• Termohon sering dan suka kehidupan malam dimana terkahir Pemohonmendapati Termohon di salah satu club malam di Jakarta Selatan (Domain)meminum minuman keras dan merokok bersama seorang lelaki dan info iniPemohon mendapatkannya dari salah satu sahabat Pemohon yang mempunyaibanyak teman di beberapa tempat club malam di Jakarta (beberapa bukti fhotoakan Pemohon berikan kepada hakim sebagai bukti otentik dari keteranganPemohon).6.

  Bahwa benar Termohon pernah ke club malam di Domain Jakarta Selatan;6. Bahwa menurut Termohon penyebab rumah tangga tidak harmonis karenasikap Pemohon emosional, pernah melakukan kekerasan terhadap Termohondengan cara memukul, bahkan disaat Termohon sedang hamil;7. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah yangberlangsung hingga sekarang selama 1 tahun;38.

  bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon danTermohon berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadikeributan dan perselisihan;Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon sewaktu melahirkantidak bersedia secara normal, sikap Termohon suka kehidupan malam, ;Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran mereka secara langsung,hanya tahu dari cerita Pemohon, tetapi saksi tahu sewaktu Termohon neradadi club malam Domain

  Termohon menikah, tapi saksi tidakmenghadirinya;Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1orang anak;Bahwa saksi tahu bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon danTermohon berjalan rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadikeributan dan perselisihan;Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Pemohon suka kehidupan malam,bahkan saksi pernah melihat secara langsung sewaktu Termohon berada diclub malam Domain

• Implementasi dan hak esklusiftersebut adalah perlindungan hukum kepada merekmerek yang telahterdaftar dalam Daftar Umum Merek atau yang lazim dikenal dengansistim konstitutif"Selanjutnya dalam pertimbangannya halaman 74 angka 2 disebutkan:"Mahkamah berpendapat penggunaan nama badan hukum danpenggunaan nama bidang usaha adalah domain hukumyang berbeda dengan domain hukum merek, sehingga meskipun pemohontelah memenuhi ketentuan mengenai badan hukum dan wayib daftarusaha, tetapi ketika Pemohon menggunakan

  b.Suatu nama badan usaha atau usaha dagang, walaupun telahmemenuhi ketentuan mengenai pendirian badan hukum dan wajibdaftar usaha, TIDAK OTOMATIS nama badan usaha/usahadagang tersebut dapat digunakan sebagai merek barangdan/atau jasa dan sesuai ketentuan UU Merek bila nama badanusaha atau usaha dagang tersebut hendak dijadikan merek sertamendapat perlindungan hukum maka nama badan usaha tersebutHARUS DIDAFTAR.c.Penggunaan nama badan hukum dan nama badan usaha adalahdomain hukum yang berbeda dengan domain

  Berdasar ketentuan Pasal 67 huruf f UU No. 5 Tahun 2004 tentangPerubahan atas Undangundang No. 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung, yaitu :Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang memeriksa perkaradalam tingkat pertama dan majelis hakim agung yang memeriksaditingkat kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyatadalam penerapan undangundang No.15 tahun 2001 tentang mereksebab telah menganggap domain hukum bidang usaha/kegiatan usahasama dengan domain hukum merek yang jelasjelas berbedasebagaimana

  mereknya pertamakali (First to File), akan tetapi dalam pertimbangan tersebutjustru. menunjukkan bahwa pemahaman hakim tentang stelselperlindungan atas merek mengarah kepada sfelsel deklaratif(pemakai pertama), padahal sejak berlakunya UU No.15 Tahun 2001stelsel yang dianut UU merek adalah ste/se/ konstitutif (pendaftarpertama) yang lebin memberikan kepastian hukum dibanding stfe/se/deklaratif.3.Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut juga menunjukkan bahwamajelis hakim beranggapan bahwa /ingkup/domain

  hukum merekadalah sama dengan /ingkup/domain hukum kegiatan usaha.4.Bahwa sebagaimana ditegaskan Mahkamah konstitusi melalui putusanNO.118/PUUVII/2009 hal. 74 (vide bukti PKl) disebutkan bahwadomain hukum nama badan hukum dan bidang usaha adalahberbeda dengan domain hukum merek.5.Bahwa perlindungan merek diberikan bagi pelaku usaha yangmenggunakan merek dagang dan merek jasa dalam kegiatanusahanya dimana bagi para pelaku usaha tersebut diwajibkan untukmendaftarkan merek dagang/jasanya ke Direktorat

