Ditemukan 11433 data
135 — 77
,,Advokad dan Konsultan Hukum Bakum HAM Partai Golkar Propinsi Bali (sebagaipenerima kuasa) dan dalam hal ini memilih kediaman hukum/domisili di kantorkuasanya tersebut, baik secara bersamasama maupun sendiri sendiri khusus untukdan atas nama pemberi kuasa, mengajukangugatanpengosongan, mengurus,mewakili kepentingan dan mendampingi pemberi kuasadalammasalahpengosongantanahmelawan PUTUARTAWAN alias I PUTUARTAWAN ARIANA dan MADEKARTIKA (Para Tergugat).
173 — 46
., Tim Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No. 7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;L a w a n :DAVID BARUS, Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua, Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan Wildan Areza
., Tim Hukum pada Kantor BadanBantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat DesanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganKabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No.7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ;Lawan:Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua,Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasakepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan WildanAreza, S.H., kKeduanya Advokat &
18.NARGIS FERAH NIEKE
19.HARTONO
20.PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Dewan Pengurus CabangKotaMojokerto
Turut Tergugat:
1.DJOKO KARDONO
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOJOKERTO
59 — 19
18.NARGIS FERAH NIEKE
19.HARTONO
20.PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Dewan Pengurus CabangKotaMojokerto
Turut Tergugat:
1.DJOKO KARDONO
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOJOKERTO
Ashari Lubis
Tergugat:
1.Sulaeman
2.Anang Surifno
3.Rd. Adriana
Turut Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat, Kecamatan Cimahi Utara,
2.Kantor Bada? Pertanahan Nasional Kota Cimahi
72 — 8
- Sebelah Utara : Jalan Sangkuriang
- Sebelah Timur : SMK 1 dan SMK 2 Sangkuriang
- Sebelah Selatan : SMK 1 dan SMK 2 Sangkuriang
- Sebelah Barat : Kantor Partai
/li>
- Sebelah Utara : Jalan Sangkuriang
- Sebelah Timur : SMK 1 dan SMK 2 Sangkuriang
- Sebelah Selatan : SMK 1 dan SMK 2 Sangkuriang
- Sebelah Barat : Kantor Partai
DAHNIR,SH
Terdakwa:
NASRUDDIN ALIAS DIN BIN A. WAHAB
267 — 84
Pidie, yang bermaksud untukmempengaruhi masyarakat Aceh jangan memilin Partai Aceh dikarenakanPartai Aceh saat ini tidak sesuai dengan janji;Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN SgiBahwa 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan ATJEH KOEN BAGIANNKRI atau Aceh bukan bagian NKRI yang mana terdakwa diberikan olehsdra Muhammad Hanafiah saat beliau datang dari negara Denmark sekiratahun 2018 dan bertemu dengan terdakwa di Buernuen Kab.
karena apa bentukperdamaian yang menghilangkan korban jiwa baik yang jatuh di halamaninstitusi, ataupun aparat militer, atau jatuh korban dikalangan masyarakatsipil itu Sendiri, nah itu sebabnya, maka bagaimana kita upayakan untukitu terjadi, rujukan yang paling mendasar termasuk ke dalam MoU itu,tempatnya MoU itu. merupakan konstitusi Secara khusus, yangmembedakan wiayahwilayah negara yang lain, kenapa, karena adapengecualianpengecualian dari MoU yang diambil dari dalam sistemhukum Indonesia, tokoh partai
Pidie, yang bermaksud untukmempengaruhi masyarakat Aceh jangan memilih Partai Aceh dikarenakanPartai Aceh saat ini tidak sesuai dengan janji;Bahwa 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan ATJEH KOEN BAGIANNKRI atau Aceh bukan bagian NKRI yang mana terdakwa diberikan olehsdra Muhammad Hanafiah saat beliau datang dari negara Denmark sekiratahun 2018 dan bertemu dengan terdakwa di Buernuen Kab.
