisar antara Rp.187.000 per m* sampai dengan Rp. 327.000per m* sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi per meterpersegi pada tahun 2018 seharga Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dannilai jual tertinggi sebelum adanya pengadaan tanah di kawasan pantaiHalaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Mpwkijing + sebesar Rp. 68.181,( enam puluh delapan ribu seratus delapansatu rupiah) per meter persegi

Fotokopi bermaterai Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMempawah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 131/50061.02/1I/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal Pelaksanaan PembayaranGanti Kerugian Tahap Gelombang 1 Pengadaan Tanah untukPembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing, KabupatenMempawah Kalimantan Barat,, diberi tanda T.115;Fotokopi bermateral Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2018 NOP 61.02.190.005.0010221.0 atas nama M.Kaud Mahad yang besaran NJOP

berdasarkan NJOP Perkebunan Nusantara tahun 2020 dantanaman adalah sebesar Rp1.896.000.000,00 (satu miliar delapan ratussembilan belas juta rupiah);Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian lainnya yang dapatdinilai adalah sebesar Rp140.520.392,00 (seratus empat puluh juta limaratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberianHalaman 2 dari 8 hal. Put.

Nomor 1396 K/Pdt/2021Penilai Publik dari Kementerian Keuangan,; Bahwa berdasarkan perbandingan hasil penilaian kedua lembaga penilai yangresmi tersebut, maka Majelis Kasasi menilai bahwa penentuan harga yangtelah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai KJPP Dasaat, Yudistira & Rekanyang ditunjuk oleh Termohon menggunakan metode nilai penggantian wajarterbukti telah menetapkan harga tanah tersebut dibawah harga NJOP, olehkarena itu Majelis Kasasi akan memperbaiki jumlah ganti rugi tersebut denganmengabulkan

Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian atas tanahseluas 170.000 m2 berdasarkan NJOP Perkebunan Nusantara tahun2020 dan tanaman adalah sebesar Rp1.896.000.000,(satu miliarHalaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2021delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);3. Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian lainnya yangdapat dinilai adalan sebesar Rp140.520.392,(seratus empat puluh jutalima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);4.

,(seratus ribu rupiah) per Meter.Bahwa Walikota Tanjung Pinang Up Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinangmengirim surat permintaan dengan Nomor 590/ADMPUM/577 tanggal 25 September2009 tentang informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan PajakPratama Tanjung Pinang.

: No Lokasi NJOP tertinggi NJOP teredah(Rp) (RP)1 Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota Piring 48.000. 27.000.2 Bukit kursi P.

: No Lokasi NJOP tertinggi NJOP teredah (RP)(Rp)1 Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota Piring 48.000. 27.000.2 Bukit kursi P.

: No Lokasi NJOP tertinggi (Rp) NJOP teredah (RP)1 Pulau Biram Dewa 48.000. 27.000.Eks.Istana KotaPiring2, Bukit kursi P. 14.000. 3.500.Penyengat2 Simpang Jl.Raya 48.000. 14.000.senggarang SeiLadi4 Jl.

2 Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat 2 Peraturan Presiden No. 65 tahun2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaantanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yakni penilaian hargatanah berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani pada variable diantaranyafactor lainnya yang mempengaruhi nilai tanah, sehingga demikian harga tanah yangdibebaskan

sempat menanyakan langsung kepada Terdakwamengenai dokumen SPPT terdekat dengan tanah tersebut dan terdakwamenunjukkan SPPT atas nama Terdakwa Haji Said Alkaitiri yang dalamSPPT itu tertera NJOP Rp.128.000, per meter persegi ; e bahwa, kemudian setelah saksi melihat NJOP di SPPT milik terdakwa itu,kemudian saksi cantumkan kelas tanah di kolom ZNT pada SPOP ; e bahwa cara menentukan NJOP untuk pendaftaran baru jika subyek pajaktidak dapat menunjukkan SPPT dari obyek pajak terdekat Ditanyakankepada

pendaftar mengenai alamat dan posisi obyek pajak, kemudian datamengenai alamat dan posisi obyek pajak dicari di basis data mengenaialamat dan posisi obyek pajak sehingga ditemukan NJOP untuk daerah tersebut ;e bahwa, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga ratarata yangdiperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar apabila tidakterdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui pembanding hargadengan obyek lain yang sejenis dan penentuan NJOP ini berdasarkan harus hasil survey

