berisikan aplikasi situng dikembalikan kepada Elidia Kartika, 3 (tiga) lembar Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara partai Politik dan calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta calon anggota DPD ditingkat kab/Kota Lubuklinggaudalam Pemilu tahun 2014 (model DB), 2 (dua) lembar model DB 1 DPD, 1 (satu) lembar berita acara tentang perbaikan rakapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kota Lubuklinggau (DA1 DPD), 1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK

Lubuklinggau Utara I, 1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK Lubuklinggau Utara II, 1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK Lubuklinggau Barat I,1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK Lubuklinggau Barat II, 1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK Lubuklinggau Selatan I, 1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK Lubuklinggau Selatan II, 1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK Lubuklinggau Timur II, 4 (empat) lembar berita acara perbaikan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kota

Lubuklinggau Timur Il ,selanjutnya terdakwa l(Hironimus E.Mbeko,SE) langsung menghubungiketua KPU Efriandi Suhendri, SOS.I dan dilakukan pengecekan kembailisecara bersama sama di lantai 2 (dua) mes Llg di Jakabaring dankambali ditemukan penambahan suara calon DPD An, AIDIL FITRISYAH sebanyak 6.090 (enam ribu sembilan puluh) suara yang terdapatpada semua PPK pada kecamatan Kota Lubuklinggau.

Lubuklinggau Timur Il ,selanjutnya terdakwa ((Hironimus E.Mbeko,SE) langsung menghubungiketua KPU Efriandi Suhendri, SOS.I dan dilakukan pengecekan kembalisecara bersama sama di lantai 2 (dua) mes Llg di Jakabaring dankambali ditemukan penambahan suara calon DPD An, AIDIL FITRISYAH sebanyak 6.090 (enam ribu sembilan puluh) suara yang terdapatpada semua PPK pada kecamatan Kota Lubuklinggau.

Bahwa ketua PPK Timur Il adalah Maulana. Bahwa model formulir yang dibacakan adalah model DA.I. Bahwa hasil rekapan tersebut saksi ada bawa ke KPU Lubuklinggau. Bahwa saksi pulang dari Palembang tanggal 25 April 2014 tengahmalam . Bahwa pernah ada keluar formulir kejadian awal dan saat itu adakesalahan yang seharusnya nama A. Amin adalah nama saksi dannama A.

Sekira jam 23.00 wib pembacaan DA1 dari setiap PPK sekotaLubuklinggau selesai.5.

Selesai penghitungan dan perolehan suara, staf dan jajaran KPUkota Lubuklinggau menyalin data dari hasil printnan yangsebelumnya telah dicatat oleh operator saat pembacaan data olehmasing masing PPK sekota Lubuklinggau.5.

Haledeatau Tergugat semula PPK, sehingga objek sengketa bukanlah bagianboedel warisan dari H. Laoni bin Bandu/Hj.

Di satu segi,bahwa Hakim Kamar Perdata berhak menyatakan Sertifikat Hak Milikatas nama Tergugat semula (PPK) adalah tidak sah/dan cacathukum, juga menyatakan jika peralihan pemegang hak dalamSertifikat Hak Milik in casu dari Pewaris Tergugat semula (PPK)kepada atas nama Tergugat semula (PPK) adalah tidak sah/danHalaman 17 dari 43 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2016cacat hukum.

Halede kepada Tergugat semulasekarang PPK /n casu telahHalaman 26 dari 43 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2016terlebin dahulu pula terdaftar sebagai pemegang hak milik sekaliguspemberi hak tanggungan atas tanah objek sengketa atas namaPewaris dari Tergugat semula (H. Halede), bahkan atas nama Tergugatsemula/Pembanding/Pemohon Kasasisekarang (PPK).

Halede kepada Tergugat semula/Pembanding/PemohonKasasi (PPK), dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugatsemula/Pembanding/Pemohon Kasasi (PPK), yaitu: H.

Laoni, kepada atas namaTergugat semula/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PeninjauanKembali (PPK) yang justru telah tergolong dalam kewenangan mengadiliabsolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karena status hukumkeberadaan dan keabsahan Sertifikat Hak Milik (GSHM) atas nama Pewarisdari Tergugat semula/Pembanding/Pemohon Kasasi (PPK), yang bernamaH. Halede bin H.

SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 03 / PPK/ PL-Pgs.Bengkel / 2011 Tanggal : 08 September 2011.2. SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 03 / PPK/ PL-Diskanlut-Bengkel / 2011 Tanggal : 27 Mei 2011.3. Surat Perjanjian Nomor : 02/PPK/-PPI/K.BPE/2011 tanggal 07 September 2011.4. Surat Perjanjian Nomor : 02/PPK/-PPI/B.MEB/2011 tanggal 21 September 2011.5. Laporan Mingguan Pekerjaan Kegiatan:Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Bulan:I 08 September 05 Oktober 2011.6.

ADDENDUM Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/PPK/Add/PL-Pgs.Bengkel/2011 Tanggal 30 Nopember 2011, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK/PL-Pgs.Bengkel/2011 Tanggal 08 September 2011.16. Akta Kuasa tanggal 15 September 2011 Nomor. -5.17. Akta Kuasa tanggal 28 September 2011 Nomor. -19.18. Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor. 05.a/PPK-PPI/B.MEB/2011. tanggal 15 Desember 2011.19.

Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Bendaharawan Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011.25.

SPP No 0048/SPP/LS-DAK/DISKAN/2011 Tanggal 03 Nopember 2001 untuk keperluan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan bengkel dan pabrik es sesuai kontrak No.02/PPK/-PPI/K.BPE/2011 Tgl 07 September 2011 an.CV.ASYA (DAK) sebesar Rp.376.090.909,- ;26.

SPP No. 0049/SPP/LS-PAD/DISKAN/2011 Tanggal 03 Nopember 2011 untuk keperluan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan bengkel dan pabrik es sesuai kontrak No.02/PPK/-PPI/K.BPE/2011 Tgl 07 September 2011 an.CV.ASYA (PAD) sebesar Rp.37.609.091,-;27.

SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 03 / PPK/ PLPgs.Bengkel / 2011Tanggal : 08 September 2011.2. SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 03 / PPK/ PLDiskanlutBengkel /2011 Tanggal : 27 Mei 2011.3. Surat Perjanjian Nomor : 02/PPK/PPI/K.BPE/2011 tanggal 07 September2011.4. Surat Perjanjian Nomor : 02/PPK/PPI/B.MEB/2011 tanggal 21September 2011.5. Laporan Mingguan Pekerjaan Kegiatan:Pembangunan TempatPelelangan Ikan Bulan:108 September 05 Oktober 2011.6.

NOORHAYATI SALEH selaku PPK/PPTK dan juga Ir. H.

NOORHAYATISALEH selaku PPK/PPTK.Keterangan saksi XI .

20 Ton No.02/PPK/PPI/B.MEB/2011 tanggal 21 September 2011 dengan pelaksana CV.

SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 03 / PPK/ PLPgs.Bengkel / 2011 Tanggal: 08 September 2011.Putusan No.01/Pid.Sus/TIPIK OR/201 3/PN.Bjm. Halaman 207 s/d 2142. SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 03 / PPK/ PLDiskanlutBengkel / 2011Tanggal : 27 Mei 2011.3. Surat Perjanjian Nomor : 02/PPK/PPI/K.BPE/2011 tanggal 07 September2011.4. Surat Perjanjian Nomor : 02/PPK/PPI/B.MEB/2011 tanggal 21 September2011.5.

PPK Kec.

menerima Ketua PPK Kec.

bendahara PPK Kec.

ketua PPK Kec.

SAHARUDIN dan Ketua PPK Kec. Routa An.

penerima bendahara PPK Kec.Sampara An.

penerima bendahara PPK Kec.

;Addendum Kontrak Nomor 02/ADD/PPK/PDAM/XI/2014 TerhadapAddendum Kontrak Nomor 01/ADD/PPK/PDAM/X/2014 TerhadapKontrak Nomor 45/KTR/SPP/PDAM/IV/2014 Tanggal 02 April 2014;Addendum Kontrak Nomor 05/ADD/PPK/PDAM/XII/2014 TerhadapAddendum Kontrak Nomor 02/ADD/PPK/PDAM/XI/2014 TerhadapAddendum Kontrak Nomor 01/ADD/PPK/PDAM/X/2014 TerhadapKontrak Nomor 45/KTR/SPP/PDAM/IV/2014 Tanggal 02 April 2014.

Suratsurat PPTK kepada PPK, PPK tidak tegas danPPK tidak ada melakukan tindakan yang Konkrit, PPK bersikap tidak mautahu ;Bahwa Pekerjaan tersebut selesai dilaksankan pada akhir bulan Juni2015, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pembayaran.

