Ditemukan 9031 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Ptk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
Buyung Suryadi
Tergugat:
1.PT.BPR Universal Kalbar
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak
Turut Tergugat:
Irvan Ariyanto
168 — 21
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan LelangEksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah); atauHalaman 64 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Ptkc. Bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang EksekusiPasal 6 UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal diatas,khususnya pasal 45 (b)maka terhadap lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, nilai limit ditetapkan olehPenjual.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 4/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSASHI PANGERAN BATARA Diwakili Oleh : MUSASHI PANGERAN BATARA
250 — 120
  • memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.memiliki kKemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuanpada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualliuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP).tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum
Register : 07-06-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 85/Pid.B/2017/PN Mad
Tanggal 28 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
ANWAR SUBAGYO,ST,MAP Bin KAMAR PURWO SUDARNO
79 — 9
  • atau rekeninggiro khusus tidak cukup jadi tidak mencukupi untuk penarikan tersebut, Terdakwamenyatakan bahwa kalau yang harus dibayar Rp427.500.000,00 (empat ratus duapuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka saldo tidak cukup untuk membayarsemen karena saldonya masih sekitar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga jutarupiah); Bahwa pembayaran semen tersebut tidak dibayar sesuai kesepakatansebelumnya dengan Catur Subekti dengan sistem pembayaran mundur 2 (dua)bulan karena keuangan Terdakwa sedang pailit
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2018 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Gst
Tanggal 26 Juni 2019 — - Vincen Antonius Kurniawan, Sebagai Penggugat Lawan - Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Gunungsitoli, Dkk Sebagai Para Tergugat dan - Sugiyanto Khosasi, Dkk Sebagai Para Turut Tergugat
103 — 30
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, danLelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)Oleh sebab itu, dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 45 butir bPermenkeu No.: 27/2016 maka telah cukup berdasar dan beralasan hukumpelaksanaan lelang atas objek lelang milik Penggugat pada tanggal 26September 2018 harus dibatalkan dikarenakan lelang yang dilaksanakan tidaksesuai dengan ketentuan Permenkeu No.: 27/2016 tentang petunjukpelaksanaan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus Arbitrase
Register : 03-04-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 157/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 17 Desember 2013 — IR. DARMA AMBIAR,MM; DRS. SUJANA SULAEMAN lawan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI); PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) CQ PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DISTRIBUSI JAWA BARAT BANTEN.
677 — 344
  • Cikotok tanpapemberitahuan tertulis kepada TURUT TERMOHON; b) Apabilapara Pihak Lainnya (maksudnya salah satu Pihak dari PihakPertama (PEMOHON) atau Pihak Kedua (TURUTTERMOHON)) gagal memenuhi kewajiban atau melakukanwanprestasi sebagaimana yang diatur dalam PERJANJIAN selama14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat peringatanketiga, di mana interval waktu antara surat peringatan pertama,kedua dan ketiga disepakati 30 (tiga puluh) hari kalender; dan c)Pihak Lainnya ada yang dinyatakan pailit
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-12-2019 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1229/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat :
1.Sarosa Martha
2.Chandra Dewi
Tergugat :
1.PT Bank Mandiri Persero Tbk area Denpasar
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
3.Billy Susandhy
4.PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
5.Kantor Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN), Cq. Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Bali Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar
119 — 58
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, danLelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);dst...Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat telah melaksanakanpenentuan nilai limit lelang melalui Penilai Independen dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) rekanan Tergugat yang dapatdipertanggungjawabkan kompetensinya.c.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 29-07-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 488/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat:
1.SISKA SARI W. MAULIDHINA
2.HALIM WIJAYA
Tergugat:
RUDI HARTONO BANGUN
265 — 65
  • MdnBahwa sehubungan dengan pencalonan Tergugat sebagai calon KepalaDaerah Kabupaten Langkat, Tergugat memberitahukan kepadaPenggugat adapun salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagaicalon Kepala Daerah Kabupaten Langkat tersebut adalah tidak sedangdalam keadaan pailit dan tidak ada memiliki hutang ;Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangatharmonis, maka Tergugat meminta kepada Penggugat agar mencarikanpinjaman atas nama Penggugat untuk digunakan selama masakampanye atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 16 April 2013 — THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL vs ESA NURLAILA
