Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupukanorganik dan pupuk organik.e Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk olehProdusen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsididalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.e Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum

sejumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Penggugat menggugatTergugat ke pengadilan;Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu kejadian penipuan berkaitandengan D.O gula ini sudah di laporkan ke pihak yang berwajib di Madiun;Bahwa yang melaporkan adalah Tergugat dan yang dilaporkan adalah IbuIta, namun saksi tidak tahu Sampai mana perkembangan perkaranya;Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat di rumah Penggugatada bendera salah satu partai

Tindakan Penggugatmemasukkan Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara ini bertentanganHalaman 10 dari 30 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT TJKdengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Olehkarena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;2.

beralasan, yaitu sertifikattanah yang akan dibebani sita jaminan sejak semula jelas tercatat atas namaorang lain Hak Milik No. 493 atas nama pemegang hak Ilda Bagus Ambara Putra,Hal 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.Bth/2016/PN Dps21dan bangunan Toko Quick Silver yang dibebani sita jaminan, jelas terbukti bahwaruang dan bangunan lantai satu sejak lama adalah hak sewa milik pelawan,sehingga perolehan barang tersebut oleh pelawan pihak ketiga adalah sahmenurut hukum ;.Bahwa prinsip kontrak partai

PA.Skgmembuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawanhukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluakan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugatsebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti P dan tiga orang saksi sebagaimana telah terurai padaduduk perkaranya;Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai

kali, sehingga penggugat berniat untuk membangun, dansesuai Intruksi dari tergugat III jika penggugat mau membangun,tergugat Ill bersedia memberikan tambahan tanah penggugat, yangsemula hanya 6,5 M genapkan saja 8 (delapan) Meter, atas dasar itu,penggugat langsung membuat patok besi yang ditanam di tanah tersebut;Bahwa sekira bulan Juni 2008, orang tua penggugat (Tergugat III) berniatuntuk mencalonkan diri dalam pemilinan Bupati di Kabupaten Kerinci, dansangat membutuhkan dana untuk memperoleh partai

Kongres Partai Demokrat untuk membayar hotel danmembeli HP Blackberry beserta kartunya serta sewa mobil bagipeserta kongres yang mendukung Anas Urbaningrum dan ada jugauntuk kepentingan jamuan dan entertain.

untukkeperluan Kongres Partai Demokrat untuk membayar hotel danmembeli HP Blackberry beserta kartunya serta sewa mobil bagipeserta kongres yang mendukung Anas Urbaningrum dan ada jugauntuk kepentingan jamuan dan entertain.

Setelah uang saksi persiapkan, kemudiansaksi menelepon ARIEF TR untuk mengambil uang, lalu ARIEF TRdatang mengambil uang sambil mengambil : Ini uang untukKongres Partai Demokrat di Bandung.;3. Bon sementara tanggal 1 Juni 2010, sebesar Rp. 500,000,000;Tulisan pada bon sementara tersebut adalah tulisan saksi danTEUKU BAGUS, ditandatangani oleh TEUKU BAGUS.

Nazarudin,Anas Urbaningrum dan fungsionaris Partai Demokrat dirumah Anas Urbaningrum dalam acara yasinan tetapisaksi tidak pernah meminta M. Nazarudin dan Rosa untukmundur dari proyek Hambalang;e Bahwa saksi tidak pernah ditagih oleh Lisa Lukita ataupunpihak rosa dan pihak M.

Copy legalisir Lembar Disposisi Dirjen kepada Direktur Anggaran II No.Agenda RSM15278 untuk diteliti dan selesaikan tanggal 15 Maret 2013. 5 (lima) lembar foto copy Daftar Nama dan Alamat Tenaga Ahli dan 838 Asisten Anggota Komisi X Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun 2010. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli danAsisten Anggota Komisi X Tahun 2010. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli danAsisten Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI

Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pemberian bantuantersebut dilakukan atas perintah tertulis / disposisi dari Ketua DPRDKabupaten Bojonegoro atas dasar proposal yang diajukan olehPartai Demokrat;4.

Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pemberian bantuantersebut dilakukan atas perintah tertulis / disposisi dari KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro atas dasar proposal yang diajukanoleh Partai Demokrat;. pemberian bantuan untuk gerak jalan 45 km Komisi D DPRDKabupaten Bojonegoro sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang dilakukan atas perintah / disposisi KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro berdasarkan proposal yangdiajukan oleh Komisi

Maksum Amin; tanggal 6 Juni 2007 sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluhdua juta lima ratus ribu rupiah); tanggal 19 November 2007 sebesar Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Desember 2007sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);Pembelian 2 ekor sapi qurban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) yang dilakukan atas perintah tertulis dalam bentuk memodari Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, sekitar bulan Juni 2007;Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00

DPUPR-LS/2018 tanggal 22 Maret 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga I Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Penyedia Jasa PT Alvin Akbar Konstrusindo, Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Way Urang Lubuk Dalam (Lanjutan), Kecamatan Kalianda, Biaya Rp.2.964.400.000, Tahun Anggaran 2018.196 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Proyek 15 Paket per 11 Oktober 2018.251 1 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI

AMANAT NASIONAL di Swiss-belhotel Lampung tanggal 17 September 2017 senilai Rp29.999.999252 1 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONAL di Swiss-belhotel Lampung tanggal 10 Januari 2018 senilai Rp 10.500.000253 1 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONAL di Swiss-belhotel Lampung tanggal 17 Januari 2018 senilai Rp71.000.000254 1 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONAL di Swiss-belhotel Lampung tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp4.500.000

(dua puluhsembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilanratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Swissbelhotel BandarLampung untuk kegiatan acara Partai Amanat Nasional (PAN);Pada bulan Nopember 2017 membayarkan uang sebesarRp700.000.000,00 (tujun ratus juta rupiah) kepada SwissbelhotelBandar Lampung untuk kegiatan meeting room, paket kamar dan untukpeserta acara pelantikan pengurus baru DPW Partai Amanat NasionalLampung yang diketuai Terdakwa ZAINUDIN HASAN;Pada bulan Nopember

Setahu saksi,Saksi AGUS BHAKTI NUGROHO sebagai Staf Knusus Bupati dan samasama di Partai Amanat Nasional (PAN); Bahwa Saksi pendapatan Bupati bersumber dari gaji, tunjanganoperasional dan perjalanan dinas.

Saksi pernah menjadi Advokad dan Pengurus Partai AmanatNasional (PAN); Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2013 sewaktu Terdakwa majudalam pencalonan sebagai Wakil Gubernur Lampung, saksi menjadi timHalaman 205 dari 656, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2018/PN. Tjksukses Terdakwa.

Kejadianitu di akhirtahun 2017; Bahwaatas perintah Terdakwa, Saksi juga ada membayarkan akomodasikegiatan Partai Amanat Nasional (PAN) di Lampung, yang mana saat ituada kegiatan PAN di Swisbel Hotel Bandar Lampung.

AMANAT NASIONALdi Swissbelhotel Lampung tanggal 17 September 2017 senilaiRp29.999.999 2521 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONALdi Swissbelhotel Lampung tanggal 10 Januari 2018 senilai Rp 10.500.000 2931 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONALdi Swissbelhotel Lampung tanggal 17 Januari 2018 senilai Rp71.000.000 2541 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONALdi Swissbelhotel Lampung tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp4.500.000 20D1 (

YK;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S3299/PW.12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perihal: PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsipada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangkaSdr

Menjadi pengurus partai politik ;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yangditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan ;j.

Menjadi pengurus partai politik ;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsiatau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, danjabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan ; 22225 52222 22225 Hal. 18 dari 136 hal.

Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.18.

ketentuan Pasal 250 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangberbunyi: Pasal 250:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a.Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b.Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;c.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Dusun Majeti Daye dan yang Rp. 2.500.000,saksi terma untuk perolehan suara dari terdakwa di Dusun, tapi karenasuara tidak tercapai uang saksi kembalikan lagi kepada terdakwa ;adBahwa uang tersebut oleh istri terdakwa tidak diterma tapi uang itudikembalkan untuk ibadah kata istrinya ;Bahwa kwitansi itu bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernahterma uang melalui pengajuan proposal dan uang saksi terma langsungdari terdakwa dan saksi terma uang kaitannya dengan Pemilu;Bahwa terdakwa ada punya partai

untuk diterbitkan SPM (surat perintah membayar), yangmana SPM tersebut ditanda tangani oleh Sekda selaku KPA;eKemudian SPM diajukan kepada Bagian Keuangan Lombok Baratmaupun Dinas PPKAD Lombok Barat untuk verifikasi dan kelengkapanadministrasi yang selanjutnya BUD (Bendahara Umum Daerah)mencairkan SP2D yang kemudian dana dapat dicairkan ; Dana bantuan sosial tersebut adalah Uang Negara yang dianggarkanuntuk kegiatankegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan kepadaKelompok / Anggota Masyarakat, Partai