Surat PPK Nomor : 102/PPK/PDAM/XII/2014 tanggal 12 Desember2014 perihal MohonPencairan Biaya Pembayaran Termyn II (30 %);b. Berita Acara Pembayaran Termyn Il (30 %) Nomor103/PPK/BAP/PDAM/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;c.

PPK dan Panwascam), itu biasanya akan kembali kepadaC1.Plano.

Pasal 9 ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri palingsedikit 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.(2) Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakansah, apabila disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang anggota PPK yanghadir.Berdasarkan peraturan tersebut, jelas bahwa PPK adalah bersifat kolektifkolegial.

Penyusunan jadwal rapat, PPK menyusun jadwal rapat.b. Pembagian tugas, ketua PPK melakukan pembagian tugaskepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dansekretaris PPS.C. Penyiapan perlengkapan.d.

Bahwa Terdakwa menerangkan Ketua PPK tidak bersikap aktif untukmenanyakan kepada anggotaanggota PPK terkait peyelenggaraan pemiludi Tarogong kaler karena tidak ada kewajiban secara langsung darianggota untuk melaporkan segala sesuatu kepada ketua PPK karenakedudukannya sejajar semua komisioner PPK.

Bahwa semua hasil keputusan PPK Tarogong Kaler bersifat kolektifkolegial artinya semua dokumen berupa DAA1 maupun DA? adalah hasildari pleno yang diselenggarakan oleh PPK Tarogong Kaler yang sudahbarang tentu diketahui dibaca dan disetujui oleh semua anggota PPK halini dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari semua anggota PPK.

Bahwa di dalam alasan/keberatan PPK yang PPK ajukan di dalammemori kasasi di atas ialan bahwa judex facti/Pengadilan TinggiPadang telah salah menerapkan hukum pembuktian, dengan alasanyang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:Bahwa di dalam persidangan PPK telah mengajukan 12 (duabelas) surat bukti, yaitu dari alasan bukti P1 s/d P12 dan 5 (lima)orang saksi untuk membuktikan pokok perkara, bahwa antara PPKdengan TPK A dan B adalah sekaum, seharta sepusaka, serumahgadang dan segoilok segadai

;Bahwa semua suratsurat bukti PPK tersebut telah dikesampingkanoleh Pengadilan Tinggi Padang dengan pertimbangan yang salahdalam menerapkan hukum atau melanggar hukumBahwa di dalam memori kasasi PPK telah mengajukan alasanalasan/ keberatan bahwa Pengadilan Tinggi telan salahHal. 14 dari 22 hal.

suratbukti ini membuktikan bahwa PPK dan TPK A dan B adalah segoloksegadai dan sekaum, sesuai dengan pengantar surat bukti PPK,bahwa surat bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa PPK danTPK A dan B adalah seharta sepusaka dan sekaum, sehingga dengandemikian jelaslan bahwa pertinmbangan Muhkamah Agung yang telahmenolak atau tidak dapat membenarkan alasan/keberatan PPK olehkarena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, jelaslan bahnwa MahkamhAgung telah

No. 482 PK/Pdt/2009Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas PengadilanTinggi Padang telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata danHukum Pembuktian, karena PPK menyerahkan surat bukti P.6tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Pengadilan NegeriPadang, yaitu PPK telah menyerahkan potokopi surat bukti P6tersebut yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan NegeriPadang, kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua MajelisHakim di depan persidangan PPK lampiran pula salinan surat

No. 482 PK/Pdt/2009objek perkara dan surat bukti P9 yang juga tidak menyangkut objekperkara, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telahmelanggar hukum pembuktian, karena di dalam pengantar surat buktitelan PPK dan TPK A dan B adalah segolok segadai dan sekaum,karena angku, andung dan mamak PPK dan TPK A dan B telahmenggadaikan sawah tersebut bersamasama dan di dalam suratbukti P9 kaum adalah merupakan harta pusaka dari PPK dan TPK Adan B;Bahwa alasan/keberatan dari PPK tersebut telah

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 04 KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PONTIANAK + JALAN DALAM KOTA TAYAN qq. KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIAPT. WASKITA KARYA (Persero) TBK DEVISI REGIONAL TIMUR

Suryodiono, M.Si, PPK 4Paket EKB01 No. RSC/ENG/PPK/EKB01/10.03/1282 (BuktiP40/T22).Perbaikan crossfall adalah pekerjaan di lokasi dimana lapisanAsphaltConcreteBinder Course (ACBC) ketebalan 12 cm tidakmemenuhi persyaratan standar 3% atau sesuai gambar reviewdesign yang telah disetujui, dimana untuk : Horizontal curve : menunjukkan perbaikan crossfall dansuperelevation harus~ dilakukan di sepanjang jalanmenyesuaikan pada implementasi Asphalt CourseWearingCourse (ACWC).

