Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 6 Maret 2012 — IBRAHIM WANTOGIA alias TANI, DK
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sungai Liat Bangka Belitung KetuaDPP Partai PPP yang dirilis diberitakan oleh media harian Bangka (lihatlampiran Il) kiranya menjadi bahan pertimbangan hukum kepada kami selakuTerdakwa guna mendapatkan keringanan hukum dalam usia kami yangsudah lanjut/uzur ini (Insyah Allah) karena selaku Terdakwa kami masihyakin dan percaya bahwa bapakbapak Majelis Hakim Agung yang muliamasih sepakat menggunakan kalbu lebih baik membebaskan seribu tahananyang bersalah, dari pada memvonis/menghukum seorang yang tidakbersalah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-12-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 233/G/KI/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
269 — 168
  • Sedangkan dalamPasal 1 angka 9 disebutkan Badan Publik selain Badan Publik Negara adalahBUMN, BUMND, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atauselurun dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negeri dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbagan masyarakat, dan/atauluar negeri;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentangTata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan disebutkansebagai berikut:halaman 22 dari 30 halaman
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 189/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 1 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat I : IRMA FEBRIANTI
Terbanding/Penggugat : Hj. LISA ROMAITO SIREGAR, SH.
Turut Terbanding/Tergugat II : ANTON
49 — 28
  • Keliru pihak yang ditarik sebagai TergugatBahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telahkeliru dalam menarik Tergugat Il sebagai pihak di dalam perkara a quo,karena hubungan hukum Perjanjian (PPJB) tersebut dilakukan oleh danantara Tergugat dengan Penggugat, sehingga hal tersebut tidak ada relasihukum dengan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat II tidak dapat dijadikanpihak di dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan prinsip partai kontrakyang digariskan pada Pasal 1340 KUHPerdata
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Umum Penipuan
Register : 04-06-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 65/Pid.Sus/2013/PN Pbg.
Tanggal 15 Agustus 2013 — ENDAH PRIOADI MARTYANTO alias ADI bin KRISTIAN SRI NUGROHO ;
55 — 3
  • saat itu terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah sejak awal bulan Juli2012 dan kondisi rumah tanga saksi dengan terdakwa sudah pisah rumah karenasaksi sudah pulang ke rumah orangtua saksi ;Bahwa Bu Sugini datang ke rumah saksi mencari terdakwa untuk memintapertanggungjawaban terdakwa atas janji dan uang yang telah diserahkan kepadaterdakwa ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Rusdiyanto namun saksi sering mendengarnama tersebut, karena terdakwa ikut dengan Pak Rusdiyanto sebagai simpatisandalam Partai
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 19-09-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 173/Pid.B/2013/PN.Sdk
Tanggal 5 Mei 2014 — CHARLES RAJAGUKGUK;
40 — 4
  • minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izindari pihak KPUD Dairi;e Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi; Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
    oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;e Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang;e Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 17-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 19/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
Evan Sandy Maulana, S.Hut
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
156 — 49
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana;8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur, PNSdiberhentikan tidak dengan hormat apabila:a.
    Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana;9. Bahwa selain itu dalam penerbitan Objek Gugatan, Penggugatmemuat dasar hukum ketentuan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan;10.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 35/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
1.Abdul Talib
2.Sukarni
3.Hajar fajri
Tergugat:
3.Pj. Kepala desa temalang
4.CAMAT LIMUN
341 — 206
  • membuat keputusan yang menguntungkandiri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadapwarga dan/atau golongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,menerima uang, barang, dan/atau jasa daripihak lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
    Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatHalaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN.
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Trt
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
Efendi Rajagukguk
Tergugat:
1.Besaria br Sihombing
2.Serefina br Siahaan
74 — 13
  • Bahwa pemilik kantor Firma Hukum Victoria selainberprofessi sebagai Advokat / Kuasa Hukum Penggugat dariRekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Orang yang sangat sibuk sebagaiKetua Umum Partai PDRIS, sehingga dengan adanya gugatan ini, danharus dibela oleh Pariban / Kerabat Penggugat Rekonpensi / Tergugat IIKonvensi dari Jakarta, maka semakin besarlah nilai kerugian materil &Immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konvensi;11.
