Tahun Sidang 20182019 (Bukti P5)agar segera terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat, sertaTergugat mengabaikan keberatan/Gugatan dengan nomor register perkara: 596/Pdt.G/ 2018/PN.JKT.PST., (Bukti P6) yang diajukan karena adanyapengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga Tergugatmelanggar Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan

Nurdin Tampubolon sebagaiAnggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Surat NomorB/117/DPPHANURA/IX/2018, tertanggal 10 September 2018, tentangpengajuan PAW Anggota DPR RI Fraksi Hanura;2.

/AW/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018, perihal : Tidak melakukanPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI dari Fraksi PartaiHanura atas nama Ir.

Berdasarkan Surat Keputusan PAW Partai Hanura terhadap Penggugatselanjutnya Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA melalui suratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018 tanggal 10 September 2018perihal : Pengajuan PAW angota DPRRI Fraksi Hanura memohonkepada DPRIRI untuk segera memproses PAW Anggota DPRRIFraksi HANURA an Penggugat.

Nurdin Tampubolon sebagai Anggota Partai HatiNurani Rakyat (HANURA) ; (fotokopi dari fotokopi) ;Berita online dari website www.gedungdpr.net dengan judulDPR diminta segera lantik 9 Anggota PAW Hanura,tertanggal 3 November 2018 ; (fotokopi dari fotokopi hasilprint out) ;Berita online dari website www.jpnn.com dengan judulHanura minta segera lantik sembilan Anggota PAW DPR,tertanggal 4 November 2018 ; (fotokopi dari fotokopi hasilprint out) ;Berita online dari website www.jpnn.com dengan judulHanura

Surat pengusulan Pergantian Antar Waktu) (PAW) Nomor 030/PKPIDN/HU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 terhadap Tergugat II yang diajukanoleh Penggugat kepada Tergugat selaku Ketua DPRD Kabupaten HalmaheraUtara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;4.

Dengan tidak berlakunya surat pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW)sebagaimana maksud pada ayat 3 di atas, maka Terggugat II tetap menjalankantugasnya selaku Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara sampai periodemasa jabatannya berakhir;Pasal 21. Bahwa Terguggat II berkewajiban memberikan kompensasi berupa uang tunaisebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalamkapasitasnya selaku Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan danPersatuan Indonesia Halmahera Utara;2.

berupa iuran wajib setiapbulan yang disetor ke rekening partai terhitung mulai pada bulan Januari 2019setelah putusan pengadilan dibacakan sampai periode keanggotaan DPRDKabupaten Halmahera Utara berakhir;Pasal 3Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Terggugat sebagaimanaterurai dalam Pasal 1 & Pasal 2 di atas maka, Tergugat dalam kapasitas selakuKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utaratidak lagi menindaklanjuti proses pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW

6 hasil keputsan Rapat Tergugat 1, namunTergugat 1 belum juga merasa puas dan bahkan tidak berhentimenyusun strategi lain untuk dapat menjatunkan kedudukan Penggugatselaku anggota DPRK Pidie Jaya hal ini disebabkan Penggugat menolakpembahagian masa tugas Anggota DPRK sebagaimana yang diputuskanTergugat 1, maka Tergugat 1 mencari cari celah untuk dapatmemecat Penggugat dari Pengurus dan Anggota Partai karena menurutTergugat1 hanya dengan jalan itu yang membuat mulus niat Tergugat untuk dapat mem PAW

)Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya, Sesuai dengan SuratTergugat Il No. 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 07 Maret 2016,sesuai dengan Bukti P 11 ;Bahwa oleh karena surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaanPartai telah diterbitkan Tergugat Il secara melawan hukum dan terhadapsurat Tergugat II tersebut tidak diberikan hak kepada Penggugat untukmengajukan permintaan peninjauan kembali, maka tindakan Tergugat menerbitkan surat permintaan Tergugat untuk melakukan pergantianantar waktu (PAW) terhadap

Menyatakan tindakan Tergugat menrbitkan surat Peringatan , Il danTeguran Keras terhadap Pengugat dalam kapsitas sebagai AnggotaDPRK Pidie Jaya serta Surat Pencabutan Keanggotaan PDA danPermintaan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, adalahtindakan sewenangwenang, tanpa hak dan melawan hukum sertabertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yangtelah menimbulkan kerugian inmatril bagi Penggugat ;3.

Menyatakan tindakan Tergugat menrbitkan Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDAdan Pergantian Antar Waktu Sdr. Tgk. Muslim, SH.I. (Penggugat)bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai PDA, adalahtindakan sewenangwenang, tanpa hak dan melawan hukum sertabertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yangtelah menimbulkan kerugian inmatril bagi Penggugat ;.

