Ditemukan 5370 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Perlawanan terhadap pejabat Fitnah kepada pejabat Arsip negara
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
131 — 17
  • BantuanSosial yang sudah direalisasikan itu tetapmerupakan Uang Negara, karena ~walaupun secaraprosedur sudah keluar dari Kas Negara dan pengelolatidak ada kewajiban untuk mengembalikannya ke KasNegara, namun dalam hal peruntukkannya tetap beradadalam pengawasan Pejabat Negara yang merupakanwakil dari Pemerintah =;6 dan alasan 7.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-07-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 376/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.LAMAH Binti ASIM alias LAMIAH
2.DENI SANJAYA
Tergugat:
1.JUAN SETIADI WIDJAJA, IMELDA WIDJAJA, TRI SUNADI WIDJAJA
2.Ny. LENI
3.PT. PUTRA BALI ADYAMULIA
4.TEDDI WIDJAYA
5.YULIANA WIDJAYA atau YULIANI WIDJAJA
6.JANDY WIDJAYA
7.KASRINA WIDJAYA
8.HARIANI WIDJAYA
9.MATIUS KADERI
10.EDDY NARWIN NASUTION
11.LILIANA WIDJAYA
12.LIM HARYANTO WIDJAYA SARWONO
13.Ny. LIM LIANA SARWONO
14.MARJANIH Bin H. SUKARI alias MARYANIH
15.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING
16.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING cq KEPALA KELURAHAN MARUNDA
17.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA
18.BUPATI BEKASI cq KEPALA KECAMATAN TARUMAJAYA cq KEPALA DESA SEGARAMAKMUR
368 — 300
  • objek sengketa yang pernah diajukan olah salah satu ahli warisyaitu Maryani bin H Sukari alias Maryanih/Tergugat XIV, yang manaputusannya dalam perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukumyang tetap; Sedangkan buktibukti dan alasanalasan yang diajukan dalam perkaragugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah samadan tidak ada perbedaan dengan buktibukti dan alas hak sebagaimanatercantum dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;Bahwa perbuatan melawan hukum yang oleh Pejabat
    Negara yangdijadikan dasar baik dalam posita maupun petitum dalam gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Maryani bin H.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SAID MOHD DAMRIE, SKM., MPH (Terdakwa)
87 — 18
  • Berada didalam penguasaan pengurusan dan penggunaan daripertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupunDaerah.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Januari 2016 — Drs. H. AHMAD SUDIYONO, SH. Msi
70 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan perkataan lain pengadilan telahmenerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanandengan yang ditentukan oleh atau dalam undangundang (schending dervet).Bahwa perkataan UndangUndang diatas hendaklah jangan diartikan sebagaiUndangUndang dalam arti formal saja, yakni undangundang yang wewenangpembentukannya ada ditangan Presiden dengan persetujuan DPR, melainkantermasuk pula ke dalam pengertiannya, yaitu peraturanperaturan yang berlakuumum yang telah dikeluarkan oleh lembaga atau oleh pejabat
    Negara ataupemerintah sesuai dengan wewenangnya yang diberikan oleh atau berdasarkanundangundang untuk maksud tersebut, hingga termasuk pengertiannya , yaituPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lainlain.Bahwa Kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukummateri, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukanoleh Judex facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakuatau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum tersebut tidak tepatdilakukan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
113 — 18
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA
Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
153 — 35
  • daerah, antaralan : SK Bupati, SKKepla Dinas dan seterusnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang lebih tinggi menurut tata urutan peraturanperundangundangan.eBahwa Ahli menerangkan Peraturan Bupati merupakan peraturan perundangundangan, termasuk didalamnya SK pengangkatan seseorang dalam sutujabatan yang mengatur mengenai tupoksi dalam jabatan tersebut.ePerbedaan pasal 2 dan 3 UU no. 31 tahun 1999 adalah dalam Pasal 2 dilakukanoleh siapa saja dan Pasal 3 dilakuakn Pejabat
    Negara (PNS) karenakewenangannya dan orangorang yang berkaitan dengan jabatan negeri (ada diTugas Pokok dan Fungsinya/Tupoksi).eMAsalah Subyek hokum dalam ketentuan pidana dalan undangUndang No. 18tahun 1999 tentang JAsa Konstruksi hanya kepada Penyedia JAsa yaituPerencana, Pelaksana dan Pengawas, sedangkan ketentuan pidana untukPenggna Jasa tidak ada.124 125 eBahwa Ahli menerangkan mengenai kewenangan selalu mengacu kepada perturanperundangundangan dan SK mengenai tupoksi suatu jabatan, kewenangantersebut
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 30-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 5/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
DRS. BINTON SIMORANGKIR, SH. MH.