97 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1922 KUHPerdata).Hal demikian juga disampaikan sendiri oleh berbagai pengadilan yangmenyatakan bahwa bukti dapat dipertimbangkan, antara lain PutusanNo. 28/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2002, yangmenyatakan bahwa buktibukti yang aslinya tidak dapat diperlinatkanaslinya di persidangan, statusnya adalah sebagai permulaan buktisebagaimana dimaksud Pasal 1890 KUHPerdata;Dengan pertimbangan demikian, maka nilai kKekuatan pembuktianBukti P14 sama dengan akta otentik dan oleh karenanya
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pilkada
Register : 30-04-2013 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PTUN AMBON Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN
Tanggal 5 Juni 2013 — WILLIAM B. NOYA Dan DR. ADAM LATUCONSINA, M.Si Sebagai Penggugat Melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
119 — 42
  • pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap;h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan,J. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atausecara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikanK@UANGAN NCQAIlA; =n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn name nn nanank. tidak sedang dinyatakan pailit
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 439/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 22 Maret 2018 — YANTO CLT ALIAS YANTO CELUT VS PT. BANK MEGA TBK DAN PARA TURUT TERGUGAT
21 — 22
  • Oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit ;(ii). Meminta penundaan pembayaran hutanghutangnya (surseancevan betaling) ; (iii). Meninggal dunia (bagi Debitur perorangan) ; (iv).Tidak membayar bunga pada waktu yang ditentukan atau lalai / tidakmemenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Mega UKM atauperjanjian lainnya dengan Bank ; (v). Dinyatakan lalai / wanprestasiatau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnyadengan kreditur / pihak ketiga lainnya ; (vi).
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 19-09-2016 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 18-01-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1027/Pdt.G/2016/PA.JP
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
Direktur Korporasi dan Syariah pada PT. Bank DKI
Turut Tergugat:
GAMAL WAHIDIN, S.H., Notaris PPAT
257 — 83
  • perpanjangan di bulan Februari 2016;Bahwa dalam Bisnis pengelola khusus bila bermasalahdi atas 90 hariakan masuk ke group pengelola asset khusus, dialog waskes satu kaliuntuk mencari solusi masalah kendala pembayaran, penyebabterjadinya penurunan omzet;Bahwa PT Hardys melakukan pembayaran di luar profile, maka pihakBank harus melihat usaha nasabah;Pembayaran di Bank lain, yang diambil pinjaman Bank DKI, padahaldalam perjanjian pinjaman untuk modal kerja;Bahwa Bank DKI tidak pernah mengancam untuk membuat pailit
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 118/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 7 April 2021 — Pembanding/Penggugat : SOESANTO BUDIHARDJO Diwakili Oleh : Dr. Song Sip, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : PT RABOBANK
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakata
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan Surakarta
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
96 — 41
  • debiturlebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:1. bila tatelahmelepaskanhakistimewanyauntukmenuntutbarangbarang debitor lebih dahulu disita dan dijual;2. bilaia telah mengikatkan dirinvya bersamasama dengan debitorutamasecaratanggungmenanggung dalam hal itu, akibatakibatperikatannyadebitur menurutasasasas yangditetapkan untuk utangutang tanggung menanggung;3. jika debitor dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanyamengenai dirinya sendiri secara pribadi;4. jika debitor berada dalam keadaan pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-09-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1131 K/Pdt/2015
Tanggal 28 September 2015 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, dk vs WAHYUDI PRASETIO, dk
207 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1131 K/Pdt/20155050tepat djadikan sebagai Turut Tergugat I yang hanya bersifat pelengkapdan formalitas dengan penghukuman untuk menghormati putusan;d Bahwa saat ini walaupun izin usaha Turut Termohon Kasasi I telahdicabut oleh Bapepam dan LK (bukti T 12), namun yang bersangkutansebagai suatu Badan Hukum masih tetap berdiri dan belum pernahdinyatakan pailit, sehingga secara hukum masih dapat dimintakanpertanggungjawabannya atas segala kerugian yang timbul akibatwanprestasi yang dilakukannya
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 08-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
1.YOHAN
2.ANTONIUS HARDIANTO
3.BARTOLOMBUS SUWANDEY
4.BARTOLOMEUS ARIPRIANTO MARTIN
5.FIPIEN ARFIANDIATMIKO
6.HERONIMUS
7.KADAR Bin KOLING
8.NATALIA TERESA
9.PAULA BELA
10.RENDY IRAWAN
11.SAMSUL AHYAR
12.SOPRIANDI
Tergugat:
PT.AGRAJAYA BAKTITAMA
53 — 15