• li>

  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

  Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahahan ;

  Menetapkan Barang bukti berupa :

  • 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang dibalut dengan selotip warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  • 1 (satu) buah dompet berbentuk buah Apel merk Health Domain

  SYAWAL Als ALI BinIWAN lalu menemukan 1 (Satu) buah dompet berbentuk buah Apel merkHealth Domain warna merah yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yangdibungkus dengan plastik transparan dari atas kasur dalam kamar tidur dan 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang dibalut dengan selotipwarna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus denganplastik transparan dari dalam lipatan baju diatas rak dalam kamar tidur milikTerdakwa I.

  SYAWAL AlsALI Bin IWAN ditemukan 1 (satu) buah dompet berbentuk buah Apel merkHealth Domain warna merah yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yangdibungkus dengan plastik transparan dan 1 (satu) buah kotak rokokSampoerna merah yang dibalut dengan selotip warna hitam yang berisikan2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yangmerupakan milik Terdakwa . SYAWAL Als ALI Bin IWAN, sementara dariTerdakwa Il.

  SYAWAL Als ALI Bin IWAN lalu menemukan 1 (satu)buah dompet berbentuk buah Apel merk Health Domain warna merah yangberisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparandari atas kasur dalam kamar tidur dan 1 (Satu) buah kotak rokok Sampoernamerah yang dibalut dengan selotip warna hitam yang berisikan 2 (dua)bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam lipatanbaju diatas rak dalam kamar tidur milik Terdakwa I.

• Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik dan atau pemeganghak yang sah atas sebidang tanah yang semula berstatus Tanah NegaraBekas Domain Mangkunagoro (DMN) No.23/Swapraja seluas + 2.421 m2berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No.21,Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batasbatas: Sebelah Utara : Jalan Kampung; Sebelah Timur : Trotor/Jalan Diponegoro; Sebelah Selatan : Gang Kampung; Sebelah Barat : Tanah Ny. Sugiarti, Bok.

  Notaris Kota Surakarta, tertanggal 15 Juni 2009adalah sah menurut hukum; Penggugat adalah satusatunya pemegang hak/pemilik atas tanahNegara bekas Domain Mangkunegoro (DMN) No. 23 yang terletakdi Jalan Diponegoro No.21, Kelurahan Timuran, KecamatanBanjarsari, Kota Surakarta; Menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak untukmengajukan permohonan Hak Milik kepada Kantor PertanahanHalaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2021/PT SMG.Kota Surakarta atas tanah Negara bekas Domain Mangkunegoro(

  pada pokoknyamenyatakan: Menerima Permohonan Kasasi dari Yayasan Pendidikan KrestenKarunia, dkk.; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang Nomor: 179/PDT/2017/PT SMG. tanggal 31 Mei 2017yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:99/Pdt.G/ 2016/PN Skt. tanggal 14 Februari 2017;Dengan pertimbangan bahwa: Dengan telah diberlakukannya UUPANomor 5 Tahun 1960 maka semua tanahtanah swapraja dan bekasswapraja, menjadi tanahtanah yang dikuasai negara, termasuk jugaDKS (Domain

  Bahwa permohonan sita jaminan jaminan yang dimohonkanPenggugat dalam posita 29 gugatan perkara a quo adalah tidak tepat dansangat mengadaada dan harus ditolak, karena kita ketahui bersama objeksengketa dalam perkara a quo berstatus sebagai tanah Negara eksswapraja Domain Mangkunegaran No.23 atau dengan kata lain objeksengketa tersebut adalah bukan tanah Negara bebas tetapi Tanah NegaraBekas Domein Mangkunegaran No.23.

  dan Tergugat tentang jual belltanah bekas Domain Mangkunagoro (DMN) No.23/Swapraja seluas + 2.421m2 sehingga judex factie tersebut sangat tidak tepat dan salah sehinggaharus dibatalkan;4.

• Pejabat peradilan yang lain.Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut di muka merupakanbeberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukumkekuasaan orangtua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifiksemakin menegaskan bahwa orangtua tidak dapat berkedudukan sebagai wali,dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orangtuaanak yang berada dalam perwalian;HIm. 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.