Dengan adanya Penggantian AntarHalaman 19 dari 19 halamanWaktu (PAW) tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi pejabat yang masihmenduduki jabatannya. Anggota DPRD belum selesai waktunya untuk menjabatdalam satu periode dengan sewaktuwaktu ia diberhentikan, oleh partai politikpengusungnya. Penggantian Antar Waktu) anggota DPRD bukaninkonstitusional. Undangundang menyediakan ketentuan (legalitas principle)untuk sahnya Penggantian Antar Waktu.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT I, SuratKeputusan TERGUGAT II dan Surat Keputusan TERGUGATIII yang tersebut dalam posita 6, juga telahdigunakan sebagai dasar untuk pengusulan PergantianAntar Waktu (PAW) atas nama PARA PENGGUGAT kepadaDPRD Kabupaten Trenggalek karenanya dalam gugatan iniharus ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT I;.

Bahwa pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atasnama PARA PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I demihukum harus dinyatakan tidak sah karenanya wajibdihentikan atau setidaktidaknya tidak dapat diproseskarena telah didasarkan atas bukti yang cacat hukumyang diterbitkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II danTERGUGAT III selain itu persoalan usulan PAW atasnama PARA PENGGUGAT juga tidak sesuai denganmekanisme dan ketentuan UU Nomor 27 tahun 2009tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas,Turut Tergugat I tidak dapat menolak setiap usulanPergantian antar Waktu (PAW) anggota DPRDKabupaten Trenggalek selama usulan tersebut telahsesual dengan Pasal 383, Pasal 384 dan Pasal 385UU No: 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD.

Untuk itu, permintaan Para Penggugat dalamsurat gugatannya agar pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) atas nama Para Penggugat kepada TurutTergugat I demi hukum dinyatakan tidak sah harusditolak.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, mohonkepada Majelis hakim Pemeriksa perkara ini untukmemutuskan:1. Menolak gugatan Penggugat yang terkait denganTurut Tergugat I;2.

Terhadap status Penggugat selaku Anggota DPRK KabupatenPidie Jaya 2014 2019 saat ini telah dan sedang ada upaya atau prosespemberhentian sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya yang tengahdilakukan oleh Tergugat (Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya)melalui mekanisme Penggantian Antar waktu (selanjutnya disebut PAW)yakni menarik/merecal/ Penggugat dari Keanggotaan DPRK KabupatenHalaman 1 dari 11 Hal. Put.

anggarandasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya;(7) Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif sebagaimanaaturan Partai;(8) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai lainnya;(9) Berhalangan tetap, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsisebagai anggota;Kemudian berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PartaiBulan Bintang Nomor 2 tahun 2016 mekanisme tata cara pergantian AntarWaktu Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif disebutkan;Mekanisme PAW

Periode 20142019 apalagi Surat Tergugat yangditujukan kepada Tergugat Il (DPRK Pidie Jaya) Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar WaktuAnggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang tidak ditandatanganioleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan Bintang hal tersebut bertentangan dengan pasal 3/7 ayat (4)Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 2 tahun 2016;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menerbitkan surat PergantianAntar Waktu (PAW

) yang ditujukan kepada Tergugat II untuk melakukanPAW terhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan KabupatenPidie Jaya hal mana sesuai dengan Surat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang merupakan perbuatan melawan hukumyang nyatanyata secara langsung telah merugikan Penggugat;Bahwa surat PAW Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari2017 tersebut yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat II

Memerintahkan Tergugat Il untuk menangguhkan surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor B005/PCPJEK/04/1438,tanggal 04 Januari 2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Primair:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;3.

Reg : DA 6825 PAW beserta STNK;- 1 (satu) lembar SIM Gol. C atas nama NGATMADI; Dikembalikan kepada saksi Susilawati.- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda, warna Silver Mutiara, No. Reg : Z 1638 YB;- 1 (satu) lembar SIM Gol. BII Umum atas nama ARIEF RAHMAN,SE; Dikembalikan kepada saksi Arief Rahman,SE.- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Putih, No. Reg : DA 8371 TW beserta STNK;- 1 (satu) lembar SIM Gol.

Namun setelah diperiksa dan di beritahu olehpenyidik barulah saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yangmelibatkan Mobil mitshubishi Truck Dump No.Reg : DA 1841 W denganSepeda Motor merk Honda Vario No.Reg : DA 6825 PAW yangdikemudikan oleh suami saksi;Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semuaketerangan yang dituangkan dalam BAP;2.

DA 3496 LV,Sepeda Motor Honda Beat No.Reg : KT 6785 EQ, Sepeda Motor merkHonda Vario No.Reg : DA 6825 PAW, Mobil Honda Jazz warna putih,No.Reg : DA 8371 TW, Mobil Mitsubishi Kuda, No.Reg : Z 1638 Y saksitidak mengetahui dengan jelas. namun setelah diperiksa baru saksimengetahui Yamaha Vega ZR No.