J.B.Lopulalan hanya memberikan NJOP kepada ibu Corry. E. Capoyos dan53sepengetahuan saksi yang dijadikan sebagai dasar musyawarah untukmenentukan harga tanah adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ;bahwa, saksi tahu Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon membuat Berita AcaraHasil Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rug dandalam musyawarah tersebut, awalnya Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Dra.Ny. J.B.

Lopulalan menanyakan NJOP kepada Daniel Tuhilatu, setelah NJOPditunjukkan, Dra Ny. J.B. Lopulalan selanjutnya menyerahkan NJOP kepada IbuCorry E. Capoyos, selanjutnya Dra. J.B.

Berikutnya terdakwa tunjukkan Bukti Setoran PBBtahun 2008 atas tanah milik terdakwa sendiri yang letaknya sekitar 100 mdari lokasi tanah tersebut ; bahwa, kemudian dengan dasar NJOP tanah milik terdakwa, Kantor Pajakmenetapkan NJOP untuk tanah tersebut sama dengan NJOP tanah terdakwayakni sebesar Rp.128.000, per meter persegi ; bahwa, Terdakwa tidak mempunyai bukti setoran pajak sebelum tahun2008 karena sertifikat baru ada tahun 2008, sehingga SPPT PBB atas tanahterdakwa baru ada pada tahun 2008

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sdri Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri.Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena

No. 2085 K/Pid.Sus/2009 Njop siptt NJOP Rp. Diterima di SudinRp. 537.000 1032.300(10%) PU&TA/M2 Rp. 5.000.000,00(26/12/2006)Lurah KW ikutIdris Yusuf Tanah 150 Rp. Rp. Diterima sebanyakM2 154.845.000 164.633.000 2 X dari SantosoBangunan 127 Rp. 147.044.000 di Graha KuringM2 Rp. 1.420.000 Rp. 159.663.000Lainlain Rp. 303.309.000 (25/12/2005)Total NJOP Rp. diterima di KantorNjop siptt 1032.300(10%) PU&TARp. 537.000 Rp. 5.000.000/M2 (26/12/2006)Lurah KW ikutDrs. Sarwo Tanah 250 Rp. Rp.

Sebanyak 2 X dariEdhy M2 258.075.000 119.784.000 Santoso di GrahaNjop siptt NJOP KuringRp. 614.000 Rp. 1032.300 Rp. 114.784.000W112 (10%) 25/12/2006) dan dikantor PU &TARp. 5.000.000(26/12/2006)4. Sih Rahayu Tanah 124 Rp. Rp. Dibayarkan 2 XM2 128.005.200 111.200,000 dari Santoso diBangunan Rp. RM CibuburTotal 601.529.500 Rp. 106.200.000Njop siptt Rp. Dan yang kedua diRp. 190.124.700 Sudin PU &TA Rp.537.000/M2 NJOP Rp. 5.000.000.1032.300(10%)5. H. Sumarno Luas tanah Rp.

Terdapat mark up NJOP dan salah bayar kepada Sdr. Soetjahyono/lr.Sarjono sebesar Rp. 9.269.136.000,00 dengan rincian sebagai berikut :a. Mark up NJOP = 11.320 x Rp. 549.000,00 = Rp. 6.214.640.000,b. Kesalahan membayar = 6.320 x Rp. 483.000, = Rp. 3.054.456.000.= Rp. 9.269.136.000,Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus/2009 Bahwa Terdakwa Drs. SUNARYONO bersamasama dengan Ir. WILSONDANIEL, AS., AGUS KARSONO DAWOED dan Drs. H. M.

