Pemohon PKPU, Termohon PKPU, Tim Pengurus dan ParaKreditur untuk memberikan tanggapannya terkait dengan hasil voting perpanjangan PKPUtersebut guna mendengar keberatan dan/atau penolakan terhadap hasil voting tersebut dandicatatkan dalam Berita Acara Persidangan;Menimbang bahwa diperlukan adanya suatu Kepastian/Jaminan atas akan terlaksananyarencana perdamaian yang nantinya akan diajukan oleh Debitur, maka perlu diperintahkan kepadaDebitur untuk menyampaikan buktibukti yang cukup terkait halhal yang melandasi

O05 Rw.010 Kelurahan Pondok Karya,Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, setelahmajelis teliti, apa yang digugat tersebut tidakdirumuskan dengan jelas dalam posita gugatan tentangpenegasan DASAR HUKUM (RECHTGROND) dan DASAR PERISTIWA(FIUTELJKEGROND) yang melandasi gugatan tersebut, secarajelasnya adalah: Tidak dijelaskan luasnya obyek sengketa; Tidak dijelaskan batas batasnya; Tidak dijelaskan bangunan yang ada di atasnyaberbentuk permanen, semi permanen dan sebagainya; Bila dapat dibeli, kapan

Majelis HakimTingkat Banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama a quo dapatdikuatkan;Menimbang bahwa, keberatan kedua yang disampaikan olehPembanding adalah : dalam halaman 22 alenia 3 kurang dicermati, menyatakanNamun Tergugat membenarkan adanya konflik antara Penggugat dengan ibuTergugat dengan maksud agar Penggugat diam dan pertengkaran tidakberlanjut menunjukkan terkesan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalampertimbangan hukumnya membuat penafsiran hukum tanpa didukung olehbuktibukti yang melandasi

juga menjelaskan bahwa permasalahan sebidangtanah milik KUTENG yang rencananya akan diberikan kepadaPemohon yang letaknya bersambitan dengan tanah milik IYANbin JONANG (korban) sudah digantikan, dan atau dialinkandengan sebidang telah lain milik KUTENG yang letaknya dibelakang rumah Pemohon, dan permasalahannya sudah diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan.Bahwa dengan ditemukan bukti PK.2, juga secara jelas dannyata telah menjawab uraianuraian dalam pertimbanganpertimbangan hukum yang melandasi

No.78 PK/Pid/20062.4.2.tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undangundang, oleh karenanya pertimbanganpertimbangan Yudex Factie Pengadilan Tinggi KalimantanTengah ternyata tidak sesuai dengan pertimbanganpertimbangan Pengadilan Tingkat Pertamain casu Pengadilan Negeri Muara Teweh khususnya tentang pembuktian dakwaan dan pidanayang dijatunkan kepada Pemohon.Bahwa pertimbanganpertimbangan yang melandasi Yudex Factie Pengadilan Tinggi KalimantanTengah ternyata telah memutar balikkan faktafaktahukum/hasil

No.78 PK/Pid/2006Yudisprudensi putusan Mahkamah Agung sertaKeputusan Menteri Kehakiman dan pertimbanganpertimbangan hukum yang melandasi putusan"Judex Factie itu sendiri tidak sesuai dengan faktafakta hukum alias memutarbalikkan faktafaktapersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama incasu Pengadilan Negeri Muara Teweh, khususnyaputusan terhadap Dakwaan Kesatu, terhadapputusan Yudex Factie demikian dikategorikansebagai telah melanggar Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999.2.4.3.

Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebutberdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Agama, melainkan kewenangan secaraabsolut Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan AgamaTanjungpinang harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa salah satu azas peradilan adalah sederhana,cepat dan biaya ringan, azas ini diatur dalam

No 1077/Pdt.G/2019/PA.TmgMenimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkanperkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan

Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatanrekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasarperistiwa (fijtelijkegrond) yang melandasi gugatan tersebut; dan (3).Menyebut dengan rinci petitum gugatan rekonvensi tersebut.