  Br.Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas /ex posteriori derogate legipriori, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuanhukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orangtuadan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagisejak berlakunya UndangUndang Perkawinan yang menganut terminologi sertamengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orangtua dan perwalian,khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan

• Pejabat peradilan yang lain.Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut di muka merupakanbeberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukumHal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 21/Padt.P/2018/PA Mrs.kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifiksemakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagaiwali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang olehorang tua anak yang berada dalam perwalian.Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas

  /ex posteriori derogatelegi priori, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkanketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukumkekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harusdinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya UndangUndang Perkawinanyang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentangkekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUHPerdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menuruthukum

• Dengandemikian dapat dikualifikasi sebagai keterangan de auditu/hearsay (keteranganyang tidak berdasarkan pengetahuan langsung);Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwaketerangan de auditu tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam domain(konteks) permasalahan hukum tertentu keterangan de auditu tidak dapat dihindaribahkan menjadi sangat penting (indispensability), kKnhususnya permasalahan yangbersifat sangat pribadi (very personal cases) sebagaimana dalam permasalahanhubungan

  Fakta demikian jauh berbeda dengan fakta mengenaiperbuatan hukum dalam domain keperdataan lainnya, dimana keberadaan saksimenjadi suatu yang sangat menentukan karena memperkuat keabsahanperbuatan hukum tersebut. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran padaumumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karenadinilai aio keluarga.

  Oleh karena itu, penerapan secara strict / unflexible (kaku)terhadap keterangan de auditu dalam domain perkara perceraian, secara kasuistik,sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal308 R.Bg.

  ;Menimbang, bahwa kondisi eksepsional yang dimaksud Majelis Hakimdalam kaitannya dengan perkara ini adalah domain perkara (perceraian) dan sifatvery personal yang melekat pada perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga;Halaman 8 dari 12 hal.

• Dasar dakwaan bukan domain pidana;ll.

  Dasar dakwaan premature;ll Dasar dakwaan tidak memenuhi syarat Klacht delict;Membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan PenasihatHukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan bukan domain pidanakarena bukan dalam koridor dalam mengajukan keberatan sebagaimanadisebutkan dalam pasal 156 ayat(1) KUHAP, apa yang disampaikanPenasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah masuk dalam materi pokokperkara

  Pengadilan Negeri Padangsidempuantanggal 29 April 2015 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan TinggiMedan;Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalammemori banding pada pokoknya sebagai berikut: Putusan Nomor :340/PID/2015/PT.MDN Halaman 23 dari 32 hal Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dalamputusan yang menyatakan dakwaan bukan domain

  dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari beritaacara persidangan, salinan resmi putusan sela Pengadilan NegeriPadangsidempuan Nomor : 88/Pid.B/2015/PN.PSP, tanggal 13 April 2015,keberatan Penuntut Umum dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwaterhadap keberatan Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggiberpendapat sebagai berkut dibawah ini;Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum antara lain PenuniutUmum tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan yangmenyatakan dakwaan bukan domain

  pidanasehingga Terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum baru dapatditentukan setelah Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa pokok perkara,bagaimana mungkin Pengadilan Tingkat Pertama sudah bisa menyimpulkanperbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan domain pidana apabila PengadilanTingkat Pertama belum memeriksa pokok perkaranya yaitu dengan melakukanpemeriksaan alatalat bukti dipersidangan;Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum selanjutnya terhadappertimbangan putusan Pengadilan Tingkat

• Pejabat peradilan yang lain.Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut di muka merupakanbeberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukumkekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifikHal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA Mrs.semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali,dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tuaanak yang berada dalam perwalian.Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas

  /ex posteriori derogatelegi priori, banwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuanhukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlakulagi sejak berlakunya UndangUndang Perkawinan yang menganut terminologiserta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua danperwalian, knususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkanbahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut

• lagi tren saat ini,karena tidak mudah patah/putus namun tidak didaftar sebagai desain Industri maupunPaten, sudah digunakan, diungkapkan, diproduksi, diedarkan dan diperdagangkan olehmasyarakat umum, setidaktidaknya sejak 50 (lima puluh) tahun yang lalu sampai dengansaat ini, karenanya rangka payung 6 (enam), 8 (delapan), 12 (dua belas), 14 (empat belas),16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) ruas jari sudah tidak lagi memilikikebaruan (Novelty) atau sudah menjadi milik umum (Publik Domain