/CR/EKB01/19A tanggal 19 November2009;Fotocopy Minute of Survey Verification, Package: EKB01 Pontianak Tayan, number: RSC / SSE / CR / EKB01 / 109 tanggal 22 Oktober2010;Fotocopy Surat Pemohon (Kontraktor) kepada Konsultan Pengawas(SSE RSC EINRIP) nomor 624 / EXT / WK / DS / EKB01 / 2010tanggal 30 Oktober 2010 perihal penyampaian draft justifikasi;Fotocopy Surat Konsultan Pengawas (SSE RSC EINRIP) kepada PPK(Termohon) nomor RSC/ENG/PPK EKB01/0.03/776 tanggal 11 Februari2011 perihal draft variation

UM.01.03/PJN.WIL.IKB/PPK.04/439tanggal 24 Agustus 2011 perihal pembahasan (asistensi) rencanaperbaikan alinyement paket EKB01 Pontianak Tayan;Fotocopy Audit Report Project EKB01 Pontianak Tayan, laporan Auditno.

januari2012 perihal review drawing EKB01;Fotocopy Surat PPK (Termohon) kepada konsultan pengawas (SSERSCEINRIP) nomor PR.01.02/PJNWIL.LKB/PPK.04/70 tanggal 10 Februari2012 perihal pekerjaan ACWC paket Pontianak Tayan (EKB01);Fotocopy Memorandum SSE kepada CSE Nomor RSC/SSE/CR/EKB01/279 tanggal 13 Februari 2012 menindak lanjuti surat PPK (Termohon)nomor PR.01.02/PUNWIL.LKB/PPK.04/70 tanggal 10 Februari 2012;Fotocopy Surat Konsultan pengawas (SSERSC EINRIP) kepada PPK(Termohon) nomor RSC/SSE/CR/EKB01

(termohon) kepada Team Leader RSC EINRIPnomor PW.04.01/PJN.WIL.LKB/PPK.04/330 tanggal 18 Juni 2012 perihalimplementation of ACWC work package : Pontianak Tayan EKB01;Fotocopy Surat Pemohon (kontraktor) kepada Team Leader RSC EINRIPnomor 83/EXT/WK/DV/D22D09025/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihalrequest for approval as built/review drawing Sta 15+050 to Sta 30+388;Fotocopy Surat RSC EINRIP kepada PPK (Termohon) nomor RSC / CSE/ CR/ EKB01 / 1000 tanggal 25 juni 2012 perihal Approval for work;Fotocopy

padahal baikTerdakwa selaku anggota PPK maupun Abu Nasir selaku Ketua PPK sudahmengetahui bahwa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisiHal. 2 dari 32 hal.

bahwa Abu Nasir dicari Rachmat anggota dariPolsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasiperolehan suara legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebeskemudian Abu Nasir meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyonountuk menemui Rachmat di gudang PPK, setelan Abu Nasir menemuiRachmat di gudang PPK, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwadihubungi Abu Nasir untuk menemui Abu Nasir di gudang PPK, kemudianTerdakwa pergi menemui Abu Nasir di gudang PPK dan Terdakwamengatakan

PPK yang berisi uang tunaimasingmasing amplop sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribuHal. 13 dari 32 hal. Put.

No.1613 K/PID.SUS/2010di gudang PPK, setelan Abu Nasir menemui Rachmat di gudang PPK,kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Abu Nasir untukmenemui Abu Nasir di gudang PPK, kemudian Terdakwa pergi menemuiAbu Nasir di gudang PPK dan Terdakwa mengatakan agar Abu Nasirmenemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang,kemudian Abu Nasir pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan sekira pukul23.00 WIB Abu Nasir kembali menemui Terdakwa dan Moh.

Bahwa uang yang diberikan oleh Dedy Yon Supriyono dimasukkandalam 5 (lima) buah amplop di mana salah satu amplop tersebut berisiuang Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dan amplopnya bertuliskanKT PPK TJG yang ditujukan kepada Abu Nasir sebagai Ketua PPK, danyang 4 (empat) amplop lagi bertuliskan A PPK yang ditujukan kepadaAnggota PPK termasuk Terdakwa, padahal sudah menjadi ketentuanbahwa Anggota PPK dilarang menerima hadiah dari siapapun ;a.