60 — 34
  • ;on Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas nyata bahwa seluruhtindakan atau perbuatan Terdakwa dilakukan adalah dalam kapasitasnya sebagaiPegawai Negeri atau Pejabat Negara incasu sebagai KEPALA DINASPERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI ATAU SELAKU PENGGUNAANGGARAN sehingga unsur Setiap Orang dalam rumusan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 adalah TIDAK TEPAT DITERAPKAN kepada TerdakwaDrs. BINTON SIMORANGKIR, MM;2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-08-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 8 Januari 2015 — dr.h. Nellyarwisma ; Mirza Fadli, S.Pi ;
51 — 10
  • rupiah);Bahwa Angka Rp914.285.486,00 (sembilan ratus empat belas juta dua ratusdelapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) ini angka dihitung dari PUK (Pengembangan Jasa Konstruksi) dan reinance;Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkantermasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban pejabat
    negara baik ditingkat pusat maupun didaerahdan penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha miliknegara / badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaanyang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan perejanjian dengan negara;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangidengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-07-2008 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1056 K/pid.Sus/2008
Tanggal 28 Juli 2008 — Drs. MOCH. MUCHARROR, MM
177 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1056 K/Pid.Sus/2008seluruh Rakyat Indonesia dan diharapkan sebagai langkahpencegahan atau preventif, bagi Pejabat Negara lainnya yangmengelola keuangan Negara/keuangan rakyat, sehingga dapatberpikir berkalikali untuk melakukan kejahatan Korupsi, mengingattindak pidana Korupsi sebagai salah satu penyebab runtuhnyaperekonomian Nasional ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:mengenai alasanalasan ke1 sampai dengan ke3: Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg
Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
138 — 43
  • menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan tidak terbukti dantidakterpenuhi ;Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekenomianNegara ;Bahwa dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999, keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalambentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segalahak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat
    Negara, baik di tingkat pusatmaupun daerah ;7 berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan UsahaMilik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yangmenyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;Bahwa pengertian keuangan Negara tersebut diatas sejalan dengankualifikasi keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara,sehingga dengan jelas
    , maka ahli menyatakan PT.Krakatau Steel adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) karena modalnya lebih 50 %dari Pemerintah ;Bahwa defenisi keuangan Negara berdasarkan Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun, yang243dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karena :Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat
    Negara, baik di tingkat Pusat maupunDaerah ;Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yangmenyertakan Modal Negara, atau Perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan Negara ;Bahwa dana yang digunakan dalam pengadaan kendaraan dinastersebut berasal dari Keuangan Negara ;Bahwa kerugian atas Keuangan Negara yang disebabkan olehpengadaan kendaraan dinas tersebut harus
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 12 Nopember 2014 — - Drs. JASMAN HARUN (Terdakwa) - BAMBANG WIDIANTO, SH. (JPU) - DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH (JPU)
126 — 135
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah.2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan UsahaMilik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum danPerusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasakan perjanjian dengan Negara.Sebelum ahli menjelaskan pengertian Kerugian Keuangan Negara, ahli akanmenjelaskan mengenai Kerugian Negara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
137 — 23
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
290 — 176
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
120 — 34
  • Yang masuk penyelenggara Negara menurut Pasal 2Undangundang No.28 tahun 1999, meliputi :Pejabat Negara pada lembaga Tertinggi Negara ;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;oa ro Ny >Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; dan7.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
423 — 220
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2. Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara ;3. Menteri ;4. Gubernur ;5. Hakim ;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;7. Pejabat lain yang memiliki Fungsi Strategis dalam kaitannya denganPenyelenggara Negara rawan terhadap Praktek Korupsi, = Kolusi danNepotisme, yang meliputi :1. Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan UsahaMilik Negara dan badan Usaha Milik Daerah ;2.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
262 — 280
  • C PPK PanwasKabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadaprekapitulasi beserta buktibukti pengeluaran dan SPTJ,untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK BawasluProvinsi dilampiri SPTJM.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.1.
    C PPK PanwasPutusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 134 dari 840 halamanKabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadaprekapitulasi beserta buktibukti pengeluaran dan SPTJ,untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK BawasluProvinsi dilampiri SPTJM.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.1.
    Nomor:113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam NegeriBagi Pejabat Negara, pegawai Negeri dan Pegawai TidakTetap.h. Peraturan Menteri Keuangan R. Nomor:117/PMK.02/2016 tentang perubahan Atas Perturan MenteriKeuangan Nomor: 65/PMK.02/2015 Tentang Standar BiayaMasukan T.A 2016.i.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-08-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS-TPK/2015/PT PBR
Tanggal 9 Nopember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JULI ISNUR, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : DU NUN alias AGUAN alias ANUN
95 — 110
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Hal. 290 dari 372 hal. Putusan.
    No. 18/PID.SUSTPK/2015/PT.PBRao fF wnMenteri,Gubernur,Hakim,Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Menimbang, bahwa berlandaskan pijak pada pengertian Pegawai Negeridan Penyelanggara Negara sebagaimana disebutkan di dalam :1. 1. UU No. 31 Tahun 1999 ;Zs 2. UU No. 20 Tahun 2001;3. 3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
96 — 35
  • PHILIPUS HADJON, SH:keduaBahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,Ahli kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa seorang pejabat negara di instansipemerintah dalam menerbitkan atau mengeluarkansuatu. keputusan tata usaha negara kalau soallegalitas itu) ada 3 komponen dasar. Komponen yangpertama adalah soal kewenangan, jadi dengandemikian seorang pejabat harus meneliti apakah itutermasuk kewenangannya.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
2.RONY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
FAUZI Bin A. RAZAK
120 — 40
  • samaartinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangannegara;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UndangundangNomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruhkekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidakdipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segalaHalaman 199 dari 219 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusandan pertanggung jawaban pejabat
    negara baik ditingkat pusat maupun daerah,berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum danperusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negaraadalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiriyang didasarkan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
IRWANSYAH, S.PT, M.AP Bin Drs. DARMAWAN
164 — 33
  • Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruhkekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yangtidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban pejabat
    negara baik di tingkat pusatmaupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha milk Negara/Badan UsahaMilik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yangmenyertakan modal negara, atau perusahaan yangHalaman 195 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmbmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara;Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negaraadalah kehidupan perekonomian yang diSusun sebagai usahabersama berdasarkan asas kekeluargaan