Watiman Tanah 80 M2 Rp. 89.810.100 Rp. 79.800.000 Diterima 2x dariBangunanRp. 49.629.900 Santosodi Graha60 M2 Rp. 460.000 KuringLainlain Rp. 139.900.000 Rp. 74.306.000Total (25/12/2006)Njop siptt NJOP Diterima di SudinRp. 537.000 Rp.1032.300 PU&TA/M2 (10%) Rp. 5.000.000,00(26/12/2006)Lurah KW ikut2. Idris Yusuf Tanah 150 Rp. Rp.

Terdapat mark up NJOP dan salah bayar kepada Sdr. Soetjahyono/lr.Sarjono sebesar Rp. 9.269.136.000,00 dengan rincian sebagai berikut :a. Mark up NJOP = 11.320 x Rp. 549.000,00 = Rp. 6.214.640.000,b. Kesalahan membayar = 6.320 x Rp. 483.000, = Rp. 3.054.456.000.= Rp. 9.269.136.000,Bahwa Terdakwa Drs. SUNARYONO bersamasama dengan Ir. WILSONDANIEL, AS., AGUS KARSONO DAWOED dan Drs. H. M.

Bahwa pihak Tergugat membantah dalil pihak Para Penggugatyang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad yang tidakbaik, bahwa pada saat di laksanakan mediasi yang diselenggarakanoleh Pihak Pengadilan Agama Kota Palu bahwa Tergugat mempunyaiitikad baik yang di dengar langsung oleh Mediator, bahwa Tergugatakan membeli tanah tersebut dan akan memberikan bagian hargatanah kepada para penggugat sesuai dengan harga Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) bahkan Tergugat akan mambayar lebih dari harga NilaiJual

Objek Pajak (NJOP) selama tidak memberatkan Tergugat;3.

Putusan No.500/Pdt.G/2020/PA.PalPalu, Mediator memerintahkan Para Penggugat untukNilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari harga tanah yangjketa di antara kami bersaudara, namun pada saat @lanjutnya Para Penggugat tidak melasanakan atauharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), karena TergugatPalu.4.

Berdasarkan keterangan saksi Sudini Ronda menerangkan bahwatahun 2004 tidak ada pembayaran NJOP karena tanah tersebut sudahdialinkan untuk kepentingan umum ;Bahwa putusan Hakim Tingkat Banding menetapkan harga jual tanahsebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter atas tanahyang di klaim milik Ny Hj.

Nilai jual obyek pajak (NJOP) tahun 2006disekitar/oersebelahan dengan letak obyek sengketa yaitu di Jin.Abunawas, NJOP tanahtanah disekitarnya adalah sebesar Rp. 234.000,(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan bukti P.8dan P.9:Hal ini menunjukan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pembuktianpenggugat khusunya bukti P.8 dan P.9 tentang bukti surat pembayaranPajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga merupakan kesalahanPenerapan Hukum Pembuktian ;2.

No. 2453 K/Pdt/2008menjelaskan tentang Nilai jual tanah tersebut, oleh karena Nilai jual objekpajak biasanya lebih rendah daripada nilai jual Pasar, NJOP hanya dijadikanpatokan oleh pembeli maupun penjual untuk menerbitkan Akte Jual Belidengan menghindari pajak penjualan yang lebih tinggi baik di Notarismaupun di PPAT.

Semakin rendah nilai jual semakin rendah pajaknya untukdibuat akte.Bahwa sebagai perbandingan dengan NJOP disekitar obyek sengketa danNilai jual pasar adalah sangat jauh sekali selesihnya yaitu sebesarRp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per meter s/d Rp. 800.000, (delapanratus ribu rupiah) per meter.Olehnya itu Mohon kiranya majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkandemi keadilan dan kepastian hukum atas nilai jual obyek sengketa tersebut,oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengeluarkan

; 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Pernyataan masingmasing Kepala Desayang menerangkan untuk Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di wilayahnyatidak sesuai dengan realita di lapangan. Nilai jualnya sudah mencapaiRp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m? sehingga penentuan hargastandar disesuaikan dengan kondisi lapangan;Atas dasar permintaan mereka Terdakwa yang mengaku sebagai kuasawarga dan berdasarkan suratsurat yang dipersiapbkan mereka Terdakwatersebut, selanjutnya oleh saksi Ir.

atas penetapan hargakompensasi menjadi Rp6.500,00/m* ;Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani masingmasing koordinator/wakil warga yang diketahui masingmasing Kepala Desa yang menyatakantanah yang terlewati SUTET tidak laku dijual atau harganya rendah, tanahmenjadi tidak produktif jika hujan warga tidak berani menggarap danmeminta kompensasi sebesar Rp50.000,00/m* dan Surat Pernyataanmasingmasing Kepala Desa yang menyatakan bahwa harga tanah sawahdan pekarangan menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

sehingga penentuan harga standar disesuaikan dengan kondisi lapangan,namun kenyataannya berdasarkan keterangan masingmasing Kepala Desabahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebut dan masih berkisar +Rp30.000,00 atau naik 30% dari nilai NJOP PBB tergantung dari lokasi tanah,bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBB tahun 2005 Kantor Pelayanan PajakPratama Demak nilai kompensasi untuk masingmasing jenis tanah sesuaiLampiran Surat Keputusan Mentamben No. 975 K/47/MPE/1999 adalahRp3.600,00/m*.

dan SuratPernyataan masingmasing Kepala Desa yang menerangkan untuk Nilai JualObyek Pajak (NJOP) di wilayahnya tidak sesuai dengan realita di lapanganyang nilai jualnya sudah mencapai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m. Sehingga Ketua Tim Pembebasan Tanah PT.

, mengingat harga NJOP atas Tanah HGB 5516/TuguHalaman 10 Putusan Nomor 478/PDT/2020/PT DKIVi.Utara tersebut pada saat pelaksanaan lelang adalah sebesar 2.318M2 x NJOP per meter Rp. 1.573.000, = Rp. 3.646.214.000, (tigamiliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus empat belas ribuRupiah).Jelas harga tersebut semakin tidak relevan mengingat HakTanggungan HGB 5516/Tugu Utara peringkat dijaminkan dengannilai sebesar Rp.2.650.000.000, (dua miliar enam ratus lima puluhjuta Rupiah) (vide APHT No. 201

Unsurunsur yang diteliti antara lain:a) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB.Petugas Peneliti mencocokkan NOP yangdicantumkan dalam SSB dengan NOP yangtercantum dalam fotokopi SPPT atau STTS/StrukATM bukti pembayaran PBB/bukti pembayaran PBBlainnya.b) Besarnya NJOP Tanah (Bumi) per meter persegi.Petugas Peneliti mencocokkan NJOP bumi perHalaman 14 Putusan Nomor 478/PDT/2020/PT DKImeter persegi yang dicantumkan dalam SSB denganNJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB.c) Besarnya NJOP Bangunan per meter

persedgi.Petugas Peneliti mencocokkan NJOP bangunan permeter persegi yang dicantumkan dalam SSB denganNJOP bangunan per meter persegi pada basis dataPBB.d) Penghitungan NJOP PBB.e) Penghitungan BPHTB, terutama untuk menelitikebenaran:(1) NPOP.NPOP diisi dengan nilal hargatransaksi/nilal pasar apabila hargatransaksi/nilai pasar lebin besar atau samadengan NJOP PBB.

Namun jika hargatransaksi/nilai pasar tidak diketahui ataulebih kecil daripada NJOP PBB maka NPOPdiisi dengan NJOP PBB, kecuali perolehanhak karena lelang tetap digunakan hargatransaksi yang tercantum dalam RisalahLelang.(2) NPOPTKP.(3) Pengenaan 50% (lima puluh persen) karenawaris/hibah wasiat/pemberian HakPengelolaan.(4) BPHTB yang harus dibayar.Bahwa Tergugat Ill melakukan pembayaran atas BPHTB denganNomor Objek Pajak (NOP) yang salah, yaitu NOP tanah milikPenggugat yang lain.

membawakerugian bagi Penggugat yakni hilangnya kehilangan Haknya atasHalaman 20 Putusan Nomor 478/PDT/2020/PT DKI25.26.27.28.tanah HGB 5516/Tugu Utara dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)saat ini (tahun 2017) sebesar 2.318 M?