Menyatakan barang bukti berupa :1.10.11.12.13.14.15.1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggara Kejar Paket A KeaksaraanFungsional Program PPKIPM Kabupaten Indramayu.1 (satu) buku Petunjuk Tehnis Program Penandaan Kompetitif Bidang Pendidikan1 (satu) buku Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Pemerintah Provinsi JawaBarat tahun 20051 (satu) buku Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Pencapaian IPM80 Jawa Barat pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Indramayu 20051 (satu) buku Keputusan Gubernur

Menetapkan Barang bukti berupa :1) 1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggara Kejar Paket A KeaksaraanFungsional Program PPKIPM Kabupaten Indramayu.2) 1 (satu) buku Petunjuk Tehnis Program Penandaan Kompetitif Bidang Pendidikan.3) 1 (satu) buku Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Pemerintah Provinsi Jawa Barattahun 2005.4) 1 (satu) buku Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Pencapaian IPM 80Jawa Barat pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Indramayu 20055) 1 (satu) buku Keputusan Gubernur

Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2005 tanggal 29Juli 2005 tentang Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi PeningkatanIPM Jawa Barat.6) 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.721Bapeda/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Satuan Pelaksana Provinsi ProgramPendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat.7) 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.484BAPP/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Satuan Pelaksana Program PendanaanKompetisi Akselerasi

Menetapkan Barang bukti berupa :1)2)3)4)5)6)7)1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggara Kejar Paket AKeaksaraan Fungsional Program PPKIPM Kabupaten Indramayu.1 (satu) buku Petunjuk Tehnis Program Penandaan Kompetitif BidangPendidikan.1 (satu) buku Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Pemerintah ProvinsiJawa Barat tahun 2005.1 (satu) buku Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi PencapaianIPM 80 Jawa Barat pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Indramayu20051 (satu) buku Keputusan Gubernur Jawa

Indeks Pembagunan Manusia(PPKIPM) Jawa Barat.hal 41 dari 45 halaman putusan No. 32/Tipikor/2012/PT.Bdg8) 2 (dua) Lembar foto copy Kesepakatan Kerja Program PenandaanKompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPKIPM) Jawa Barat Nomor : 978/08/Dalprog tanggal 16 Februari 2006.9) 2 (dua) lembar foto copy Surat Gubernur Jawa Barat Nomor910/3479/Satlak PPK tanggal 3 Oktober 2005 perihal Kabupaten/Kota yangberhak menerima dana PPK T.A 2006 dan 2007.10) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan

,M.Pd selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK BimasIslam/KUA Labangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran SementaraRekening atas nama CV Samawa Talindo Resource yang ditujukankepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang yangisinya:a.

kami terhadapaturan dan akibat kekurangan modal kami dalam penyelesaianpekerjaan.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memangkami yang selalui melanggar dengan sengaja dan akibatkekurangan dana dan ketidakmampuan kami mengelolamanajemen keuangan dan proyek.Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasankeuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbaljasa berupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berartibuat

Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memangkami yang selalui melanggar dengan sengaja dan akibatkekurangan dana dan ketidakmampuan kami mengelolamanajemen keuangan dan proyek.16. Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasankeuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbaljasa berupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berartibuat kami dalam menjalankan proyek.17.

,M.Pd selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK BimasIslam/KUA Labangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran SementaraRekening atas nama CV Samawa Talindo Resource yang ditujukanHalaman 91 dari 129 Putusan Nomor 09/PID.TPK./2020/PT.MTR.kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang yangisinya:a.

/2009 tanggal 07 September 2009(Asli) ;Satu set Addendum Kontrak Nomor : 020/647/PPK/2009 tanggal 4 Desember 2009(Asli);Satu set Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 450/PPK/DPPKAD/2009 tanggal 14Agustus 2009 tentang penunjukan Konsultan Pengawas (CV.

Karo, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 07Desember 2009, kemudian oleh PPK diproses dan selanjutnyadibuatkan kwitansi, Berita Acara Pembayaran 95% dan 5% yangditanda tangani oleh PPK, Saksi selaku kontraktor dan diketahui olehDrs.