    Fotokopi Akta Pendirian Partai Demokrasi Rakyat IndonesiaSejahtera Nomor 3 tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T211;12. Fotokopi Sampel Rapid Antigen atas nama KamarudinSimanjuntak, selanjutnya diberi tanda T212;13.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
663 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • koperasi, sesuaiketentuan Pasal 9 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian disebutkan, Koperasi memperoleh status badanhukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah;Bahwa sedangkan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas,dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, Perseroanmemperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannyaKeputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan,Bahwa sedangkan bagi Partai
    Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/201712.13.14.15.16.17.tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan, Partai Politik harusdidaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan, badan hukum perdata yang dapat mengajukangugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 18/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
MARDANSYAH, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
173 — 118
  • Manajemen ASN, mengatursebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    berencana;Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trt
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
1.Indera Nababan
2.Setiawaty Oetama
Tergugat:
1.Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat berdasarkan Anggaran Dasar
2.Nelson Siregar selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat
3.Saur Tumiur Situmorang
4.Perhimpunan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat dan PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT
88 — 14
  • UsulanHalaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trttersebut ditentang oleh Penggugat I, kemudian menjelekjelekkanYayasan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sebagai salah seoranganggota Badan Pendiri YKSPPM pernah mengajukan upaya hukumatas pemecatan tersebut sebelum perkara gugatan ini ;Bahwa tujuan YKSPPM atau KSPPM didirikan untuk memberikanadvokasi kepada para petani agar terbangun prakarsa masyarakat dibidang pertanian ;Bahwa YKSPPM atau KSPPM tidak berafiliasi dengan partai
Pengadilan PA SALATIGA Perdata Agama Perceraian
Register : 13-02-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PA SALATIGA Nomor 0193/Pdt.G/2013/PA.Sal
Tanggal 3 Juli 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
21 — 0
  • Bahwa replik Penggugat point 4 tidak benar karena perludipertegas bahwa tahun 2013 Tergugat sebagai bakal calonlegislatif salah satu partai, dimana untuk mengikutipencalegkan tahun 2014, saat ini Tergugat sudah terdaftarsebagai daftar calon sementara dan bulan Agustus sebagaiDaftar Calon Tetap. Jadi apabila Penggugat mengatakan kalauTergugat tidak mengikuti kegiatankegiatan warga dan kurangbersosialisasi iti tidak nalar.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1414/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Saidi Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Tumuji Als Untung Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Imelda Panjaitan, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Kenan Lubis SH
89 — 33
  • Amal Tani dengan cara membabat tanamanmasyarakat berupa pohon karet, tanaman nilam dan padi sertamembakar rumah dan gubuk masyarakat yang bercocok tanam di arealtersebut, kemudian menakutnakuti masyarakat menggunakankekuatan oknumoknum ABRI pada masa lalu dan kekejaman parapreman bayaran dengan tuduhan membantu PKI yaitu Partai KomunisIndonesia (keterangan saksi a de Charge Mahyuddin Barus);Kemudian setelah reformasi masyarkat bergabung kembali danmembentuk Kelompok Kelompok Tani termasuk kelompok
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-05-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN TARUTUNG Nomor 129/Pid.B/2013/PN-Trt
Tanggal 6 Nopember 2013 — UNTOR PAKPAHAN Alias AMANI MARLINA
77 — 16
  • (ima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam setiap penerimaan uang tersebut, Terdakwa ada membuat tandaterima uang dalam bentuk kuitansi penerimaan uang; Menimbang, bahwa seluruh saksisaksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan bisniskemenyan dalam partai besar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WILSON SIREGAR Alias OP.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-02-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 121/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 9 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : NENENG AAN ANSORIAH Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat II : RAHMAT HIDAYATULLOH Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat III : INAYAH FITRIANTI, S.Pd Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMAD MUHAMAD ISLAMUDDIN Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Terbanding/Tergugat I : IYA dan NASRUL AHLI WARISdari almarhum BARMAWI
Terbanding/Tergugat II : MARDJUKI
Terbanding/Tergugat III : NONA LANNY
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS PPAT MILWANI IBRAHIM, SH
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK MESTIKA DHARMA CabangJakarta Muara Karang
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta III
Terbanding/Tergugat VII : SUSANTO MAS LIM
Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
50 — 28
  • karenanya menghukum pula agar Tergugat VII tetap tundukdan taat atas Putusan dalam Perkara ini guna untuk memulihkan danmengembalikan kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada ParaPenggugat secara utuh tanpa cacat hukum dan tanpa beban apapun diatasnya.Bahwa Tergugat VII mengajukan Permohonan eksekusi/pengosongan atasobyek rumah yang dalam kondisi sedang dihuni, dan dikuasai ParaPenggugat selaku pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai Pihak TermohonEksekusi, karena sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Oktober 2014 — H. ROFI’E NAHROWI, BA , DKK
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : PARTAI GOLKAR5. Khilmi Firdaus,SE. : FPAN6. H. Cokro Wahyudi. : PDIP7. H. Tarono, SE. : PDIP8. SUKARNO JS : PDIP9. Hadi Waluyo, SE. : PDIP10. Heri Triono Sabdo, SH. : PDIP11. Fatahan. : PDIP12. H.M. Safrudin Huna, SIP. : PKB13. Royadi Darmono,SmHk : Partai GOLKAR.14. Suprapto Braie : PKB15. Husaini Abdi. : PKB16. Rasmadi. : PDIP17. Dwikoranoe. : PDIP18. Sochim Noor. >: PKB.19. Drs.Munandhir. ; PPP.Hal. 3 dari 281 hal. Put.