TONI melewati Jl.Trikora.Saat di tkp, di jaluryang saksi gunakan terjadi perlambatan arus yang dimana di depansaksi terdapat beberapa mobil dan saksi melihat Sepeda Motor merkHonda Vario No.Reg: DA 6825 PAW yang dikemudikan oleh seoranglakilaki berpakaian lengkap TNI.

Reg : DA 3496 PAM,sebuah Sepeda Motor HondaBeat No.Reg : KT 6785 EQ, sebuah Sepeda Motor merk Honda VarioNo.Reg : DA 6825 PAW,Mobil Honda Jazz warna putih No.Reg :DA 8371 TW dan Mobil Mitsubishi Kuda No.Reg : Z 1638 YB;Bahwa saksi mengetahui, koroan pengemudi Motor merk Honda VarioNo.Reg : DA 6825 PAW meninggal dunia di RSUD Ulin Banjarmasin.Bahwa saksi selaku pemilik mobil ada memberi santunan kepadakeluarga korban pengemudi Motor merk Honda Vario No.RegHalaman 17 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.B/

2017/PN BjbDA 6825 PAW yakni santunan pertama pada hari Selasa di RSUD UlinBanjarmasin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) yangmemberikan adalah saksi ditemani oleh istri saksi dan yang menerimaadalah istri koroban.

Pengajuan usulan penggantian antar waktu sebagai Anggota DPRDJatim atas diri Penggugat oleh Tergugat Ill tersebut kepada TurutTergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor 160/12128/060/2010 tertanggal 17 Desember 2010 perihal Usulan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur, tidak dilaksanakanberdasarkan: Ketentuan Pasal 333 dan 334 jo.

Pihakpihak yang terlibat dalam proses PAW itu telah diatur dalamUndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD, yang mana prosesnya itu berjenjang, dari Partai Politiksecara adminstratif hanya mengusulkan, kemudian ditindaklanjutisesuail mekanisme sebagaimana dalam undangundang tersebut;o.

Gubernur Jawa Timur sebagai salah satu pihak yang terlibat dalamproses PAW telah mengeluarkan Surat kepada Menteri Dalam Negeriuntuk melaksanakan proses PAW terhadap Penggugat, secarahukum seharusnya ikut digugat, atau dijadikan para pihak dalamgugatan;p.

Kewajiban DPRD Jawa Timur ketika menerima Surat dari PartaiPolitik, in casu DPD Partai Gerindra Jawa Timur tentang PergantianAntar Waktu (PAW), adalah tentu memproses sebagaimana proseduryang ada, apabila tidak memproses justru itu bisa dikatakan tindakanmelawan hukum;Kesimpulan:1.

Uraian tentang perlunya proses PAW yang dilakukan oleh PejabatSementara (Pjs) yaitu Tergugat dan Tergugat Il, dibangun suatupemikiran dan kesan; Seakanakan organisasi Partai Gerindra dalamkondisi yang terancam oleh satu orang yaitu Penggugat, sehinggaperlu dilakukan tindakan PAW kepada Penggugat oleh Tergugat yanghanya berbekal Status Pejabat Sementara (Pjs). Saksi seakanakanmenafikkan proses pergulatan politik. Padahal fenomenapolitiksangat kental dengan keadaaankeaadaan yang tidak pasti.

Bahwa berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPartai NasDem dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagaiHal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.SusParpol/2017Anggota DPRD Kota Semarang sebagaimana dimaksud olehPenggugat dalam Gugatannya, maka sesuai dengan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, Penggugat haruslahmelakukan upaya Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat PlenoDewan Pimpinan Pusat Partai NasDem terlebih dahulu.

) dimana surat usulan PAW tersebut juga dibuat pada bulanApril 2016, sehingga bagaimana mungkin ada kesempatan bagiPemohon Kasasi untuk melakukan Keberatan kepada Mahkamah Partaijika permohonan PAW Pemohon Kasasi sudah diusulkan kepada KetuaDPRD Kota Semarang;Bahwa Pemohon Kasasi baru mengetahui adanya Surat KeputusanNomor : 011 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016, Surat UsulanPenggantian Antar Waktu Saudara H.

Undangan Penyelesaian Rapat PAW tertanggal 16 Maret 2015(Bukti P29);b. Undangan Penyelesaian Rapat PAW Ke2 tertanggal 22 Maret 2015Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.SusParpol/2017(Bukti P30);c. Undangan Penyelesaian Rapat PAW tertanggal 1 April 2015 (BuktiP31);Bahwa dalam ketiga undangan tersebut pada alenia terakhir disebutkan :Mengingat pentingnya pertemuan dengan tim 7 OKK DPP PartaiNasDem dan Mahkamah Partai dimaksud, maka kehadiran saudaratepat waktu sangat diperlukan, dst....