;Bahwa Menurut saksi, semua pekerjaan TPS sudah selesai saksikerjakan dan sudah sesuai dengan kontrak/addendum kontrak dansudah diserahterimakan kepada PPK ;Bahwa setelah TPS diserahkan kepada PPK, kemudian adapemeriksaan dari Inspektorat Kab.

/2009tanggal 07 September 2009 (Asli);Satu set Addendum Kontrak Nomor : 020/647/PPK/2009 tanggal4 Desember 2009 (Asili);Satu set Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 450/PPK/DPPKAD/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang penunjukanKonsultan Pengawas (CV.

Ninta Nomor : 004/BAPP/XI/2009tanggal 09 Desember 2009, perihal penyelesaian pekerjaankepada PPK DPPKAD Kab.

Surat perjanjian (kontrak) Nomor : 001.10.PL/PPK-DKPP/IV/2011 tanggal 14 April 2011 antara PPK dengan CV. Dwi Putera Adiyasa (penyedia) untuk paket pekerjaan pembuatan RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap ;10. Surat perjanjian (kontrak)) Nomor : 014/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 antara PPK dengan CV. Namira (penyedia) untuk paket pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;11.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat tangkap ikan tahun anggaran 2011 Mei 2011 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Oston Gultom;14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/2362/SK/DKPP/III/2011 tentang penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011;15.

Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja fisik 100 % keuangan 100 % Nomor : 072/PPK-BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 29 November 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap.IV. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari I Harmen Nasution, melakukan penyitaan terhadap barang berupa (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;V.

Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasa kepada PPK;10.

Jadi pada saat panitiamembahas HPS , panitia sudah komplein ke PPK karena dalam RAB tercantum adaupah, ada harga barang , tetapi PPK saat itu menjawab tetap merupakan pengadaankarena kapal yang dibuat adalah kapal jenis tradisional.

Oston Gultomselaku PPK dan saksi Ir.

Oston Gultom selaku PPK dengan saksi Erwin SyahManurung selaku direktur CV.

Oston Gultom selaku PPK dansaksi Ir.

:Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta Rapatrekapitulasi hasil penghitungan suara.Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari Saksi Panwaskecamatan/Distrik , PPS dan sekretaris PPSPasal 9 :Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK/PPD, Ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasilpenghitungan suara di TPS.Ayat (2) Pembagian tugas PPK sebagai beikut :a Ketua PPK

memimpin Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.b Anggota PPK , Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir model DAAKWKdan model DAAKWK Pleno.c Ketua/anggota PPS bertugas membacakan formulir C1K WK beserta lampiran.d Sekretariat PPK dan PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungan suara diformulir DAAKWK dan model DAAKWK Pleno untuk hasil penghitungan diTPS.Pasal 12 :Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :a Model DAAKWK, b).

Model DA6 KWK dank).Model DA7 KWKPasal 14.1 Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan1 (satu) orang Anggota PPK, dandibantu oleh Anggota PPS, Sekretaris PPK dan Sekretariat PPS.2 Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1);3 Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :a agenda rapat; danb tata cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan.Pasal 17 :

:a Ketua PPK memimpin Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.b Anggota PPK , Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir modelDAAKWK dan model DAAKWK Pleno.c Ketua/anggota PPS bertugas membacakan formulir ClKWK besertalampiran.d Sekretariat PPK dan PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungansuara di formulir DAAKWK dan model DAAKWK Pleno untuk hasilpenghitungan di TPS.Pasal 12:Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :a Model DAAKWK, b).

ModelDA6 KWK dan k).Model DA7 KWKPasal 14.1 Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK danl (satu) orangAnggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretaris PPK danSekretariat PPS.2 Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganSuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);3 Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :a agenda rapat; danb tata cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan.Pasal 17 :Ayat

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/437/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 21 Agustus 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/437/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 21 Agustus 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/437/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pembuat Komitmen (PPK), sehingga yang paling bertanggung Halaman 35 Putusan Perkara No.63/Pid.Sus/2015/PN.Mksjawab dalam pekerjaan Anjungan Pantai Lamangkia Desa LamangkiaKec.