134 — 80
baik dengan Penggugatmaupun dengan Para Tergugat ;Bahwa saksi kerja sebagai Dosen di Universitas Gajah MadaYogyakarta mengajar di Fakultas Kenotariatan, saksi di FakultasKenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun1990, setelah itu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007di bagian PengaturanKenotariatan; Bahwa tata cara pembuatan akta dapat dibagi menjadi 2macam : pertama Akta Pejabat yaitu akta yang sifatnya berupakesaksian, seperti contohnya Notaris menghadiri RUPS, keduayaitu Partai
CARLINA LIESTYANI,S.H.), dan hal tersebutjuga telah dibenarkan dan tidak pernah disangkal serta tidak pernahdibuktikan sebaliknya di persidangan oleh Penggugat, maka MajelisHakim berpendapat, bahwa Akte No.06 tanggal 19 Agustus 2010adalah Akte yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris, sebagai AktaPara Pihak/Akta Partai dan isinya disebut persetujuan para pihak,dimana inisiatif untuk melakukan persetujuan adalah datang dari parapihak, yang atas kemauan sendiri, datang ke Pejabat Notaris,memberikan atau
akta yang dimintapara pihak apabila keterangan yang disampaikan para pihakbertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertibanumum dan kesusilaan, dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan, bahwaNotaris selaku Pejabat yang menuangkanpersetujuan antara Tergugat Il dengan Tergugat ke dalam bentukakta tidak dapat membatalkan perjanjian kerjasama tersebut, kecualibertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertibanumum dan kesusilaan dan karena Akte No.06 adalah akta para pihak/akta partai
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
556 — 388
Selain itu Tergugat II juga diduga merupakan kaderPartai Golkar dimana Tergugat IV diduga hampir dapat dipastikan akandiusung oleh Partai Golkar sebagai calon Walikota Cilegon padaPemilukada Kota Cilegon tahun 2020 (hubungan satu partai).Halaman 7 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.b. Tergugat III Direktur Operasional yang merupakan eks NarapidanaKorupsi dana Sertifikasi tanah Pemkot Kota Cilegon.C.
Dalam hal ini, Tergugat danTergugat II sudah mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Golkar sejakmenjabat Direksi PCM. Tidak ada benturan kepentingan pada Tergugat dan II sewaktu menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku direksi PCM.Bahwa adalah Walikota Cilegon yang mengangkat dan menetapkanTergugat I, Il dan Ill selaku Direksi PCM melalui Rapat Umum PemegangSaham PCM.
87 — 9
dilawan, jugaperlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barangyang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segalaperselisihan tentang upayapaksa yang. diperintahkan itu,diajukan kepada dan diputus oleh pengadilan negeri yang dalamdaerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu;Menimbang, dari ketentuan pasal 206 ayat (6) RBg.Tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 macam perlawanan = /bantahan, yakni perlawanan yang diajukan oleh pihak lawansendiri atau Tergugat yang dikalahkan (Partai
411 — 122
adalah perseorangan ataubadan usaha yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) dengan sepengetahuan Disperindag.Bahwa di Wilayah Kab.Demak yang termasuk sebagai distributor pupukbersubsidi antara lain CV.PAHALA UTAMA, CV.SUMBER WARAS, KUDPRINGGODANI, KSU MANUNGGAL JAYA, CV.BARU, CVALFANTANINDO, CV.SAPROTAN AGRO MAKMUR, CV.TOPAN JAYA,CV.WAHYU ABADI UTAMA .Bahwa tugas distributor adalah melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
83 — 12
VELIANT disumpah di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan; Bahwa saksi adalah pengusaha mairial bangunan, dan Penggugat juga membelibahan bangunan kepada saksi; Bahwa dalam pembayaran bahan bangunan cara pembayarannya; jika suplyerpembayarannya bisa jatuh tempo sedangkan untuk pembelian partai kecildibayar secara kontan; Bahwa saksi bekerja sama dengan CV.
47 — 33
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungankeluarga maupun famili.Dee Bahwa pada bulan lupa Tahun 2013 sekira pukul 09.30 Wib Saksi yangsedang ada kegiatan penyuluhan kesehatan dari Partai Golkar di desa BandarKec.Mojoroto kota.Kediri, pergi ke Ponten, saat itu Saksi melihat ada duaperempuan yang sedang berbicara sambil menangis lalu Saksi mendekatimereka dan bertanya kepada Sdri.Endang Nurwati "ada apa dek menanggisSdri.
58 — 5
Jeunib Kab.Bireuen dan kemudian serah terima uangnya dilakukan di depan Toko Mas dijalan Andalas Bireuen;Bahwa pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi, saksi RANDU adamenghubungi terdakwa dan meminta bantuan mencarikan mobil untukdigadaikan kepada orang Partai Aceh (PA). Lalu terdakwa dan saksi RANDUmencoba mencarinya hingga bertemu dengan USMAN (DPO) di depan mesjidBlang Blahdeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen.
La Ode Musril, SH
Terdakwa:
Solihin Bin La Ntabe.