(delapan milyar delapan puluh satu juta duaratus empat puluh rupiah );Dana sebesar itu diperuntukan untuk :Belanja bantuan social kemasyarakatan sebesar Rp. 24.806. 240.000, Belanja bantuan kepada organesasi profesi sebesar Rp. 2.600.000. 000, Belanja bantuan Partai Politik sebesar Rp. 675.000.000, danBelanja bagi hasil propinsi/kKabupaten/Kota dan pemerintah sebesarRp. 975.358.952,Bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut berpedoman kepada :e Undangundang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan

merupakan kealpaanTerdakwa ;Bahwa ya, pertanggung jawaban Terdakwa bahwa uang tersebut semuaTerdakwa serahkan kepada masyarakat untuk pembangunan sarana Ibadahmereka dan ada surat pernyataan dari masyarakat ;Bahwa Terdakwa tidak ada membuat tanda terma untuk penyerahan uangtersebut ;Bahwa Terdakwa mencatat, tapi tidak ada catatan khusus untuk itu ;Bahwa ada juga proposal yang diserahkan oleh Harry dan Terdakwa buatkannota ;Bahwa dana yang pernah diserahkan di lesehan iirilr yaitu dana untukpembinaan partai

dan itu pun atas dasar kesepakatan dari semua partai ;101Menimbang bahwa di persidangan telah diperlhatkan kepada saksisaksi,Terdakwa Lalu Hardiartha, SH., barang bukti berupa :1.

dari temanteman terdakwa tidak melakukanpengrusakan tetapi sampai saat ini juga tidak ada informasi pelakupengrusakan yang sebenarnya;Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG pernah mendengar adaperselisihan dengan organisasi lain yaitu kejadian di Jogjatronik kuranglebih dua setengah bulan yang lalu yang pada waktu itu ada kader PDI Pdianiaya oleh segerombolan orang kemudian permasalahan di Jogjatroniktersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Gondomnanmengenai penganiayaan tersebut;dari Partai

hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dariDistributor yang menunjuknya sesuai masingmasing jenis pupukbersubsidi.Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah Perusahaan yangmemperoduksi pupuk .Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukumatau bukan badan hukum yg ditunjuk oleh Produsen berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai

Perbuatan hukum yang dilakukanoleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasanmemperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawabpengurus secara tanggung renteng;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Anggaran Rumah TanggaYayasan Perguruan Wahidin yang mengatur tentang Fungsidan Tugas Pembina, yang dapat dijadikan sebagai alasanyang sah bagi Pembina untuk memberhentikan organyayasan diatur pada Pasal 6 ayat (4) dan (5) yang berbunyi:Ayat (4) : Memberhentikan para organ yayasan yang turutterlibat dalam Partai

Bahwa tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihaktereksekusi/ PELAWAN, pada hakekatnya untuk menunda ataumembatalkan eksekusi dengan jalan memohon putusan penundaan ataupembatalan esksekusi yang telah dilaksanakan;Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihaktereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG harusdisesuaikan dengan "asas kasuistik" dan "asas eksepsional".

Bentuk kompensasi Tergugat atas kasuskasustermaksud adalah (bukti P4); Tidak memprovokasi melalui mass media atau organisasi partai politik; Turut membantu menyelesaikan pembuatan suratsurat ijin/sejenisnya; Tidak dibenarkan dikerjasamakan LSM atau organisasi sejenisnya;Bahwa permintaanpermintaan dari Tergugat termaksud tentu saja tidakdapat diterima dan tidak disetujui oleh pihak Penggugat.

SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugat untukmewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuat akta tanah)yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas atas tanah, yangditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit (PK) dan akta pemberianhak tanggungan (APHT), karena tidak ada SKMHT, olehnya tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadapobyek aquo dalam mengalihkan hak;Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai

Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat telah bertentangan denganprinsip partai kontrak sebagai diatur dalam Pasal 1340KUHPerdata(BW )Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antarapihak yang membuatnya , dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugattelah keliru,dan perjanjian tersebut adalah dibawah tangan dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak diterima. (Niet OntvankelijkeVerklaard);B.