  Bahwa oleh karena rangka payung yang terdiri dari 6 (enam), 8 (delapan), 12 (dua belas),14 (empat belas), 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) ruas jari sudahdigunakan, diungkapkan, diproduksi, diedarkan dan diperdagangkan sejak kirakira 50(lima puluh) tahun yang lalu, maka rangka payung yang terdiri dari 6 (enam), 8 (delapan),12 (dua belas), 14 (empat belas), 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan)ruas jari, sudah merupakan milik umum (Publik Domain) pada tahun 2009

  Olehkarenanya, pendaftaran Desain Industri berjudul PAYUNG terdaftar No.ID 0 020 196 Datas nama Tergugat, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan mengingat tidak memilikikebaharuan serta telah menjadi public domain karena telah ada dan sama konfigurasinya16 jari sebelum Tergugat mendaftarkan ;Desain Industri Payung atas nama JEMMY SETIO YUWONO tersebut menunjukkan danmembuktikan bahwa JEMMY SETIO YUWONO sudah lebih dahulu mengungkapkan,mengedarkan, memperdagangkan Payung berjarijari sebanyak 16

  Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa desain payung 16(enam belas) jari adalah merupakan domain publik, terhadap dalil ini tidak dapatdibenarkan secara hukum, karena pada saat ini terhadap model desain industri payungdengan 16 (enam belas) jari masih terdapat dan masih berlaku secara hukumpendaftaran desain industri Nomor ID 0 020 196 D atas nama pemegang hak desainindustri YONGKI (Tergugat) sehingga secara hukum hal tersebut adalah bukandomain publik, baru kelak setelah lewat

  masa perlindungan hukum terhadap suatu hakdesain industri atau setelah lewat masa 10 (sepuluh) Tahun baru boleh/ bisa dinyatakan1510.sebagai domain publik sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 UU Nomor 31 Tahun2000 tentang desain industri ;Bahwa tidak benar dan mengadaada dalil Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat secara diamdiam dengan iktikat tidak telah mendaftarkan desain industri atasnama : YONGKY (Tergugat/ Penggugat Rekonpensi), dengan judul desain Industri :Payung, perlindungan untuk :

• Poin 11 dan 12 perlu pembuktian dan domain Tergugat dan II.10. Poin 13 perlu pembuktian dan domain Tergugat I.11. Poin 14 dan 15 perlu pembuktian dan domain Tergugat danTergugat Il.12. Poin 16 domain Pak Hakim.13. Poin 17 perlu pembuktian dan domain Tergugat danTergugat Il.14.

  Poin 19 domain Pak Hakim dan Tergugat dan II.16. Poin 20, saya mohon dihadirkan dan diperlihatkan kepadasaya di persidangan semua buktibukti otentik yang dimaksudkanPenggugat dalam poin 20 dasardasar gugatan.Tanggapan dan Tuntutan Tergugat Ill dari permohonan Penggugatsecara PRIMAIR :1. Menolak gugatan Penggugat yang tidak Jelas.2. Domain Pak Hakim.3. Domain Pak Hakim.4.

  Domain Pak Hakim.3. Domain Pak Hakim.4. Menetapkan Richi Fitrian bin Irianisbar Namir sebagai salah satuyang berhak menerima semua Harta Warisan (Keempat ObjekSengketa), sesuai bukti terlampir (Lampiran no.4)5. Menetapkan Richi Fitrian bin lIrianisbar Namir sebagai salah satuAhli Waris dari Almarhum Irianisbar Namir bin Namir dan AlmarhumahMusniati binti Munir, Sesuai bukti terlampir (Lampiran no.4).6.

  Domain Pak Hakim.10. Domain Pak Hakim.11. Domain Pak Hakim.12. Domain Pak Hakim.13. Domain Pak Hakim.14. Pembagian menurut aturan hukum yang berlaku dan untuksemua Ahli Waris.15. Perlu Pembuktian dan domain Tergugat dan Il.16. Perlu Pembuktian dan domain Tergugat dan Il.17. Domain Pak Hakim.Halaman 62 dari 80 halaman Put.No.1347/Pdt.G/2020/PA.Pbr18. Domain Pak Hakim.19. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung Penggugat.Permohonan Tambahan dari Tergugat III:1.