    Royadi Darmono,SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PartaGolkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota Anggota DPRD KabupatenPekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan PengesahanWakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulai terhitung 15November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikan Royadi Darmono,SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD, mengesahkan
    H.Sumantho Partai GOLKAR37. Hj.Djumiati. PDIP38... Zaenudin Thoyib ,BA. PPP39. Slamet Sukamto. Partai GOLKAR40. Letkol Laut (K) Yoyo Mugiono,Bsc. TNI/POLRI41. Letkol Inf.Soebari,BSc TNI/POLRI42. Dra.lslatifah MN PAN43. Hj.Aminah Partai GOLKAR44. Nur khasanah PKB45.
    RoyadiDarmono, SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dariFraksi Parta Golkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian danPengesahan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulaiterhitung 15 November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikanRoyadi Darmono, SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD,mengesahkan
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata Tanah
Register : 08-08-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Lmg
Tanggal 27 Desember 2016 — 1. M. Majeri, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 001/RW 005, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat I; 2. Marliyah, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 001/RW 013, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat II; 3. Mulin, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Ringin RT 001/RW 007, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat III; 4. Patikah, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 002/ RW014, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat IV; 5. Asmani, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Asem RT 006/RW 010, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat V; 6. Ma’isah, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 001/RW013, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat VI; dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa kepada Agus Siswanto, S.H., Advokat dan Penasihat hukum beralamat kantor di Jalan. H. Akhwan No. 313, Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 1 Agustus 2016 dibawah Reg. No. 99/2016/PN.Lmg, untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT; Lawan: 1. H. ALI THOHIR Alias H. TOMPO, Umur 60 tahun, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Ringin, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Irfan Choirie, S.H., M.H. dan H. Umar Wijaya, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Kusuma Bangsa No. 14 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 16 Agustus 2016 dibawah Reg. No. 104/2016/PN.Lmg, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. HERI SANTO Alias TOHARI, Umur 39 tahun, Pekerjaan dagang Dahulu bertempat tinggal di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sekarang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. AMROZIYAH, Umur 42 tahun, Pekerjaan Dagang, Dahulu bertempat tinggal di Desa Palirangan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamogan, sekarang tidak diketahui alamat/tempat tingganya, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai TURUT TERGUGAT;
81 — 5
  • Sementaraitu, surat sendiri sebagai alat bukti, menurut hukum dibagi 3 (tiga) macam, yaituakta otentik, akta dibawah tangan dan suratsurat lainnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati buktiT.1 dan T.'2 tersebut, maka majelis berpendapat bahwa kedua bukti tersebutadalah akta bawah tangan yang pada dasarnya akta bawah tangankeabsahannya bertumpu pada dipenuhinya atau tidak syarat formil dan materiilyaitu secara formil berbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai tanpabantuan
Pengadilan MS TAKENGON Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 27-05-2015 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan MS TAKENGON Nomor 242/Pdt.G/2015/MS-Tkn
Tanggal 3 Agustus 2016 — Penggugat vs Tergugat
92 — 16
  • Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ; Sebeleh Timur berbatas dengan jalan lorong; Sebelah Barat berbatas dengan jalan lorong; Bahwa sejak tahun 2009 saksi lihat Penggugat dan Tergugatsudah menempati rumah tersebut; Bahwaasal usul tanah tersebut di beli bersama oleh Penggugatdan Tergugat tapi saksi tidak tahu darimana dibeli tanahtersebut; Bahwa sejak perkara cerai Penggugat dan Tergugat rumahtersebut disewakan oleh Tergugat kepada Kantor Partai PKBsewanya saksi tidak tahu;3.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 30-05-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
Rusdi Arsyat, S.Hut
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
97 — 47
  • Undangundang Nomor 5 tahun2014 tentang aparatur sipil negara, disebutkan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 11-12-2017 — Upload : 28-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 283/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Cbi
Tanggal 11 Desember 2017 — * Perdata ELLY VIANA X MOHAMMAD RAMADHAN HUSNI
122 — 98
  • Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan,Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan.Penerbit Sinar Grafika, halaman 299 juga menyatakan hal yang samasebagai berikut:Proses Penyelesaian suatu perkara, Tidak Boleh MenimbulkanKerugian Kepada Pihak ketiga yang Tidak Ikut menjadi pihak dalamperkara, Prinsip Kontrak Partai (Party Contract) yang di gariskan Pasal1340 KUH Perdata, yang menegaskan Perjanjian hanya Mengikatkepada Para Pihak yang Membuainya, berlaku juga dalam