Ditemukan 17962 data
105 — 7
Satu bidang tanah yang terletak di Jaya Setia, RT. 14 RW. 05, KecamatanPasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo yang di atasnya berdiri 1 (Satu) unitbedeng dengan batasbatas:Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Indra/Karibo;Sebelah Timur berbatas dengan bandar/parit;Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Rahin. Id;c.
Satu bidang tanah yang terletak di Jaya Setia, RT. 14 RW. 05, KecamatanPasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo yang di atasnya berdiri 1 (Satu) unitbedeng dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Indra/Karibo; Sebelah Timur berbatas dengan bandar/parit; Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Rahin. Id;c.
Yoenoes Ali; Sebelah Barat berbatas dengan jalan desa;Satu bidang tanah yang terletak di Jaya Setia, RT. 14 RW. 05, KecamatanPasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo yang di atasnya berdiri 1 (Satu) unitbedeng dengan batasbatas:Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Indra/Karibo;Sebelah Timur berbatas dengan bandar/parit;Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Rahin.
30 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah sawah seluas 65 are/6.500 m2 yang terletak di Orok Leko,Dusun Melar, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan JanapriaKabupaten Lombok Tengah dengan batasbatas:e Sebelah Utara : Tanah Amaq Itrun;e Sebelah Timur : Sawah wakaf Masjid; Sebelah Barat : Sawah H. Ishak dan Gimin;e Sebelah Selatan : Kebun Edot Bin Amag Di;9.1. Tanah sawah seluas 12,5 are/1.250 m?
yang terletak di OrokLeko, Dusun Melar, Desa Selebung Rembiga, KecamatanJanapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah Amagq Itrun;Sebelah Timur : Sawah wakaf Masjid;108.2.8.3.Sebelah Barat : Sawah H. Ishak dan Gimin;Sebelah Selatan =: Kebun Edot bin Amag Di;Tanah sawah seluas 12,5 are/1.250 m? yang diambilkan daritanah sawah seluas 20 are/2.000 m?
51 — 9
perkara antara orangorang yang beragama Islam sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegasmenyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangHal 3 dari 7 hal.Pen.Nomor 138/Pdt.G/2015/PA.Ppgberagama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
68 — 18
hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut : 20222 2n nnn nn nnn nnn mene enna ne nnn nn nn nen nn nen Bahwa terdakwa selaku Kepala Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kedirimemiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : > Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut perobuatan terdakwa dilakukan dengan caracaraSebagal Derikut = = Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang,beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut perobuatan terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut : 200222222 ne nen nn nn anne enna nn nen nnn nn nen nn eens Bahwa terdakwa selaku Kepala Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kedirimemiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : > Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
Haji RIDWAN
Tergugat:
1.PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Stabat
2.PT.Prasarana Mandiri PT.Baleman
94 — 18
Pasal 49 beserta penjelasanya pada Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orangyang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.hibah; e. wakaf,; f. zakat; g. infaqg; h. shadagah; dan ft. ekonomisyariah.Penjelasan:Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor
(6) pada Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara PenyelesaianPerkara Ekonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwaPerkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomisyariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasisyariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah,pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
Pembanding/Penggugat II : Andri Tjahjadi Diwakili Oleh : HENDRIK A. W. SITANGGANG, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Nadra Zairafida
Terbanding/Tergugat II : Faisal Lazuardi
Terbanding/Tergugat III : Rizka Novitasari
Terbanding/Tergugat IV : Hidayatulloh
Terbanding/Tergugat V : Abdul Rachman
Terbanding/Tergugat VI : Achmad Fauzi
Terbanding/Turut Tergugat I : Bahori Ahoen
Terbanding/Turut Tergugat II : Nilam Purnamawaty Januarso Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
44 — 15
Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembukuan yang kuat.Bahwa Pasai 1 (Satu) butir 20 (dua puluh) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahyang mengatur sebagai berikut:Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 (sembilan belas) ayat 2 (dua) UUP A untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun danhak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam bukutanah
Bahwa Pasal 29 (dua puluh sembilan) butir 1 (Satu) dan 2 (dua)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah mengatur sebagai berikut:"Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan hak milik atassatuan rumah susun didaftar dengan membukukannva dalam bukutanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yangbersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada suratukur tersebut."
23 — 5
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
1.HJ. SITI PATONAH
2.ENGKUS KUSNAMA
3.CASTI AINI EKAWATI, S.Pd
Tergugat:
Bank Suma Cabang Bandung dahulu Bank Agung Asia
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
94 — 22
Tergugat tentang kewenangan(Kompetensi abslout) didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) UU No 7 tahun 1989tentang peradilan Agama dan telah diubah dalam Pasal 49 Jo 50 ayat (2) UUNo 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1989;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UU No 7 tahun 1989 Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orang orang yang beragama islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hipah, wakaf
, dan zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan MA RI No 1321.K/Pdt/1993 tanggal26 Januari 1994 Kaidah Hukum sejak UU No 7/1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa, atau mengadillperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah , wakaf atau sadaqah;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 50 UU No 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UU NO 7 tahun 1989 berbunyi sebagai berikut: bila terjadisengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan batas sebelah baratdengan sawah Waki Banta, timur dengan sawah Naimah, utaradengan sawah wakaf Mancang dan selatan dengan jalan raya;Satu buah rumah permanen di Desa Lamme yang terletak di atastanah pertapakan objek nomor: 11 gugatan Pelawan;Sebidang tanah kebun di belakang rumah di Desa Lamme seluaslebihkurang 1300 m? dengan batas sebelah barat dengan jalan,timur dengan tanah M. Saleh, utara dengan tanah rumah Hj.Ruhana dan sebelah selatan dengan tanah rumah Makam Yatim;.