  • Hal itu selaras dengan Pasal165 yang mengatur bahwa ketika perusahaan dinyatakan pailit,pengusaha wajib membayar pesangon dengan nilai atau rumus yangsama dengan Pasal 164 ayat (1). Relevan dengan kaidah Pasal 164ayat (1), pengusaha diberi hak menutup perusahaan, tetapi tidakdiwajibkan menutup perusahaan.14.Bahwa pada prinsipnya pengusaha boleh melakukan upayamembangkitkan perusahaan tanpa haruS menutup perusahaan.Menutup perusahaan identik dengan membubarkan perusahaan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2018 — Pemohon:
PT. PRIMA ENGINEERED CONSTRUCTION
Termohon:
1.PT. TRIMAS KEMASINDO
2.PT. ARTHA MAS MINAHASA
634 — 103
  • yang akan diadakanselambatlambatnya pada tanggal 31Juli2018, dengan hak Para DebitorPKPU untuk mengubah Rencana Perdamaian tersebut (jika diperlukan dandengan pemberitahuan kepada Kreditor) sampai dengan tanggalpemungutan suara tersebut.Apabila mayoritas dari para Kreditor Terverifikasi yang hadir dalam rapatvoting atas Rencana Perdamaian menolak Rencana Perdamaian sesualdengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) UUK,maka yang akan terjadi adalah Para Debitor PKPU demi hukum pailit
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 24-10-2011 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 28-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 188/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 2 Mei 2012 — Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.H. Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA
75 — 38
  • . ; Bahwa Pasal 8 Anggaran Dasar YHIPP menentukan sebagaiberikut : 1 Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya ; 2 Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinyaapabila anggota Pembina tersebut : a meninggal dunia ; b mengundurkan diri denganpemberitahuan secara tertulissebagaimana diatur dalam pasal 7ayat (7) ; c tidak lagi memenuhi persyaratanperaturan perundangundanganyang berlaku ; d diberhentikan berdasarkankeputusan Rapat Pembinae dinyatakan pailit atau ditaruhdibawah pengampuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 21-05-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 K/Pid/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — MASJAYA, SE., bin NURDIN
264 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMMAD TAHIR.Seandainya Majelis Hakim mau konsisten/yakin dengan putusannya yangmembebaskan Terdakwa, maka barang bukti juga seharusnya dikembalikankepada Terdakwa atau tetap menjadi bundel/harta pailit, artinya diserahkankepada kurator sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim;Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, kami Jaksa/Penuntut Umumdalam mengajukan pertanyaan kepada saksisaksi tidak bisa mendapatkankeleluasaan, karena sering diberhentikan oleh Ketua Majelis Hakim, begitujuga saksisaksi
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Khusus
Register : 24-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN SINGKEL Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Skl
Tanggal 8 Desember 2020 — Pemohon:
YAKARIM M
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Aceh Cq. Kepala Kepolisian Resor Subulussalam
2.Kasat Reskrim Polres Subulussalam
183 — 37
  • Benda lain yang mempunyai hubungan langsungdengan Tindak Pidana yang dilakukan;(2) Benda yang berada dalam sitaan karena Perkara Perdata ataukarena Pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan,Penuntutan, dan mengadili Perkara Pidana, sepanjang memenuhiketentuan Ayat (1);19.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MANOKWARI Nomor 82/PID.B/2011/PN.MKW
Tanggal 26 September 2011 — FERDINAND MAYOR, ST alias FERI
83 — 35
  • untuk syarat dapat terlaksananya pengadaan barang dan jasa adalah dari pihakpengguna barang dan jasa adalah dari pihak pengguna barang dan jasa adalah harustersedia dana yang sudah ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD), dan untuk penyedia jasa adalah memenuhi ketentuan peraturan Undangundang untuk melakukan penyedia barang dan jasa (terkait dengan ijin usaha/terkaitstatus hukum badan usaha), memiliki keahlian/pengalaman tehnis dan managerial,tidak dalam pengawasan pengadilan/pailit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 15 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
137 — 55
  • Tidak adanya surat pernyataan atau surat keterangan dari lembagaresmi (dari Pengadilan) yang menerangkan perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksiyang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau pesertaperorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.2. CV.
    Tidak adanya surat pernyataan atau surat keterangan dari lembagaresmi (dari Pengadilan) yang menerangkan perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikandan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan ataupeserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.2. CV.
    Tidak adanya surat penyataan atau surat keterangan dari lembagaresmi (dari Pengadilan) yang menerangkan Perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikandan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan ataupeserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.2.
    Tidak adanya surat penyataan atau surat keterangan dari lembagaresmi (dari Pengadilan) yang menerangkan Perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit, Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksiyang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau pesertaperorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.2.