Gugatanrekonvensi yang tidak memenuhi ketiga syarat formil tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan MA Nomor 1154K/Sip/1973,tanggal 1 April 1975);Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terbukti gugatan balikTermohon telah memuat unsur subjek dan petitum, namun tidak memuatunsur posita yang menjelaskan tentang dasar hukum (rechtsgrond) dandasar peristiwa (fijtelj/kegrond) yang melandasi gugatan tersebut, lagi pulaTermohon juga tidak mengajukan alat bukti yang dapat menguatkantuntutannya

terhadapputusan yang demikian putusan tersebut tidak dapat dieksekusi atau NONEKSKUTABEL;Bahwa hingga saat ini Sertifikat Hak Nomor 30 Tahun 2001 atas namaPemerintah Kabupaten Aceh Timur, Sertifikat Hak Pakai Nomor 31 Tahun2001 atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Sertifikat Hak PakaiNomor 32 Tahun 2001 atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur danHalaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/Pdt/2018/PT.BNA.12.13.14.Sertifikat Hak Pakai Nomor 33 Tahun 2001 atas nama Pemerintah KabupatenAceh Timur yang melandasi

Kecamatan Idi Rayeuk,Kabupaten Aceh Timur berdasarkanSertifikat Hak Nomor 30 Tahun 2001 atas nama Pemerintah Kabupaten AcehTimur, Sertifikat Hak Pakai Nomor 31 Tahun 2001 atas nama PemerintahKabupaten Aceh Timur, Sertifikat Hak Pakai Nomor 32 Tahun 2001 atasnama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 33Tahun 2001 atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah milik sahPara Pelawan;Bahwa dikarenakan hingga saat ini alas hak lainnya yang juga masih berlakusecara hukum yang melandasi

Bahwa melandasi uraian gugatan diatas estimasi nilai Outbound Flying Foxterpasang dipondok pesantren Jawarihul Hikmah Tulungagung sebesarRp.140.000.000,( seratus empat puluh juta rupiah) merupakan penilaianataupun harga sepihak dan perlu diperhitungkan ulang karena tidak logis dantidak riel bahkan ada dugaan mark up dan karenanya penilaiannya nilai outboundFlying fox yang logis, riel dan tidak mark up dan bila perlu meminta jasapenilaian Apprasial Independen atau dengan kata lain harga yang ditentukantidak

melandasi kesepakatan ataupun perjanjian yang sah sebagaimanaditentukan pasal 1320 KUHPerdata Indonesia;3.

Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkanhukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya agama yang dianut olehPenggugat dan Tergugat adalah non muslim, maka berdasarkan asas personalitaskeislaman, perkara aquo bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama,sehingga Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang mengadili perkara aquo.Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke

Pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam di Indonesia, oleh karena itu. gugatan Penggugat patutdikabulkan;Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yangdijatunkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf(c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkanperkara

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pat.G/2018/Pn SgmTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSungguminasa pada tanggal 6 April 2018 dalam Register Nomor31/Pdt.G/2018/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:A.Adapun kronologis yang melandasi

Rp. 92.240.000 (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) belumdibayarkan oleh Tergugat;B.Adapun dasar hukum yang melandasi pengajuan gugatanPerbuatan Melawan Hukum ini adalah:1.

AktaJual Beli Nomor 195/IN/KTL/2007 tanggal 12 Maret 2007, tanpamelibatkan dan tanpa persetujuan Penggugat;5 Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan atau siapa saja yangmendapatkan hak daripadanya telah melakukan perbuatan melawanhukum karena menguasai tanah sengketa dengan alas hak yang tidak sah;101112SUBSIDAIR:Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Akta JualBeli Nomor 195/III/KLT/2007, tertanggal 12 Maret 2007, tentang jualbeli tanah sengketa dan suratsurat lain yang melandasi

adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, karena mengusai dengan alas hak yangtidak sah;6 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumAkta Jual Beli Nomor 195/IM/KLT/2007 tanggal 12 Maret2007 dan suratsurat lain yang melandasi penguasaan TergugatI atas tanah Almarhum P. Satidja alias Djatiman/tanah sengketa,sebagaimana yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 1294,Persil 10, Klas D.IV, Luas 0,124 Ha (1240 M72);7 Menyatakan bahwa segala suratsurat yang terbit atas tanahAlmarhum PP.