• Penggugat yang hingga saat ini sudah tiga tahunlamanya dan malah telah hidup bersama dengan perempuan lain di kota Ternate,hanya berdasarkan informasi Penggugat, dengan demikian dapat dikualifikasi sebagaiketerangan de aditu/hearsay (keterangan yang tidak berdasarkan pengetahuanlangsung), dan berdasarkan ketentuan Pasal308 R.Bg, harus dikesampingkan.Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwapengesampingan keterangan de auditu tidak harus diterapbkan secara general, sebabdalam domain

  Fakta demikian jauh berbeda dengan fakta mengenai perbuatan hukumdalam domain keperdataan lainnya seperti jual beli atau gadai, memperkuat keabsahanperbuatan hukum tersebut. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran pada umumnyatidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai aibkeluarga.

  Oleh karena itu, penerapan secara strict unflexible (Kaku) terhadapketerangan de auditu dalam domain perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimanadalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 R.Bg.Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan ahlihukum YAHYA HARAHAP, SH. dan mengambil alin menjadi pertimbangan MajelisHakim bahwa keterangan de auditu dapat diterima secara eksepsional dengan caramengkonstruksinya sebagai bukti persangkaan (vermoeden) (YAHYA

  HARAHAP,2006, h. 662666).Menimbang, bahwa kondisi eksepsional yang dimaksud Majelis Hakim dalamkaitannya dengan prkara ini adalah domain perkara (perceraian) dan sifat very personalyang melekat pada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.10Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugatmengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pasca Tergugatmeninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah, namun tidak pernahmengirimkan nafkah kepada

• >

  • 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 prime warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel Simpati Nomor 082296772784 versi Android 6.0.1 Nomor Model SM-G532G/DS, Nomor Serial RR8J60CAY9D Nomor IMEI (slot 1) 357971086878809, Nomor IMEI (slot 2) 35797086878807;

  Dirampas untuk Negara;

  • Akun media social (facebook) dengan akses email atau telepon 082296772784 dan kata sandi denibaubau89 serta nama domain

  facebook Deni Deniz;

• 1 (satu) lembar print out status facebook dengan nama domain Deni Deniz;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 prime warnahitam dengan kartu SIM Telkomsel Simpati Nomor 082296772784 versiAndroid 6.0.1 Nomor Model SMG532G/DS, Nomor SerialRR8J60CAY9D Nomor IMEI (slot 1) 357971086878809, Nomor IMEI (slot2) 35797086878807; Akun media social (facebook) dengan akses email atau telepon082296772784 dan kata sandi denibaubau89 serta nama domainfacebook Deni Deniz; 1 (satu) lembar print out status facebook dengan nama domain

SAMSUNG Galaxy Type J2 prime warna hitamdengan kartu SIM Telkomsel Simpati Nomor 082296772784 versi Android 6.0.1Nomor Model SMG532G/DS, Nomor Serial RR8J60CAY9D Nomor IMEI (slot1) 357971086878809, Nomor IMEI (slot 2) 35797086878807, oleh karenabarang bukti tersebut digunakan dalam terjadinya tindak pidana maka harusdirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Akun media social(facebook) dengan akses email atau telepon 082296772784 dan kata sandidenibaubau89 serta nama domain

facebook Deni Deniz dan 1 (satu) lembarprint out status facebook dengan nama domain Deni Deniz, tetap terlampirdalam berkas perkara;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnyaharus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkandalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang InformasiHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Baudan Transaksi Elektronik

SAMSUNG Galaxy Type J2 prime warnahitam dengan kartu SIM Telkomsel Simpati Nomor 082296772784 versiAndroid 6.0.1 Nomor Model SMG532G/DS, Nomor SerialRR8J60CAY9D Nomor IMEI (slot 1) 357971086878809, Nomor IMEI (slot2) 35797086878807;Dirampas untuk Negara;Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau Akun media social (facebook) dengan akses email atau telepon082296772784 dan kata sandi denibaubau89 serta nama domainfacebook Deni Deniz; 1 (Satu) lembar print out status facebook dengan nama domain