Nomor 413 K/Pdt.SusParpol/2017Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 011 Tahun 2016tertanggal 30 April 2016 (Bukti P2, P4) dan Surat Usulan PAW (Bukti P3) kepada Ketua DPRD Kota Semarang tanpa memberikan suratsurattersebut terlebin dahulu kepada Pemohon Kasasi;Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan dan dikuatkandengan keterangan Saksi Ahli dari Pemohon Kasasi (Slamet Sudjono,SH, MH) maupun keterangan Saksi Ahli dari Para Termohon Kasasi(DR.

Bahwa proses penyelesaian perselisihan pada Mahkamah Partaiyang dilakukan oleh Anggota Partai terhadap putusan PAW yangdiambil oleh Rapat Pleno tidak boleh diproses sebelummempunyai kekuatan hukum tetap;g. Bahwa anggota yang diberhentikan secara tetap dapatmengajukan gugatan langsung ke Pengadilan tanpa melaluiMahkamah Partai apabila: Partai Belum membentuk MahkamahPartai atau Mahkamah Partai belum Terdaftar di KementrianHukum dan HAM;Dimana keterangan Saksi Ahli DR.

Bahwa oleh karena upaya Penggugat untukmenyelesaikan perselisihan di internal partai tidak tercapai,maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quokepada Pengadilan Negeri Sragen sematamata inginmendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugatakibat perbuatan perbuatan Tergugat dan Tergugat II yangtelah mengeluarkan Surat Nomor : 0155/DPC02/A.1/X1I/2011 tentang Permohonan Persetujuan Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr.

Bahwa Surat Persetujuan DPP PKB sebagaimanadimaksud pada poin 1 tersebut di atas, diterbitkan karenaadanya usulan dan DPC PKB Kabupaten Sragen (bukanpihak) sebagaimana surat DPC PKB Kabupaten Sragenkepada DPP PKB Nomor : 0155/DPC02/A.1/XII/2011tertanggal 15 September 2011 Perihal : PermohonanPersetujuan Pemberhentian/PAW Sdr.

Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno PengurusDPC PKB Kabupaten Sragen tersebut di atas, maka DPCPKB Kabupaten Sragen mengajukan permohonanpersetujuan pencopotan keanggotaan Penggugat dari PKBsebagaimana surat DPC PKB Kabupaten Sragen kepadaDPP PKB No. 0155/DPC02/A.1/XII/2011 tertanggal 15September 2011 Perihal : Permohonan PersetujuanPemberhentian/PAW Sdr.

Alim Suratno dan ataspermohonan DPC PKB Kabupaten Sragen dimaksud telahdisetujui oleh DPP PKB sebagaimana Surat PersetujuanDPP PKB Nomor : 9632/DPP03/V/A.1/XII/2011 tertanggal24 Desember 2011 Perihal : Persetujuan PencabutanKeanggotaan Partai dan PAW a.n. Alim Suratno ;6.

AlimSuratno (Penggugat) dan Partai Kebangkitan Bangsa/PKB(bukan obyek sengketa) dan karena Penggugat telahdiberhentikan keanggotaannya dari PKB, maka segala hakhaknya yang melekat pada diri Penggugat tersebut, telahhilang dan lepas tak terkecuali hak Penggugat sebagaianggota legislatif (DPRD), maka selanjutnya DPC PKBKabupaten Sragen mengajukan usulan kepada Ketua DPRDSragen agar dilakukan penggantian antar waktu (PAW)dengan Calon Pengganti Sdr. Muslim, S.Ag ;7.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menyetujui usulan Tergugat II untuk dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013, dan tindakan Tergugat

Bahwa berdasarkan surat Tergugat tersebut diatas maka pada dasarnya paraPenggugat tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangandengan hukum, akan tetapi Tergugat Il dengan surat Nomor 01/DPKPDK/ST/X1V2013 tertanggal 3 Desember 20013 mengusulkan pada Tergugat agar para Penggugat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari anggotaFraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur ProvinsiNusa Tem@ganral Tinie niece cence teens emer ieee nea6.

Bahwa atas usulan Tergugat Il tersebut maka pada tanggal 4 Desember 2013,Tergugat dalam hal ini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan atas nama saudaraRAPIUDDIN HAMARUNG sebagai Pelaksana Dewan Pengurus Nasional telahmengeluarkan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/X1V/2013 tertanggal 4Desember 2013 yang pada pokoknya menyetujui usulan Tergugat Il tersebut,dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 4 Desember 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/X1/2013 PemberhentianDengan Hormat terhadap

DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan selanjutnya Dewan PengurusPutusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.WnpProvinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan meneruskan usulan tersebutke Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan untukmendapatkan persetuju~an dan atau rekomendasi sebagaimana telahditegaskan dalam surat Tergugat (Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan) tertanggal 01 Juli 2013 yang ditujukan kepadaKetua Umum/Ketua DPP, DPKDPKo PDK Seluruh Indonesia perihalEdaran Tentang PAW