Yang dimulai dengan konsultan pengawas melaporkan kepadaTerdakwa selaku PPK bahwa pekerjaan telah selesai 100 %. KemudianTerdakwa menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaankembali pekerjaan di lapangan. Setelah ada laporan dari Tim pemeriksahasil pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% kemudian PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.957/BAPP/PUDSDA/XV2014 tanggal O03 November 2014 yangditandatangani oleh PPK, Bahar lItung selaku Direktur CV.

pekerjaan, para pihak (PPK,Penyedia, Konsultan Pengawas, tim teknis PPK), melakukan surveylapangan bersama (mutual Check) dalam rangka mencocokkan volumedan item/jenis pekerjaan didalam kontrak dan gambar rencana dengankondisi riil lapangan.

dan Tim PHO namun ternyatavolume pekerjaan berbeda dengan kontrak, maka untuk menentukansiapa yang bertanggungjawab terhadap kondisi tersebut, Peran PPK,Wakil PPK (Direksi Teknis/PPTK) dan Konsultan Pengawas.

Selaku PPK bersama terdakwaSyahruddin, Tiar, ST. maupun Bahar litung (rekanan) selakupemilik/Direktur CV.

antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI dengan Kelompok Tani Sungai Buntutanggal 02 Juni 2009 ;13.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI dengan Kelompok Tani Tembus tanggal 02Juni 2009 ;14.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten Ol dengan Kelompok Tani Mulya Tani tanggal02 Juni 2009 ;15.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI dengan Kelompok Tani

Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten Ol dengan Kelompok Tani Abadi Il tanggal 02Juni 2009 ;21.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI dengan Kelompok Tani Maju Karya tanggal02 Juni 2009 ;22.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI dengan Kelompok Tani Karya Bakti Itanggal 02 Juni 2009 ;23.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten

No.2432 K/Pid.Sus/201 129.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten Ol dengan Kelompok Tani Sido Mulyo tanggal02 Juni 2009 ;30.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI!

Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten Ol dengan Kelompok Tani Mulia Tani tanggal02 Juni 2009 ;20.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten Ol dengan Kelompok Tani Abadi Il tanggal 02Juni 2009 ;21.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI dengan Kelompok Tani Maju Karya tanggal02 Juni 2009 ;22.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten

PPK 3b: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997,tertanggal 23 Juli 1997 dengan Nomor SPPT32.19.050.004.0010127.0, atas nama Tjoe TekKhiong, sebesar Rp816.000,00;5. PPK 4a: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1997, tanggal 09 Juli 1997, denganNomor SPPT : 32.19.050.004.0010126.0, seluas 1.060M2, atas nama Tjoe Tek Khiong;Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor 193 PK/PDT/20146. PPK4b:7. PPK 5a:8. PPK 5b:9.

PPK 6a:10.PPK 6b:11.PPK 7a:12.PPK 7b:13.PPK 8a:14.PPK 8b:Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997,tertanggal 23 Juli 1997, dengan Nomor SPPT32.19.050.004.0010126.0, atas nama Tjoe TekKhiong, sebesar Rp212.000,00;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1998, tanggal 02 Maret 1998, denganNomor SPPT 32.19.050.004.0010126.0, seluas 1.060M?

Putusan Nomor 193 PK/PDT/201415.PPK Ya:16.PPK 9b:17.PPK 10a:18.PPK 10b:19.PPK 11a:20.PPK 11b:21.PPK 12a:22.PPK 12b:23.PPK 13a:Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2000, tanggal 1 Februari 2000,dengan Nomor SPPT : 32.19.050.004.0010127.0,seluas 4.080 M?

Putusan Nomor 193 PK/PDT/201424.PPK 18b:dengan Nomor SPPT : 32.19.050.026.0010126.0,seluas 1.060 M2, atas nama Tjoe Tek Khiong;Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2002,tertanggal 6 Juni 2003, dengan Nomor SPPT32.19.050.026.0010126.0, atas nama Tjoe TekKhiong, sebesar Rp 302.100,00;25.PPK 14a: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi26.PPK 14b:27.PPK 15a:28.PPK 15b:29.PPK 16a:30.PPK 16b:31.PPK 17a:32.PPK 17b:dan Bangunan Tahun 2002, tanggal 03 Januari 2002,dengan Nomor SPPT: 36.19.051.012.0010127.0

Putusan Nomor 193 PK/PDT/201433.PPK 18a:34.PPK 18b:35.PPK 19a:36.PPK 19b:37.PPK 20a:38.PPK 20b:39.PPK 21a:40.PPK 21btanggal 2 Desember 2004, dengan No SPPT36.19.051.012.0010 127.0, atas nama Tjoe TekKhiong, sebesar Rp2.974.320,00;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004,dengan Nomor SPPT : 36.19.051.012.0010126.0,seluas 1.060 Matas nama Tjoe Tek Khiong;Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004, tertanggal2 Desember 2004, dengan No SPPT36.19.051.012.0010126.0