• Pasal 49 huruf a poin 17 dan poin 18 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Penunjukan orang lain sebagai walioleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut" dan "Penunjukanseorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapanbelas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut diatas merupakanbeberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain

  hukumkekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian dan secara spesifiksemakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai walibegitu juga dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandangoleh orang tua anak yang berada dalam perwalian;Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas lex posteriori derogatelegi priori, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuanHalaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bgrhukum yang lebih lama, maka terminologi

  dan domain hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidakberlaku lagi sejak berlakunya UndangUndang Perkawinan yang menganutterminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orangtua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yangmenyebutkan bahwa orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah ataudiganti dengan ketentuan baru dalam UndangUndang Perkawinan bahwaorang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan

• yang dimilikinyatersebut untuk melarang dan mengintimidasi Para Penggugat bahkanjuga melaporkan pidana beberapa penjual/pemilik toko di pasaran luastermasuk Para Penggugat, saat ini Para Penggugat sedang dalamproses pidana atas laporan ke Kepolisian oleh Tergugat dan Pelaporlainnya dengan dugaan tindak pidana pelanggaran tentang DesainIndustri, padahal sangatlah jelas bahwa Desain Industri "KRAN"Registrasi Nomor ID 0 021 000D milik Tergugat tersebut tidak barudan sudah menjadi milik umum (public domain

  Dengan mengajukanpermohonan pendaftaran Desain Industri kepada Tergugat Il, makaTergugat ingin mengklaim atau mengakui bahwa Tergugat lahsebagai pendesain "KRAN" tersebut, padahal desain tersebutsebenarnya sudah tidak baru lagi (not novel) dan telah menjadi milikumum (public domain);Bahwa sulit dapat dibayangkan tujuan Tergugat mengajukanpermohonan pendaftaran Desain Industri "KRAN" Registrasi NomorID 0 021 000D tersebut, kecuali Tergugat mempunyai iktikad buruk,ingin memiliki hak monopoli atas Desain

  gugatan ini Penggugat hanyaberalasan yang tidak berdasar dengan menyatakan Hak Desain Industri"KRAN" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000D bertentangan denganketertiban umum dan desain tersebut telah menjadi milik umum (publicdomain) dengan tujuan agar Penggugat terhindar dari tuntutan hukum ataspelanggaran hukum Hak Desain Industri milik Tergugat a quo, padahalPenggugat sudah mengetahui bahwa Desain Industri "KRAN" denganNomor Pendaftaran ID 0 021 000D adalah Hak Eksklusif Tergugat danbukan public domain

  Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0021 000D dengan judul "KRAN" atas nama Tergugat tidak memilikikebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (public domain);3. Menyatakan bahwa Desain Industri yang terdaftar dengan NomorPendaftaran ID 0 021 000D dengan judul "KRAN" atas nama Tergugat telahdiajukan dengan iktikad tidak baik dan merupakan tindakan yang bertentangandengan perundangundangan sehingga melanggar ketertiban umum;Halaman 14 dari 22 hal Put.

  Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia; Bahwa kebaharuan yang dimaksud harus ditetapbkan pada saatpermohonan diajukan dan tidak ada pihak yang lain yang dapatmembuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah adapengungkapan atau publikasi sebelumnya baik secara tertulis maupun lisan(publik domain);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti salah penerapan hukum yangmengatakan:Bahwa dengan Bukti P3 sampai dengan P27 menunjukkan bahwa DesainIndustri KRAN atas nama Tergugat

• ANTONY SUSANTO berperan sebagai ahli IT yang manapekerjaannya atas permintaan sdr WYLIE untuk menyewa Domain danMenyewa Server;C. EVITA VEREN Berperan sebagai pembuat Artikel atau tulisanyang berbau perjudian jenis judi online;d. lIN SAFITRI Sebagai leader dari Telemarketing Pemasar JudiOnline.e. PUTRI HERMALIA berperan sebagai Telemarketing PemasarJudi Online;f. SILVI EZIANITA berperan sebagai Telemarketing PemasarJudi Online;g.