) Anggota DPR Kabupaten SumbaTimur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditujukan kepada DewanPengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten SumbaTimur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani olehRAPIUDDIN HAMARUNG selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan padapoint 3 disebutkan bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Sumba tengah atas nama saudara Amos Kulandima, SH daridapil Sumba Timur 1 (satu) digantikan oleh saudari Dra.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang menyetujui usulanTergugat Il untuk dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat dariKeanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRDPutusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp12Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktudari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten SumbaTimur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/X1/2013 tertanggal 4

Khusus tanggal 26September 2017;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Negeri Sungailiat, pada pokoknya sebagai berikut:Objek Gugatan:Surat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Barat Nomor:04/VI/DPCGERINDRA BABAR/2017 tentang Usulan PAW

Anggota DPRDKabupaten Bangka Barat Partai Gerindra Atas nama Heri Eko Indriyanto tanggal21 Juni 2017;Halaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 1367 K/Pdt.SusParpol/2017Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Bangka Barat dengan masa Jabatan 20142019;Bahwa Penggugat dalam melaksanakan masa jabatan hendak dilakukanpemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugatsebagaimana yang tercantum dalam Objek Gugatan;Bahwa alasanalasan yang terdapat dalam objek gugatan

Anggota DPRDKabupaten Bangka Barat tidak mengacu kepada UU Nomor 17 tahun 2014;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberi putusan sebagai berikut:1.2:Atau:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa objek gugatan bertentangan dengan ketentuanperundangundangan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum atas SuratKetua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Barat Nomor 04/VI/DPCGERINDRA BABAR/2017 tentang Usulan PAW

Heri Eko Indrianto bukan lagisebagai anggota partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkansurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra No.050078/Kpts/DPPGERINDRA/2017;Bahwa secara faktual dan formal, Perihal usulan PAW Anggota DPRDKab. Bangka Barat atas Nama sdr. Heri Eko Indrianto adalah surat DewanPimpinan Pusat Partai Gerindra No. 050107/A/DPPGERINDRA/2017,sedang surat ketua Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai GerindraKab.

Jelaslah bahwa Tergugat hanya meneruskan suratDPP dan DPD Partai Gerindra;Bahwa dengan demikian, usulan PAW Penggugat bukan Keputusan KetuaDPC GERINDRA Kab. Bangka Barat sebagai Tergugat, karenanyaHalaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 1367 K/Pdt.SusParpol/2017gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang keliru dansalah alamat.

.- 1 (satu) unit Honda Beat Nopol DA 6620 PAW dan STNK Nya;Dikembalikan kepada Terdakwa.6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pol : DA 6620 PAW warna putih merah di daerah Jl. A.Yani Km 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara lalu para saksimenindaklanjuti informasi tersebut sesampainya di Jl. A.

DA 6620 PAW Warna Putih Merahapabila mengedarkan dan membeli obat carnophen ZENITHPHARMACEUTICALS, setelah itu informasi tersebut di tindak lanjuti dandi lakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal19 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saksi menerima informasibahwa tersangka sedang mengendarai sepeda motor merek HONDABEAT No. Pol. DA 6620 PAW Warna Putih yang mana pada saat sedangberada di Jl. A.

DA 6620 PAW Warna Putih Merah yangdikendarai oleh tersangka.

Bahwa pada tanggal 12 April 2013 Tergugat mengeluarkansurat Nomor. 236/IN/DPD15/IV/2013 perinal Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) yang ditujukan kepada Tergugat Il.18.

Surat Nomor: 161.2/396/DPRD/2013 Perihal: Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtanggal 6 Mei 2013.31.

) dan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor:3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiKepulauan Bangka Beiitung.37.

Surat Nomor : 236/IN/DPD15/IV/2013 perihal UsulanPenggantian Antar Waktu (PAW) tertanggal 12 April 2013;6. Surat Nomor : 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAWAnggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan7.

Disamping ituPenggugat meminta Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 236/IN/DPD15/IV/2013 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)tertanggal 12 April 2013 dan meminta Tergugat II untuk mencabut SuratNomor : 3671/ IN/DPP/IV/ 2013 perihal Persetujuaan PAW AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

yakni Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten Indukdan Kabupaten Batubara sebagai Kabupaten Pemekaran ;Bahwa pemekaran tersebut mewajibkan adanya perpindahan sejumlahAnggota DPRD Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten Induk keKabupaten Batubara sebagai Kabupaten Pemekaran ;Bahwa dengan adanya perpindahan sejumlah Anggota DPRDKabupaten Asahan ke DPRD Kabupaten Batubara, maka sesuaidengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 kekosongan tersebutharus diganti dan/atau diisi berdasarkan Penggantian Antar Waktu(PAW

No. 291 K/TUN/200910.11.12.13.14.terlampir Surat KPUD Kabupaten Asahan Nomor 270012/KPU.AS/2008 tanggal 2 Januari 2008 sebagai bukti diberi tanda ;Bahwa Penggugat selaku Calon Legislatif Periode 2004 s/d 2009 dariDapem Asahan IV dengan nomor urut 6 telah menyerahkan berkasuntuk memenuhi kelengkapan persyaratan PAW DPRD KabupatenAsahan ke Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Asahan yang diterimaoleh Sdr.