Merangin Karya Sejatiyang ditanda tangani oleh KPA/PPK BURAHMAN, SST dan H. NASRIAL NASIR,ST selaku Kapala Dinas PU ;3) Satu lembar asli surat teguran dari PPK kepada Direktur PT. MKSNomor:620/17/PPK/BM/PU/VII2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal teguran keI ;4) Satu lembar asli surat teguran dari PPK kepada Direktur PT. MKS Nomor : 620/ ./PU/VIl2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal teguran kell ;5) Dua lembar asli surat teguran dari PPK kepada Direktur PT.

MKS Nomor : 620/ 43/PPK/BM/PU/X/2011 tanggal 16 November 2011 perihal teguran kelll (tiga) ;6) Dua lembar asli surat peringatan dari PPK kepada Direktur PT. MKS Nomor : 620/45 /PPK/BM/PU/XI2011 tanggal 01 Desember 2011 perihal peringatan ;Satu lembar asli surat dari PPK kepada Kepala Cabang TP. (Persero) AsuransiKredit Indonesia Padang Nomor : 620/07/PU/BM/II2012 tanggal 20 Februari 2012perihal pencairan jaminan uang muka ;Dua lembar asli surat dari PPK kepada Kepala Cabang PT.

Satu lembar asli surat teguran dari PPK kepada Direktur PT. MKSNomor:620/17/PPK/BM/PU/VII2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal teguran kel.117. Satu lembar asli surat teguran dari PPK kepada Direktur PT. MKS Nomor : 620/ ./PU/VI2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal teguran kell.158118. Dua lembar asli surat teguran dari PPK kepada Direktur PT. MKS Nomor : 620/ 43/PPK/BM/PU/X/2011 tanggal 16 November 2011 perihal teguran kelll (tiga).119. Dua lembar asli surat peringatan dari PPK kepada Direktur PT.

MeranginKarya Sejati yang ditanda tangani oleh KPA/PPK BURAHMAN, SST dan H.NASRIAL NASIR, ST selaku Kapala Dinas PU.Satu lembar asli surat teguran dari PPK kepada Direktur PT. MKSNomor:620/17/PPK/BM/PU/VI2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal teguran kel.Satu lembar asli surat teguran dari PPK kepada Direktur PT. MKS Nomor : 620/. /PUNIF2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal teguran kell.Dua lembar asli surat teguran dari PPK kepada Direktur PT.

MKS Nomor : 620/43 /PPK/BM/PU/XI2011 tanggal 16 November 2011 perihal teguran kelll (tiga).Dua lembar asli surat peringatan dari PPK kepada Direktur PT. MKS Nomor :620/ 45 /PPK/BM/PU/XI2011 tanggal 01 Desember 2011 perihal peringatan.Satu lembar asli surat dari PPK kepada Kepala Cabang TP. (Persero) AsuransiKredit Indonesia Padang Nomor : 620/07/PU/BM/ll2012 tanggal 20 Februari2012 perihal pencairan jaminan uang muka.Dua lembar asli surat dari PPK kepada Kepala Cabang PT.

Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-0007.

Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-00013. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013, kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok.

:KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN 2014 tanggal 16 september 2014.

Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok.

DIPA 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, No : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi NO: KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN 2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP

(SPPJB) NomorKU.003/893/IX/PPK/BDN2014 tanggal 08 September Kepada Direktris PT.Parama Andhika Raya;Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2014 dilakukanpenandatanganan Surat Perjanjian dengan NomorHalaman 5 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMBKU.003/904.C/IX/PPK/BDN2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)yaitu saksi Petrus Marina, ST yang bertindak atas nama SatuanKerjaBandar Udara Bandanaira dan terdakwa Sijane Nanlohy sebagaiDirektris yang bertindak untuk dan atas nama PT.

Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg :0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN2014tanggal 16 September 2014.6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02996 33949410007.

:KU.003/904.C/IX/PPK/BDN2014,tanggal 16092014.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04,NO : KU.003 / 2004.A / XIl/ PPK/BDN 2014 tanggal 16 september2014.

DIPA 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05122013.15.1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak ,NO.KU.003/904.C/IX/PPK/BDN2014,tanggal 16092014.16.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB17.1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04,NO : KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN 2014 tanggal 16 september2014.