pihak yang belum mendapat izin perceraian dari atasannya /pejabat dengan menunda sidang selama 6 ( enam ) bulan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan dalam3 ( tiga ) kali sidang tanpa alasan sah setelah dipanggil secara resmi dan patut, makatidak ada kewajiban Majelis Hakim untuk menunda persidangan dan memberikesempatan Tergugat mengurus izin dari pejabat dimaksud dan sesuai dengan Pasal 149Rbg, Majelis Hakim dapat memutus dengan Verstek;Menimbang, bahwa apabila ada sangsi

UNTUK MENANDATANGANI SURATPERNYATAAN MENGGARAP TANAH karena TERGUGAT Il belimmenjabat sebagai Ketua RT. 03/RW VI Kelurahan Menteng KecamatanJekan Raya.Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku semua Surat Keterangan Tanahyang ditanda tangani oleh TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN ORANGANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAANMENGGARAP TANAH karena pada tanggal 4 Juni 2006 dan tanggal 6 Juni2006 belum menjabat sebagai Ketua RT. 03/RW.VI Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya.Bahwa Tergugat Patut diberi sangsi

hukuman penjara karena melakukanpenipuan yakni menjual kembali tanah yang telah dijual padaPENGGUGAT.Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, menggunakan SKT Palsu untukmembuat Sertifikat di BPN Kota Palangka Raya, terbukti SKT tersebut telahdimasukkan sebagai Pendaftaran Hak di BPN Kota Palangka Raya, untukitu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV patut diberi sangsi hukuman penjaraMEMBUAT DAN MENGGUNAKAN SKT PALSU.Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI patut diberisangsi hukuman penjara membuat SKT

ObosHal. 25 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK10.11.12.Permai RT 07/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya,Palangkaraya.Bahwa TERGUGAT patut diberi sangsi hukuman Penjara karenamelakukan penipuan kepada PENGGUGAT yakni menjual kembali tanahyang telah dijual pada PENGUGGAT.Bahwa TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV, patut diberi sangsi hukumanPenjara membuat SKT Palsu dan menggunakannya untuk proses SertifikatBahwa TERGUGAT Il, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI patut diberisangsi hukuman Penjara membuat

Obat tersebut tersedia di apotik yang sudahmemiliki ijin edar dengan dibawah pengawasan seorang apoirker.Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyimpan dan menjual obat daftar Gdapat dikenai sangsi pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatansecara illegal.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barangbukti berupa :1.854 butir obat Dekstro dan sebuah HP Nokia warna hitam ;Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum jugamengajukan Surat Bukti yang terlampir

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyimpan dan menjual obat daftar Gdapat dikenai sangsi pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatansecara illegal.Penuntut Umum memberitahukan bahwa saksisaksi yang diajukan sudahcukup, oleh karena itu acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaanterhadap terdakwa.Atas pertanyaan yang diajukan, terdakwa memberikan jawaban padapokoknya sebagai berikut :Kepada terdakwa : DARMANTO bin SAMIJAN Saudara pernah diperiksa Penyidik ?

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugatselama 6 bulan guna mengurus surat keterangan dari atasan Tergugat karena Tergugat yangberstatus sebagai Kepala Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponororgo akan tetapiTergugat sampai perkaranya diputus oleh Majelis Hakim tidak mendapatkan surat keterangandari atasan Tergugat dengan demikian Tergugat telah tidak mentaati PP.NO.10 Tahun 1983dan PP.No.45 Tahun 1990 dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat sanggupmenerima sangsi

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akanmemberikan sangsi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian olehkarena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militersetelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baikdilingkungan Ma Kodim 0610/Smd dan atau militer umumnya.5.

Sangsi Administrast: Bunga Pasal 13 (2) KUP Nihil 139.220.7864, Kenaikan Pasal 13 (3) HurufaKUP 308,113,800 Nihil&. Jumlah yang masih harus dibayar 924.341.400 40, 764.084,Terbilang : (empat puluh tujuh ratus enam puluh empat ribu delapanpuluh empat rupiah).Mengenai jumlah yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak sebesarRp. 40,764.084 telah disetor sebesar Rp. 2.500.000 pada tanggal 8Apustus 2003 (SSP terlampir).