Armen SP sebagai Wakil Ketua DPC PDI PerjuanganKabupaten Asahan dan berkas tersebut sudah ditandatangani olehKetua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan ;Bahwa di samping itu Penggugat juga menyampaikan berkaskelengkapan adminisitrasi PAW DPRD Kabupaten Asahan kepadaKetua DPRD Kabupaten Asahan, terlampir surat pengantar sebagaibukti ;Bahwa Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan dalam suratnya Nomor054/EX DPC.23.23/XIV2007 tanpa tanggal dengan tujuan surat KetuaDPRD Kabupaten Asahan hanya mengajukan

Bahwa akan tetapi dalam lampiran Surat Keputusan tersebutyang diangkat sebagai PAW Anggota DPRD Kabupaten AsahanMasa Jabatan 20042009 hanyalah 3 (tiga) orang saja danternyata salah satu dari ketiga orang tersebut merupakan orangyang bermasalah yakni Sdr. Yahya Manik yang telahmengundurkan diri sebagai Caleg Dapem Asahan 4 dari PDIPerjuangan sebagaimana terdapat dalam Surat PernyataanPengunduran Diri yang dibuat di atas Materai dan bahkan sudahdilegalisasi oleh Siswaty Tarigan, S.H., M.Kn.

No. 291 K/TUN/2009belaka serta bertentangan dengan dasarnya AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik yang meliputi asas kepastian hukum, asastertib penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, sasproporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, sehinggadengan adanya penyebutan, pembentukan Daerah Provinsi Acehdalam konsiderans Surat Keputusan PAW DPRD Kabupaten Asahanyang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera yang baru saja dilantikbeberapa hari sebelum SK ditandatangani maka hal itu telah dapat

Surat Nomor 171.31/445/433.060/2013, perihal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b.

Surat Nomor 171.31/848/433.060/2013, perihal PenyampaianKekurangan Berkas Persyaratan Calon PAW DPRD KabupatenBangkalan, tertanggal 18 November 2013, yang ditujukan kepadaSdr.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;Bahwa tindakan Tergugat II sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas,diduga kuat merupakan hasil konspirasi dengan Tergugat , serta telahmemenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)karena bertentangan dan melanggar prosedur dan mekanismesebagaimana diatur dalam

Berkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan,tertanggal 18 November 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;Hal. 6 dari 17 hal Put.

Nomor 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013,perihalPermintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan;b.

Nomor 171.848/433.060/2013, tanggal 18 November 2013, perihalpenyampaian kekurangan berkas persyaratan calon PAW;Selanjutnya, pada posita poin 14, Penggugat meminta kepadaPengadilan Negeri Bangkalan Cq Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo, agar memberikan/menjatuhkan putusan provisi, yangmemerintahkan kepada Tergugat II, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan,untuk menghentikan proses PAW sampai dengan perkara ini memperolehputusan yang berkekuatan hukum tetap;Berkenaan dengan hal tersebut di atas,

oleh partai politik lain sebagai calon anggota DPRD dalam pemilutahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, Penggugat tidak ataubelum pernah membuat, menandatangani dan mengajukan surat pengunduran diribaik dari keanggotaan partai PELOPOR maupun dari dari keanggotaan DPRDKabupaten Bima;Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Dewan Pimpinan Daerah Partai PeloporPropinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Nomor 100/PELOPOR NTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, menyampaikan permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW

NTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013,perihal :Permohonan PAW Anggota DPRD kabupaten Bima a.n. Ir. Ahmad2) Surat Nomor 101/PELOPOR. NTB/V/2013 tanggal 19 Agustus 2013,perihal :Pembatalan usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggotaDPRD a.n. Ir. Ahmad;3) Surat Nomor 105/PELOPOR. NTB/V/2013 tanggal 2 September 2013,perihal :Penegasan usulan Pemberhentian dan pergantian antar waktu Anggota DPRDkabupaten Bima a.n. Ir.