  ADINDA PUTRI ANJANIS berperan sebagai Telemarketing Pemasar Judi OnlineBahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bagian IT padaPerjudian Jenis Online dengan Web hitp:/www.agensloto.com,http:/Awww.spinroma.com dan hittp:/Awww.pulsasloto.com adalah sewaserver dari website hostinger.com dengan harga sewa per tahunsejumlah Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkandengan cara bayar online / paypal dan membeli domain website sejumlah+ 100 (Seratus) domain yang dibayarkan dengan cara bayar

  online /paypal;Bahwa Tujuan Saksi menyewa server dan membeli domain adalahsebagai sarana yang Saksi berikan kepada sdr.

  VERENuntuk membuat artikel perjudian jenis online; Bahwa Yang dimaksud dengan :server yaitu tempat yang terhubung dengan internet yang digunakanuntuk memposting website, dan domain website yaitu nama dan alamatwebsite;cara membuat server dan domain yaitu: ada permintaan beli domain dan sewa Server ; membeli domain (namebrigt / tempat beli domain); menyewa server ke provider (Seekahost dan hostinger); memasang domain ke server melaporkan kepada sdr.

  ANTONY SUSANTO berperan sebagai ahli IT yang manapekerjaannya atas permintaan Saksi WYLIE untuk menyewa Domain danMenyewa Server;C. EVITA VEREN Berperan sebagai pembuat Artikel atau tulisanyang berbau perjudian jenis judi online;d. lIN SAFITRI Sebagai leader dari Telemarketing Pemasar JudiOnline;e. PUTRI HERMALIA berperan sebagai Telemarketing PemasarJudi Online;f. SILVI EZIANITA berperan sebagai Telemarketing Pemasar Judi Online;g.

• Dengan demikian dapat dikualifikasi sebagai keterangan deauditu/hearsay (keterangan yang tidak berdasarkan pengetahuan langsung);Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapatbahwa keterangan de auditu tidak harus diterapkan secara general, sebabdalam domain (konteks) permasalahan hukum tertentu keterangan de auditutidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (indispensability),khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (very personal cases)sebagaimana dalam permasalahan

  Fakta demikian jauh berbeda dengan faktamengenai perbuatan hukum dalam domain keperdataan lainnya, dimanakeberadaan saksi menjadi suatu) yang sangat menentukan karenamemperkuat keabsahan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan perselisihandan pertengkaran pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapatHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2016/PA.Pwlmungkin disembunyikan karena dinilai aib keluarga.

  Oleh karena itu,penerapan secara strict / unflexible (kaku) terhadap keterangan de auditudalam domain perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalamkasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 R.Bg.

  ;Menimbang, bahwa kondisi eksepsional yang dimaksud Majelis Hakimdalam kaitannya dengan perkara ini adalah domain perkara (perceraian) dansifat very personal yang melekat pada perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua saksiPemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon telah menikah lagi dengan lakilaki lain yang bernamaImam, oleh Majelis Hakim, dikonstruksi sebagai bukti persangkaan yangkekuatan pembuktiannya

• Pejabat peradilan yang lain.Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut di muka merupakanbeberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukumkekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifiksemakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali,dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tuaanak yang berada dalam perwalian.Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas /ex posteriori derogatelegi priori, banhwa ketentuan

  hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuanhukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlakulagi sejak berlakunya UndangUndang Perkawinan yang menganut terminologiserta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua danHal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkanbahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut

• PENGGUGAT memohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:PRIMAIR:1.Menerima dan mengabulkan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM iniuntuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan TERGUGAT dengan menyatakan PENGGUGAT tidaklolos adalah suatu PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUNM, hingga sudahsepatunya lelang sesuai dengan pengumananlelang nomor:001.Pm/612/UPJKMJ/2019, melalui surat kabar Galamedia, tanggal 30 juli2019 atau lelang pada alamat domain

  Bahwa penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanoa kehadiran pesertalelang melalui internet cara tertutup (close bidding) pada aplikasi lelang melaluiinternet (eauction) pada alamat domain https://www.lelang.go.id/ pada tanggal 6Agustus 2019;4. Bahwa pelaksanaan lelang a quo dilakukan menurut UndangUndang Lelang(Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3)jo.