Nomor 3231 K/Pdt/2017Lelang dikarenakan perlawanan yang diajukan Pelawan tanpa adanyasengketa hukum yang melandasi perlawanan tersebut;Terlawan III:Dalam Eksepsi:Plurium Litis Consortium:Bahwa pada pokoknya menyatakan Para Pelawan seharusnyaikutmenggugat BPN Kabupaten Cilacap;Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan NegeriCilacap telah memberikan putusan Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Clp., tanggal 9Juni 2016, dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Terlawan II dan Ill

No. 04.P/HUM/2000.Berita Acara tersebut bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) huruf cUndangUndang No.22 Tahun 1999 (bukti P6) yang menegaskanbahwa Panitia Pemilinan bertugas menjadi penanggungjawabpenyelenggaraan pemilihan ;Berita Acara No.51/PAN/DPRD/TT/2000 tersebut tidak bisa dijadikansebagai bukti pertanggung jawaban Panitia Pemilinan karena materiyang diatur dan melandasi Keputusan DPRD tersebut yaitu KeputusanPimpinan DPRD No.04/KEP/PIMDPRD/TT/2000, Berita AcaraNo.50/PAN/DPRD/TT/2000 dan Berita

yuridisPengadilan Agama Denpasar;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. merupakan bukti Penolakandari KUA Kecamatan Denpasara Barat, maka telah terbukti Pemohon dan calonsuami Pemohon telah mendaftarkan pernikahan pada KUA KecamatanDenpasar Barat namun ditolak oleh KUA tersebut karena persyaratanpernikahan belum lengkap yaitu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. maka telah terbukti bahwaPemohon sekarang adalah berstatus janda cerai;Menimbang bahwa yang melandasi

tersebut keadaannya dalam keadaan tertekan dan ketakutan karena diancam oleh Terbanding . bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebutsecara formal memang telah memenuhi unsurunsur ketentuanperjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal1338 KUHPerdata, namun dibalik perbuatan yang dilakukan terbandingterhadap para pembanding sangat merugikan orang, karena digunakandengan cara yang tidak benar yang dapat membatalkan perjanjiantersebut, knususnya itikad baik yang melandasi

RayaGembong KM 03, RT 03 RW 02 Desa Gembong Kecamatan BojongsariKabupaten Purbalingga pada sidang yang pertama dan kedua, menurutsaya dan saya pikir itu tidak melandasi sebagai alasan atau pertimbanganuntuk seorang isteri menggugat cerai kepada Suam1 ; Alasan dan pertimbangan yang disampaikan itu saya menyadari danmemahami, namun itu semua terjadi di luar kKesadaran saya karena padasaat itu saya dalam kondisi marah dan tidak bisa mengendalikan dirisetelah mengetahui bahwa isteri saya yang baru menikah

Tergugat mempunyai sifat egois dan tidak pernah membantuPenggugat dalam mengurus anak ; Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengatakan kalau gugatanPenggugat tkdak melandasi sebagai alasan atau pertimbangan untukseorang istri menggugat cerai kepada suami menurut Penggugat adalahtidak benar karena gugatan Penggugat sudah secara jelas dan runtutmenguraikan alasanalasan mengapa Penggugat sebagai seorang istrimengajukan gugatan cerai kepada suami dan yang menjadi alasan utamapengajuan cerai ini adalah

yang notabenenya jugatelah mempunyai anak dua orang, sedangkan Tergugat sendiri bekerja di PTPelayaran luar negeri dan baru bisa pulang setelah 11 bulan, maka sangat wajarlahbila anak tersebut diberikan hak asuhnya kepada Ibu kandungnya sendiri ;Dalam Rekonvensi :Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan PenggugatRekonvensi, tidak dirumuskan dengan jelas posita atau dalildalil gugatanrekonvensi, berupa penegasan dasardasar hukumnya (rechtsgrond ) dan dasarperistiwa ( fijteljkegrond ) yang melandasi

sengketakepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu tentang siapayang berhak atas bidang tanah yang disengketakan, paakah Penggugatatau Tergugat II Intervensi dan apakah Perjanjian Perdamaian tersebutbersifat mengikat bagi para Pihak yang mengikat din ...dst.Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diperkuat olehHakim Tingkat Banding a quo, telah salah menerapkan hukum, khususnyahukum pembuktian dan serta pertimbangan hukumnya tidak memuat alasandan dasar hukum yang cukup melandasi

Keberatan Kasasi Ketiga.Bahwa Judex Facti Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukumdengan mengambil alih pertimbangan Judex Facti tingkat pertama,khususnya hukum acara dan serta pertimbangan hukumnya tidak memuatalasan dan dasar hukum yang cukup melandasi putusannya sehinggamerupakan suatu Putusan yang Tidak Lengkap (onvoldoende gemotiveerd)Halaman 13 dari 17 halaman.