Ahmad oleh mas udin (calon pengganti) ;Ketiga surat tersebut bertentangan satu sama lainnya yang menunjukkan bahwa dalamtubuh Partat PELOPOR sendiri terdapat persoalan internal yang harus diselesaikanterlebih dahulu sebelum PAW dilakukan.Berdasarkan alasan ini maka demi kepastianhukum dalam proses PAW tersebut seharusnya Ketua DPRD Kabupaten Bima, BupatiBima dan Tergugat yang berada dalam satu rangkaian tugas dan fungsi dalam prosesPAW Tergugat tidak menindaklajuti surat dari Dewan Pimpinan Daerah

Selain itu pertimbanganini tidak konsisten atau bertentangan dengan surat permohonan PAW daripimpinan daerah Partai Pelopor Nusa Tenggara Barat Nomor 100/PELOPORNTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang menjadi dasarnya. Dalam Surat DewanPimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut disebutkanbahwa yang menjadi alasan pokok permohonan PAW Penggugat adalah karenaPenggugat dipecat dari Partai PELOPOR.

hukum;Bahwa oleh karena sejak tanggal 19 September 2013 sedang berjalan perkarasengketa perdata antara Penggugat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai PeloporPropinsi Nusa Tenggara Barat di Pengadilan Negeri Raba, Bima, dimana perkarasengketa Perdata tersebut telah pula disampaikan oleh Penggugat kepadaTERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf h jo Pasal 109 ayat (3)12huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah , usulan PAW

Merujuk surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 094SVDPPNasDem/II/2016 tentang usulan PAW dan No. 095S/DPPNasDem/ll/ 2016 perihal rekomendasi pemberhentian antar waktuAnggotaDPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sadr. PiterYulius Takoy ; 22 222 nnn nnn non ron nen nnn nen ne nnn ne neb.

NITmenginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDemKabupaten Kupang untuk segera melakukan proses pergantian antarwakiu sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, denganmelampirkan surat DPP dan DPW ini sebagai bagian takterpisahkan(Bukti P. 2) ; 22222 222 222 ne nnn nne nnn ene nnBahwa berdasarkan surat Tergugat Ill dan VV tersebut No. 2 di atas, makaTergugat V dan Tergugat VI membuat dan menanda tangani surat No.008/SE.IVDPDNasDemKAB.KPG/IV/2016tanggal15 April 2016 perihalUsulan PAW

Merujuk surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi NTTNomor : 16/Sl1/DPWNasDemNTT/IV/2016 tanggal 11 April 2016perihal Instruksi dan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDemNomor : No. 095SVDPPNasDem/ll/) 2016 tanggal 16 Maret 2016perihal Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Kupang dari Partai NasDem Sadr. Piter Yulius Takoy ; Halaman4dari25Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLMb.

pernah mengajukan permohonanpengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari PartaiNasDem melainkan PENGGUGATItetap melaksanakan tugas dan fungsisebagaiAnggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem sampaidengan saat ini dengan penuh semangat serta memaksimalkan peran danfungsi Fraksi Partai NasDem di Lembaga Legislatif (DPRD KabupatenKupang) serta PENGGUGAT bekerja dengan penuh waktu, disiplin danberetika dalam menjalankan fungsifungsi sebagai Anggota Dewan ; Bahwa dengan adanya usulan PAW

SuratTergugat V dan Tergugat VI No. 008/SE.IVUDPDNasDemKAB.KPG/IV/2016tanggali5 April 2016 perihal usulan PAW(pergantian antar waktu) dan seluruh lampirannya tidak memilikikekuatan mengikat secara hukum oleh karena itu surat tersebut batalGemMi NUKUM ;

Badan hukum publik yang mengeluarkan keputusantersebut adalah Termohon Kasasi dan Benar adanya bahwaTermohon Kasasi memang bertindak sebagai pejabat dalam tatausaha pemerintahan dan Tergugat sebagai pejabat daerahmenyelenggarakan pemerintahan di daerah ;Keputusan peresmian PAW sebagai pangkal sengketa Tata UsahaNegara Termohon Kasasi mengeluarkan keputusan bersifat aktifdan Keputusan Termohon Kasasi sudah jelas berada dalamlapangan hukum administrasi ;Termohon Kasasi dalam meresmikan PAW terhadap

Kewenangan Gubernurditegaskan dalam Pasal 388 ayat 4 Undangundang Nomor 27Tahun 2009 dan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 ;Dalam PAW terhadap pemohon ditentukan secara jelas terhadapanggota DPRD Kabupaten/ Kota yang digantikan antar waktu,setelah melalui verifikasi administrasi.

Bersifat individual, karenaanggota DPRD kabupaten yang digantikan jelas tentang siapayang dituju orangnya, bahkan dalam keputusan peresmian PAWmenyebutkan satu persatu nama yang diberhentikan dan juganama yang diangkat sebagai angggota DPRD Kabupaten/ Kota.Keputusan PAW juga sudah bersifat final (defenitif) setelahpengajuan PAW tersebut diresmikan oleh Gubernur.

KetikaGubernur mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggotaDPRD, maka pada waktu itu juga sudah dinyatakan berlaku ;Halaman 19 dari 22 halaman.