  Pejabat Lelang) tetapmelakukan verifikasi dokumen setelah dokumen kelengkapan lelang diunggahkedalam sistem aplikasi lelang internet (eauction);Bahwa selain itu, dalam catatan penyetoran uang jaminan pada sistem aplikasilelang internet (eauction) pada alamat domain https://www.lelang.go.id/, PejabatLelang juga telah memberikan catatan/pemberitahuan yakni dalam halpenyetoran uang jaminan berupa transfer atau pemindahbukuan, namapemilik rekening harus sama dengan nama peserta (pemilik akunlelang);Bahwa

  Bahwa dalam isi gugatan penggugat poin 17 huruf C:Diluar kerugian tersebut Penggugat meminta bahwa Tergugat II memintamaaf kepada publik melalui surat kabar Nasional bahwa telah melakukankesalahan dalam lelang yang diumumkan dengan pengumuman lelangnomor :001.PM/612/UPJKMJ/2019, melalui surat kabar Galamedia, tanggal30 Juli 2019 atau lelang pada alamat domain https:// www.lelang.go.id/dengan kode lot lelang :SEVPOT, Nama Lot Lelang : IndPower;Berdasarkan isi gugatan tersebut diatas, bahwa Tergugat

  permohonan lelang asetkepada Tergugat dengan surat Nomor : 26/612/UPJPKMJ/2019 tanggal 9 Mei2019 perihal surat permohonan lelang aset (Bukti TII8);Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan jawaban dengan mengirim suratdengan Nomor : S1060/WKN.8/KNL.0105/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihalPenetapan hari & tanggal lelang, dengan menetapkan pelaksanaan lelangdengan jenis penawaran lelang melalui internet (close bidding) pada: Hari dan tanggal : Selasa, 06 Agustus 2019 Batas akhir penawaran : 14.00 wib Alamat Domain

• PERKARA AQUO BUKAN MERUPAKAN DOMAIN HUKUM PIDANAAKAN TETAPI MERUPAKAN DOMAIN HUKUM PERDATA ; Bahwa jika dicermati perkara aquo dan dikaitkan dengan dakwaan JaksaPenuntut Umum yang mendalilkan dalam dakwaannya dakwaan kesatatupada halaman 2 (dua) point kedua menyebutkan selanjutnya TerdakwaHamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan menguasai arealkawasan Hutan Tanaman Indusiri milik PT.

  menduduki kawasan hutan secara tidak sah tidak dapatditerapbkan dalam perkara aquo sebab Terdakwa mengusai danmengusahai tanah tersebut berdasarkan alas hak yang jelas dan sah ;e Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Rantauprapat yangmenyidangkan perkara aquo seharusnya haruslah menyidangkanperkara aquo secara perdata dan setelah ad putusan perdata yangmenyatakan siapa yang berhak atas tanah terperkara batrulah dilakukanpersidangan secara pidana oleh karena sengketa hak kepemilikan atastanah bukanlah domain

  PERKARA A QUO BUKAN MERUPAKAN DOMAIN HUKUM PIDANAAKAN TETAPI MERUPAKAN DOMAIN HUKUM PERDATA, karenaTerdakwa memiliki alas bukti kepemilikan atas tanah Tempat KejadianPerkara ;4. DAKWAAN JAKSA PUNUNTUT UMUM TIDAK CERMAT, JELAS DANTERANG MERINCI TENTANG WAKTU (TEMPUS DELICTIE) DANTINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA ;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil keberatan Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimanadiuraikan di bawah ini ;Ad. 1. 1.

  PERKARA A QUO BUKAN MERUPAKAN DOMAIN HUKUM PIDANAAKAN TETAPI MERUPAKAN DOMAIN HUKUM PERDATA, karenaTerdakwa memiliki alas bukti Kepemilikan atas tanah Tempat KejadianPerkara ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikanberkas perkara khususnya Nota Eksepsi/Keberatan Penasihat HukumTerdakwa dan Bukti pendahuluan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwakhususnya Bukti Terdakwa2 (Foto copy Surat Persetujuan Membuka TanahKosong, No. : 1/KK/1964, tanggal 26 Mei 1964), Bukti Terdakwa3

  Nomor 8tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, demi terwujudnya kepastianhukum, maka adalah patut dan berdasarkan hukum untuk tidak melanjutkanpemeriksaan pokok perkara ini dalam peradilan pidana dan dalil EksepsiPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perkaraa quo bukan merupakan domain hukum pidana akan tetapi merupakan domainhukum perdata, cukup beralasan