0,5% x NJOP x 0,65% x NJOP x 4% x NJOP x m? x nt Charge x tahun m? x tahun m? x tahun tahun(DC)2 Sumbangan Rp. 1.500, x m? 0,45%x NJOP x 0,65% x NJOP x 2,5% x NJOP x m?Pemelihara x tahun m? x tahun m? x tahun x tahunanPrasarana(SPP)3 Administras 0,50% x NJOP x 1% x NJOP x m? xm? x tahun tahun Lihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya = 0,5% x NJOP x Luas (m) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m?) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas (m?) /tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahan berikutnya;Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh TERGUGAT berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

(lima ribu delapan ratus enam puluh tujuhmeter persegi) dengan harga NJOP sebesar Rp. 464.000, (empat ratusenam puluh empat rupiah ) :e = Perhitungan Tarif :1. Development Charge (DC) 5 Tahun/ 01 Januari 2016s/d 31 Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464,000 x 500.00 M2 x 5 Tahun = Rp. 46,400,000 ,2.

Rp. 120,520,440 ,Catatan : Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjadi Perubahan NJOP.6.

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, tertanggal13 Oktober 2014 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/JasaYang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Belawan (Vide : Bukti P16)dengan perincian : Development Charge (DC) :0,65% x NJOP x m* xtahunHalaman 86dari 114 Putusan Nomor 108/Pdt/2020/PT MDN Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) :0,65% x NJOP x m?* xtahun Administrasi :0,50% x NJOP x m?

Dilengkapi dengan SuratSurat: Bukti Tanda Terima Pelunasan yang ditandatangani oleh BpRachmad Jayatgl. 2881993 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.0170027.03.3 Bahwa DOKUMEN PENGUASAAN TANAH yang dimiliki olehPENGGUGAT (EDHI SETIAWAN) yaitu sejak tanggal 24011994sebagaimana dengan Akta Pelepasan Hak Tanah dengan Ganti RugiAkta No. 35 tgl. 24011994 Notaris Roekiyanto, S.H. seluas +455 m?dari SUGIYANTO.

Dilengkapi dengan SuratSurat: Surat Pernyataan Penguasaan oleh Sugiyanto atas Tanah Negarayang DIKETAHUI oleh Kepala Kelurahan Karang Kempel tgl. 28121991 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Penguasaan TanahNegara yang DISAHKAN oleh Kepala Kelurahan Karang Kempel danDIKETAHUI oleh Camat Semarang Selatan tgl. 30121991 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.0170027.0e Bahwa Penggugat (Ir.

Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.017.0486.0e Bahwa PENGGUGAT (EDHI SETIAWAN) adalah pemilik sah dari 4 tanahberikut tanaman yang ada di atas tanah ex. (dahulu) SADJIMAN tanahseluas + 437,9 m?, tanah ex. (dahulu) KASMIN seluas + 1611,6 m?, tanahex. (dahulu) SUDIMAN seluas + 1086,6 m?, dan tanah ex. (dahulu) ALAMseluas + 2136,7 m?

dan DIKETAHUI oleh Camat Semarang Selatan tgl. 06081990 Telah ada PBB dengan NJOP 2.74042400748/00900 Surat Penunjukan Tanah dari Wali Kota Madya Kepala Daerah TingkatIl Semarang tgl. 2651976 No.Sek 1/31/13 Pem.Bahwa DOKUMEN PENGUASAAN TANAH yang. dimiliki olehPENGGUGAT II / Ny.

02061991 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Penguasaan di AtasTanah Negara yang DISAHKAN oleh Kepala Kelurahan Karang Kempeldan DIKETAHUI oleh Camat Semarang Selatan tgl. 02061991 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.0170491.06.