Keputusan peresmian PAW anggota DPRDmenimbulkan akibat hukum = yakni, meniadakan hak bagiPenggugat yang diberhentikan sekaligus melahirkan kKewenanganyang baru bagi anggota DPR Kabupaten/ Kota yang telah diangkat dalam mekanisme PAW anggota DPRD ;5.

Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barat tertanggal 3 Oktober 2014;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat periode 2010-2015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum ;9.

Maka antara Pemohon usulanPemberhentian keanggotaan Partai Hanura dan usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) serta Penggugat di hadirkan dalam pertemuan permintaanketerangan dimaksud.

Oleh karenanya surat dimaksud dinyatakantidak sah,ilegal dan batal demi hukum;Bahwa Tergugat IV selagi masih dalam status sebagai Pengurus DewanPimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat telahmengeluarkan surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2014 dengan isinyatidak akan melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRDKabupaten Halmahera Barat dari Partai Hanura atas nama NikolausTangayo, oleh karena itu surat tersebut adalah sah menurut hukum ;Bahwa selain itu, PAW (Pergantia Antar

perkara ini memutuskan sebagai berikut ;DALAM PROVISI:Mohon Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang mengadili Perkaraini sebelum menjatuhkan putusan akhir, kiranya dapat menjatuhkan putusan seladalam Provisi, melarang Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat MV danTergugat V dan Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill dan TurutTergugat IV melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diriPenggugat atau menangguhkan proses PAW sampai perkara ini mempunyaikekuatan

Bahwa DITOLAK dalil gugatan Penggugat halaman5 butir 10, karena tidakbenar dan tidak berdasarkan hukum jika Penggugat berasumsi PAW terhadap diriPenggugat karena ambisi Tergugat V dan karena pengaruh Tergugat V kepadaPara Tergugat , Il, Ill dan Tergugat IV; Proses PAW Penggugat adalah sesuaiprosedur yang benar sebagaimana diatur dalam AD, ART dan peraturanperundanganundangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan berdasarkankenyataan perbuatan Penggugat yang sangat bertentangan dan melanggar AD,ART

sebagaimana yang dilakukan Tergugat Ill maupunusulan PAW Tergugat IV kepada Turut Tergugat ;Oleh karena itu usulan PAW yang diajukan Tergugat Ill maupun Tergugat IVadalah sah, benar dan berdasarkan hukum sesuai dengan AD, ART danperaturan perundangundangan, sehingga teroukti perbuatan Para TergugatIll s/d.

Bahwa jika didalami rangkaian proses administrasi atau Surat menyurat yangdilakukan oleh DPC PPP Kabupaten lahat penggugat mengetahuil bahwapemberhentian tersebut dampak dari proses pergantian antar waktu atasnama Ir Hudson Arpan Msi karena penggugat merupakan calon nomor urut 3dari daerah pemilhan davil 2 lahat yang memiliki hak yang sama untukcalon pengganti PAW10.Bahwa pemberhentian penggugat tanpa melalui tahapantahapanmekanisme partai hanya arogansi ketua DPC PPP dan kepentingan Dalamproses PAW

Antar Waktu (PAW) DPRD Kab Lahat melalui Partai PersatuanPembangunan (PPP) Daerah Pemilihan (DAPIL) II Kab. Lahat. (videbukti T 03) dan Surat Keterangan Meninggal Dunia No.09/TLJU/II/2015 Atas Nama SUPARMAN (vide bukti T 04).Berdasarkan hal tersebut KPU Kab.

Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan CALEGlainnya bahwa tidak bersedia menggantikan Pengganti Antar Waktu(PAW) DPRD Kab Lahat melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Daerah Pemilihnan (DAPIL) Il Kab. Lahat, dan Surat KeteranganMeninggal Dunia No. 09/TLJU/II/2015 Atas Nama SUPARMAN.6.

Foto copy Surat pernyataan tidak sanggup PAW dapil Il dari masingmasingcalon, selanjutnya diberi tanda bukti TII;3. Foto copy Surat peringatan (SP) I,II,II DPC PPP Lahat, selanjutnya diberitanda bukti TIII;4. Foto copy Surat Keputusan DPC tentang PAW Agus Riasnyah, selanjutnyadiberi tanda bukti TIV;5.

Foto copy Surat Berita Acara KPU Tentang PAW, selanjutnya diberi tandabukti TV;Halaman 16 dari Putusan Nomor 8/Pdt.Sus.Parpol/PN Lht10.11.12.13.14.15.Foto copy Surat Keputusan KPU Tentang PAW, selanjutnya diberi tandabukti TVI;Foto copy Surat DPRD Lahat Tentang PAW, selanjutnya diberi tanda bukti TVU;Foto copy Surat Bupati Lahat, selanjutnya diberi tanda bukti TVIII;Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumsel Tentang PAW, selanjutnyadiberi tanda bukti TIX;Foto copy Surat Putusan Mahkamah Agung RI,