Ditemukan 2491 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Register : 12-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1901 B/PK/PJK/2019
Tanggal 17 Juni 2019 —
35 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lama Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Padungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama, dankawan,Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3526/POA/TCM/FIN/10/2018, tanggal25 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1813 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;
47 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bramantya Putra, jabatan Direktur PTTrubaindo Coal Mining;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra dan kawan, kewarganegaraan Indonesiapara Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4051/POA/TCM/FIN/1 1/2018,tanggal 28 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-05-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT Manildra Flour Mills (Manufacturing) Pty Ltd
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960,yang diwakili oleh Purwoko Ary Wibowo, jabatan KepalaKantor:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rinda Gultom,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 006/KontraPK/PoA/XII/2017, tanggal 11 Desember2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bgr
Tanggal 29 Juni 2021 — Pemohon:
ASTARI SYAHPUTRI
18 — 4
  • Kotamadya Bogor, selanjutnya diberi tandaROOLIIASI = = exer crete 9 = = sere ers 9 oc 2 es een 9 es = tee ee 9 = = ete en dans = ee ee as Fv ee td ares ae ee =2;Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 26 September 1989, selanjutnya diberitaANdA DUK... 0. ccc cee cee cee eee eee cee see cae eee vee eee tes eee tes etenteateretetereeees PO;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahrizal Anaf,selanjutnya diberi tanda DUKti... 0.0.00... cece cece cee eee eect eee eae eee eee eeeese eres POA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-08-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1032 B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.
    Pembentukan PT Badak NGL danPT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);B.
    Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik PengolahanHalaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 1032 B/PK/PJK/2016Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualanLNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi(Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina
    Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Maret2011 sebesar Rp54.794.536.525.,.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)Principle of Agreement (PoA
    Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertaminadan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaanmonetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak Field.Kontraktor PSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangun kilangLNG melalui its own financing arrangement, danmelakukan negosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina dan Kontraktorsecara bersamasama akan membentuk businessentity.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1035 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
    Pembentukan PT Badak NGL dan PTArun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
    Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016NGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada
    Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.Agreement
    Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016hukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1157/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT KITADIN
23 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H.Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Radityo Harryndra Putra,kewarganegaraan' Indonesia, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, beralamat di Jakarta 12310, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 2891/POA/KTD/FIN/9 2018,tanggal 15 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 02-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 77/PDT/2020/PT PBR
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI CQ KEJAKSAAN AGUNG RI CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN CQ JAKSA PENUNTUT UMUM
54 — 38
  • Riau, dalam hal inimemberikan Kuasa kepada Harapan ManurungKaryawan Perseroan dengan Jabatan sebagaiLitigation Analyst, bertempat tinggal di Jakarta danMaria Victoria Karyawan Perseroan dengan Jabatansebagai Litigation Analyst, bertempat tinggal diJakarta berdasarkan Surat Kuasa khusus No.253/POA/Leg/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPelalawan REG NOMOR : 80/SK/Pdt/2019/PN.PLWtanggal 14 November 2019 sebagai Pembandingsemula Penggugat ;Lawan:PEMERINTAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3090 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Direktur PT Kitadin;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Suprianto, dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Jakarta Selatan 12310, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0555/POA/KTD/FIN/2/2019, tanggal13 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — PT. Pertamina (Persero) vs. Direktur Jenderal Pajak
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
    Pembentukan PT Badak NGL dan PT ArunNGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahangas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
    Pembentukan PT Arun NGL Co dan PT BadakNGL Co lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diaturdalam Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan PengolahanLNG dilakukan dengan mekanisme cash call dan dana inihabis digunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah
    Landasan Hukum Komersiali) Principle of Agreement (PoA), yaitu. Perjanjianpokok antara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandi wilayah kerja masingmasing KKKS terkait,mencakup pembagian tugas dari masingmasingpihak.ii) Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang)dengan PT Badak NGL Co. (operator kilang) yangHalaman 29 dari 54 halaman.
    Berdasarkan Principles of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. KontraktorPSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangunkilang LNG melalui its own financingarrangement, dan melakukan negosiasi danmenjalankan kontrak terkait denganpenjualan LNG. Pertamina dan Kontraktorsecara bersamasama akan membentukbusiness entity.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1926/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — PT KITADIN vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
130 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin, dan kawan;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada BambangSuprianto, kKewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 2783/POA/KTD/FIN/9/2019, tanggal 12September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3498 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BramantyaPutra, dan Stephanus Demo W,, jabatan Direktur Utama danDirektur PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum, beralamat di Jakarta Selatan 12310, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 0546/POA/KTD/FIN/2/2019,tanggal 13 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1955 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — PT. KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra, dan Stephanus Demo W, jabatan DirekturUtama dan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, Kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 2785/POA/KTD/FIN/9/2019, tanggal 12 September2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1758/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRUBAINDO COAL MINING
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lama Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Padungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama, dankawan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3810/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal12 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT TBK;
74 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., beralamat di Jalan Medan MerdekaBarat Nomor 21, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh JoyWahjudi, jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dedi Hariyanto,kewarganegaraan Indonesia, beralamat KorespondensiMedan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Nomor 047/A0C/LGL/18 PoA, tanggal 17 April 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 879 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
120 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, Pondok Pinang, JakartaSelatan 12310, yang diwakili oleh AH Bramantya Putra danStephanus Demo W, jabatan Direktur Utama dan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor0553/POA/KTD/FIN/2/2019, tanggal 13 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak
Pengadilan PA BLORA Perdata Agama Perceraian
Register : 02-12-2013 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PA BLORA Nomor 1777/Pdt.G/2013/PA.Bla
Tanggal 14 April 2014 — Pemohon dengan Termohon
8 — 1
  • Bahwa Pemohon adalah Suami Termohon yang menikah pada tanggal 14November 2003 dihadapan POa. sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No : PF tanggal 14 November 2003 dengan status Jejaka denganperawan, mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000, ( Dua puluhribu rupiah);2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampaidiajukannya perkara ini sudah berlangsung selama + 10 tahun;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1771/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRUBAINDO COAL MINING
161 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bramantya Putra, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Menara Prima Lantai 30 Unit A,B,C, Jalan IdeAnak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 3804/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 12 November2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 halaman.
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama Perceraian
Register : 21-10-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 10-01-2015
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2278/Pdt.G/2014/PA.Lmg.
Tanggal 20 Nopember 2014 — P DAN T
10 — 0
  • GW Ff peu er PN eee Poa Ce Oe,HS 1 + #) 1 9+ " / /
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1781/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRUBAINDO COAL MINING
158 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavVTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310, yang diwakilioleh Padungsak Thanakij dan AH Bramantya Putra, jabatanDirektur Utama dan Direktur PT Trubaindo Coal Mining;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Radityo Harryndra Putra,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat,pada Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, beralamat diJalan Sultan Iskandar Muda Kav VTA, Jakarta Selatan,12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4049/POA