Bahwa oleh karena Terlawan dan Terlawan Il telah melakukanperbuatan melawan hukum adat yang berlaku di Nagari Bawan, makasecara adat, maka Pelawan menerapkan sangsi adat Minangkabau yangberlaku dengan sebutan kok siriah dibaliakkan kagagangnyo, kok pinangdibaliakkan ka tampuaknyo, guna memulinkan keadaan masyarakatHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.hukum adat yang terganggu, maka objek sangketa ditarik kembali secaraadat menjadi Tanah Ulayat Ninik Mamak Nagari Bawan.Maka Oleh Sebab

berstatus istri orang, akibatdari perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat dengan selingkuhannya diselesaikan di rumah kepala Desa untuk mempertangung jawabkanperbuatannya, Tergugat di beri sanksi dengan surat perjanjian tidak akanmengulangi perbuatannya, sedangkan perempuan selingkuhannya tersebutdi usir dari Desa Giri Kencana, setelah itu pada tahun 2013 Tergugat digrebek oleh karang taruna beserta warga Desa Giri Kencana sedangberduaan di dalam rumah dengan perempuan yang bernama Heni, Tergugatdi kenai sangsi

nilai daya guna keadilan, dan nilaidaya guna kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, 2000:1999);Bahwa berkenaan dengan halhal yang telah pemohon kasasi nyatakansebagai alasanalasan kasasi tersebut di atas, pastinya apabila Judex Factidengan benar telah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimanamestinya, tidak lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan, serta tidak melampaui kKewenangannya tentunya putusanJudex Facti tersebut tidakmenjatuhkan sangsi

berupa tindakan yaitu perintahkepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melaluirehabilitasi akan tetapi akan menjatuhkan sangsi berupa pidana terhadapTerdakwa Febrinaldo pgl Aldo;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka karena perbuatanTerdakwa Febrinaldo pgl Aldo, benarbenar merupakan perbuatan tindak pidanaTanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan bagidirinya sendiri sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiair Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang No. 35 Tahun

RapatAnggota merupakan media forum pengambilan keputusan yang didalam mengambil putusan tersebut harus bersumber padamekanisme dan prosedur yang diatur di dalam UUP, AD dan ARTKoperasi Gemah Ripah serta bukan karena Keputusan RapatAnggota untuk meligitimasi; Bahwa sementara bukti P.7 sendiri menyangkut pemberian sangsikepada Penggugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak diatur didalam UUP, AD dan ART Koperasi Gemah Ripah sehingga sangatbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di manapemberian sangsi

dan tata cara telah diatur di dalam UUP, AD danART Koperasi gemah Ripah termasuk sangsi apa saja yang harusdiberikan kepada Anggota Koperasi termasuk Penggugat/PemohonKasasi; Bahwa sementara saksi ahli Dra.

No.841/PDT/2016/PT SBYtanopa mengikut sertakan pihak Penggugat sebagai ahli warisnyaapalagi disertai dengan sangsi sita jaminan dengan suku bungayang tinggi yaitu 4% per hari setelah 6 (enam) bulan;Maka sudilah bapak majelis hakim untuk menjatuhkan keputusanyang amar bunyinya ialah menghukum Tergugat , Ill, IV, dan V untuk:1. Mengganti rugi atas pencemaran namabaik dengan caraMemberikan keterangan palsu) atau. bohong ' sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) kepada Penggugat;2.

Bahwa pada 8 tersebut,Tergugat merasa pesimis,karena seharusnya Penggugatmendapatkan sangsi hukumkarena telah berselingkuhdengan lakilaki lain;9.

DesaBukit Tiga, tanpa menyebutkan yang bersangkutan sebagai Pegawai PencatatHal. 5 dari 11, Putusan No. 01/Pdt.G/2020/PTA.JbNikah (PPN) atau Pembantu PPN, hal ini menunjukkan bahwa pelaksana nikahbukanlah pejabat resmi atau dengan kata lain pernikahan Pemohon denganPemohon II telah dilaksanakan oleh orang yang tidak punya hak dan kewenanganuntuk melaksanakannya, sehingga yang bersangkutan telah melanggar ketentuanpasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, bahkandapat dijatuhi sangsi

Terhadappelanggaran tersebut, berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40tahun2012 Pasal 13 ayat (1), akan dikenakan sangsi administratif.4. Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABELTV, telah Bergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu,sehingga sanksi yang seharusnya diberikan adalah kepada PT.SURYA KABEL TV bersama sama dengan (Terdakwa) berupa sanksiAdministratif.5.

Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV, telahBergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehingga sanksiyang seharusnya diberikan adalah kepada PT. SURYA KABEL TV bersamasama dengan (Terdakwa) berupa sanksi Administratif.Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2016./PN. Trg.5.

dilakukan oleh Terdakwa terhadap mantan suaminya; Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran dengan menulis tentang Dzolim danpengambilan anakanak oleh saksi Abdul Rozaq kepada Terdakwa melalui Facebooknyadengan menyebut nama, pangkat dan kedinasan saksi AbdulRozaq ; Bahwa pencemaran tersebut dilakukan terdakwa setelah terdakwaberceraidengan saksni Abdul Rozaq ; = Bahwa dampak dari penulisan terdakwa tersebut Saksi Abdul Rozaq kemudiandiperiksa oleh badan pengawasan dari TNI AL ; Bahwa saksi tidak tahu sangsi

yang dilakukan oleh Terdakwaterhadap mantan suaminya tersebut ; mea Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran dengan menulis tentangDzolim dan pengambilan anakanak oleh saksi Abdul Rozaq kepada Terdakwamelalui Facebooknya dengan menyebut nama, pangkat dan kedinasan saksiAbdul Rozaq, hal itu dilakukan terdakwa setelah terdakwa bercerai dengan saksni AbdulRozaq ; ae Bahwa dampak dari penulisan terdakwa tersebut Saksi Abdul Rozaq kemudiandiperiksa oleh badan pengawasan dari TNI AL, tetapi saksi tidak tahu sangsi

Dampak daripenulisan terdakwa tersebut Saksi Abdul Rozaq kemudian diperiksa oleh badanpengawasan dari TNI AL, tetapi saksi tidak tahu sangsi apa yang dijatuhkan pada AbdulRozaq ; Menimbang, bahwa saksi Djoko Purwono yang bekerja di Dinas Kominfo PemprovJatim sebagai Kepala Bidang Pengembangan Tehnologi Informatika sebagai ahli telahmenerangkan bahwa Facebook adalah situs yang dibangun oleh seseorang untukkeperluan pertemanan dan dapat digunakan secara positif maupun negatif.

Dengan demikiankegiatan tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 53 Undangundang Nomor 22 Tahun2001. Selanjutnya kegiatan tersebut juga dapat dikatakanmelakukan pelanggaran penyalahgunaan apabila kegiatantersebut termotivasi untuk keuntungan dan kepentingan pribadiyaitu melakukan pembelian BBM yang melebihi kebutuhan dankelebihan tersebut dijual kembali terutama kepada yang tidakberhak untuk mendapatkannya.

Terhadap penyalahgunaantersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana diatur dalamPasal 55 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001.Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.Menimbang, bahwa keterangan saksi selengkapnya tertuangdalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, yang untuk singkatnyadianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengarketerangannya dibawah sumpah dan yang dibacakan tersebut,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Dengan demikiankegiatan tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 53 Undangundang Nomor 22 Tahun2001. Selanjutnya kegiatan tersebut juga dapat dikatakanmelakukan pelanggaran penyalahgunaan apabila kegiatantersebut termotivasi untuk keuntungan dan kepentingan pribadiyaitu melakukan pembelian BBM yang melebihi kebutuhan dankelebihan tersebut dijual kembali terutama kepada yang tidakberhak untuk mendapatkannya.

Terhadap penyalahgunaantersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana diatur dalamPasal 55 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001.Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.Menimbang, bahwa keterangan saksi selengkapnya tertuangdalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, yang untuk singkatnyadianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengarketerangannya dibawah sumpah dan yang dibacakan tersebut,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

ini akan berdampakkepada penerapan sangsi atas tindak pidana yang terjadi ini, dimana PenuntutUmum berpendapat bahwa sangsi yang tepat di terapbkan dalam kasus iniadalah perampasan kemerdekaan di tambah pidana denda sedangkan menurutPenasehat Hukum Terdakwa sangsi yang tepat diterapkan dalam kasus iniadalah berupa pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor;Menimbang setelah Majelis Hakim pelajari dan kaji dari uraian, baikuraian tuntutan Penuntut Umum maupun uraian Pledoi (pembelaan) dariPenasehat

Nomor 567 K/Pdt/2017 Para Penggugat pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kredit selama satu (1) tahunsebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan denda penaltipada satu bank swasta sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Para Penggugat pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kredit selama satu (1) tahunpada suatu bank swasta sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus jutarupiah);8

Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV,telah Bergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehinggasanksi yang seharusnya diberikan adalah kepada PT. SURYA KABEL TVbersama sama dengan (Terdakwa) berupa sanksi Administratif.Bahwa penyebutan nama TV.

Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.. Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV,telah Bergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehinggasanksi yang seharusnya diberikan adalah kepada PT. SURYA KABEL TVbersama sama dengan (Terdakwa) berupa sanksi Administratif.. Bahwa penyebutan nama TV.