di DesaPaya Ue, dengan batas sebelah barat dengan tanah wakaf, timurdengan tanah alm. Hindon, utara dengan sawah Abubakar, dansebelah selatan dengan jalan raya;Sebidang tanah pertapakan sawah seluas lebih kurang 1000 m? diDesa Lamme, dengan batas sebelah barat dengan jalan Desa, timurdengan lorong keluarga, utara dengan jalan raya dan selatandengan tanah rumah Hj. Ruhana;Emas murni 99% sebanyak empat mayam pinjaman MuhammadZami;5.10 Sebidang tanah Bak Bunot seluas lebih kurang 250 m?
215 — 131
Tentang Sengketa Warisan.Harus juga dipertimbangkan apakah sebenarnya gugatanini sengketa warisan atau tidak ;Bagi mereka yang beragama Islam, dengan berlakunyaUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Peradilan Umum tidak berwenang lagi untuk memeriksa danmengadili perkara perkawinan, pewarisan wasiat, hibah,wakaf dan sedekah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang tersebut. Jadi sengketa pembagian warisan merupakanyuridiksi Peradilan Agama ;.
85 — 28
No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smgorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. kewarisan,wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf danshadagqah.
34 — 9
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
1.Musrang bin Haba
2.Hj. Diana binti Hasan
24 — 9
pokok para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan asal usul anak terhadap anak bernama Alya Ramadhani binti Musrang(umur 6 tahun), adalah anak kandung hasil perkawinan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
ANDI FERLY M. NOOR
Tergugat:
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KONAWE
196 — 56
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Padt.G/2020/PN Unhh. Shadaqah; dani.
Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 49UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dapat dipahami bahwasubyek hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalampermasalahan yang berkaitan dengan objek sengketa: perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah maupun ekonomi syariah meliputi:1. Orangorang yang beragama islam;2.
41 — 19
0d aredlidl ric acleiwYL solgiul mai g9 TLS 5 Jisll 5 a Soll 9 me 9 Vell 9 Gisll 9 wy oll9 Useall g cLSul : cluul Auue> 9 92 eataner Jlig: ausd Lid I49 al JLS 4 . sLias) ao 9 wool 9 Cui 5 Voll 5 tell g goll 4 cewill 5 cLSul desi (99 Tuoi. pllacJ 9 LoS 9 L259Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadiohdalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diriseorang dari jabatan hakim, nikah beserta
Imam Ahmad dan sebagian SyafriyahHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Ek.berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadioh didalamnya, yaitu: Nikah, Nasab, Kematian, Merdekanya seorang budak,Kewalian, Wakaf dan Miliknya seseorang;Menimbang, bahwa Penggugat telah pula memberikan pengakuan didepan persidangan tentang halhal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahanantara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangansaksiSaksi
41 — 4
Wakaf dan shodaqoh;Pasal 49 ayat (2) ; Bidang Kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b, ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli warisdan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dapatlah disimpulkan apabilaPengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan / menolak
Wakaf dan shodagoh;Pasal 49 ayat (2) ; Bidang Kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b, ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris,penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalantersebut;Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dapatlah disimpulkan apabilaPengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraint;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenaikewenangan
Wakaf dan shodagoh;Pasal 49 ayat (2) ; Bidang Kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b, ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris,21penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalantersebut;Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dapatlah disimpulkan apabilaPengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraint;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa yangmenjadi
66 — 17
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu pengesahan nikah), dan pendapat tersebut diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini,sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf
alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.PykMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
18 — 3
diyakinikebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yangdiberikannya Itu tidak disangkal (tidak ada muarodhoh) dan bahwva peristive itusudah lama terjadi";Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam KitabFiqhussunnah jilid 3 halaman 332 yang diambil alin sebagai pendapat majelishakim dinyatakan yang artinya bahwa Ulama' Syafi'iyah membenarkankebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi Hakim, wakaf
(Selanjutnya) Imam Ahmad dansebagian Syafi'iyah berpendapat ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksianHal.15 dari 19.Put.No.0477/Pdt.G/2017/PA Prob.istifadhoh didalamnya yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorangbudak, kewalian, wakaf dan miliknya seseorang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakesaksian saksisaksi para Pemohon tersebut dapat disusun persangkaanhakim sesuai dengan ketentuan pasal 173 HIR dan pasal 1922 KUH Perdata,bahwa ijab gobul atau akad nikah
52 — 7
tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunke re orang saksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapatetka ala IE ol kti dalam persoalan pernikahan in cassu itsbat nikah, danendapatEeAa Bit diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan car Pee en ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh ALIslamiy WaAdillatah juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pemikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mab. ne secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan):Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara
40 — 13
Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakataan jahatTanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika GolonganTI bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: 272222 2222 n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnwooeeeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakatan jahatTanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut: wonneeee Bahwa sebelumnya saksi RT.