92 — 72
0.0467 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Sisa barang bukti dengan berat 0,033 pram.Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa Solihin bin La Ntabe,yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki barang berupa shabushabu seperti yangdituduhkan,Bahwa terdakwa hanya menggunakan sabusabu sayaBahwa saat ini terdakwa mempunyai aktifitas di sekretaris Partai
Hendroe Goenawan
Tergugat:
Kepala Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk - Kabupaten Bogor
429 — 316
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukantindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : MARLIN LANGELO
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : TEMMY B SONDAKH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : SHERLY RONDONUWU
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : BERNARD ALBERT NAYOAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : UNGGU TELLY TUWO
Pembanding/Terbanding/Tergugat VII : RICKY RINDY NAYOAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat VIII : RISKE INNGRITA KASENDA
Pembanding/Terbanding/Tergugat IX : NORTJE NAYOAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat X : SENLY MAWITJERE
Pembanding/Terbanding/Tergugat XI : FANI SUMOLANG
Pembanding/Terbanding/Tergugat XII : CHRISTINA MOUREN MAWITJERE
Pembanding/Terbanding/Tergugat XIII : REXY MIOJO
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Max Richard Rumengan
Terbanding/Penggugat I : WEMPIE A PALANDENG
Terbanding/Penggugat II : JHON YOHANES PALANDENG
Terbanding/Penggugat III : MARGARETHA PALANDENG
Terbanding/Penggugat IV : HEIN PALANDENG
Terbanding/Penggugat V
90 — 80
tanahmiliknya.Hal 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT MNDBahwa keganjilankeganjilan lainnya dalam Surat Penjualan 1926tersebut adalah penambahan Kodya pada Manado dan kataRupiah sedangkan peristiwa ini jadi pada tahun 1926.Bahwa dari uraian alasanalasan penolakkan pada Point l.a & I.bini, menurut pendapat kami, sudah sepatutnya status suratpenjualan ini dikategorikan sebagai surat yang tidak berdasarkanhukum dan atau cacat hukum, apalagi surat ini bukan AktaAuthentik karena tidak bersifat partai
dan tanpa melibatkan pejabatberwenang dan bukan juga Akte dibawah tangan karena tidakbersifat partai, oleh karena itu surat ini tidak mengikat pada Pihaklain termasuk pada pemilik asli.
Ir Supriyono SH MH CPCLE
Tergugat:
1.H. Ahmad Muhdlor Ali
2.BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA KABUPATEN SUDOARJO
208 — 151
Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBYh. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;I. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atauKomisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yangdipimpin dinyatakan pailit;j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan negara atau keuangan daerahk. tidak sedang menjalani sanksi pidana; danI. tidak sedang menjadi pengurLlis partai
: 118/G/2021/PTUN.SBYh. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas,atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badanusaha yang dipimpin dinyatakan pailit;j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan negara atau keuangan daerah;k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; danI. tidak sedang menjadi pengurus partai
Terbanding/Terdakwa : dr. BIMANESH SUTARJO
294 — 188
BIMANESHSUTARJO38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.4 (empat) lembar print out dokumen yang pada halaman pertamaberjudul Dasar : Sprindik No 113 / 01/10/2017 Panggilan TSK Tgl 10November 2017 menghadap tgl 15 / 12 / 2017.1 (satu) lembar kertas memo berwarna putih berlogo partai GolonganKarya bertuliskan tangan yang diantaranya YTH Duti / Dina 1) TolongBelum bayar ke Bp Fredik Rp. 120 juta.1 (satu) lembar kertas berwarna putin bertuliskan tangan yangdiantaranya (1) Surat Dr.
BIMANESHSUTARJO171 37. 4 (empat) lembar print out dokumen yang pada halaman pertamaberjudul Dasar : Sprindik No 113 / 01/10/2017 Panggilan TSK Tgl 10November 2017 menghadap tgl 15 / 12 / 2017.172 38. 1 (satu) lembar kertas memo berwarna putih berlogo partai GolonganKaryabertuliskan tangan yang diantaranya YTH Duti / Dina 1)Tolong Belum bayar ke Bp Fredik Rp. 120 juta.173 39. 1 (Satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan tangan yangdiantaranya (1) Surat Dr.
I Gusti Ngurah Wirayoga, SH.
Terdakwa:
Rahman
37 — 29
JERO JANGOL yang sebagai anggotaDPRD Propinsi Bali dari partai Gerindra dan juga ketua umum OrmasBaladika Bali, yang juga tinggal di komplek areal lokasi penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, yang mana pada saat penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, ketika Terdakwa dan teammenggeledah rumah dan kamar JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH Als.JERO JANGOL jendela kamarnya terbuka dan diperkirakan JRO GEDEKOMANG SWASTIKA, SH Als.
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
SUTIKNO Alias BAPAK FAJA Bin SUMIHARJO.
199 — 147
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Sanimar, S.Pd
Tergugat:
1.Bupati Rokan Hilir
2.Panitia Pemilihan Penghulu Sintong
Intervensi:
YUSRIADI
412 — 236
YUSRIADI melanggar: Pasal 32 huruf (S) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HilirNomor 6 Tahun 2019 yang pada pokoknya: Calon Penghulutidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politikpeserta pemilihan umum; Pasal 29 huruf (g) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa dilarangHalaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBRmenjadi pengurus partai politik dan huruf (j) dilaranguntuk ikut kampanye pemilihan Umum dan/atau pemilihankepala Daerah dan didalam